Rancangan UU Cipta Kerja dinilai menjawab persolaan yang dihadapi usaha mikro, kecil dan menengah. Menurut Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun, dukungan bagi UMKM di RUU Cipta Kerja berupa kemudahan dan kecepatan perizinan serta sertifikasi halal. Namun definisi atau kriteria UMKM dinilai masih kabur dan perlu diperjelas.

Ikhsan menambahkan, RUU cipta kerja dibuat untuk menyederhanakan sekian banyak UU diberbagai sektor termasuk UMKM. Terkait hal tersebut, Akumindo tidak bisa terlalu berharap aturan turunanya dapat cepat dirampungkan.

Mengacu pada RUU Cipta Kerja Pasal 97 dan 104, pelaku UMKM dan koperasi diberi porsi paling sedikit 40 persen dari hasil produk dalam negeri untuk pengadaan barang/jasa pemerintah.

Ketua Umum Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun saat dimintai pandangan menilai positif perihal dukungan bagi UMKM di RUU Cipta Kerja. Dukungan itu, antara lain, soal kemudahan dan kecepatan perizinan serta sertifikasi halal.

Secara umum, RUU Cipta Kerja kluster UMKM dan koperasi dinilai dapat menjawab persoalan yang dihadapi pelaku UMKM. Ikhsan mencontohkan banyak UMKM yang tidak mampu apabila harus memenuhi ketentuan sebelumnya mengenai upah minimum regional. Akumindo dilibatkan dan dimintai masukan saat penggodokan RUU Cipta Kerja.

Secara terpisah, peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Maxensius Tri Sambodo, berpendapat, tantangan pengembangan ada pada sumber daya serta kapabilitas koperasi dan UMKM dalam menciptakan nilai tambah dari kesempatan yang diberikan kepada mereka.

Ketua Umum DPP Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (Hipmikindo) Syahnan Phalipi mengatakan, Hipmikindo mengikuti sekitar enam kali forum tentang pembahasan RUU Cipta Kerja bidang UMKM. Mereka juga berharap nantinya dilibatkan dalam penyusunan PP.

Berdasarkan data Kemenkop dan UKM, per akhir 2018, ada 64,194 juta UMKM di Indonesia yang menyerap 116,978 juta tenaga kerja. Berdasarkan data di laman yang sama, ada 123.048 koperasi aktif di Indonesia dengan 22,463 juta anggota.

Bisnis fintech peer to peer (P2P) lending semakin menjadi incaran perusahaan e-commerce di Indonesia. Potensi bisnis khususnya pembiayaan produktif atau usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang besar menjadi alasan pelaku e-commerce menggandeng pelaku fintech lending untuk menggarap bisnis ini.

Tokopedia, yang masuk bisnis ini melalui Dhanapala, memberikan layanan pinjaman berbasis daring kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Berdasarkan situs resmi Dhanapala, perusahaan ini telah menyalurkan pinjaman Rp 24,2 miliar hingga Maret 2020. Pinjaman tersebut mengalir kepada 4.777 peminjam dengan dana pinjaman berjalan Rp 23,8 miliar.

AVP of Investment Payment Solutions Bukalapak, Dhinda Arisyiya mengatakan, sejak meluncur awal Juli 2020, perusahaan ini telah menyalurkan pembiayaan kepada ratusan mitra Bukalapak. “Kami berhasil menyalurkan pinjaman kepada lebih dari 6.000 kreditur yang aktif”, ujar Dhinda, Jumat (9/10).

Bhinneka juga mengajak Koinworks mengucurkan pembiayaan modal bisnis kepada UMKM sejak September 2020 melalui Koin bisnis. Fasilitas ini memungkinkan para pelanggan termasuk merchant mendapatkan pembiayaan belanja bisnis, atau belanja modal mulai Rp 5 juta hingga Rp 2 miliar, dengan bunga mulai 0,75% per bulan.

