Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (MenKop UKM) Teten Masduki mengatakan, per 30Juni 2021 baru 2,6 juta UMKM yang terdaftar di Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS). Disisi lain pemerintah terus melakukan sejumlah langkah agar UMKM tetap bertahan dan melakukan transformasi di tengah kondisi pandemi Covid-19. "Sebagai 99% dari populasi pelaku usaha di Indonesia, UMKM masih didominasi usaha mikro dalam skala kecil dan informal," ucap Teten dalam acara Puncak Peringatan Hari UMKM Nasional 2021 yang berlangsung secara virtual, kamis (12/8)

Menurut Teten, walaupun pertumbuhan ekonomi kuartal II-2021 mencapai 7,07%  (yoy) namun penerapan PPKM di kuartal III-2021 menghadirkan tantangan bagi aktivis usaha . Karena itu pemerintah berupaya meredam tantangan pandemi melalui beberapa langkah. Pertama, pemerintah mengalokasikan Rp161,2 trilliun atau 21% dari alokasi program Pemulihan Ekonomi Nasional terhadap dukungan UMKM dan korporasi. Kedua, melalui Peraturan Pemerintah Nomor.7 tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan  dan pemberdayaan UMKM, pemerintah memberikan kemudahan perizinan melalui OSS.  Ketiga, mengatur akses kemitraan rantai  pasok industri melalui kurasi produk oleh Smesco. Keempat, menghadirkan platform listing produk UMKM unggulan di spark trade, hingga akses dan pendampingan UMKM ekspor di BNI Xpora.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pandemi Covid-19 memang telah menghantam sebagian besar bisnis UMKM. Namun pandemi juga membawa dampak positif salah satunya mempercepat digitalisasi UMKM. "Namun digitalisasi UMKM harus diimbangi dengan 2 persyaratan yaitu peningkatan kapasitas SDM pelaku UMKM serta dukungan kebijakan akses pasar bagi produk UMKM." ujar Wapres. (YTD)

Berharap untung pada bulan Kemerdekaan Republik Indonesia, penjual kerajinan dari bahan kulit sapi itu justru dirundung kebingungan. Jumat siang, suasana di sentra tersebut tampak sepi dari aktivitas. Muhammad, 52, penjual kerajinan kulit mengaku, kondisi ini sudah berlangsung lebih dari satu tahun. Sebelum pandemi, pada Agustus ia selalu kebanjiran pesanan dan kedatangan pembeli dari luar kota.

Penutupan jalan yang dilakukan di kawasan perkotaan Garut membuat para pembeli kesulitan dan terpaksa memutar. "Dalam satu minggu paling empat kali, karena kalau setiap hari juga percuma," kata Muhammad di Kabupaten Garut, pekan lalu. Pendapatan selama bulan tersebut tidak lebih dari Rp2 juta. Ia berharap adanya bantuan dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Menurutnya, sampai saat ini belum ada bantuan khusus, terutama dari Pemerintah Kabupaten Garut. "Sangat berharap adanya bantuan dari pemerintah, terutama pemasaran. Misalnya seluruh PNS pakai produk dari sini, mungkin membantu." Pelaku usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Garut diminta melakukan penjualan secara daring selama masa PPKM. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut Suhartono mengatakan, para pelaku UMKM bisa memanfaatkan sejumlah aplikasi e-commerce.

Pemerintah menargetkan 30 juta UMKM akan masuk pasar digital pada 2023 mendatang, Menteri Koordinator Kemaritiman dan (Menko Marves), Binsar Panjaitan mengatakan, sejak Mei 2020 sampai Juni 2021 sudah ada 6,5 juta UMKM, sehingga total menjadi 14,5 juta unit yang telah boarding di e commerce. Selanjutnya kita harus terus mendorong 16,5 juta unit UMKM lainnya untuk go digital, hingga 2023 menjadi 30 juta unit on boarding

Luhut mengajak kepada seluruh campaign manager dan Kepala Daerah untuk mencapai target tersebut. Konsumsi produk lokal, kata dia, harus didorong UMKM dapat tumbuh dan berkembang, Apalagi, UMKM menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia.

Luhut juga meminta para penyelenggara e-commerce membantu UMKM untuk meningkatkan transaksinya. Dari Bangga Buatan indonesia (BBI) ini, Luhut berharap dapat menghasilkan pengusaha-pengusaha yang tangguh dalam menghadapi segala situasi.

Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto juga mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai dan membeli produk lokal, Menurutnya, membeli produk lokal sama dengan berkontribusi nyata dalam upaya pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Platform E-commerce Lazada menutup akses cross-border untuk sejumlah produk impor, melalui Gerakan Akselerasi Karya Rakyat (AKAR) Indonesia. Adapun akses beberapa produk impor yang ditutup yakni produk tekstil dan fesyen, kuliner, serta kerajinan.

