Jakarta - Kolaborasi penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending AwanTunai dengan SayurBox telah berhasil memfasilitasi pembiayaan kepada sekitar Rp 5.000 UMKM petani di Indonesia. Kolaborasi itu akan didukung pendanaan dari Swiss Capacity Building Facility (SCBF) guna menjangkau sekitar 19 juta UMKM petani. Sebagian besar UMKM petani Indonesia tidak memiliki akses ke modal kerja yang terjangkau dan rantai pasokan yang merata. Terbatasnya akses ke dukungan kredit formal, permodalan, teknologi, dan akses menimbulkan berdampak negatif terhadap stabilitas ekonomi petani.

Pihak SayurBox sangat senang dapat bekerja sama dengan AwanTunai dalam mendukung industri pertanian Indonesia yang semakin berkembang. Pertanian adalah salah satu sektor utama perekonomian Indonesia yang paling banyak menyerap tenaga kerja Indonesia. Di Indonesia, kinerja pembayaran dan pembiayaan untuk UMKM petani belum optimal. Kendala dalam pengelolaan tanaman, dana pinjaman, dan hasil panen membuat pembiayaan menjadi tantangan untuk diterapkan secara konsisten. 

Peran AwanTunai dalam kerja sama itu adalah untuk mengembangkan pengumpulan data dan infrastruktur penilaian digital melalui dana yang difasilitasi oleh SCBF. Inisiatif tersebut bertujuan untuk membentuk proses manajemen risiko kredit yang diterima bank agar lebih sesuai untuk UMKM petani serta mengembangkan sistem infrastruktur dasar (pengembangan aplikasi handphone) dan melakukan aktivitas penjualan dan pemasaran. 

AwanTunai melakukan kolaborasi dengan SayurBox sebagai offtaker pertanian. Dengan begitu, dukungan pembiayaan berkelanjutan dan terjangkau akan mempercepat siklus arus kas UMKM petani dalam menerima dana dari penjualan hasil panen. UMKM petani bisa bergabung dan mendapatkan pembiayaan yang terjangkau hanya dengan menjukkan KTP mereka.

(Oleh - IDS)

Pemerintah menargetkan 30 juta usaha mikro, kecil, dan menengah masuk pasar digital pada 2023. Untuk mencapai target itu, gerakan membeli atau belanja produk lokal terus digaungkan.

“Saat ini sudah 12 juta UMKM yang go digital (masuk pasar digital). Ditargetkan pada 2023 menjadi 30 juta UMKM,” ujar Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki saat membuka Jabar Culture and Tourism Festival (JaFest) 2021 di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu(21/3/2021).

Menurut Teten, nilai transaksi ekonomi digital Indonesia terbesar di Asia Tenggara dan diproyeksikan mencapai Rp1.826 triliun pada 2025. Ini juga peluang bagi UMKM. Namun, baru 19 persen UMKM terhubung dengan ekosistem digital.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) bakal membentuk Dewan Penunjang Ekspor sebagai upaya untuk meningkatkan ekspor produk usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM).

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, pada dasarnya Kemendag telah memiliki Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, maka nantinya Dewan Penunjang Ekspor akan dikembangkan dari direktorat tersebut.

“Jadi Dewan Penunjang Ekspor tersebut sebagai badan yang bisa mempelajari dan mengeksekusikan pasar tertentu, “ ujar Lutfi.

Menurut dia, saat ini ada dua pasar utama yang bisa dikerjakan. yakni Indonesia Islamic Fashion dan Indonesia Halal Industry. Keduanya perlu dikembangkan lebih dulu untuk pasar dalam negeri.

Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bantuan cold storage atau gudang beku kepada sejumlah UMKM pengolahan ikan merupakan upaya menanggulangi dampak ekonomi pandemi Covid-19.

Melalui sarana penyimpanan beku itu ia berharap bisa dimanfaatkan untuk menyimpan kelebihan produksi saat musim puncak sekaligus menjaga harga agar tetap stabil di tingkat nelayan serta dapat menjamin ketersediaan ikan pada saat musim paceklik dengan harga yang terkendali.

Dengan demikian diharapkan dapat menguatkan dan meningkatkan peranan UMKM sektor kelautan dan perikanan sekaligus membangun rasa percaya diri dalam menghadapi tantangan ke depan, katanya.

