Pemerintah berupaya mendorong realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Maklum, realisasi belanja PEN semester I-2021 baru sekitar Rp 252,3 triliun. Angka tersebut baru mencapai 36,1% dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp 699,43 triliun. Meskipun penyerapannya relatif mini, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator (Kemko) Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan tahun ini lebih baik jika dibandingkan dengan periode yang tahun lalu. Pada semester I-2020, realisasi anggaran PEN sebesar Rp 124,6 triliun, atau hanya 17,92% dari pagu Rp 695,2 triliun.

Menurut Iskandar realisasi program PEN dalam enam bulan pertama di tahun tersebar dalam enam program. Pertama, terbesar pada realisasi pos kesehatan sebesar Rp 47,17 triliun, atau 24,6% dari pagu Rp 193,93 triliun. Seiring dengan terjadinya lonjakan kasus virus korona, pemerintah saat ini berupaya mempercepat pencairan anggaran PEN untuk bidang kesehatan agar bisa mempercepat penanggulangan baik tracing, testing dan terutama treatment di bagi pasien baik di rumah sakit maupun di tempat isolasi mandiri.

Selain itu pemerintah menguatkan program perlindungan sosial untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Pada masa PPKM Darurat, pemerintah mempercepat pencairan bansos, termasuk program keluarga harapan (PKH) kartu sembako, bantuan langsung tunai (BLT), bantuan kuota internet, dan Kartu Prakerja dengan menambah kuota peserta.

Pemerintah juga menguatkan program untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan korporasi, antara lain dengan memberikan bansos bagi usaha mikro, penjaminan kredit usaha, subsidi bunga, dan lain-lain. Selain itu juga ada realisasi untuk program prioritas dan insentif perpajakan bagi dunia usaha. "Untuk UMKM ini penting termasuk dalam penyaluran bantuan tunai produktif untuk bantu pelaku usaha mikro," ucap Iskandar.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah akan terus memonitor berbagai perkembangan penyaluran anggaran PEN di lima program tersebut hingga akhir tahun ini. Sejalan dengan itu, Menkeu juga telah mendesain ulang anggaran PEN 2021, beberapa pos ada yang dikurangi, ada pula yang ditambah anggarannya. "Kami terus melakukan redesign anggaran PEN yang mencapai Rp 699 triliun. Komposisi anggaran PEN akan selalu bergerak," kata Sri Mulyani, dalam acara yang sama.

Songket menjadi salah satu wastra atau kain khas Indonesia yang sudah ada sejak lama. Wajar saja, banyak orang yang masih menggeluti usaha yang diturunkan dari generasi sebelumnya.

Sama halnya dengan Ratna  yang sudah belajar untuk menenun songket ketika umurnya menginjak 15 tahun. Dengan kegigihannya dalam mengajak ibu-ibu pada tahun 2005, ia sukses menambah jumlah penenun yang bekerja dengannya menjadi 70 orang.

Cakupan pasar hasil produksi UMKM yang dimiliki Ratna juga bisa dikatakan sudah cukup luas. Songketnya pernah dikirimkan ke negara tetangga yaitu Malaysia tahun 2008 - 2019 sebanyak 20 kodi atau 400 lembar songket. Harga songket yang diproduksi Ratna bervariasi mulai dari Rp 400.000 hingga yang paling mahal pernah mencapai Rp 4.000.000.

Selama masa pandemi, usaha milik Ratna cukup terdampak. Permintaan dari Malaysia juga terhenti sementara. Namun, hal itu tidak membuat Ratna hilang akal, la pun memanfaatkan penjualan secara online yang ia jual di e-Commerce.

Tetapi Ratna tidak sendirian, sebab usahanya dibantu oleh PT indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang menjadikannya mitra binaan di tahun 2017. Keuntungan setelah bergabung dengan mitra Inalum ya lumayan sekali meningkat sampai 50% pendapatannya.

Wakil Bupati Simalungun, Zonny Waldi meresmikan 3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) binaan PT Japfa melalui anak perusahaan PT Suri Tani Pemuka (STP) di sekitar Pelabuhan Tiga Ras Kecamatan Dolok Pardamean Simalungun, Kamis (1/7). Assiten Deputi of Head Tilapia Overation STP Imam Santoso mengatakan pihaknya mendukung penuh untuk mengembangankan Destinasi Pariwisata Danau Toba melalui berbagai program, salah satunya memberikan dukungan dan membinaan para pelaku UMKM di Pelabuhan Tiga Ras sehingga siap menyajikan dan memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan. Sementara perwakilan Pelaku UKM Selmawati Boru Sitio berterimakasih kepada manajemen STP karena telah memilih kedai miliknya menjadi UKM binaan perusahaan."Kita senang karena dibantu, dibina dan dibimbing untuk menata warung ini sehingga tertata baik, menjadi bersih dalam mendukung kemajuan destinasi pariwisata Danau Toba di Pelabuhan Tiga Ras," ungkap Boru Sitio. 

