Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare kini tengah mempersiapkan peluncuran program bantuan bagi pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Parepare, Siti Rahmah Amir mengatakan, Untuk tahun ini, sekira Rp 4 miliar. Bantuan tersebut akan diberikan kepada pelaku IKM dan UMKM di Parepare.

Untuk mekanismenya, Dinas Perdagangan Kota Parepare mengalokasikan pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi IKM dan UMKM tersebut melalui dua jenis, yaitu pagu wilayah dan melalui pokok pikiran DPRD.

Dalam tradisi Bali ada tiga petuah bijak yang biasa jadi pegangan ketika menghadapi kesulitan, yakni seken (serius), seleg (tekun) dan beneh (lurus). Petuah itu boleh jadi ampuh jika ditambah satu “ramuan” agar bisa menyelamatkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dari dampak pandemi yakni teknologi. 

Bali merupakan rumah bagi 4,32 juta penduduk dan juga mesin pariwisata Indonesia. Secara akumulatif selama periode Januari-Desember 2020, kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali mencapai 1,05 juta, merosot tajam 83,26% dari periode yang sama tahun 2019 sebanyak 6,27 juta kunjungan.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali Trisno Nugroho menyadari betul multiplier effect dari pandemi. Pihaknya selalu menekankan akselerasi pemasaran via digital bagi UMKM yang menjadi binaan BI. Saat ini, BI provinsi Bali telah membina sebanyak 34 pengusaha UMKM.

Meski begitu, Trisno menyadari tak bisa menyentuh semua sektor UMKM lantaran keterbatasan sumber daya manusia. Namun, minimal UMKM hasil binaan BI bisa memberikan contoh bagi UMKM lain untuk bisa bertahan dan berkembang selama masa pandemi. Salah satu contoh yang bisa diteladani ialah pengusaha UMKM perempuan yang menonjol dari sisi kreativitas dan manajemen keuangan. Hal ini tercermin dari wawancara Investor Daily sebelumnya dengan pemilik Bali Tangi, Meiga Collection dan Bali Collection. Ketiga perempuan pengusaha UMKM ini menerapkan manajemen utang yang sangat hati-hati, serta mempraktikan penjualan via digital. 

Temuan UNDP juga menguak perbedaan cara mengelola keuangan berdasarkan gender. Bagi UMKM perempuan, mayoritas kesulitan utama yang dihadapi selama pandemi ialah membayar utang. Sementara pengusaha UMKM laki-laki cenderung kesulitan membayar biaya sewa. Selain itu, lebih dari 37% UMKM milik perempuan mengalami penurunan pendapatan antara 40-60% akibat pandemi. Survei UNDP ini dilakukan kepada 1.100 responden UMKM di 15 provinsi di Indonesia pada Agustus 2020. Sebanyak 60% di antaranya berasal dari Jawa, dan 40% berada di luar Jawa.

Hasil riset WEConnect International beserta anggota Bank Dunia, International Finance Corporation (IFC) selama 2020, ditemukan sebanyak 34% pengusaha perempuan mengalami peningkatan kegelisahan yang menurunkan produktivitas selama pandemi. Dalam hal pembagian waktu, 27% pengusaha perempuan mengalami tambahan tanggung jawab atas anak ataupun orang tua yang membuat waktu untuk urusan bisnis berkurang. 

Presiden Direktur Bank OCBC NISP, Parwati Surjaudaja, mengatakan laporan McKinsey per September 2020 lalu memperkirakan PDB global akan berpotensi meningkat 26% pada 2025, jika terwujud kesetaraan gender sepenuhnya. Untuk di Indonesia, menurut data McKinsey, PDB Indonesia berpeluang bertambah US$135 miliar pada 2025 jika bisa mewujudkan kesetaraan gender. Dengan fakta-fakta tersebut, Bank OCBC NISP yakin perempuan memiliki peran yang sangat besar untuk mendorong perekonomian, termasuk di Indonesia. “Kesetaraan gender ini bukan bicara isu sosial atau moral saja, tapi juga untuk kemajuan ekonomi dan kesejahteraan bangsa,” kata dia.

Sementara itu, pemerintah telah memastikan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada UMKM akan kembali digelontorkan pada 2021. Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Airlangga Hartato, mengemukakan pemerintah pusat akan berkerja sama dengan pemerintah daerah untuk gerakan UMKM go digital dan bantuan modal untuk ekspansi UMKM juga diupayakan merata. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno turut menjanjikan pinjaman lunak sebesar Rp 9,9 triliun bagi pelaku pariwisata di Bali. Pinjaman ini berupa penempatan uang negara di perbankan yang disalurkan ke pelaku usaha lewat program PEN.