Head of Public Affairs and Public Policy Lazada Indonesia Waizly Darwin mengatakan, sudah sejak lama Lazada mendukung dan memberdayakan UMKM lokal Indonesia. Pihaknya juga terus memantau, mengkaji ulang serta memutakhirkan kebijakan, khususnya untuk penjualan cross-border agar tetap relevan dan sesuai dengan kebijakan dan peraturan pemerintah.

Waizly mengatakan, selain bertujuan melindungi UMKM domestik, program ini juga ditargetkan mampu memperkuat daya saing UMKM lokal.

Di sisi lain, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengungkapkan, sistem cross-border memunculkan praktik perdagangan yang tidak sehat, utamanya di dalam platform e-commerce. Maka dari itu, la mengapresiasi upaya Lazada dalam melindungki keberlangsungan pelaku UMKM melalui penutupan akses impor.

Qasir, salah satu point of sales (POS) startup asli Indonesia menjajaki kerja sama dengan KoinWorks dan sejumlah perusahaan fintech lainnya, guna memberikan alternatif pembiayaan modal usaha kepada para usahawan di ekosistem miliknya. Langkah tersebut dilakukan guna mendukung upaya pemerintah untuk membantu permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di masa pandemi Covid-19. Mekanisme pemberian bantuan permodalan yang digunakan adalah PO financing atau invoice financing. Dengan sistem ini, merchant dapat mendaftarkan usaha, proyek yang sedang dikerjakan, dan menyertakan bukti PO/invoice yang harus dibayarkan. CEO Office Qasir Ivan Hadwin Rarumangkay mengatakan, langkah ini dibuat sesederhana mungkin karena pihaknya memahami kesulitan usahawan mikro tidak hanya terletak dari administratif, tapi juga tantangan secara literasi digital.

Berdasarkan data dari Qasir, rata-rata merchant mulai membutuhkan tambahan modal usaha setelah berada pada fase bisnis tertentu. Pertama, saat ada kebutuhan membuka cabang. Biasanya, merchant ini punya basis pelanggan besar dan dituntut untuk bisa lebih dekat dengan area konsumennya. “Kedua, saat butuh tambahan inventaris. Semakin bertambah variasi produk, biasanya membuat usahawan memper timbangkan kepemilikan aset-aset baru untuk menunjang produktivitasnya,” imbuhnya. Ketiga, untuk stabilitas arus kas. Pasalnya, faktor eksternal yang datangnya tidak kenal waktu, seperti pandemi, bisa membuat bisnis goyah dalam hitungan hari. Memiliki pegangan kas adalah strategi usahawan untuk memastikan bisnisnya punya cadangan tenaga, sampai kondisi ekonomi kembali pulih.

(Oleh - HR1)

PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) terus mengenjot kemitraan dengan lebih banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang sebagian besar belum terhubung dengan platform digital. Mitra yang sudah digandeng mencapai 6,9 juta tahun lalu dan Bukalapak kini fokus untuk memberdayakan 13,5 juta UMKM luring dan daring melalui pemanfaatan teknologinya. “Per akhir Desember 2020, jumlah mitra yang terdaftar sebanyak 6,9 juta. Pertumbuhan penjualan permitra setelah bergabung mencapai tiga kali lipat, berdasarkan estimasi internal perusahaan,” kata Presiden Direktur Bukalapak Rachmat Kaimuddin dalam paparan publik beberapa waktu lalu. Melalui platform yang dibuat, Bukalapak membantu para pelaku UMKM untuk melek digital, mengingat penggunaan media digital sudah menjadi tuntutan bagi dunia usaha. 

Di sisi lain, pasar online marketplace relatif masih kecil dibandingkan retail transaction. “Bukalapak didirikan dengan niatan melayani dan memberdayakan UMKM lewat teknologi, dengan melihat retail transaction didominasi oleh ritel offline seperti warung-warung yang notabene masih ketinggalan dari sisi adopsi teknologi. Kita sadar model bisnis online marketplace sangat baik bagi masyarakat Indonesia, tapi masih didominasi orang-orang di kota besar. Di sisi lain, banyak pemain dari luar negeri yang agresif secara capital ,” ungkap Rachmat.

(Oleh - HR1)

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menyetujui aksi korporasi berupa right issue atau penerbitan saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD. Langkah ini merupakan bagian dari rencana pembentukan Holding Ultra Mikro yang menyatukan BRI, PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani atau PNM, dengan BRI sebagai induknya.

Direktur Utama BRI Sunarso menjelaskan, dalam right issue ini, pemerintah akan menyerap sebagian saham baru yang diterbitkan BRI secara inbreng dengan seluruh saham Seri B milik pemerintah di Pegadaian dan PNM.

Setelah transaksi, BRI akan memiliki 99,99 persen saham Pegadaian dan PNM. Adapun pemerintah akan tetap memiliki satu lembar saham Seri A Dwiwarna pada Pegadaian dan PNM. Di sisi lain, kepemilikan saham pemerintah di BRI akan meningkat.

