Transformasi digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan keniscayaan. Perkembangan teknologi yang cukup pesat telah mendorong pergeseran aktivitas jual-beli dari tatap muka ke dalam jaringan (daring). Pemerintah pun terus berupaya mendorong pelaku UMKM agar dapat masuk ke dalam ekosistem digital. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan, saat ini sebanyak 83% pelaku UMKM nasional bergantung pada digitalisasi. Dari angka itu, 73% di antaranya telah memiliki akun di lokapasar (e-commerce), dan sebanyak 82% telah memasarkan produknya secara digital. Hingga September 2022, jumlah UMKM yang telah onboarding digital atau masuk ke dalam ekosistem digital telah mencapai 21 juta pelaku usaha, atau sekitar 33% dari total UMKM yang tercatat sekitar 64 juta pelaku usaha.

Dirut BRI Sunarso dinobatkan sebagai “Tokoh Pembiayaan dan Pemberdayaan UMKM” dalam gelaran “Rakyat Merdeka Award untuk Indonesia Pulih dan Bangkit 2022”. Penghargaan tersebut tak terlepas dari peran Sunarso sebagai ‘master mind’’ dari konsistensi dan kesuksesan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam memberdayakan dan mengedukasi pelaku usaha di segmen UMKM. Atas pencapaian tersebut, Sunarso mendedikasikan penghargaan tersebut untuk seluruh insan BRILiaN (pekerja BRI). “Saya dedikasikan penghargaan ini kepada Insan BRILiaN yang telah memberikan kontribusi terbaiknya kepada BRI dan untuk Indonesia”, ungkapnya. “Penghargaan ini juga saya persembahkan untuk seluruh nasabah UMKM BRI yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia,” tambah Sunarso. Sunarso menegaskan bahwa UMKM di Indonesia sangat membutuhkan edukasi secara konsisten dan berkelanjutan dari pada advokasi. “Oleh karenanya, BRI saat ini dan ke depan akan semakin fokus untuk memberdayakan dan mengedukasi pelaku usaha di segmen UMKM”, tegasnya. (Yoga)

Pelaku UMKM yang berjualan di lokapasar per Juni 2022 telah mencapai 19 juta. Dari jumlah tersebut, hampir 90 % di antaranya merupakan UMKM pedagang atau reseller, baik produk dalam maupun luar negeri. Menjadi ironi karena sebagian besar barang yang dijual merupakan produk impor. Hal ini mengemuka dalam diskusi hibrida bertajuk ”Menilik Peluang Transformasi Digital Sektor UMKM untuk Akselerasi Perekonomian Nasional”, Selasa (27/9) di Jakarta. Diskusi ini diselenggarakan oleh harian Kompas dan Lazada Indonesia. ”Apabila ditelaah lebih dalam, kebanyakan barang yang dijual reseller sebenarnya buatan luar negeri alias impor. Siapa pun (warga) memiliki hak berbisnis di lokapasar. Kami tidak bisa mencegah kemunculan para reseller, tetapi kami dorong agar mereka lebih banyak menjual barang buatan lokal,” ujar Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi UKM Kementerian Koperasi dan UKM Temmy Satya Permana pada forum itu.

Menurut Temmy, Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kemendag telah menyepakati perlunya revisi Permendag No 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Kementerian Koperasi dan UKM mengusulkan agar barang yang dijual di lokapasar wajib disertai asal negara produksi. Revisi Permendag No 50/2020 diharapkan mampu melindungi konsumen dan produsen UMKM dalam negeri. Saat revisi selesai, semua produk yang beredar di lokapasar juga diharapkan bersertifikat halal dan memenuhi Standar Nasional Indonesia, selain mencantumkan negara asal produksi. (Yoga)