Ia menyatakan perusahaan Unit Pengolahan Ikan (UPI) berskala mikro dan kecil memegang peranan penting bagi Indonesia, baik secara ekonomi maupun ketahanan pangan.

Rencananya, pada 2021, PDSPKP KKP akan menyerahkan bantuan 300 chest freezer dan 228 peralatan pengolahan kepada UPI berskala mikro kecil.

Pembentukan holding ultra mikro Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menggabungkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) baka segera berjalan. Hingga kini proses penggabungannya sedang tahap finalisasi.

Jika tiga perusahaan ini bergabung dalam catatan KONTAN setidaknya holding ini terbentuk maka ada penggabungan aset setidaknya lebih dari Rp 1.600 triliun.

Berdasarkan perhitungan Kemkeu, pasca holding BUMN untuk UMi terbentuk maka jumlah aset BRI akan bertambah sebesar 1,5%. Selain itu kemampuan ketiga perusahaan juga akan lebih besar untuk menjangkau hingga 29 juta pelaku usaha ultra mikro dan UMKM yang selama ini belum terlayani lembaga keuangan formal.

EVP Keuangan dan Operasional PNM Sunar Basuki menjelaskan bahwa sampai dengan saat ini progres pembentukan holding ultra mikro masih dalam tahap pendalaman kajian. Dia berharap dengan ekosistem UMKM besar bersama BRI dan Pegadaian, akan terbangun pula jejaring usaha UMKM yang lebih luas, dengan saling mengenal dan menemukan keterkaitan usahantar sesama mereka.

Jakarta - Pemerintah akan melakukan sensus untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada 2022 agar bisa memiliki satu basis data UMKM. Selama ini, Kementrian Koperasi dan UKM selalu kesulitan untuk membuat kebijakan karena belum memiliki data tunggal tentang UMKM karena data tentang koperasi dan UMKM berasal dari banyak kementrian/lembaga.

Pemerintah diharapkan bisa memiliki data yang baik sehingga proses transformasi para pelaku usaha mikro dari informal ke formal bisa lebih cepat dilakukan. Dengan adanya satu basis data, pemerintah bisa menghasilkan kebijakan yang tepat dan berdampak baik untuk semua pelaku UMKM. Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM selama ini pihaknya kesulitan melakukan perencanaan, pemberdayaan, dan evaluasi untuk pengembangan UMKM. Melalui kerja sama dengan BPS, pihaknya bisa memiliki data pelaku UMKM mulai dari biodata hingga produk yang dijual. Hal ini berimplikasi baik agar Kemenkop UKM memiliki prioritas lebih konkret dalam membuat kebijakan.

(Oleh - IDS)

Kementerian BUMN menggelar pameran bertajuk Pasar Digital (PaDi) UMKM Virtual Expo 2021. Acara yang digelar secara virtual dari 15 Februari hingga 22 Februari 2020 ini mempertemukan perusahaan pelat merah dengan ratusan UMKM.

Wakil Menteri BUMN Pahalan N Mansury mengatakan, kemitraan antara BUMN dan UMKM sangat penting di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini, terutama untuk mempercepat pemulihan ekonomi.

Lanjutnya, dengan PaDi UMKM diharapkan perusahaan pelat merah yang tengah membutuhkan barang atau dalam tahap pengadaan bisa melakukannya lewat platform tersebut. Sebelumnya, BUMN mencari barang di wilayahnya masing-masing.

Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN, Loto Srinaita Ginting mengatakan, tercatat sebanyak 2.000 buyer group BUMN ikut meramaikan acara ini. Sementara, lapak UMKM yang tersedia sekitar 244 lapak.

 

Bisnis, JAKARTA — Kendati memiliki potensi yang besar, optimalisasi ekspor produk usaha mikro, kecil, dan menengah masih terganjal oleh sejumlah kendala, khususnya terkait dengan standardisasi produk.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM), Te­ten Masduki mengatakan banyak produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang potensial untuk diekspor. Berbagai produk dari sejumlah subsektor seperti pertanian, perikanan, furnitur, herbal, dan pakaian memiliki permintaan yang tinggi di luar negeri.

Kemenkop UKM pun akan fokus pada peningkatan kapasitas produksi dan daya saing. Meski jumlah UMKM tercatat mencapai 64 juta unit, skala usaha masih didominasi oleh usaha kecil dengan kemampuan ekspor yang terbatas.

Publikasi Indonesia Eximbank bahkan menunjukkan bahwa usaha kecil hanya mengekspor sekitar 39,3% produk yang dihasilkan.

