Labirin | News & Update

;

Internasional

( 1369 )

Resep Lompatan Untuk MBG

KT3 17 Feb 2025 Kompas

Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Meskipun program itu sempat diragukan sebagian pihak karena keterbatasan anggaran negara, penerima manfaat program ini terus meningkat. Bahkan, ditargetkan 6 juta penerima pada Juli nanti. Program MBG yang dimulai pada6Januari lalu awalnya memiliki jumlah penerima manfaat sebanyak 600.000 siswa yang tersebar di 26 provinsi. Sebagai salah satu janji politik, Presiden Prabowo pun berupaya mengakselerasi program unggulan tersebut. Sekitar satu bulan kemudian, jumlah penerima manfaat bisa mencapai 770.000 siswa atau meningkat 28 persen. Penambahan jumlah penerima manfaat itu pun diungkapkan Presiden Prabowo dalam acara puncak perayaan HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025). ”Saya diberi tahu bahwa beberapa hari ini sudah sampai 770.000 anak dan akhir bulan Februari sudah sampai1juta. Diharapkan akhir Juli sudah sampai 6 juta, minimal,” ujar Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra.

Target yang dicanangkan Presiden, yakni 6 juta penerima manfaat hingga Juli nanti, terbilang sangat tinggi. Hal itu berarti Badan Gizi Nasional (BGN) selaku badan yang mengelola pelaksanaan MBG harus meningkatkan jumlah penerima manfaat hingga 10 kali lipat dari jumlah penerima pada Februari ini, dalam waktu lima bulan. Lantas, apa resep Prabowo untuk akselerasi program ini? Di sejumlah sekolah, program ini dapat disaksikan dengan hadirnya distribusi makanan sehat dan bergizi bagi para pelajar pada pagi atau siang hari. Makanan itu diproduksi oleh 190 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Presiden menuturkan, program MBG merupakan salah satu program yang eksekusinya cepat. Hal ini lantaran masa transisi dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke dirinya berjalan mulus. Apalagi, BGN yang bertanggung jawab atas program ini telah dibentuk di era pemerintahan Jokowi. Alhasil, program MBG dapat dimulai pada 79 hari setelah Prabowo dilantik sebagai Presiden ke-8 RI. ”Beliau (Jokowi) yang bentuk (BGN) sehingga kita sudah kerja sebelum Oktober dan Januari kita sudah gelar,” kata Prabowo. Didukung penambahan anggaran dari efisiensi Presiden pun terus berupaya menambah anggaran untuk MBG.

Di awal pemerintahan, anggaran untuk MBG sekitar Rp 71 triliun. Kemudian, jumlahnya terus bertambah menjadi Rp 171 triliun. Penambahan anggaran itu berasal dari kebijakan efisiensi anggaran, lewat Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam APBN dan APBD 2025. Presiden menuturkan, akan ada tiga kali penghematan anggaran negara. Pada putaran pertama, negara menargetkan penghematan sebesar Rp 306 triliun. Putaran kedua ditargetkan mencapai Rp 308 triliun. Penambahan anggaran untuk MBG juga akan datang dari dividen badan usaha milik negara (BUMN). Dengan demikian, Presiden menargetkan ada penghematan anggaran sekitar Rp 750 triliun. Sebagian dari hasil penghematan itu, sekitar 24 miliar dollar AS atau setara Rp 390 triliun, akan digunakan untuk membiayai program MBG. ”Biasa ada yang nyinyir, mana bisa kasih makan. Mana bisa, uangnya enggak ada. Uangnya ada, Bung,” ujarnya. Presiden mengatakan, rakyat dan anak-anak tidak boleh kelaparan. Apabila ada anak dari kelompok masyarakat kaya sudah kenyang dan makan enak, makanan dari program MBG dapat diberikan kepada orang lain. Namun, Presiden mengingatkan agar jangan menghina makanan yang diberikan oleh negara. (Yoga)

Ekonomi

Dana Desa Jadi Bancakan Kami Tidak Mau Itu Terjadi

KT3 17 Feb 2025 Kompas (H)

Dana desa disalurkan sejak tahun 2015 sebagai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Setiap tahun dikucurkan dana rata-rata Rp 1 miliar untuk setiap desa yang jumlahnya lebih dari 75.000 desa. Namun, di balik dana besar tersebut, korupsi justru menggerogoti keuangan desa. Korupsi di sektor ini bahkan mendominasi kasus korupsi di Indonesia, seperti catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2022 dan 2023. Memasuki satu dekade penyaluran dana desa, bagaimana evaluasi pemerintah terhadap program ini? Peran apa yang diharapkan dari dana desa dalam pembangunan Indonesia ke depan? Untuk mendalami ini, Kompas mewawancarai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Selasa (4/2/2025), di Jakarta.