Perusahaan holding hasil sinergi PT  Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM, dan PT Pegadaian (Persero) yang berfokus pada pembiayaan UMKM dan ultra mikro akan segera terbentuk. Selain akan mendorong UMKM dan usaha ultra mikro naik kelas, pembentukan holding ini diyakini bisa mempercepat pemulihan ekonomi nasional dari tekanan pandemi Covid-19. Proses pembetukan holding hanya tinggal menunggu 'lampu hijau' dari Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementrian Keuangan. Perusahaan ini akan berada di bawah BRI yang selama ini memang dikenal fokus dan memiliki bisnis kuat di kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Untuk mewujudkan holding tersebut, Kementrian BUMN sudah melakukan komunikasi dengan pihak terkait, termasuk dengan parlemen. Pada kesempatan yang sama, Kementrian Keuangan menyambut baik terkait rencana pembentukan holding pembiayaan UMKM dan ulltra mikro. Bahkan, sebelumnya Kementrian Keuangan telah terus-menerus melakukan pembahasan terkait hal-hal teknis. Masih ada isu-isu teknis yang perlu pembahasan. Namun, hal itu masih bisa didiskusikan. Apalagi, selama ini PNM dan Pegadaian adalah penyalur pembiayaan Ultra Mikro (UMi), produk dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang merupakan satuan kerja  di bawah Sekretariat Jenderal Kementrian Keuangan.

(Oleh - IDS)

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau bantuan modal UMKM dipastikan akan kembali diberikan pada tahun 2021 ini. Program itu merupakan bantuan presiden (banpres) produktif senilai Rp 2,4 juta.

“Tadi dalam rapat dengan Bapak Presiden mengarahkan UMKM tetap diberikan bantuan permodalan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam press briefing, Kamis (21/1).

Tidak hanya BLT UMKM, bantuan perlindungan sosial lainnya untuk masyarakat juga diperpanjang seperti Program Keluarga Harapan (PKH), dana desa, hingga bantuan sosial (bansos) tunai lainnya.

Selain itu, insentif pajak juga ikut diperpanjang sampai 2021 mulai dari pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk badan/instansi pemerintah dan rumah sakit, pembebasan impor atau perolehan barang kena pajak, dan percepatan pengembalian atau restitusi PPN.

Perusahaan Peer to Peer (P2P) fintech lending Indonesia, Koin Works menilai sektor UMKM masih menjadi andalan dalam pemulihan ekonomi pada tahun ini.

Chief Marketing Officer KoinWorks Jonathan Bryan, para pelaku UMKM mampu melakukan penjualan berbagai macam produk, seperti hari ini berjualan produk maka besoknya mereka bisa menjual produk A plus.

“Pelaku UMKM bisa melakukan modifikasi produk yang akan mereka jual dengan sangat cepat. Mereka bisa berubah konten, foto, video, dan sebagainya itu semua sangat terbuka dalam ranah digital, “ katanya.

Kendati demikian untuk pelaku UMKM yang berjualan secara offline, kemungkinan untuk bergerak secara fleksibel tersebut akan sangat sulit.

Pemerintah sedang berupaya menggenjot ekspor non migas ke Arab Saudi dengan mengajak UMKM berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan para Jemaah Haji dan Umroh Indonesia, misalnya dengan mengekspor produk makanan hingga pakaian.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dengan mendorong ekspor produk UMKM ke Arab Saudi, kesempatan untuk UMKM menjadi pemain global sangatlah besar. Apalagi, jumlah Jemaah Haji dan Umroh Indonesia sangatlah besar.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan, pada tahun 2019 saja Jemaah Haji Indonesia tembus 221.000 orang, dan Jemaah Umroh sebanyak 1 juta orang per tahun.

Khususnya untuk kegiatan Haji, Kemenag mencatat kebutuhan makan Jemaah Indonesia sangatlah besar. Oleh sebab itu, menurutnya hal ini menjadi peluang bagi pelaku UMKM memasok kebutuhan Jemaah Haji Indonesia ke Arab Saudi.

Bank Indonesia (Bl) telah melakukan digitalisasi sistem pembayaran untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Termasuk memudahkan cara pembayaran lewat QR Code Indonesian Standard alias QRIS.

Gubernur Bl Perry Warjiyo mengajak perbankan untuk meningkatkan merchant yang tersambung, hingga 12 juta merchant. Angka tersebut mencapai dua kali lipat dari capaian di tahun 2020.

