Kementerian Perdagangan (Kemendag) bakal membentuk Dewan Penunjang Ekspor sebagai upaya untuk meningkatkan ekspor produk usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM).

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, pada dasarnya Kemendag telah memiliki Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, maka nantinya Dewan Penunjang Ekspor akan dikembangkan dari direktorat tersebut.

“Jadi Dewan Penunjang Ekspor tersebut sebagai badan yang bisa mempelajari dan mengeksekusikan pasar tertentu, “ ujar Lutfi.

Menurut dia, saat ini ada dua pasar utama yang bisa dikerjakan. yakni Indonesia Islamic Fashion dan Indonesia Halal Industry. Keduanya perlu dikembangkan lebih dulu untuk pasar dalam negeri.

Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bantuan cold storage atau gudang beku kepada sejumlah UMKM pengolahan ikan merupakan upaya menanggulangi dampak ekonomi pandemi Covid-19.

Melalui sarana penyimpanan beku itu ia berharap bisa dimanfaatkan untuk menyimpan kelebihan produksi saat musim puncak sekaligus menjaga harga agar tetap stabil di tingkat nelayan serta dapat menjamin ketersediaan ikan pada saat musim paceklik dengan harga yang terkendali.

Dengan demikian diharapkan dapat menguatkan dan meningkatkan peranan UMKM sektor kelautan dan perikanan sekaligus membangun rasa percaya diri dalam menghadapi tantangan ke depan, katanya.

Ia menyatakan perusahaan Unit Pengolahan Ikan (UPI) berskala mikro dan kecil memegang peranan penting bagi Indonesia, baik secara ekonomi maupun ketahanan pangan.

Rencananya, pada 2021, PDSPKP KKP akan menyerahkan bantuan 300 chest freezer dan 228 peralatan pengolahan kepada UPI berskala mikro kecil.

Pembentukan holding ultra mikro Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menggabungkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) baka segera berjalan. Hingga kini proses penggabungannya sedang tahap finalisasi.

Jika tiga perusahaan ini bergabung dalam catatan KONTAN setidaknya holding ini terbentuk maka ada penggabungan aset setidaknya lebih dari Rp 1.600 triliun.

Berdasarkan perhitungan Kemkeu, pasca holding BUMN untuk UMi terbentuk maka jumlah aset BRI akan bertambah sebesar 1,5%. Selain itu kemampuan ketiga perusahaan juga akan lebih besar untuk menjangkau hingga 29 juta pelaku usaha ultra mikro dan UMKM yang selama ini belum terlayani lembaga keuangan formal.

EVP Keuangan dan Operasional PNM Sunar Basuki menjelaskan bahwa sampai dengan saat ini progres pembentukan holding ultra mikro masih dalam tahap pendalaman kajian. Dia berharap dengan ekosistem UMKM besar bersama BRI dan Pegadaian, akan terbangun pula jejaring usaha UMKM yang lebih luas, dengan saling mengenal dan menemukan keterkaitan usahantar sesama mereka.

Jakarta - Pemerintah akan melakukan sensus untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada 2022 agar bisa memiliki satu basis data UMKM. Selama ini, Kementrian Koperasi dan UKM selalu kesulitan untuk membuat kebijakan karena belum memiliki data tunggal tentang UMKM karena data tentang koperasi dan UMKM berasal dari banyak kementrian/lembaga.

Pemerintah diharapkan bisa memiliki data yang baik sehingga proses transformasi para pelaku usaha mikro dari informal ke formal bisa lebih cepat dilakukan. Dengan adanya satu basis data, pemerintah bisa menghasilkan kebijakan yang tepat dan berdampak baik untuk semua pelaku UMKM. Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM selama ini pihaknya kesulitan melakukan perencanaan, pemberdayaan, dan evaluasi untuk pengembangan UMKM. Melalui kerja sama dengan BPS, pihaknya bisa memiliki data pelaku UMKM mulai dari biodata hingga produk yang dijual. Hal ini berimplikasi baik agar Kemenkop UKM memiliki prioritas lebih konkret dalam membuat kebijakan.

(Oleh - IDS)

Kementerian BUMN menggelar pameran bertajuk Pasar Digital (PaDi) UMKM Virtual Expo 2021. Acara yang digelar secara virtual dari 15 Februari hingga 22 Februari 2020 ini mempertemukan perusahaan pelat merah dengan ratusan UMKM.

Wakil Menteri BUMN Pahalan N Mansury mengatakan, kemitraan antara BUMN dan UMKM sangat penting di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini, terutama untuk mempercepat pemulihan ekonomi.

Lanjutnya, dengan PaDi UMKM diharapkan perusahaan pelat merah yang tengah membutuhkan barang atau dalam tahap pengadaan bisa melakukannya lewat platform tersebut. Sebelumnya, BUMN mencari barang di wilayahnya masing-masing.

Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN, Loto Srinaita Ginting mengatakan, tercatat sebanyak 2.000 buyer group BUMN ikut meramaikan acara ini. Sementara, lapak UMKM yang tersedia sekitar 244 lapak.