Berikut cuplikan wawancaranya. Bagaimana evaluasi terhadap 10 tahun dana desa? Selama 10 tahun terakhir, dana desa meningkat signifikan hingga Rp 610 triliun dengan alokasi tahun 2025 sebesar Rp 71 triliun. Dana ini membantu pembangunan desa, tetapi masih ada tantangan dalam pengelolaannya. Masalah utama adalah penyalahgunaan dana oleh oknum kepala desa, termasuk untuk judi online dan kepentingan pribadi. Meskipun yang terlibat relatif kecil, praktik ini tidak boleh dibiarkan. Karena itu, kami di Kemendesa dan PDT bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengawasi aliran dana dan memastikan transparansi. Kamitidak mau dana desa jadi bancakan. Komitmen kami menutup celah korupsi serta memastikan dana desa mendukung visi pemerataan ekonomi dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan sesuai Astacita Presiden. Kami mendukung program Jaga Desa atau Jaksa Garda Desa dari Kejaksaan Agung untuk memberikan pendampingan digital bagi kepala desa.

Mereka dapat mengajukan aduan atau konsultasi yang akan ditindaklanjuti kejaksaan. Jika ada gangguan dari oknum tertentu, kepala desa bisa lapor ke aparat penegak hukum. Apa rencana ke depan untuk dana desa? Ke depan, dana desa akan difokuskan untuk penggunaan produktif. Sesuai Permendes No 2/2024, minimal 20 persen dana desa harus untuk ketahanan pangan dan berputar menjadi modal. Setiap desa wajib punya BUMDes sesuai potensinya, seperti desa padi, ayam petelur, ikan nila, wisata, ekspor, dan bebas sampah. BUMDes akan menjadi penggerak ekonomi desa dengan skema yang telah disiapkan. Selain itu, BUMDes juga kami arahkan berperan besar dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan target 83 juta penerima. Jika satu hari butuh 83 juta butir telur, desa harus menjadi produsen, bukan hanya penonton atau mengandalkan impor. Oleh karena itu, desa harus mengembangkan usaha pangan untuk menyuplai langsung keprogram ini. (Yoga)

Ekonomi

Fase Konsolidasi IHSG Segera Berakhir pada Pekan Ini

KT1 17 Feb 2025 Investor Daily (H)

Awan hitam yang menyelimuti IHSG Bursa Efek Indonesia (BEI) diperkirakan mulai menghilang dipertengahan Februari 2025. IHSG diprediksi mengakhiri fase konsolidasi pada pekan ini, dengan sentimen penggerak yang cukup kuat masih datang dari global, dan juga berbagai data ekonomi domestik. "IHSG diperkirakan cenderung mengakhiri fase konsolidasi di support area 6.550-6.750, untuk selanjutnya menguji level 6.700-6.750 di pekan ini," kata Head of Research Phintraco Sekuritas Valdy Kurniawan. Secara teknikal, menurut Valdy, stochastic RSI mulai bergerak naik dari oversold area, bersamaan dengan penyempitan negative slope pada MACD. Ini memberikan ruang bagi IHSG untuk mencoba bergerak mendekati resitance 6.750 setelah pada akhirnya pekan lalu ditutup di posisi 6.638.