Indonesia mengalami resesi jika pertumbuhan ekonomi negatif dalam dua triwulan berturut-turut. Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi triwulan III-2020 berkisar negatif 1 persen hingga negatif 2,9 persen. Kendati proyeksi itu lebih baik dibandingkan dengan triwulan II-2020 yang terkontraksi 5,32 persen, Indonesia belum beranjak dari zona negatif.

Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk Jahja Setiaatmadja menegaskan, BCA berkomitmen menggerakkan sektor riil melalui penyaluran pembiayaan. BCA tidak fokus pada sektor tertentu kendati mengkaji debitor dan calon debitor secara mendalam.

Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Raden Pardede menyebutkan, resesi yang akan dialami Indonesia sudah diminimalisasi. Caranya, pemerintah mengintervensi jaring pengaman sosial, kesehatan, keuangan, dan sektor riil untuk mencegah efek domino akibat pandemi Covid-19.

Menurut rencana, tambah Raden, pemerintah akan merealokasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional untuk menambah alokasi anggaran bantuan sosial serta dukungan bagi UMKM. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, ada 64,194 juta UMKM di Indonesia pada 2018. Jumlah itu sekitar 99,99 persen dari unit usaha di Indonesia. Adapun peran UMKM terhadap produk domestik bruto di Indonesia 61,07 persen.

Perusahaan e-commerce terjun ke dalam ekosistem bisnis pinjaman online. Salah satunya, Tokopedia yang masuk bisnis fintech peer to peer (P2P) lending melalui Dhanapala. Tokopedia bisa memberikan layanan pinjaman berbasis daring kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Vice President of Fintech and Payment Tokopedia, Vira Widiyasari ,"Dhanapala adalah P2P lending yang terafiliasi dengan Tokopedia dan tujuannya mempermudah penggiat usaha di Indonesia khusus UMKM lokal. Harapannya mereka mendapatkan akses jasa keuangan termasuk permodalan guna mengembangkan bisnisnya," ujarnya, Selasa (22/9).

Dhanapala merupakan perusahaan telah menyalurkan pinjaman Rp 24,2 miliar hingga Maret 2020. Pinjaman tersebut disalurkan kepada 4.777 peminjam dengan dana pinjaman berjalan Rp 23,8 miliar. Bisnis e-commerce dan pinjaman online belakangan memang tak bisa terpisahkan.

Para pemain mengaku jika belanja online meningkatkan bisnis fintech. Misalnya, PT FinAccel Digital Indonesia pemilik Kredivo mencatat lebih dari 70% porsi transaksi Kredivo berasal dari e-commerce. Kredivo juga mencatat peningkatan frekuensi pembelian di e-commerce pada Semester I-2020 lalu.

Problem yang dihadapi UMKM dalam upaya pemulihan ditengah tekanan pandemi Covid-19 menghadapi problem yang kompleks sehingga stimulus dan bantuan modal saja dinilai belum cukup. Pelaku UMKM membutuhkan pendampingan untuk masuk ke ekosistem digital, membuka pasar baru dan meningkatkan daya saing produk.

Peneliti senior SMERU Institute, Palmira Permata Bachtiar menyatakan bahwa pemerintah sudah menggulirkan stimulus dan bantuan modal untuk memulihkan UMKM dan saat ini masalahnya bagaimana menjangkau UMKM. Mayoritas pelaku UMKM belum tahu ada bantuan dan stimulus dari pemerintah. Sehingga perlu sosialisasi dan komunikasi untuk menjangkau UMKM.

Staf ahli Menteri Keuangan Bidang Keuangan Negara Kunta Wibasa Dasa Nugraha mengatakan bahwa secara umum pencairan stimulus UMKM cukup baik namun dalam perkembanganya ada stimulus yang dinilai kurang sehingga butuh perbaikan, seperti bantuan presiden bagi 15 juta usaha mikro.

Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih mengatakan bahwa pemulihan UMKM tidak lepas dari pemanfaatan teknologi informasi. Oleh karena itu, pembinaan dan pelatihan UMKM diarahkan ke pemanfaatan teknologi dan digitalisasi. 

Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, perbankan menjalin kemitraan dengan perusahaan teknologi finansial untuk memperlancar penyaluran pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.

