Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia didorong terus meningkatkan daya saing. Dengan demikian, mereka berkembang tidak hanya di pasar lokal atau jago kandang, tetapi juga merambah ke pasar global. Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti menyampaikan hal itu pada rangkaian Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2022 di Jakarta, Sabtu (28/5). (Yoga)

Pemerintah terus memacu digitalisasi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ditargetkan mencapai 30 juta pelaku usaha bakal bergabung dalam ekosistem ekonomi digital hingga 2023. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan bahwa saat ini terdapat 17 juta UMKM yang telah terdigitalisasi sehingga tahun depan ditargetkan 30 juta UMKM atau setengah dari UMKM di Indonesia sudah terdigitalisasi. “Sejauh ini sudah 17 juta yang sudah terdigitalisasi. Targetnya, tahun depan 30 juta UMKM kita akan masuk ke dalam ekosistem ekonomi digital atau sekitar dari setengah UMKM yang ada di Indonesia,” kata Sandiaga di sela-sela acara Karya Kreatif Indonesia 2022 (KKI), Jumat (27/5). “Dengan digitalisasi UMKM, saya yakin akan terus terbuka peluang. Saya optimistis akan terjadi suatu transformasi UMKM untuk naik kelas, berdaya saing, sehingga bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja seluas-luasnya,” katanya.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo)  Jhonny G Plate menegaskan dukungan pemerintah akan kehadiran platform digital dan pelaku UMKM di Tanah Air. Dukungan diberikan pemerintah dengan mempercepat pembangunan infrastruktur digital. "Pemerintah (memberikan fasilitas) untuk platform digital yang mendukung UMKM Indonesia. Dengan pembangunan infrastruktur telekomunikasi , technology company global maupun platform digital yang ada di Indonesia bisa melakukan bisnis yang baik," ujar Jhonny. Guna mewujudkan proyeksi ini, Jhonny pun mengajak platform digital untuk mendukung penglihatan pelaku  UMKM dalam pengembangan ekonomi digital. "Pastikan untuk mendukung produk UMKM Indonesia dan melakukan substitusi impor," jelasnya. Saat ini, pemerintah mengambil kebijakan alternatif untuk melibatkan pelaku UMKM dalam pengadaan barang  dan jasa di lingkungan kementerian, lembaga pemerintah, dan BUMN. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk melindungi UMKM. (Yetede)

Pemerintah menempuh segala cara untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Salah satunya dengan mengerek anggaran program subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) menjadi Rp 8,3 triliun di tahun 2022. Angka itu melejit hampir 11 kali lipat. Mengingat tahun lalu hanya anggaran tersebut cuma Rp 700 miliar. Kenaikan tidak terlepas dari upaya pemerintah memberikan tambahan potongan bunga KUR. Normalnya, bunga pinjaman KUR adalah 9% di tahun 2022. Dengan besarnya subsidi tersebut, banyak pihak mempertanyakan ketepatan sasaran KUR. Salah satunya Ekonom dan Direktur Riset Core Indonesia Piter Abdullah. Ia mengkritik program ini lantaran belum melihat banyak manfaat. Ia mengakui KUR memberikan subsidi suku bunga dan mengurangi beban UMKM. "KUR tidak membantu UMKM yang selama ini tidak bisa mendapatkan pembiayaan bank. Para penerima KUR umumnya nasabah bankable. Yang selama ini sudah mendapatkan kredit bank dengan bunga komersial. Sementara UMKM kesulitan mendapatkan pembiayaan dari bank tidak terbantu," ujarnya ke KONTAN, Selasa (24/5).

Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Tirta Segara, Senin (23/5), di  Jakarta, mengatakan, literasi keuangan penting dipahami UMKM untuk menaikkan kapasitasnya. Dengan memahami produk jasa keuangan, UMKM bisa membuka berbagai alternatif layanan pembiayaan dan permodalan yang kini sangat beragam. (Yoga)

Saat ini perdagangan Indonesia dan AS  tengah mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dimana di 2021 meningkat sebesar 30% atau US$ 37 miliar.  Dari Capaian itu menjadi menjadikan AS sebagai mitra dagang terbesar kedua bagi Indonesia. Untuk itu UMKM memiliki peluang besar untuk masuk ke dalam pasar AS. Duta besar Indonesia untuk AS Rosan Perkasa Rosalni mengatakan, sektor investasi juga tumbuh luar biasa kurang lebih sebesar 74% dari tahun 2020 ke 2021. Atau untuk nilai investasi Indonesia dan AS sebesar  US$ 2,5 miliar miliar. Oleh sebab itu pelaku UMKM memiliki peluang besar  untuk memperluas pangsa pasar  ke luar negeri dalam hal ini, tentunya AS. "Saat ini produk ekspor terbesar Indonesia ke AS itu didominasi oleh produk elektronik, pakaian, karet, produk rumah tangga, alas kaki, makanan laut, dan minyak nabati," jelas dia, dalam  Hipmi Internasional Business Forum, yang diadakan secara Hybrid. Rosan mengungkapkan  produk yang memiliki potensi diterima masyarakat AS yaitu kopi, makanan laut, rempah, dan kerajinan perhiasan. (Yetede)