Pergerakan IHSG, lanjut Valdy, akan mendapat pengaruh dari Amerika Serikat, dimana indeks-indeks Wall Street kembali ditutup mixed di Jumat (14/2/2025). Dengan penutupan tersebut mencatatkan penguatan mingguan di pekan lalu. "Sentimen utama berasal dari penundaan pengumuman reciprocal tarrifs oleh pemerintahan AS setelah Presiden AS, Donald Trump memerintahkan review terhadap kebijakan tersebut. Faktor lain adalah perlambatan pertumbuhan retail sales ke 4,2% yoy di Januari 2025 dari 4,36% yoy di Desember 2024. Untuk saat ini, nampaknya bad news terhadap peluang pemangkasan suku bunga acuan the Fed yang lebih agresif di 2025," papar dia. (Yetede)

Ekonomi

Pengemudi Ojek Online Unjuk Rasa

KT1 17 Feb 2025 Tempo

Serikat pengemudi online kembali memprotes hubungan kerja kemitraan dengan perusahaan penyedia aplikasi layanan transportasi daring. Para pengemudi ojek online (ojol), taksi online (taksol), hingga kurir akan menggelar demo dan aksi off bid atau mematikan aplikasi massal pada Senin hari ini, 17 Februari 2025.

Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menganggap sistem kemitraan dengan perusahaan telah gagal memberi kepastian hukum bagi pengemudi sebagai pekerja. "Fleksibilitas dalam kemitraan adalah dalih platform untuk menghindar dari kewajiban membayar THR dan hak-hak pekerja kepada pengemudi ojol, taksol, dan kurir," kata Ketua SPAI Lily Pujiati melalui keterangan tertulis pada Senin, 17 Februari 2025.

Lily berujar fleksibilitas dalam hubungan kemitraan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Sebabnya, setiap platform berlomba untuk menerapkan tarif murah, sehingga yang menjadi korban adalah pengemudi yang hanya mengantongi sebagian dari tarif tersebut. Adapun berbagai insentif yang diberikan platform untuk pengemudi juga Lily rasa belum berhasil mensejahterakan para ojol. "Karena itu semua ternyata memaksa pengemudi untuk terus-menerus bekerja tanpa istirahat melebihi ketentuan jam kerja 8 jam," ujar Lily. Lily mengklaim masih ada pengemudi ojol yang terpaksa bekerja 17 jam bahkan lebih. Alasannya, pendapatan mereka dihitung per pesanan di aplikasi sehingga harus bekerja ekstra agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menurut Lily, pengemudi online selama ini telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi ekonomi dan bisnis layanan transportasi daring. Namun, kata dia, selama ini platform bisnis sangat diuntungkan dengan profit yang tinggi dengan mengorbankan kesejahteraan pengemudi ojol. Lily menyatakan keuntungan platform salah satunya meningkat karena perusahaan tidak membayar upah minimum dan hak pekerja lainnya. "Seperti upah lembur, cuti haid dan melahirkan, jam kerja 8 jam," ucap Lily. Lily menyebut kondisi tersebut sebagai ketidakadilan ekonomi. Dibanding kemitraan, kata dia, perusahaan seharusnya menyediakan perjanjian kerja yang bisa menjamin hak-hak para pengemudi seperti diatur Undang-Undang Ketenagakerjaan. (Yetede)

Ekonomi

Alokasi Dana yang Digelontorkan Besar, tapi Partisipasi Warga yang Kecil

KT3 17 Feb 2025 Kompas

Satu dekade program Dan Desa, Rp 610 triliun telah digelontorkan untuk kepentingan warga. Penggelontoran dana program ini dimulai pada 2015 dengan anggaran Rp 20,7 triliun. Sementara pada 2024, dana desa yang dikucurkan Rp 71 triliun untuk 75.259 desa di 434 kabupaten/kota. Namun, aliran dana ini tidak diimbangi dengan sosialisasi memadai. Hasil survei Litbang Kompas (4-10 Januari 2025) terhadap 1.000 responden di 38 provinsi menunjukkan, 6 dari 10 warga desa tidak tahu tentang dana desa. Apa pengaruhnya bagi pembangunan desa? Minimnya pengetahuan ini menghambat partisipasi warga dalam perencanaan dan pengawasan, yang akhirnya mengurangi efektivitas program dalam meningkatkan kesejahteraan desa. Marini (34), warga Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, tidak tahu apa itu dana desa. Padahal, ia tinggal tidak jauh dari kantor kepala desa. ”Pernah baca di Facebook, katanya tiap desa dapat Rp 1 miliar, tapi enggak paham uang apa itu,” ujarnya, Selasa (21/1/2025).