(Oleh - HR1) 

Selama ini penciptaan lapangan kerja di Indonesia masih didominasi pekerjaan berupah rendah yang minim jaminan sosial dan tingkat keterampilannya juga rendah. Hal itu menyebabkan pertumbuhan kelas menengah di Indonesia lambat bahkan turun akibat imbas pandemi Covid-19. Untuk itu, perlu strategi dan reformasi untuk menciptakan dan membangun pekerja kelas menengah. Hal itu mengemuka dalam webinar peluncuran laporan Bank Dunia bertajuk ”Pathways to Middle-Class Jobs in Indonesia” yang disusun para ekonom Bank Dunia,Maria Monica Wihardja dan Wendy Cunningham. Dalam acara yang digelar secara daring, Rabu (30/6/2021), Bank Dunia juga menghadirkan dua pembicara yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan ekonom M Chatib Basri.

Merujuk pada Survei Angkatan Kerja Nasional, upah kelas menengah tersebut minimal Rp 3,75 juta per bulan (standar tahun 2018). Monica mengatakan, lapangan kerja yang tercipta baru mampu mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. ”Lapangan kerja yang tercipta itu belum cukup optimal untuk meningkatkan pertumbuhan masyarakat berpenghasilan kelas menengah,” ujarnya. Bank Dunia mencatat, dalam kurun waktu 2008-2018, sebanyak 39 juta pekerjaan diciptakan di sektor nonpertanian. Namun, 45,8 persen dari lapangan kerja yang tercipta pada periode tersebut adalah pekerjaan berupah rendah dan minim jaminan sosial.

Dari 85 juta pekerja yang mendapatkan upah di Indonesia pada 2018, hanya 13 juta pekerja atau 15 persen yang masuk kategori kelas menengah. Hanya ada sebanyak 3,5 juta pekerja yang mendapatkan upah di atas standar upah kelas menengah, serta berstatus pekerja tetap, dan mendapatkan jaminan ketenagakerjaan. Pada 2020, sebanyak 7 juta lulusan baru (termasuk lulusan universitas dan sekolah menengah) yang disebut sebagai bagian dari ”Generasi Covid-19” siap memasuki angkatan kerja. Pekerja angkatan muda yang tertunda memasuki angkatan kerja pada 2020 sekitar 300.000 orang.

Bank Dunia merekomendasikan tiga strategi reformasi yang akan membangun pekerja kelas menengah. Pertama, mengakselerasi pertumbuhan produktivitas di berbagai sektor. Caranya adalah dengan meningkatkan investasi asing langsung yang mendorong transfer teknologi, serta bisa membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terkait dengan sertifikasi produk, akses modal dan pasar, serta teknologi. Kedua, membangun iklim transisi pekerjaan. Ini diharapkan akan memungkinkan pekerja memiliki banyak pilihan sektor atau perusahaan yang lebih baik dan produktif.  Ketiga, membangun pekerja yang memiliki keterampilan dan diperlukan untuk menghadapi pekerjaan yang lebih produktif.

Menurut Airlangga, pemerintah berkomitmen untuk menahan laju pertambahan pengangguran dan kemiskinan, baik selama maupun setelah pandemi Covid-19. Selama pandemi, berbagai program bantuan sosial telah diberikan untuk memberikan bantalan ekonomi bagi masyarakat. Pemerintah juga telah menggulirkan program Kartu Prakerja untuk meningkatkan atau menambah keterampilan baru bagi pekerja. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah juga merancang program jaminan kehilangan pekerjaan,membuka luas peluang wirausaha, dan mendorong kemitraan UMKM dengan badan usaha ataupun investor.

Tanrise Property mencatat adanya peningkatan permintaan gudang baru selama pandemi covid 19 yang berlangsung hingga saat ini. Hal tersebut mendorong mereka untuk mengembangkan area pergudangan baru di kawasan Tritan Hub yang berada di Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Klaster baru Tritan Hub ini merupakan pengembangan pergudangan yang sudah ada sebelumnya. Tapi klaster ini membidik segmen konsumen para UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).

Saat pandemi ada UMKM yang justru bisnisnya tumbuh positif, misalnya UMKM produk mesin pembuat kopi, UMKM, produksi masker dan gudang masker. Segmen itu tentunya memerlukan gudang untuk produksinya.

Dalam kesempatan itu, Michael Ariel, Marketing Manager Tanrise Property menambahkan, harga gudang tipe ini ada di kisaran Rp 700 jutaan. Selain tipe Praxi, di klaster baru ini juga disediakan tiga tipe lainnya, dengan ukuran yang lebih besar. Yaitu Tipe Compact, ruang yang pas untuk bisnis yang baru berkembang. Tipe Ultima, ruang bisnis yang lebih luas, dan tipe Stellar untuk ruang bisnis yang menghadap ke jalan utama dengan exposure lebih.

Kalangan milenial ternyata suka meminjam di aplikasi financial technology (fintech). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, peminjam dengan rentang usia 19 tahun sampai 34 tahun berkontribusi 65,2% dari total pinjaman fintech Rp 17,36 triliun hingga April 2021.

