Startup teknologi finansial (fintech) payment gateway Xendit mendapat pendanaan seri B sebesar US$ 64,6 juta atau Rp 938 miliar pada bulan lalu. Pendanaan tersebut akan digunakan perusahaan untuk menyasar pasar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tahun ini.

Inbound Sales Team Lead Xendit Patricia Muljadi mengatakan, perusahaan mengincar pasar UMKM karena potensinya besar. "Sentimen UMKM di Indonesia sangat besar," katanya dalam acara konferensi pers virtual pada Jumat (23/4).

UMKM merupakan penyumbang terbesar produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar lebih dari 60%. UMKM mempekerjakan mayoritas tenaga kerja di Indonesia.

Peningkatan jumlah UMKM yang memakai layanan Xendit terjadi seiring dengan banyaknya UMKM yang mendigitalisasi bisnisnya selama pandemi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam 11 bulan hingga saat ini sudah ada 4,7 juta UMKM baru yang beralih ke digital dengan jumlah total sebanyak 12,7 juta UMKM yang go-digital.

CEO and Co-Founder of Xendit Moses Lo mengatakan, program tersebut dibuat dengan tujuan untuk mendukung dan memberdayakan UMKM, sembari mengadopsi transaksi digital. "Masyarakat Indonesia kini memiliki berbagai pilihan metode pembayaran, dan UMKM harus dapat memfasilitasi hal tersebut," kata Moses. Diketahui, perusahaan yang berdiri sejak 2016 ini telah mencatatkan transaksi sebanyak 65 juta kali dengan pembayaran US$ 6,5 miliar per tahun. Xendit juga mencatatkan persentase tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) setiap tahunnya sebesar 700%. Pada Maret lalu, Xendit telah mendapat pendanaan seri B sebesar US$ 64,6 juta yang dipimpin oleh perusahaan modal ventura Accel. Sehingga, total Xendit telah mengumpulkan pendanaan hingga US$ 88 juta.

(Oleh - HR1)

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan jumlah eksportir dari kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencapai 13 ribu pelaku usaha. Namun, kata dia, kontribusinya baru 11 persen dari total ekspor pada 2020. Menurut Airlangga, pemerintah mendorong terbentuknya ekosistem ekspor, termasuk bagi UMKM, misalnya membuka pasar negara non-tradisional, seperti Afrika Timur, Eropa, dan Amerika Latin. Dia mengatakan pemerintah juga mendorong utilisasi perjanjian perdagangan dan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja yang berkaitan dengan penyederhanaan izin ekspor. Airlangga mengatakan pemerintah juga telah merilis Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Regulasi itu mengatur bentuk dukungan kepada koperasi dan UMKM, antara lain kemudahan untuk mendirikan perusahaan perorangan dan koperasi. 

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah Teten Masduki mengatakan sebagian besar pelaku UMKM masih lemah dalam penelitian dan pengembangan produk. Menurut dia, program penghiliran dan komersialisasi akan sangat membantu dalam pengembangan produk UMKM yang inovatif dan berdaya saing.  Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Nizam, mengatakan mahasiswa bisa mendampingi pelaku UMKM dalam riset dan pengembangan lewat program kampus mereka yang dilakukan untuk akselerasi pemulihan ekonomi. Menurut Nizam, Kementerian Pendidikan telah menyiapkan model pendanaan penghiliran dari karya dosen dan mahasiswa, misalnya dengan memasang target 1.000 inovasi UMKM setiap tahun. "Tinggal nanti kami dapatkan bidang apa saja yang bisa ditawarkan, sehingga proyek mereka bisa bermanfaat bagi UMKM." ujarnya. Nizam menuturkan setiap tahun ada sekitar 1,5 juta sarjana baru. "Kalau 10 persen membentuk UMKM, jumlahnya cukup besar dan bisa memberi nilai tambah." 

(Oleh - HR1) 

Jakarta - Peran UMKM di sektor perpajakan masih perlu ditingkatkan, mengingat jumlah wajib pajak (WP) dari UMKM masih kecil. Padahal, sektor ini memiliki kontribusi sangat besar terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia yakni 60%. UMKM juga mampu menyerap jumlah jumlah tenaga kerja yang sangat banyak hingga mencapai 97% dari total 64 juta UMKM di Indonesia. Bahkan UMKM dinilai sebagai sektor yang memiliki daya tahan kuat di masa pandemi Covid-19. Terdapat beberapa aspek yang menyebabkan rendahnya pembayaran pajak dari UMKM, salah satunya masih banyaknya UMKM yang belum mampu menyusun laporan keuangan sehingga tak mampu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik.

Untuk memberikan kemudahan bagi UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, pemerintah sudah mengembangkan berbagai aplikasi yang dapat rekapitulasi pendapatan UMKM sehingga memudahkan UMKM untuk melaporkan pajak. Namun, pengetahuan UMKM  terkait digitalisasi masih terbatas. Pajak penting dijadikan dasar untuk pemerintah menjalankan berbagai program pemulihan ekonomi nasional saat ini, termasuk langka pengadaan barang dan jasa. Saat ini pemerinttah mengalokasikan sebanyak 40% pngadaan barang dan jasa kementrian dan lembaga (KL) ke UMKM. 