Saat ditanya soal pemanfaatan dana desa, Marini menyerahkan sepenuhnya ke kepala desa, asal jalan bagus,tidak banjir, dan kehidupan lancar. ”Yang penting lancar cari makan,” ucapnya. Meskipun desanya sempat heboh dengan kasus korupsi kepala desa, Marini tidak banyak tahu soal kejadian itu. Ternyata, Marini bukan satu-satunya. Survei Litbang Kompas menunjukkan, 75 persen responden tidak tahu atau tidak pernah mendengar tentang kasus korupsi dana desa di daerah mereka. Menanggapi ini, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto berupaya meningkatkan pemahaman warga tentang program Dana Desa melalui menggelar Festival Bangun Desa. Agar lebih menarik, festival melibatkan artis seperti Raffi Ahmad dan Charly van Houten. ”Di acara ini, warga baru sadar ada program Dana Desa. Anak muda pun mulai peduli,” kata Yandri. Acara digelar rutin dua kali sebulan dengan tema berbeda, misalnya Festival Desa Wisata di Jawa Tengah yang menampilkan budaya lokal dan potensi desa.

Selain hiburan, festival ini bertujuan meningkatkan kesadaran warga agar lebih peduli dan ikut mengawasi dana desa. ”Lewat festival, kami bisa menyisipkan pesan: ’Bapak Ibu, tolong awasi dana desa di sini.’ Kalau hanya pidato formal, sering diabaikan,” kata Yandri. Warga tak dilibatkan Menurut peneliti senior The SMERU Research Institute, Muhammad Syukri, warga mungkin saja melihat hasil pembangunan infrastruktur dari dana desa. Namun, tidak banyak yang tahu berapa dana yang diterima desa, aturan penggunaannya, serta peran Badan Permusyawaratan Desa. Kajian SMERU pada 2023 menunjukkan minimnya akuntabilitas penggunaan dana desa karena warga jarang dilibatkan. ”Dana desa lebih seperti proyek pemerintah pusat di desa, bukan milik warga desa,” ujarnya. Aturan prioritas penggunaan dana desa yang dikeluarkan pemerintah pusat memperkuat kesan ini. Laporan pertanggungjawaban wajib disampaikan ke pemerintah kabupaten/kota, tetapi tidak ke masyarakat dan tanpa konsekuensi jika diabaikan. (Yoga)

Politik dan Birokrasi

Gelombang PHK Massal di AS Tak Mampu Tekan Defisit

HR1 17 Feb 2025 Kontan

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor federal Amerika Serikat yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump dan Kepala Department of Government Efficiency (DOGE), Elon Musk, menuai banyak kritik. Kebijakan ini bertujuan untuk menekan defisit anggaran negara yang mencapai US$ 1,8 triliun, dengan menargetkan karyawan dalam masa percobaan sebagai sasaran utama sejak Kamis (13/2).

Namun, Direktur Eksekutif Budget Lab Universitas Yale, Martha Gimbel, meragukan efektivitas kebijakan ini dalam mengurangi defisit. Menurutnya, PHK tidak akan menghasilkan penghematan signifikan karena kompensasi bagi aparatur sipil negara hanya menyumbang US$ 270 miliar per tahun. Justru, PHK massal berpotensi memperburuk ekonomi AS karena pertumbuhan lapangan kerja yang melambat.

Kritik juga datang dari kalangan Partai Republik sendiri. Senator Alaska, Lisa Murkowski, menilai pemangkasan tenaga kerja dilakukan tanpa pertimbangan yang matang, sehingga tidak akan memperbaiki anggaran federal. Senator Demokrat dari Washington, Patty Murray, lebih keras lagi menyebut PHK massal ini akan mengganggu layanan publik dan menyalahkan Trump serta Elon Musk atas kebijakan tersebut.

Dampak langsung juga dirasakan oleh para pekerja yang kehilangan pekerjaan secara mendadak. Andrew Lennox, seorang veteran marinir yang sedang menjalani pelatihan di Veterans Affairs Medical Center, mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan ini, yang ironisnya malah merugikan veteran yang seharusnya mereka bantu.

Dengan adanya gelombang PHK ini, kebijakan Trump dan Elon Musk tidak hanya memicu panen hujatan, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi AS.