Perseroan merencanakan penerbitan sebanyak-banyaknya 28.677.086.000 saham Seri B dengan nilai nominal sebesarRp 50 per lembar saham. Adapun jumlah lembar saham dan harga pelaksanaan akan disampaikan kemudian.

Sunarso menjelaskan, selain untuk pembentukan Holding Ultra Mikro yang dilakukan melalui penyertaan modal BRI di Pegadaian dan PNM, sebagai hasil dari inbreng pemerintah, sebagian dana right issue akan digunakan sebagai modal kerja BRI untuk pengembangan ekosistem ultramikro serta bisnis mikro dan kecil.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) membuka pelatihan bagi pelaku usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebanyak 26 ribu UMKM produsen akan diberikan pendampingan dan fasilitas agar bisa mempercepat masuk tahapan penjual aktif (active selling) di platform digital, atau daring. Plt Direktur Ekonomi Digital Ditjen Aplikasi dan Informatika Kemkominfo I Nyoman Adhiarna mengatakan, pendampingan dan fasilitasi terhadap pelaku UMKM akan dilakukan oleh 90 orang fasilitator yang berlokasi di 10 Destinasi Kawasan Pariwisata Prioritas (DKPP) Tanah Air. DKPP terdiri atas Danau Toba (Sumatera Utara), Tanjung Kelayang (Belitung), Kepulauan Seribu (Jakarta), Borobudur (Jawa Tengah), Bromo Tengger Semeru (Jawa Timur), Tanjung Lesung (Banten), dan Mandalika (Nusa Tenggara Barat). Selanjutnya, ada Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Morotai (Maluku Utara), serta dua provinsi di pulau Jawa, yakni Jawa Barat dan DI Yogyakarta.

Menurut dia, pelatihan tahap I telah berlangsung pada 3-4 Juli 2021. Tahap kedua akan dimulai 1-2 Agustus 2021. Tahap III, pelatihan akan berlangsung di bulan Agustus hingga November 2021. Kemudian, pada tahap akhir, pelaksanaan kegiatan mulai dari November sampai Desember tahun ini. Nyoman Adhiarna menyampaikan bahwa Kemkominfo akan memberikan toolkit berupa pulsa gratis akses internet, online training, dan aplikasi aggregator gratis bagi para peserta UMKM. Pelaku UMKM pun akan didorong untuk memanfaatkan teknologi digital melalui pendampingan dan fasilitasi.

(Oleh - HR1)

Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan wisata di Jawa Timur pasrah dengan kebijakan pemerintah terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Hal ini menanggapi wacana perpanjangan masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang harusnya berakhir pada 20 Juli 2021.

Jika masa PPKM Darurat berakhir pada 20 Juli mendatang, pihaknya siap membuka kembali aktivitas wisatanya dengan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Namun jika masa PPKM Darurat diperpanjang, pihaknya tetap akan mengikuti aturan menutup aktivitas wisata.

Sujud mengakui bahwa PPKM Darurat ini makin memperburuk sektor pariwisata di Kota Batu. Akibatnya, pihaknya harus merumahkan karyawannya untuk sementara waktu. Tapi yang pasti kasihan adalah karyawan yang harus leave, sementara dirumahkan tanpa gaji. Perusahaan sudah menanggung kerugian dari awal pandemi tahun kemarin.

Para pemangku kebijakan giat meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di wilayah Ciayumajakuning yang menjadi bagian dari Metropolitan Rebana karena menyimpan potensi besar dan keluasan pasar.Bukti datang dari Silvy, pelaku UMKM asal Cirebon yang sukses meraup cuan berlipat lewat usaha ekspor furnitur di masa pandemi.Silvy pemilik CV Nagam Rattan mengatakan pada akhir 2020 mulai mendapatkan pesanan furnitur dari sejumlah negara Eropa dan Amerika hingga US$300.000. Pesanan ekspor ini setara dengan pengiriman 40 unit kontainer.Kriya asal Cirebon bukan satu-satunya produk UMKM yang bisa terbang ke mancanegara. Di Kawasan Metropolitan Rebana yang terdiri dari Subang, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Sumedang, dan Cirebon sejumlah produk UMKM memiliki peluang yang legit di pasar internasional.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM (KUMKM) Jawa Barat Kusmana Hartadji mengatakan sejumlah produk UMKM di Rebana berani menjaring pasar di luar negeri lewat promosi berbasis daring dan pameran.Kusmana mencontohkan ketika produk UMKM direspons baik saat mengikuti pameran Gulfood 2021 di Dubai, Uni Emirat Arab, Februari lalu.Pada pameran yang berlangsung selama sepekan itu, jelas Kusmana, kopi arabika yang dilabeli Hofland Coffee asal Subang banyak mencuri perhatian konsumen mancanegara. Hasilnya, kini pelaku UMKM tersebut mendapat orderan dari sejumlah negara seperti Arab Saudi dan Mesir.