Produk garam tradisional lokal Bali asal Desa Les Kabupaten Karangasem masih kalah saing dengan produk luar daerah seperti dari Pulau Jawa. Rendahnya daya saing tersebut membuat usaha mikro kecil menengah (UMKM) tersebut sulit untuk berkembang sehingga perlu mendapatkan perhatian. Ni Putu Somayanti, petani garam tradisional di Desa Les, mengatakan pasar garam di Kota Denpasar didominasioleh garam dari Jawa karena harga yang lebih murah dan kualitas yang berbeda. Harga garam Jawa dijual dengan harga Rp3.000 per kilogram, sedangkan garam tradisional Bali dijual jauh lebih mahal yakni Rp10.000 per kilogram.

Sektor jasa keuangan digital diyakini mampu mendorong penghiliran ekonomi yang akseleratif, inklusif, dan sekaligus meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Ekosistem tersebut juga ampuh untuk melecut nilai tambah bagi pelaku usaha. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan bahwa Indonesia memiliki sekitar 64 juta pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dari jumlah itu, sebanyak 16,4 juta telah terintegrasi dengan pasar digital. “Utilitas teknologi digital di sektor keuangan kini telah merambah salah satu tulang punggung utama sektor perekonomian nasional, yakni para pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah atau UMKM,” ujarnya saat menjadi pembicara kunci dalam acara Bisnis Indonesia Financial Award (BIFA) 2021, Selasa (7/12).

Salah satu bentuk adopsi teknologi digital yang dilakukan UMKM adalah dengan menggunakan metode pembayaran digital, yaitu dengan mengoptimalkan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) yang disiapkan oleh Bank Indonesia. Selain itu, berkembangnya layanan pinjam meminjam berbasis teknologi turut menjangkau pelaku UMKM. Johnny mencontohkan pada Oktober 2021 terdapat 104 penyelenggara fintech yang menyalurkan total dana pinjaman sekitar Rp13,6 triliun kepada sebanyak 12,9 juta entitas.

Pekerja menyelesaikan pembuatan jam tangan berbahan dasar kayu di rumah produksi Pala Nusantara di Bandung, Jawa Barat, Senin (15/11). Produk jam tangan berbahan dasar ramah lingkungan dengan salah satu inovasinya menggunakan olahan akar jamur untuk bahan tali jamnya ini telah mendapatkan penghargaan Good Design Indonesia 2017 - 2020 dari Kementerian Perdagangan

Pemerintah Indonesia memandang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) punya peran penting dan strategis dalam membangun ekonomi nasional. Namun,mereka juga membutuhkan akses terhadap sumber pembiayaan untuk berkembang dan mendukung trasnformasi digital. Hal itu dikemukakan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraft) Sandiaga S Uno, dalam webinar World Business Angel Investor Week (WBAB) pertama di Indoensia dengan tema besar Diplomasi Bisnis untuk Kewirausahaan Internasional (Business Diplomacy for International Enterperueneurship) pada Kamis, 21 Oktober 2021.

Sandiaga, dalam pidato utamanya yang dibacakan oleh Fadjar Hutomo selaku deputi industri dan investasi  Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenkraft), menjelaskan bahwa UMKM merupakan pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 642 juta dan memberikan kontribusi  61.07% terhadap PDB, atau senilai Rp 8.573,89 triliun. Dalam diskusi panel bertajuk  Inovasi Finansial untuk Meningkatkan Ekonomi Indonesia, Aldi Adrian Hartanto,  partner di Arise dan Vise President of Investment MDI Ventures menjelaskan bahwa perusahaan teknologi finansial (tekfin) sudah mendukung para UMKM ke level berikutnya. 

"Saya pikir dalam beberapa tahun terakhir, tekfin telah banyak membantu mereka yang underbanked  dan mendemokrasikan banyak hal," tutur dia. Arif Patrick Rachmat, direktur Triputra Group dan Chairman Endeavor Indonesia, memberikan pencerahan bagaimana memandang dilema antara  pertumbuhan dan keuntungan  di tahap awal bisnis. "Hal fundamental yang harus dimiliki untuk menjalankan bisnis adalah arus kas. Mau memilih Value Versus Growth, semuanya tentang arus kas," kata Arif. (yetede)

Pemerintah telah mengatur kebijakan perpajakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) maupun UMKM Badan dalam Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Beleid ini akan diimplementasikan pada awal tahun 2022.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi UMKM.