Lingkungan Hidup

Pembentukan Brigade Pangan dan Pendapatan Petani Indonesia

KT3 17 Feb 2025 Kompas

Pemerintah menargetkan swasembada beras dapat terealisasi pada 2027. Bersamaan dengan itu, pemerintah berupaya menarik generasi muda bekerja di sektor pertanian melalui pembentukan brigade pangan. Apakah penghasilan menjadi petani itu menggiurkan? Kementerian Pertanian (Kementan) bekerja sama dengan TNI menargetkan dapat membentuk 1.755 brigade pangan dengan anggaran sekitar Rp 30 triliun. Setiap brigade terdiri dari 15 pemuda-pemudi yang akan mengelola lahan seluas 200 hektar. Mereka akan bekerja bersama petani lokal dan didampingi pegawai Kementan, TNI, widyaiswara, penyuluh, dosen, dan guru. Brigade pangan itu bertugas mengoptimalkan lahan pertanian, termasuk lahan tidur dan rawa. Lahan-lahan itu tersebar di sejumlah daerah di 11 provinsi, yakni Aceh, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Papua Selatan, Riau, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara.

Pendapatan setiap petani milenial yang tergabung dalam brigade pangan diperkirakan Rp 10 juta per bulan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan, brigade pangan ini menjadi wadah penciptaan lapangan kerja di sektor pertanian, termasuk menumbuhkan petani-petani milenial. Mereka dapat menggarap lahan pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna. Dalam hitungan Amran, pendapatan setiap petani milenial tersebut diperkirakan Rp 10 juta per bulan. Menggiurkan bukan? Sensus Pertanian 2023 Badan Pusat Statistik (BPS) mengategorikan petani milenial sebagai petani berusia 19-39 tahun yang adaptif terhadap teknologi digital dan inovasi pertanian. Pada 2023 terdapat 6,18 juta petani milenial atau 21,93 persen dari 28,19 juta petani di Indonesia. Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah petani milenial terbanyak, yakni 971.102 orang. Diikuti Jawa Tengah dan Jawa Barat dengan jumlah petani milenial masing-masing 625.807 orang dan 543.044 orang.

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan TNI Brigadir Jenderal Ito Hediarto mengatakan, per 10 Februari 2025, TNI bersama Kementan telah menyelesaikan pembentukan brigade pangan sebanyak 1.824 brigade di 11 provinsi. Realisasi pembentukan itu melebihi target, yakni 103,9 persen. Mitra Dari jumlah brigade pangan yang terbentuk, sebanyak 60 persen telah menjalin mitra dengan pemilik lahan. Kelak, sebesar 30 persen hasil panen akan diberikan kepada pemilik lahan, sedangkan 70 persen dikelola brigade pangan. Dari jumlah itu pula, lanjut Ito, sebanyak 92,67 persen brigade pangan telah membuat jadwal tanam, termasuk rencana kebutuhan benih, pupuk, dan sarana-prasarana produksi pertanian. Sebanyak 42 persen brigade pangan juga telah membuat skema usaha tani. ”Kami juga telah memverifikasi daftar kebutuhan mereka. Kami juga mendorong brigade pangan untuk mengakses kredit usaha rakyat (KUR) dari sejumlah bank milik negara, seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk,” kata Ito. (Yoga)

Ekonomi

Presiden Prabowo Menegaskan Honorer hingga Uang Kuliah Tak Terdampak

KT3 15 Feb 2025 Kompas (H)

Pemerintah menegaskan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mengefisienkan anggaran tidak akan berdampak pada tunjangan kinerja dosen, beasiswa, dan uang kuliah. Efisiensi juga dipastikan tak akan berdampak pada tenaga honorer. Tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK bagi tenaga honorer. ”Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran-anggaran kementerian dan lembaga tidak berdampak terhadap tenaga honorer. Jadi, tidak PHK,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, saat mengklarifikasi sejumlah isu yang beredar terkait dampak efisiensi anggaran negara, bersama pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/2/2025). Selain Sri Mulyani, hadir pula Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi serta para Wakil Ketua DPR, mulai dari Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Saan Mustopa, hingga Cucun Ahmad Syamsurijal.