 

Bisnis, JAKARTA — Kendati memiliki potensi yang besar, optimalisasi ekspor produk usaha mikro, kecil, dan menengah masih terganjal oleh sejumlah kendala, khususnya terkait dengan standardisasi produk.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM), Te­ten Masduki mengatakan banyak produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang potensial untuk diekspor. Berbagai produk dari sejumlah subsektor seperti pertanian, perikanan, furnitur, herbal, dan pakaian memiliki permintaan yang tinggi di luar negeri.

Kemenkop UKM pun akan fokus pada peningkatan kapasitas produksi dan daya saing. Meski jumlah UMKM tercatat mencapai 64 juta unit, skala usaha masih didominasi oleh usaha kecil dengan kemampuan ekspor yang terbatas.

Publikasi Indonesia Eximbank bahkan menunjukkan bahwa usaha kecil hanya mengekspor sekitar 39,3% produk yang dihasilkan.

Senada, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan kesesuaian standar produk menjadi kendala kendala yang dihadapi UMKM yang hendak melakukan ekspor. Di sisi lain, pengusaha nasional harus menghadapi rumitnya perizinan ketika pasar telah diperoleh.

Data Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan menunjukkan bahwa kontribusi UKM selama Januari sampai September 2020 hanya mencapai 9,7% dari total ekspor periode tersebut atau sekitar US$11,36 miliar.

Adapun, menurut data Kemenkop UKM, kontribusi UMKM terhadap ekspor secara keseluruhan mencapai 14,37%. Namun, jumlah ini masih tertinggal dibandingkan dengan negara Asia Pasifik lain yang bisa mencapai 35%.

OPTIMISTIS

Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P. Roeslani mengatakan usaha skala kecil dan menengah menjadi salah satu yang terdampak selama pandemi Covid-19. Namun, serapan tenaga kerja di sektor ini masih tinggi, yakni mencapai 97% dari total tenaga kerja nasional.

Optimisme pun disampaikan Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun. Menurutnya, kontribusi ekspor dari usaha skala kecil dan menengah diperkirakan masih bisa tumbuh pada tahun ini meskipun pandemi masih berlangsung.

Oleh karena itu, dia mengusulkan agar pemerintah dapat meningkatkan peran perwakilan Indonesia di negara tujuan. Para perwakilan di kedutaan besar diharapkan bisa menjadi penghubung dengan calon pembeli atau importir.

Mengandalkan kehadiran perwakilan dagang, lanjut Ikhsan, perlu didukung pula dengan kehadiran sebuah platform yang khusus menjadi etalase produk Indonesia.

Ekonom Senior Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Enny Sri Hartati menilai peningkatan kontribusi ekspor UMKM bisa dicapai dengan mengoptimalisasi pemasaran pada produk-produk dengan keunikan khusus. Kelompok produk ini cenderung masih memiliki permintaan yang terjaga karena menyasar kelompok menengah ke atas.

Bisnis, CIREBON — Kabupaten Cirebon bekerjasama dengan Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, dalam upaya peningkatan hasil produksi kerajinan tangan di masing-masing wilayah. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Cirebon Deni Agustin mengatakan Kabupaten Cirebon memiliki hubungan erat dengan Prabumulih sejak lama.

Kabupaten Cirebon memiliki 40 komoditas ekspor. Dari jumlah tersebut, ada dua yang menjadi unggulan, yakni furnitur/kerajinan rotan dan batik. Industri rotan yang ada di Kabupaten Cirebon sebanyak 1.311 dengan jumlah pekerja 57.102. Setiap tahunnya hasil produksinya itu mencapai 104.917 ton. Sedangkan dari komoditas batik, Kabupaten Cirebon memiliki 530 unit usaha dan mampu memproduksi 42.024 kodi setiap tahunnya. Deni mengatakan, keunggulan yang ada di Kabupaten Cirebon ini bisa dipasarkan di Kota Prabumulih. Sebaliknya, kerajinan tangan dari Prabumulih bisa dipamerkan.

Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan penawaran kerja sama ini mampu mendorong para pelaku UMKM dapat kembali bangkit. Sehingga ekonomi mereka bisa kembali menggeliat.

Di tempat sama Ketua IAI Kota Bandung Yena Iskandar mengatakan pelaku UMKM menjadi kelompok rentan, bahkan tak sedikit yang gulung tikar akibat pandemi Covid-19. “Untuk itu kami apotek perlu berkontribusi membantu para pelaku UMKM, minimal kita menyediakan tempat, sarana, peluang untuk memasarkan produk para pelaku UMKM,” terangnya.

(oleh - HR1)

Sejak diluncurkan Agustus 2020 hingga akhir Januari 2021, total transaksi melalui Pasar Digital Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PaDi UMKM) mencapai Rp 11,4 triliun.