Senada, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan kesesuaian standar produk menjadi kendala kendala yang dihadapi UMKM yang hendak melakukan ekspor. Di sisi lain, pengusaha nasional harus menghadapi rumitnya perizinan ketika pasar telah diperoleh.

Data Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan menunjukkan bahwa kontribusi UKM selama Januari sampai September 2020 hanya mencapai 9,7% dari total ekspor periode tersebut atau sekitar US$11,36 miliar.

Adapun, menurut data Kemenkop UKM, kontribusi UMKM terhadap ekspor secara keseluruhan mencapai 14,37%. Namun, jumlah ini masih tertinggal dibandingkan dengan negara Asia Pasifik lain yang bisa mencapai 35%.

OPTIMISTIS

Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P. Roeslani mengatakan usaha skala kecil dan menengah menjadi salah satu yang terdampak selama pandemi Covid-19. Namun, serapan tenaga kerja di sektor ini masih tinggi, yakni mencapai 97% dari total tenaga kerja nasional.

Optimisme pun disampaikan Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun. Menurutnya, kontribusi ekspor dari usaha skala kecil dan menengah diperkirakan masih bisa tumbuh pada tahun ini meskipun pandemi masih berlangsung.

Oleh karena itu, dia mengusulkan agar pemerintah dapat meningkatkan peran perwakilan Indonesia di negara tujuan. Para perwakilan di kedutaan besar diharapkan bisa menjadi penghubung dengan calon pembeli atau importir.

Mengandalkan kehadiran perwakilan dagang, lanjut Ikhsan, perlu didukung pula dengan kehadiran sebuah platform yang khusus menjadi etalase produk Indonesia.

Ekonom Senior Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Enny Sri Hartati menilai peningkatan kontribusi ekspor UMKM bisa dicapai dengan mengoptimalisasi pemasaran pada produk-produk dengan keunikan khusus. Kelompok produk ini cenderung masih memiliki permintaan yang terjaga karena menyasar kelompok menengah ke atas.

Bisnis, CIREBON — Kabupaten Cirebon bekerjasama dengan Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, dalam upaya peningkatan hasil produksi kerajinan tangan di masing-masing wilayah. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Cirebon Deni Agustin mengatakan Kabupaten Cirebon memiliki hubungan erat dengan Prabumulih sejak lama.

Kabupaten Cirebon memiliki 40 komoditas ekspor. Dari jumlah tersebut, ada dua yang menjadi unggulan, yakni furnitur/kerajinan rotan dan batik. Industri rotan yang ada di Kabupaten Cirebon sebanyak 1.311 dengan jumlah pekerja 57.102. Setiap tahunnya hasil produksinya itu mencapai 104.917 ton. Sedangkan dari komoditas batik, Kabupaten Cirebon memiliki 530 unit usaha dan mampu memproduksi 42.024 kodi setiap tahunnya. Deni mengatakan, keunggulan yang ada di Kabupaten Cirebon ini bisa dipasarkan di Kota Prabumulih. Sebaliknya, kerajinan tangan dari Prabumulih bisa dipamerkan.

Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan penawaran kerja sama ini mampu mendorong para pelaku UMKM dapat kembali bangkit. Sehingga ekonomi mereka bisa kembali menggeliat.

Di tempat sama Ketua IAI Kota Bandung Yena Iskandar mengatakan pelaku UMKM menjadi kelompok rentan, bahkan tak sedikit yang gulung tikar akibat pandemi Covid-19. “Untuk itu kami apotek perlu berkontribusi membantu para pelaku UMKM, minimal kita menyediakan tempat, sarana, peluang untuk memasarkan produk para pelaku UMKM,” terangnya.

(oleh - HR1)

Sejak diluncurkan Agustus 2020 hingga akhir Januari 2021, total transaksi melalui Pasar Digital Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PaDi UMKM) mencapai Rp 11,4 triliun.

“Inisiatif PaDi UMKM merupakan salah satu quick wins atau satu upaya percepatan yang diharapkan bisa diterapkan mulai awal 2021,” kata Wakil Menteri BUMN Pahala N Mansury, pada pembukaan PaDi UMKM Virtual Expo 2021 di Jakarta, Senin (15/2/2021).

PaDi UMKM adalah platform untuk mengoptimalkan, mempercepat, dan mengefisienkan transaksi belanja BUMN pada UMKM.