Dasco menyatakan, klarifikasi oleh Sri Mulyani dibutuhkan agar tidak terjadi simpang siur informasi terkait penghematananggaran. ”Ada beberapa poin yang menjadi pertanyaan masyarakat selaku konstituen kami kepada DPR,” kata Dasco kepada Sri Mulyani di hadapan para awak media. Tukin dosen Selain tenaga honorer, Sri Mulyani memastikan tunjangan kinerja (tukin) 97.734 dosen dari empat kategori dosen di perguruan tinggi negeri bakal tetap cair. Keempat kategori dosen dimaksud, dosen dari perguruan tinggi negeri badan hukum (PTN-BH), dosen untuk perguruan tinggi negeri badan layanan umum (PTN-BLU), dosen dari PTN satuan kerja (PTN-Satker), dan dosen di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti). Sri Mulyani menjelaskan, dosen PTN-BH telah dan terus mendapatkan tunjangan kinerja sesuai standar. Dosen untuk PTN-BLU telah menerima renumerasi atau tunjangan kinerja.

Sri menekankan, pada dosen PTN-BLU yang belum menerapkan sistem remunerasi akan menerima tunjangan yang sama. Remunerasi tersebut juga akan didapatkan dosen PTN-Satker dan LLDikti dengan tetap memperhatikan tunjangan profesi. ”Jadi, mereka sudah mendapatkan tunjangan profesi,tetapi belum tunjangan kinerja atau remunerasi. Saat ini kami se- dang memproses penghitungan dan pendataan, perpres (peraturan presiden) juga dalam proses untuk final dan akan diselesaikan dalam waktu dekat,” paparnya. Selain tunjangan untuk dosen, Sri Mulyani juga menekankan, biaya operasionalisasi kampus, uang kuliah, hingga beasiswa juga tak akan terdampak. Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) juga dipastikan tidak terdampak efisiensi. Sebanyak 40.030 penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP); Beasiswa Pendidikan Indonesia dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; serta Beasiswa Indonesia Bangkit di bawah Kementerian Agama juga dipastikan akan tetap mendapatkan haknya. (Yoga)

Ekonomi

Inkonsistensi Kebijakan Efisiensi Anggaran

KT3 15 Feb 2025 Kompas

Idealnya kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat dan daerah perlu didukung. Bila perlu, kebijakan tersebut dikawal publik sekaligus diawasi agar konsisten. Alasannya sederhana, selama ini kerap kali terjadi kebocoran anggaran negara akibat praktik-praktik pemborosan, penyelewengan, hingga korupsi. Namun, meski Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan instruksi khusus terkait efisiensi anggaran, pada praktiknya kebijakan tersebut tidak mudah terealisasi. Publik malah cenderung melihat bahwa pemerintah inkonsisten dalam mempraktikkan kebijakan efisiensi anggaran. Dalam beberapa hari terakhir kita melihat ada kebijakan pemerintah pusat yang justru kontradiktif dengan upaya efisiensi dan malah terkesan memboroskan anggaran. Pengangkatan staf khusus di sejumlah kementerian hingga kegiatan retret kepala daerah terpilih jauh dari kesan pemerintah serius mengefisienkan anggaran. Instruksi Presiden Prabowo soal efisiensi anggaran yang dikeluarkan di awal masa jabatannya mungkin agak bertolak belakang dengan postur kabinet pemerintahannya yang lebih besar dibandingkan pemerintahan sebelumnya.

Meski mungkin Presiden ingin lebih fokus dalam menangani berbagai permasalahan, sehingga ada penambahan portofolio dalam Kabinet Merah Putih. Namun, menambah jumlah kementerian dengan pos menteri dan wakil menteri yang diisi oleh para politisi pendukung pemerintah lebih terasa semangat akomodasi politiknya dibandingkan upaya menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Seharusnya postur birokrasi pemerintahan tetap ramping dan sederhana sehingga lebih efisien dalam bekerja. Rekrutmen staf khusus oleh sejumlah menteri jelas mengesampingkan birokrasi yang ramping dan efisien. Pemerintah sebenarnya dapat belajar dari negara-negara lain dalam menjalankan kebijakan efisiensi anggaran. Amerika Serikat dan Vietnam menjalankan efisiensi anggaran dengan semangat memangkas birokrasi.