“Inisiatif PaDi UMKM merupakan salah satu quick wins atau satu upaya percepatan yang diharapkan bisa diterapkan mulai awal 2021,” kata Wakil Menteri BUMN Pahala N Mansury, pada pembukaan PaDi UMKM Virtual Expo 2021 di Jakarta, Senin (15/2/2021).

PaDi UMKM adalah platform untuk mengoptimalkan, mempercepat, dan mengefisienkan transaksi belanja BUMN pada UMKM.

Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare kini tengah mempersiapkan peluncuran program bantuan bagi pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Parepare, Siti Rahmah Amir mengatakan, Untuk tahun ini, sekira Rp 4 miliar. Bantuan tersebut akan diberikan kepada pelaku IKM dan UMKM di Parepare.

Untuk mekanismenya, Dinas Perdagangan Kota Parepare mengalokasikan pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi IKM dan UMKM tersebut melalui dua jenis, yaitu pagu wilayah dan melalui pokok pikiran DPRD.

Dalam tradisi Bali ada tiga petuah bijak yang biasa jadi pegangan ketika menghadapi kesulitan, yakni seken (serius), seleg (tekun) dan beneh (lurus). Petuah itu boleh jadi ampuh jika ditambah satu “ramuan” agar bisa menyelamatkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dari dampak pandemi yakni teknologi. 

Bali merupakan rumah bagi 4,32 juta penduduk dan juga mesin pariwisata Indonesia. Secara akumulatif selama periode Januari-Desember 2020, kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali mencapai 1,05 juta, merosot tajam 83,26% dari periode yang sama tahun 2019 sebanyak 6,27 juta kunjungan.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali Trisno Nugroho menyadari betul multiplier effect dari pandemi. Pihaknya selalu menekankan akselerasi pemasaran via digital bagi UMKM yang menjadi binaan BI. Saat ini, BI provinsi Bali telah membina sebanyak 34 pengusaha UMKM.

Meski begitu, Trisno menyadari tak bisa menyentuh semua sektor UMKM lantaran keterbatasan sumber daya manusia. Namun, minimal UMKM hasil binaan BI bisa memberikan contoh bagi UMKM lain untuk bisa bertahan dan berkembang selama masa pandemi. Salah satu contoh yang bisa diteladani ialah pengusaha UMKM perempuan yang menonjol dari sisi kreativitas dan manajemen keuangan. Hal ini tercermin dari wawancara Investor Daily sebelumnya dengan pemilik Bali Tangi, Meiga Collection dan Bali Collection. Ketiga perempuan pengusaha UMKM ini menerapkan manajemen utang yang sangat hati-hati, serta mempraktikan penjualan via digital. 

Temuan UNDP juga menguak perbedaan cara mengelola keuangan berdasarkan gender. Bagi UMKM perempuan, mayoritas kesulitan utama yang dihadapi selama pandemi ialah membayar utang. Sementara pengusaha UMKM laki-laki cenderung kesulitan membayar biaya sewa. Selain itu, lebih dari 37% UMKM milik perempuan mengalami penurunan pendapatan antara 40-60% akibat pandemi. Survei UNDP ini dilakukan kepada 1.100 responden UMKM di 15 provinsi di Indonesia pada Agustus 2020. Sebanyak 60% di antaranya berasal dari Jawa, dan 40% berada di luar Jawa.

Hasil riset WEConnect International beserta anggota Bank Dunia, International Finance Corporation (IFC) selama 2020, ditemukan sebanyak 34% pengusaha perempuan mengalami peningkatan kegelisahan yang menurunkan produktivitas selama pandemi. Dalam hal pembagian waktu, 27% pengusaha perempuan mengalami tambahan tanggung jawab atas anak ataupun orang tua yang membuat waktu untuk urusan bisnis berkurang. 

Presiden Direktur Bank OCBC NISP, Parwati Surjaudaja, mengatakan laporan McKinsey per September 2020 lalu memperkirakan PDB global akan berpotensi meningkat 26% pada 2025, jika terwujud kesetaraan gender sepenuhnya. Untuk di Indonesia, menurut data McKinsey, PDB Indonesia berpeluang bertambah US$135 miliar pada 2025 jika bisa mewujudkan kesetaraan gender. Dengan fakta-fakta tersebut, Bank OCBC NISP yakin perempuan memiliki peran yang sangat besar untuk mendorong perekonomian, termasuk di Indonesia. “Kesetaraan gender ini bukan bicara isu sosial atau moral saja, tapi juga untuk kemajuan ekonomi dan kesejahteraan bangsa,” kata dia.

Sementara itu, pemerintah telah memastikan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada UMKM akan kembali digelontorkan pada 2021. Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Airlangga Hartato, mengemukakan pemerintah pusat akan berkerja sama dengan pemerintah daerah untuk gerakan UMKM go digital dan bantuan modal untuk ekspansi UMKM juga diupayakan merata. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno turut menjanjikan pinjaman lunak sebesar Rp 9,9 triliun bagi pelaku pariwisata di Bali. Pinjaman ini berupa penempatan uang negara di perbankan yang disalurkan ke pelaku usaha lewat program PEN.