Untuk memperkuat peningkatan kapasitas pelaku UMKM, Kementrian Koperasi dan UKM juga melakukan penguatan data base, perbaikan kualitas SDM, hingga pengembangan kawasan terpadu dan UMKM, termasuk pelatihan e-commerce dan digitalisasi dalam perluasan pasar dengan on boarding platform pengadaan barang jasa pemerintah 

(Oleh - IDS)

Usaha yang ditekuni Lilik ini sudah berjalan sampai 4 bulan. Omzet keripik usus ayam yang dihasilkan pun cukup besar, hingga Rp. 100 juta lebih perbulan

Lilik Rahayu menjelaskan bahwa awal mula dirinya memulai bisnis keripik usus berawal dari permintaan temannya di luar negeri. Kemudian ia mencoba mengirimkan keripik usus ke Malaysia, ternyata mendapat respons positif.

Lilik mengaku selain ke Malaysia, ta juga memasarkan keripik usus ke Singapura dan Hongkong. “Penjualan paling banyak di Hongkong, kadang mereka pesannya 2.000 kg. Kalau Singapura kadang pesannya 1.500 kg,” jelasnya.

Saat ini Lilik mengaku kesulitan untuk mengerjakan pesanan yang terus datang. Pasalnya ia memiliki keterbatasan dalam hal modal dan alat untuk memproduksi lebih besar lagi. Ia berharap mendapat sentuhan bantuan secara langsung oleh pemerintah Kabupaten Kediri guna mengembangkan bisnis UMKM.

Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan berbagai insentif yang bisa dimanfaatkan para pelaku UMKM nasional.

Pemberian insentif kepada UMKM nasional juga sebagai strategi pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari dampak pandemi Covid-19. Berdasarkan catatannya, sekitar 82,9% UMKM merasakan dampak negatif pandemi ini. Hanya 5,9% yang mengalami pertumbuhan positif.

Berdasarkan program PEN 2021, klaster dukungan UMKM dan korporasi dialokasikan sebesar Rp 186,81 triliun. Anggaran tersebut tersebar untuk subsidi bunga UMKM Rp 31,95 triliun, BPUM Rp 17,34 triliun, subsidi IJP Rp 8,51 triliun, PMN BUMN, LPEI, dan LPI Rp 58,76 triliun, penempatan dana Rp 66,99 triliun, dukungan lainnya Rp 3,27 triliun.

Tahun lalu, pemerintah telah memberikan bantuan kepada UMKM berupa subsidi bunga KUR, penempatan dana untuk UMKM dan perbankan, dukungan pembiayaan terhadap LPBD, Banpres Produktif yang mencapai Rp 112 triliun dan tahun ini dilanjutkan sekitar Rp 122 triliun.

Pada April ini, pemerintah akan memberikan stimulus untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebesar Rp 400 miliar.

“Laporan yang saya dapat demand terus naik, juga nanti stimulus Rp 400 millar (untuk UMKM) itu tanggal 20 bulan ini (April 2021) akan diluncurkan,” kata Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) saat Pembukaan UKM Jabar Paten secara virtual, Sabtu (3/4).

Sebagal informast, tahun lalu, pemerintah memberikan stimulus kepada UMKM berupa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 2,4 juta. Adapun tahun ini, pemerintah memangkas setengah nilai BLT UMKM itu menjadi Rp 1,2 juta per UMKM dengan kuota 12,8 juta UMKM.

Tak hanya UMKM, pemerintah juga akan memberikan stimulus Rp 2 triliun bagi sektor pariwisata pada Juni ini.

BANDUNG—Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memanfaatkan potensi pasar sebesar Rp400 triliun. Nilai yang sangat besar tersebut berasal dari belanja kementerian dan lembaga pemerintah pusat sepanjang 2021 yang difokuskan pada produk UMKM. "Ada Rp400 triliun per tahun belanja kementerian dan lembaga. Silakan UMKM untuk merespon peluang yang luar biasa ini," kata Kang Emil --sapaan Ridwan Kamil-- usai bertemu Menteri Koperasi dan UKM RI Teten Masduki di Kota Bandung, Jumat (2/4/2021) malam. Kang Emil menuturkan, belanja pemerintah sebesar Rp400 triliun tersebut bertujuan untuk menggairahkan pelaku UMKM yang sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19, dan mendorong pemulihan ekonomi.