Peran UMKM kerap diistilahkan sebagai ‘safety net’ perekonomian nasional. Hal ini terbukti pada dua krisis ekonomi yang mendera pada 1998 dan 2008, peran usaha mikro kecil menengah (UMKM) secara nyata mampu menahan perekonomian nasional untuk tidak masuk ke jurang resesi yang lebih dalam. Namun, hantaman keras krisis pada 2020 telah membuat UMKM nasional limbung tak berdaya akibat pembatasan mobilitas dan merosotnya daya beli masyarakat hingga level terendah sejak 20 tahun terakhir. Data Bank Indonesia (BI) 2021 mencatat bahwa 87,5% UMKM nasional terdampak pandemi Covid-19, dan 92,5% di antaranya mengalami negatif sisi penjualan. Berbicara tentang kemudahan permodalan UMKM, BI pada 2021 melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 23/13/PBI/2021 telah meracik kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) yang menjadi salah satu upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional. Berkaca dari racikan BI tersebut, kebijakan RPIM dapat dianggap sebagai ‘obat kuat’ di tengah meriangnya bisnis UMKM. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong sisi supply untuk meningkatkan pasokan kreditnya pada sektor-sektor inklusif.

Aset yang dimiliki oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih menjadi hambatan bagi pelaku usaha untuk mengakses pembiayaan.Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah Ema Rachmawati mengatakan bahwa meskipun pemerintah telah mengucurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon pembiayaan yang cukup besar, tetapi minimnya aset yang dimiliki pelaku UMKM jadi hambatan. “Sebesar apapun, kalau Rp50 juta tanpa agunan, tapi tetap ditanya punya kendaraan pribadi atau tidak,” katanya, Jumat (9/9). Tak hanya pembiayaan, dia menilai pelaku UMKM punya kecenderungan untuk menjalankan usahanya sendiri-sendiri. Hal itu, lanjutnya, menjadi hambatan untuk mendatangkan pesanan dalam jumlah besar. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menilai, perlu sinergi banyak pihak untuk bisa mendorong kemajuan UMKM, tak terkecuali dengan lembaga pembiayaan, baik pelat merah maupun swasta.

Sekretaris Menteri Koperasi dan UKM Arif R Hakim dalam keterangannya, Minggu (11/9) menyatakan, kuantitas usaha mikro harus diimbangi dengan kualitas daya saing, baik dari sisi produk maupun sumber daya manusia. Peningkatan kualitas itu penting guna  menghadapi disrupsi seiring perkembangan teknologi digital, globalisasi, dan pandemi Covid-19. (Yoga)

Indonesia mengajak negara-negara G20 untuk memprioritaskan dukungan kepada UMKM agar mampu bertahan di tengah guncangan dan krisis. Dalam Pertemuan Tingkat Menteri Bidang Pembangunan G20 2022, di Kampong Kecit, Belitung, Kamis (8/9) disepakati dukungan kepada UMKM agar mampu mencapai produktivitas optimal, dapat bersaing secara global, serta tahan terhadap guncangan dan krisis. Negara-negara anggota G20 mengakui bahwa UMKM menjadi tuan rumah pelaku ekonomi yang sangat dilindungi di negara masing-masing. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengemukakan, dunia tengah menghadapi salah satu periode paling sulit. ”Dengan berkembangnya disrupsi teknologi dan digitalisasi, UMKM tidak boleh ditinggalkan, melainkan disertakan sehingga tidak membuat lapangan pekerjaan hilang. UMKM dengan jenis pekerjaan baru dan tingkat pendapatan lebih baik akan muncul menggantikan sekian jenis pekerjaan yang hilang di sektor UMKM,” tutur Suharso.