Reformasi birokrasi dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan publik dapat dijalankan sebagai salah satu kebijakan efisiensi anggaran. Semangatnya bukan semakin memperbesar postur birokrasi. Di sisi lain, kebijakan efisiensi anggaran lebih terasa berdampak pada pegawai pemerintah di level menengah ke bawah. Sementara pejabat di level atas hingga tingkat menteri masih belum ada semangat penghematan anggarannya. Para pejabat level atas masih mendapatkan fasilitas pengawalan hingga mobil dinas mewah berkapasitas mesin sangat besar. Ruangan mereka masih tetap sejuk dengan pendingin udara, sementara para pegawai negeri di level bawah terpaksa mencari tempat di luar kantor untuk sekadar ngadem dari panasnya suhu udara. Bila inkonsistensi efisiensi anggaran ini tetap berlanjut, kita khawatir niat baik pemerintah agar banyak program prioritas dapat terwujud sesuai targetnya malah tidak tercapai. (Yoga)

Ekonomi

Di Tengah isu Pemangkasan Anggaran, Proyek Pakai Hibah

KT3 15 Feb 2025 Kompas

Di tengah isu pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga negara, Kementerian Komunikasi dan Digital mengusulkan agar penyelesaian pembangunan proyek Pusat Data Nasional atau PDN yang berlokasi di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, menggunakan pinjaman dan hibah luar negeri atau PHLN. Usulan ini telah mendapat dukungan dari Komisi I DPR. Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono menyampaikan hal itu sebagai bagian dari dokumen kesimpulan rapat kerja bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Informasi Publik, dan Dewan Pers, Kamis (13/2/2025). Dalam kesimpulan, alokasi pagu anggaran Komdigi pada 2025 semula sebesar Rp 7,7 triliun. Setelah pemangkasan, total pagu anggaran menjadi sebesar Rp 3,8 triliun. Pagu setelah efisiensi ini mencakup pagu anggaran tiga mitra Kementerian Komdigi, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, Komisi Informasi Publik Pusat, dan Dewan Pers.

”KomisiIDPR mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Komdigi sebesar Rp 9,6 triliun yang di dalamnya termasuk Rp 280 miliar dari PHLN yang dipergunakan untuk menyelesaikan proyek PDN Cikarang. PDN Cikarang harus segera selesai dan beroperasi. Sekarang, masih pakai PDN sementara yang rentan diretas,” ujar Dave. Pembangunan proyek PDN Cikarang sejauh ini sudah dibiayai pinjaman Pemerintah Perancis dan APBN. Total anggaran pembangunan proyek ini mencapai Rp 2,7 triliun. Sekretaris Jenderal Kementerian Komdigi Ismail menjelaskan, penyelesaian proyek PDN Cikarang memang perlu kucuran PHLN baru atau tambahan khusus. Tujuannya agar menjamin PDN Cikarang dapat beroperasi. Saat ini pembangunannya sudah hampir final. ”Kami sedang mendiskusikan hal itu (kucuran PHLN baru) dengan Kementerian Keuangan,” ucapnya. Ismail menambahkan, secara prinsip, operasionalisasi PDN Cikarang memerlukan PDN cadangan untuk menjaga keamanan dan keberlanjutan data yang tersimpan. Dengan kata lain, pengelolaan PDN seharusnya tidak terpusat di satu titik lokasi.

”Jadi, kebutuhan PDN pada jangka panjang memang masih besar. PDN Batam semestinya bisa menjadi PDN redundant, tetapi tawaran pinjaman pada pihak Korea Selatan tidak berjalan baik sehingga tidak dilanjutkan,” kata Ismail. Anggaran KNKT Seperti Kementerian Komdigi, anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga terpangkas. Kemenhub menerima pagu anggaran efektif sebesar Rp 17,7 triliun. Namun, Komite Nasional Keselamatan Transportasi(KNKT)tidak mengantongi anggaran untuk menginvestigasi kecelakaan. Imbasnya, instansi tersebut terancam tidak dapat menjalankan tugas dan perannya mengkaji ragam kecelakaan yang terjadi. ”Pemangkasan anggaran memang terjadi pada semua (lini). Kami sedang minta untuk mengajukan anggaran yang paling minimal untuk KNKT,” ujar Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono saat dihubungi di Jakarta, Jumat (14/2). Kemenhub tengah berupaya agar KNKT mendapatkan tambahan anggaran. Beberapa di antaranya anggaran untuk perjalanan dinas investigasi, langganan perangkat lunak (software) guna membaca kotak hitam, baik kapal maupun pesawat; langganan internet; dan pembelian alat pelindung diri. (Yoga)