Pemda Provinsi Jabar juga telah berkomitmen menyelesaikan permasalahan yang dialami pelaku UMKM saat ini. Mulai dari pemasaran atau promosi, bantuan kredit, hingga mewajibkan ASN untuk membeli produk UMKM. "Intinya kami berkomitmen menyelesaikan permasalahan UMKM karena sangat multidimensi mulai pemasaran dan lain-lain," tutur Kang Emil. Salah satu kendala yang dialami UMKM saat pandemi adalah sulit mencari bahan baku impor. Kang Emil mengungkapkan, ada UMKM yang produknya diekspor, tetapi bahan baku harus impor lebih dulu.

Menteri Koperasi dan UKM RI Teten Masduki, menuturkan, belanja kementerian dan lembaga senilai Rp400 triliun merupakan hikmah dari adanya pandemi Covid-19. Menurutnya, ketika daya beli masyarakat turun, maka penyerap produk UMKM haruslah pemerintah. "Sekarang ini yang harus menyerap produk UMKM adalah pemerintah karena daya beli masyarakat sedang turun, jadi market Rp400 triliun ini agar bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM," kata Teten. Supaya nilai tersebut bisa cepat terserap oleh UMKM, kata Teten, pihaknya menggandeng pemerintah daerah untuk mendampingi UMKM yang bisa menjadi vendor pengadaan barang dan jasa.

(Oleh - HR1)

Perusahaan e-commerce Shopee telah menggaet 180 ribu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal untuk mengekspor jutaan produk lewat kanal Kreasi Kreasi Nusantara dari Lokal untuk Global. Produk UMKM itu bakal diekspor ke lima negara tujuan.

Head of Public Policy and Government Relations Shopee Radityo Triatmojo mengatakan sejak pandemi Covid-19 pada tahun lalu, permintaan ekspor untuk produk UMKM lokal cukup tinggi.

“Hingga saat ini, sudah ada 180 ribu UMKM lokal dengan 1,5 juga produk yang dipasarkan di lima negara,” kata Radityo, Kamis (1/4).

Tahun lalu juga, perusahaan menambah dua negara tujuan ekspor, yakni Thailand dan Vietnam untuk memperluas cakupan pasar UMKM ekspor. Hingga saat ini, total ada lima pasar ekspor produk UMKM lokal melalui Shopee, selain Thailand dan Vietnam, ada juga Malaysia, Singapura, dan Filipina.

Shopee juga akan membekali UMKM binaan dengan materi seperti kiat-kiat sukses ekspor secara spesifik melalui Sekolah Ekspor.

Tokopedia menjadi rumah bagi pelaku UMKM untuk tetap berkembang di masa pandemi. Pandemi Covid-19 mendorong pelaku usaha untuk beradaptasi mengikuti perubahan perilaku konsumen. Platform digital seperti Tokopedia menjadi tempat bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempertahankan dan meningkatkan kembali penjualannya yang sempat menurun saat pandemi, termasuk bagi para pencari nafkah tunggal di keluarga yang menggantungkan hidup dari berjualan. Riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) yang bertajuk “Bertahan, Bangkit dan Tumbuhnya UMKM di Tengah Pandemi melalui Adopsi Digital” mencatat, saat pandemi terdapat 90% penjual berskala mikro di Tokopedia. Selain itu, ada 68,6% penjual yang baru bergabung di Tokopedia saat pandemi merupakan pencari nafkah tunggal di keluarga. 

Menariknya, penjualan pelaku UMKM di platform online, seperti Tokopedia, justru meningkat. Riset LPEM FEB UI menunjukkan 7 dari 10 pelaku usaha mengalami peningkatan volume penjualan dengan median 133%. Dengan besarnya permintaan dari konsumen saat pandemi, frekuensi pesanan pelaku usaha di Tokopedia pun terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.  Bila dibandingkan minggu pertama 2020, rata-rata frekuensi pemesanan di wilayah yang menerapkan PSBB periode Januari – Februari 2020 meningkat 4,4%, lalu kembali naik 53,7% pada Maret-April serta 79,3% pada Mei-Juni. Adapun kenaikan tertinggi terjadi pada Juli – Agustus 2020 dengan lonjakan frekuensi pemesanan mencapai 109,3%.

(Oleh - HR1)
 

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) melakukan pemberdayaan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pangan olahan melalui Program Program Orang Tua Angkat Pemberdayaan UMK Pangan Olahan.

Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito dalam keterangannya di Jakarta, Senin (29/3) mengatakan, program yang diluncurkan pada 25 Maret 2021 itu bertujuan meningkatkan pengetahuan bagi pelaku UMKM pangan olahan dan masyarakat terkait keamanan pangan.

Setelah peluncuran program tersebut, tambahnya, selanjutnya akan dilakukan seleksi UMKM Anak Angkat untuk diasuh oleh 10 industri pangan olahan yang telah berkomitmen menjadi Orang Tua Angkat bagi UMKM Pangan Olahan pada kesempatan pertama ini.

Dukungan yang dapat diberikan oleh industri sebagai Orang Tua Angkat, antara lain berupa hibah pendanaan, peralatan, atau peningkatan kapasitas bagi UMK yang menjadi anak angkat.