Adapun dalam UU HPP bag UMKM yang selama ini membayar pajak penghasilan (PPh) dengan tarif final 0,5% sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018, diberikan insentif berupa batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) atas peredaran bruto hingga Rp 500 juta setahun.

Setali tiga uang, pengusaha yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp 500 miliar maka tidak perlu membayar PPh sama sekali. Bahkan kebijakan tersebut juga menguntungkan bagi UMKM dengan omzet di atas Rp 500 juta per tahun.

Pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah di Indonesia berpeluang berkembang lebih cepat jika mengadopsi sejumlah strategi salah satunya memanfaatkan ekosistem ekonomi digital. Co-Founder dan Managing Partner East Ventures Wilson Cuaca mengatakan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mulai sadar dengan pandemi Covid-19 selama hampir 2 tahun mengubah pola belanja luring menjadi daring. Melihat dinamika perilaku pengguna selama pandemi, Wilson lantas mengutarakan sejumlah strategi yang bisa diadopsi UMKM untuk memanfaatkan momentum itu. 

Pertama, pelaku usaha disarankan menjadikan Indonesia sebagai lokasi untuk meluncurkan produk atau layanan. Dia mengatakan ekosistem pasar, permodalan, dan infrastruktur di Indonesia telah mumpuni untuk mendukung akselerasi. Kedua, pelaku UMKM harus menyiapkan pemasaran dan pengemasan produk dengan otentik dan dilengkapi dengan metode story telling. Hal ini, kata dia, akan memberi sentuhan bahwa produk yang ditawarkan berbeda dengan yang lain. Selain itu, pelaku usaha harus memastikan bahwa produknya bisa dijangkau oleh konsumen yang luas dan tak menutup kemungkinan dalam skala global. “Beri tahu ke dunia bahwa ada produk unik di Indonesia. Jangkauan kita itu sekarang global dan masuk dalam rantai pasok global,” katanya.

Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GBBI) Kalimantan Timur dan Pertamina SMEXPO 2021 resmi diluncurkan di Samarinda, Kalimantan pada 12 Oktober 2021. Peresmian GBBI Kalimantan Timur dilakukan Menko Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Pandjaitan. Peluncuran ini juga dihadiri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Wakil Menteri Perdagangan Jefry Sambuaga, Gubernur Kalimantan Timur Isnan Noor dan Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina (persero) Dedi Sunardi. Hadir juga secara online Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Dalam sambutannya, Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan UMKM adalah tulang pungggung ekonomi Indonesia, karena itu harus terus didorong untuk maju dan masuk ke ekosistem digital. "UMKM ini menyangkut jutaan lapangan kerja. Ini ada orang 60 juta orang yang bekerja dalam UMKM, dan saya berharap itu semua kita dorong," ujar Menko Luhut dalam siaran pers yang diterima Investor Daily, Selasa (12/10). Menko Luhut menambahkan, sejak diluncurkan GBBI oleh Presiden Joko Widodo pada tahun lalu, jumlah UMKM yang masuk ke ekosistem digital telah lebih dari 8 juta bahkan untuk saat ini hampir 16 juta UMKM.

Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina (persero), Dedi Sunardi mengatakan GBBI Kalimantan Timur dan Pertamina SMEXPO 2021, merupakan hasil kolaborasi yang sangat baik antara Kementerian Desa,  Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi, selaku brand ambasador dan Pertamina selaku top brand, yang didukung penuh oleh Kemenko Maritim  dan Investasi, Pemprov Kalimantan Timur dan Bank Indonesia. Menurut Dedi, beragam pelatihan secara digital telah dilakukan mulai Agustus 2021 yang lalu sebagai bagian pre-event dari GBBI dan SMEXPO 2021, sekaligus sebagai bekal bagi UMKM dan BUMDES agar siap dalam menyongsong era teknologi informasi. (yetede)

Sekitar 55 juta atau 84% dari total 65,46 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Tanah Air sudah kembali bangkit dan beraktivitas. Bahkan, 54% atau 29,7 juta di antaranya sudah masuk ekosistem digital (go digital). Pemerintah akan terus mendukung para pelaku UMKM selama masa pandemi Covid-19 melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang tahun ini dianggarkan Rp95,13 triliun. Sebab, jika UMKM pulih, perekonomian nasional akan ikut pulih. Jumlah UMKM mencapai 99% dari total unit usaha di Indonesia. Sebelum pandemi atau pada 2019 UMKM menyerap sekitar 96% dari total tenaga kerja, dengan kontribusi 60,3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Meskipun sempat bertahan akibat tekanan pandemi Covid-19, sekitar 48% pelaku UMKM sudah masuk ekosistem digital untuk mempertahankan bisnisnya, termasuk UMKM perempuan," kata Menko Perekonomian, Airlangga Hartato di Jakarta, Selasa (5/10). Anggaran tersebut, menurut Air Langga, disalurkan pemerintah dalam beberapa program, yakni subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), penempatan dana pemerintah di bank umum mitra untuk mendukung perluasan kredit modal kerja, dan restrukturisasi kredit UMKM. Juga untuk jaminan, Bantuan President Produktif Usaha Mikro (BPUM), serta bantuan langsung tunai (BLT) bagi pedagang kaki lima (PKL) dan warung.

Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengemukakan, Kemenko UKM tengah mengembangkan UMKM melalui sistem klasterisasi. Strategi ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk UMKM. Ini juga merupakan salah satu upaya pemerintah agar UMKM naik kelas. "Dalam pengembangan klaster UMKM, kami punya program membangun rumah produksi bersama supaya kualitas produk UMKM berstandar industri. Tidak mungkin setiap pelaku UMKM bisa membeli atau berinvestasi peralatan modern," kata Teten di Jakarta, Selasa (5/10) (yetede)

Sebanyak 1,5 juta produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Indonesia telah berhasil diekspor ke sejumlah negara ASEAN hingga Amerika Selatan. Tepatnya Brasil dan Meksiko melalui program ekspor lokapasar Shopee.

Radynal menjelaskan ekspor produk UMKM telah menjangkau sejumlah negara yaitu Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam. Bahkan sudah ada produk yang diekspor ke Brasil dan Meksiko.

Program Kampus UMKM Shopee dan Kampus UMKM Shopee Ekspor merupakan komitmen platform tersebut untuk membantu perkembangan UMKM lokal di Indonesia. Kampus ini diharapkan dapat menjadi one stop solution bagi UMKM lokal untuk memulai digitalisasi usaha serta mengembangkan usaha ke pasar ekspor, melalui serangkai pelatihan, pendampingan dan berbagai fasilitas penunjang yang disediakan.

Jumlah UMKM di Jabar yang masuk pasar online atau market place terus bertambah selama pandemi Covid-19, Sebelum pandemi hanya 20% atau 602 pelaku UMKM jabar yang masuk di marketplace. Setelah didampingi dan dilatih kini sudah ada 1.623 UMKM masuk marketpalce atau naik 34%. Selama pandemi ini Pemda Provinsi Jabar bersama kab/kota mendampingi dan melatih untuk tetap bertahan bahkan berkembang dengan adaptasi dengan teknologi yakni melakukan strategi pemasaran digital. "Kami sangat perduli dengan UMKM. Kenapa? Karena 90% ekonomi Jawa Barat itu ekonomi UMKM. Kemudian kita ingin semua go digital maka kita lakukan pelatihan pendampingan semua pokoknya," Ujar Gubernur Jabar Ridwan Kamil. 

Jabar pun, kata Ridwan Kamil, terus mendorong daya saing digital. Saat ini Jabar menempati posisi dua dalam hal daya saing digital di Indonesia dengan skors 57,1. Menurutnya ada empat pilar pendukung daya saing digital di Indonesia yakni SDM berkualitas, pembiayaan, teknologi informasi dan komunikasi, pertumbuhan keuangan digital tinggi dan terakhir infrastruktur digital. "Kami ini daya saing ada di rangking dua karena kami ini desa. Makanya Jawa Barat membuat konsep desa digital. Tentunya ada empat yang sedang kami siapkan. SDM harus siap semua, harus jago digital. Kemudian tidak usah pakai cash lagi, semua pakai QR kode, semua pake e-money dan sebagai kemudahan infrastruktur dan lain-lain." jelas Ridwan Kamil.

Ivy Farida selaku owner Bagelan Reubuk Karawang menceritakan, berjualan di kanal digital menuntut para pelaku usaha untuk mampu mempresentasikan produk dengan foto yang indah dipandang. Aspek estetika menjadi salah satu hal utama yang diperhatikan para pelaku usaha saat mengambil foto produk. Namun bagi Ivy produk yang indah dan cantik dipandang saja tidaklah cukup. "Saya sering mendengar keluhan bahwa foto produk berbeda dengan aslinya, artinya foto itu sebagai etalase, jangan memanipulasi. Kita harus pandai memilah apa yang harus kita presentasikan jangan berbeda dan meleset, misal produknya coklat tapi terlalu banyak effect tapi jadi kuning," kata Ivy. (yetede)