Direktur Strategi dan Inovasi PT Bank OCBC NISP Tbk Kajit mengatakan, OCBC NISP segera menggelontorkan pembiayaan bersama dengan PT Simplefi Teknologi Indonesia atau AwanTunai untuk mendukung skema pembiayaan rantai pasok (supply chain financing) bisnis para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ka Jit memastikan, fasilitas ini dapat menjadi pilihan baru bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan modal tambahan. Proses kredit yang perlu dilakukan akan lebih mudah dan cepat ketimbang perbankan.

Sementara itu, PT Bank Mandiri Tbk memperluas kerja sama dengan PT Investree Radhika Jaya atau Investree untuk mengoptimalkan penyaluran dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). “Sinergi ini merupakan inisiatif Bank Mandiri untuk memperluas akses PEN melalui sarana digital sehingga dapat terbentuk digital ekosistem pelaku UMKM,” kata Executive Vice President Bank Mandiri Agus Hartoyo Widodo.

Pembiayaan ekspor bagi UKM juga terus digulirkan melalui program Penugasan Khusus Ekspor (PKE). Pemerintah memberikan mandat itu kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Direktur Eksekutif LPEI Daniel James Rompas mengatakan, untuk mengakses fasilitas pembiayaan, pelaku usaha minimal menyediakan agunan 30 persen dari plafon pembiayaan. Sementara 70 persennya akan dijamin dari LPEI dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero).

Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Heri Setiawan mengatakan, total dana yang dianggarkan untuk program PKE bagi UKM Rp 500 miliar dengan bunga maksimal 6 persen. Pembiayaan dilakukan dengan dua plafon, yakni untuk usaha kecil Rp 500 juta – Rp 2 miliar, dan untuk usaha menengah Rp 2 miliar – Rp 15 miliar.

Usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi sektor usaha yang tergolong paling terpukul pandemi Covid-19. Di sisi lain, hingga Juni 2020, sebanyak 95 persen dari 850 perusahaan belum memperoleh insentif dari pemerintah. Oleh karena itu, penyaluran program Pemulihan Ekonomi Nasional perlu diperbaiki. Demikian hasil survei Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bekerja sama dengan Bank Dunia terhadap 850 perusahaan pada periode Mei-Juni 2020, yang dipaparkan dalam seminar daring di Jakarta, Senin (1/9/2020).

Private Sector Specialist Bank Dunia Aufa Doarest mengemukakan, hampir semua sektor usaha mengalami kemerosotan penjualan (86 persen). ”Dari berbagai skala usaha, yang mengalami dampak paling besar adalah UMKM. Sebagian UMKM mengalami kesulitan membayar gaji,” ujarnya.

Sementara itu, sebanyak 81 perusahaan menyatakan kesulitan dalam membayar kebutuhan dalam kurun 6 bulan ke depan, antara lain biaya tenaga kerja, biaya material, pinjaman, utilitas dan sewa. ”Pemerintah perlu meningkatkan efektivitas dan strategi komunikasi sehingga pelaku usaha mengetahui program bantuan pemerintah. Selain itu, kemudahan akses untuk memperoleh bantuan pemerintah,” kata Doarest.

Wakil Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional Rosan P Roeslani mengatakan, pandemi berdampak besar bagi UMKM. Sebanyak 50 persen dari 60 juta UMKM terdampak dan sebagian usaha sempat terhenti.

Sementara itu, implementasi stimulus pemerintah untuk sektor usaha masih rendah. Per 31 Agustus 2020, penyerapan insentif usaha baru 15,6 persen, padahal UMKM dan dunia usaha sangat membutuhkan insentif tersebut.

Jumlah penyaluran dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk UMKM sebesar Rp 47,44 trilun atau 38,4 persen dari pagu Rp 123,46 triliun. Adapun penyaluran PEN untuk pembiayaan korporasi senilai Rp 53,6 triliun belum terealisasi. ”Kalau penyerapan (insentif) rendah, ada hal yang perlu dikoreksi. Perlu penyempurnaan dari sistem persetujuan sehingga penyerapan lebih tinggi,” katanya.