Perry optimistis, dengan terhubung QRIS, UMKM masuk ekosistem digital sehingga memungkinkan mereka untuk bertransaksi tanpa tatap muka. Digitalisasi UMKM ini membuat pembayaran cepat, mudah, aman, dan andal.

Menurut Perry, Bl akan terus berupaya dalam melakukan digitalisasi sistem pembayaran dengan menyambungkan transaksi digital perbankan dengan perusahaan teknologi finansial (tekfin) lewat standardisasi Application Programming Interface maupun Bl Fast Payment 24/7 yang bisa dilakukan secara real time.

Roda perekonomian di tengah Pandemi Covid-19 masih melemah saat ini. Masyarakat berusaha berinovasi agar tetap bertahan dengan badai panjang ini. Tanpa disadari, tren jual beli sepatu bekas bermerk (branded) marak di kota Palembang. Seperti yang dilakukan oleh Ramdani (35) dan Adi (32) yang memulai bisnis ini di awal Agustus 2020 lalu.

Penjualan di lakukan secara online dengan mekanisme secara langsung (live) di akun sosial media Facebook, dari kediamannya Lorong Garuda Putra, Seduduk Putih Palembang. Mereka menjajakan sepatu di jam-jam tertentu, menyesuaikan aktivitas masyarakat saat memegang gadget, Jum’at (8/1/2021). Sepatu bekas layak pakai tersebut mereka beli dari importir di Pekanbaru, Jawa dan Kalimantan. Dengan istilah perkampit atau pembelian dilakukan dalam satu karung.

Terdapat 25 pasang sepatu hingga 100 pasang sepatu, berbagai merk mulai dari Nike, Vans, Addidas, Puma, Columbia, New Balance, Onitsuka Tiger, Reebok, bercampur dalam bentuk paket. “Untuk harga sepatu bervariasi, mulai dari Rp100 ribu. Kami tawarkan secara online. Sistemnya siapa cepat dia dapat. Alhamdulilah, sejak memulai bisnis ini, kami rasakan dapat mencukupi kebutuhan,”ungkap Ramdani.

Pemerintah mengguyurkan stimulus UMKM agar UMKM mampu bertahan di tengah resesi akibat pandemi korona. Salah satu insentif: membantu permodalan UMKM.

Pemerintah kembali mengalokasikan anggaran di program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 sebesar Rp 63,84 triliun untuk mendukung laju bisnis UMKM, korporasi dan badan usaha milik negara (BUMN).

Direktur Pengelolaan Kas Negara Direktorat jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Didyk Choiroel mengatakan alokasi penempatan dana pemerintah di perbankan untuk tahun 2021 sejumlah Rp 66,99 triliun. Angka ini sama besarnya dengan pagu anggaran 2020.

Selain itu, penempatan dana pemerintah di perbankan menjadi salah satu program dalam stimulus UMKM yang paling banyak memakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Direktur Shopee Indonesia Handhika Jahja, memfasilitasi ekspor 10 juta produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) nasional ke Malaysia, Singapura, dan Filipina hingga Desember 2020. Sekitar 50 ribu produk UMKM Indonesia terjual setiap harinya di aplikasi Shopee Malaysia, Shopee Singapura dan Shopee Filipina. Program yang telah dilaksanakan sejak 2019 ini berkembang pesat tahun ini. Tahun lalu, hanya sekitar 5 ribu produk UMKM saja yang terjual setiap hari. Produk UMKM yang laris dipasarkan antara lain fashion muslim dan pakaian wanita. ini didukung pula promosi dari Shopee Indonesia. 

Kendala umum yang dihadapi oleh UMKM Indonesia ketika ingin mengikuti program ekspor adalah cara pemasaran dan bagaimana menghadapi pembeli dari negara lain. Sebab, untuk menjual produk di pasar global, diperlukan penanganan dengan cara global, mulai pemahaman bahasa yang tepat seperti bahasa Inggris.

Head of Public Policy and Goverment Relations Shopee Indonesia Radityo Triatmojo menerangkan sebagai perusahaan e-commerce terdepan, pihaknya menegaskan peran dan fungsi sebagai penyelenggara program untuk mendukung keberlangsungan UMKM, sekaligus wadah untuk memperluas akses penjualan dan pemasaran secara digital. Pencapaian dan realisasi program yang telah diimplementasikan tidak luput dari hadirnya kampanye Shopee yang turut senantiasa secara tidak langsung mendukung produk lokal karya UMKM binaan.