Di negara-negara berkembang, UMKM telah menjadi tumpuan penting untuk menciptakan lebih dari 600 juta pekerjaan dalam 15 tahun ke depan dalam rangka menyerap tenaga kerja global yang terus meningkat. Di Indonesia, 90 % pe-kerja ada di sektor UMKM dan menyumbang 61 % PDB. Kenaikan inflasi harga pangan dan energy tidak bisa hanya mengandalkan pembiayaan konvensional. Pembiayaan campuran (blended finance) menjadi salah satu yang diadopsi. Suharso menambahkan, banyak negara berkembang yang tidak memiliki sumber dana cukup untuk mencapai agenda 2030 (SDGs). Perlambatan ekonomi dan dampak jangka panjang Covid-19 membutuhkan pembiayaan tambahan dari sumber-sumber inovatif. Kebutuhan pembiayaan untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan pada 2030 mencapai 3,7 triliun USD. Hasil pertemuan menyepakati untuk meningkatkan komitmen politik terkait isu pembiayaan pembangunan melalui skema pembiayaan campuran untuk kebutuhan pembiayaan SDGs. (Yoga)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI memperkuat komitmen dalam mendukung kinerja diaspora sekaligus memperkenalkan kultur dan budaya Indonesia di kancah internasional. Salah satunya diwujudkan emiten perbankan berkode saham BBNI ini dengan mendorong kinerja salah satu diaspora binaannya, yakni Restoran Padang Lapek di Kota Den Haag, Belanda, melalui Diaspora Loan. Penyerahan Diaspora Loan ini dilakukan secara simbolis oleh General Manager BNI London, Roekma Hariadji kepada pemilik Restoran Padang Lapek, Uni Suprapti Tanjung di Den Haag, Belanda, Kamis (1/9). Penyerahan tersebut juga disaksikan langsung oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda Mayerfas. Menteri BUMN, Erick Thohir menyampaikan bahwa dirinya merasa bangga dengan kinerja Restoran Padang kelolaan diaspora Indonesia tersebut. Setidaknya, ada sekitar lebih dari 1.600 restoran, warung, toko yang menjual masakan Indonesia. Mereka sangat beragam, baik yang asli Indonesia dan dikelola oleh warga Indonesia, maupun orang-orang keturunan Indonesia-Belanda, China dan Suriname. “Saya harap Diaspora Loan dari BNI ini dapat dimanfaatkan dengan baik untuk ekspansi kinerja sekaligus mendorong citra masakan khas Indonesia di Belanda,” tuturnya.

Kebijakan pemerintah yang mewajibkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membelanjakan minimal 40 % dana APBN dan APBD untuk membeli produk lokal hasil usaha mikro dan kecil atau UMK serta koperasi akan berdampak besar pada perekonomian publik. Inpres No 2/2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi berisi perencanaan, pengalokasian, dan perealisasian minimal 40 % nilai anggaran barang/jasa untuk memakai produk UMK dan koperasi dari hasil produksi domestik. Selain itu, inpres itu juga mendukung pencapaian target belanja APBN dan APBD minimal Rp 400 triliun untuk produksi domestik dengan prioritas hasil UMK dan koperasi. Pemerintah juga mendorong UMK lebih banyak masuk ke pasar daring dan katalog lokal sembari menghapus persyaratan yang menghambat penggunaan produk lokal.

Keberhasilan mengungkit pelaku usaha agar naik kelas sembari menarik kalangan yang mulai tertarik untuk segera merealisasikan usaha menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi lebih besar, yaitu nasional. Pemerintah pun mendorong katalogisasi produk lokal dan mendorong pelaku UMK dan koperasi memasarkan produknya ke pasar daring. Tahun depan, pemerintah menargetkan sejuta produk UMK dan koperasi masuk ke daftar produk dalam katalog elektronik lokal (e-katalog). Sejumlah birokrasi perizinan usaha dan persyaratan masuk katalog juga telah dipangkas. Dalam waktu singkat, terjadi peningkatan pesat dalam katalogisasi produk lokal, dari 123 pemda yang menayangkan produk dalam katalog lokalnya pada Juni 2022 menjadi 514 (dari 542 pemda) yang melakukannya hingga 31 Agustus 2022 dan 41 % pemda telah bertransaksi, seperti dikatakan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas dalam acara Kompas Collaboration Forum bersama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Sabtu (3/9). (Yoga)

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki secara terbuka meminta bantuan para pelaku pemasaran digital untuk mengangkat berbagai produk lokal sehingga UMKM bisa berkembang dan naik kelas. ”Saya berharap agar UMKM dibantu untuk bisa masuk ke market online. Kita membutuhkan jagoan-jagoan reseller serta jagoan internet marketers. Banyak UMKM kita yang belum terhubung ke ekosistem digital,” kata Teten dalam pergelaran ”Indonesia Digital Meetup 2022” di Smesco Indonesia, Jakarta, Kamis (1/9). (Yoga)