Saat ini perdagangan Indonesia dan AS  tengah mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dimana di 2021 meningkat sebesar 30% atau US$ 37 miliar.  Dari Capaian itu menjadi menjadikan AS sebagai mitra dagang terbesar kedua bagi Indonesia. Untuk itu UMKM memiliki peluang besar untuk masuk ke dalam pasar AS. Duta besar Indonesia untuk AS Rosan Perkasa Rosalni mengatakan, sektor investasi juga tumbuh luar biasa kurang lebih sebesar 74% dari tahun 2020 ke 2021. Atau untuk nilai investasi Indonesia dan AS sebesar  US$ 2,5 miliar miliar. Oleh sebab itu pelaku UMKM memiliki peluang besar  untuk memperluas pangsa pasar  ke luar negeri dalam hal ini, tentunya AS. "Saat ini produk ekspor terbesar Indonesia ke AS itu didominasi oleh produk elektronik, pakaian, karet, produk rumah tangga, alas kaki, makanan laut, dan minyak nabati," jelas dia, dalam  Hipmi Internasional Business Forum, yang diadakan secara Hybrid. Rosan mengungkapkan  produk yang memiliki potensi diterima masyarakat AS yaitu kopi, makanan laut, rempah, dan kerajinan perhiasan. (Yetede)

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Puspayoga dan Chair G20 EMPOWER yang juga Direktur & Chief Strategic Transformation & IT Officer PT XL Axiata Tbk. Yessie D. Yosetya, melihat produk UMKM yang dipamerkan pada pertemuan G20 EMPOWER hari ke-2 di Yogyakarta, Rabu (18/5). Pertemuan tersebut membahas urgensi peran perempuan dalam UMKM sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi.

Para pelaku UMKM berharap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah merealisasikan kontrak pembelian barang/jasa. Dengan demikian, penyerapan produk dalam negeri untuk pengadaan barang/jasa pemerintah tidak berhenti pada komitmen dan diharapkan dapat menyokong perkembangan UMKM di dalam negeri. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas pada Pameran dan Pencocokan Bisnis Tahap II di JCC, Senin (25/4) mengatakan, nilai yang ditargetkan Presiden Jokowi Rp 400 triliun sudah terlampaui. ”Kini tinggal rencana itu dibelanjakan atau tidak. Inilah yang menjadi perhatian kami,” ujarnya. Berdasarkan data LKPP, anggaran belanja barang/jasa nasional mencapai Rp 1.039,7 triliun tahun ini. Dalam laporan terbaru, jumlah penyedia untuk pengadaan barang/jasa nasional Rp 561,6 triliun, terdiri dari pemda Rp 274,1 triliun dan kementerian/lembaga Rp 287,5 triliun.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, pencocokan bisnis digelar untuk memperkuat produk dalam negeri. ”Kami optimistis, kalau produknya dibeli pemerintah, UMKM punya kesempatan memperbaiki produk dan meningkatkan kualitasnya,” ujar Teten. Menparekraf Sandiaga S Uno menyebutkan, sesuai Business Matching Tahap I di Bali, komitmen belanja pemerintah diharapkan mencapai Rp 483,2 triliun. Dia berharap komitmen itu direalisasikan jadi kontrak. Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, kementerian / lembaga dan pemerintah daerah jangan hanya sampai pada kontrak, tetapi juga menuntaskan pembayarannya. Dia meminta semua direksi BUMN untuk mengutamakan penyerapan produk dalam negeri. Menurut Erick, sesuai komitmen, setiap tender barang/jasa di bawah Rp 400 juta harus diberikan kepada UMKM. Kini sudah memiliki hampir 15.000 UMKM yang tergabung dalam Pasar Digital (PaDi) UMKM dengan nilai transaksi Rp 20 triliun. (Yoga)

Menggeliatnya kembali UMKM seiring pulihnya perekonomian turut mendukung kinerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Laba bersih BRI triwulan I tahun 2022 mencapai Rp 12,22 triliun, tumbuh 78,13 % dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkomitmen mendukung UMKM agar dapat naik kelas. BNI bekerja sama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) meningkatkan penyaluran kredit bagi UMKM. Pada triwulan pertama tahun ini, BRI mencatat total penyaluran kredit Rp 1.075,93 triliun atau bertumbuh 7,43 % dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kredit UMKM berkontribusi 83,95 % total kredit BRI, yakni Rp 903,29 triliun. Total kredit kepada segmen UMKM pada triwulan pertama tahun ini bertumbuh 9,24 % secara tahunan. ”Kondisi UMKM yang mulai pulih mendorong penyaluran kredit BRI,” ujar Dirut BRI Sunarso pada paparan kinerja keuangan triwulan pertama 2022, Senin (25/4). Pertumbuhan penyaluran kredit itu diikuti kualitas kredit yang baik. Hal ini tecermin dari rasio kredit macet (NPL) BRI sebesar 3,09 % pada Maret 2022, menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 3,30 %.

Pada kesempatan yang berbeda, BNI bekerja sama dengan LPEI untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada segmen UMKM yang berorientasi ekspor. Kerja sama itu dalam hal pemberian penjaminan kredit syarat ringan kepada UMKM program pembiayaan fastrex dengan maksimum fasilitas hingga Rp 25 miliar. UMKM pun akan mendapat pendampingan dan pelatihan. Dirut BNI Royke Tumilaar menuturkan, tujuan kerja sama ini sejalan dengan komitmen BNI untuk mendukung mitra UMKM agar dapat naik kelas dan go global. BNI berperan sebagai lembaga intermediasi sekaligus sebagai kolaborator yang mempertemukan mitra UMKM dengan pemangku kepentingan. Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif LPEI Rijani Tirtoso menyampaikan, sebagai sesama agen pembangunan, BNI dan LPEI perlu bekerja sama dengan erat dalam konteks pengembangan berbagai potensi ekonomi yang dimiliki oleh negeri. LPEI tengah fokus pada peningkatan fungsi lembaga dalam meningkatkan ekspor khususnya di segmen UMKM. (Yoga)