Direktur Utama Modal Rakyat, menjelaskan, peminjam milenial lebih menginginkan tambahan modal kerja yang dapat membantu untuk perputaran usaha yang mereka tekuni. Salah satu kriteria milenial ingin melakukan sesuatu dengan simple. Faktor mudah dan cepat menjadi salah satu faktor pendorong para milennial meminjam melalui Modal Rakyat.

Mengutip hasil survei yang digelarnya, PT Mitrausaha Indonesia Grup (Modalku) menyatakan, banyak pemilik usaha yang meminjam modal berasal dari kaum milenial, atau mereka yang berada di rentang usia 24 hingga 39 tahun. Hasil ini didapatkan berdasarkan survei online dan telepon kepada 350 pelaku UMKM yang berstatus peminjam. Alasan pebisnis segmen UMKM meminjam dari Modalku adalah kemudahan meminjam, tanpa syarat agunan, dan pencairan dana yang cepat.

Modalku telah menyalurkan pinjaman senilai Rp 24,4 triliun. Dana sebesar itu tersalur dalam 4,5 juta transaksi pinjaman ke segmen UMKM di empat negara di Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Jakarta - Pemerintah akan membentuk Project Management Officer (PMO) untuk mempercepat pencapaian target 30 juta UMKM yang terhubung ke ekosistem digital pada 2024. Target ini sudah sesuai dengan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan dalam sebuah rapat terbatas. Untuk mendorong pelaku UMKM masuk ke sektor digital juga dibutuhkan program pendampingan dan pelatihan, baik yang dilakukan kementrian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah agar langsung terhubung ke ekosistem digital. 

Kemenkop UKM juga memiliki pusat layanan terpadu yang sudah bekerja sama dengan platform digital untuk pelatihan pelaku UMKM. Ketika pandemi perilaku konsumen berubah karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Banyak UMKM yang hijrah ke dunia digital. Sejumlah UMKM juga melakukan inovasi bisnis. Dalam kondisi pandemi Covid-19 ini UMKM yang tetap tumbuh adalah UMKMyang memiliki permintaan pasar yang kuat. Saat ini produk yang tengah diminati yaitu makanan, minuman pemeliharaan kesehatan termasuk produk produk rumahan. Hal ini terlihat dengan tingginya penjualan produk tersebut di e-commerce.

(Oleh - IDS)

Setelah menaikkan tarif dari 10% menjadi 12%, otoritas fiskal berencana menerapkan tarif final dalam skema multitarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada UMKM dan sektor usaha yang tidak memiliki pajak masukan. Ketentuan ini rencananya akan dimuat di dalam Revisi Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Berdasarkan informasi yang diperoleh Bisnis, tarif PPN Final diusulkan sebesar 1% dari perputaran usaha. Tarif itu berlaku bagi pengusaha kena pajak (PKP) dengan peredaran bisnis maksimal Rp4,8 miliar per tahun. Artinya, pelaku usaha dengan omzet maksimal Rp4,8 miliar per tahun akan dikenai PPN Final sebesar 1%. Adapun pelaku usaha dengan omzet di atas Rp4,8 miliar per tahun dikenakan tarif normal, yang dalam skema terbaru diusulkan sebesar 12%.

Berdasarkan catatan Bisnis, usulan PPN Final sebenarnya telah diajukan oleh Dirjen Pajak Kementerian Keuangan pada 2015, tetapi gagal. Kala itu, otoritas pajak mengajukan tarif PPN Final sebesar 2% bagi wajib pajak UMKM atau usaha yang memiliki omzet Rp4,8 miliar—Rp10 miliar. Hingga berita ini naik cetak, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo tidak menjawab pertanyaan yang disampaikan Bisnis terkait dengan alasan pemerintah menerapkan PPN Final ini. Demikian pula dengan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor maupun Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Ubaidi Socheh. Namun, dalam paparan Gambaran Umum Fiskal dan Perpajakan Terkini, Suryo mengatakan bahwa kebijakan PPN direformulasi untuk mengompensasi penurunan tarif PPh Badan yang dirilis pemerintah pada tahun lalu melalui UU No.2/2020.

Selain itu, rumusan ini juga bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mengurangi distorsi yang disebabkan sistem PPN yang saat ini berlaku, sehingga mengakibatkan daya saing produk dalam negeri kalah dibandingkan dengan produk impor. Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menambahkan, PPN Final adalah nama lain dari pengenaan tarif efektif di luar skema normal, yakni pajak keluaran dikurangi pajak masukan.

(Oleh - HR1)

Gubernur Khofifah Indar Parawansa bersama Pemprov Jatim terus bekerja keras untuk mengembangkan potensi industri halal di Jawa Timur. Bahkan ada tekad baru untuk menjadikan Jawa Timur sebagai sentra produk halal Indonesia.

Tekad itu dilontarkan di sela acara penandatanganan nota kesepahaman terkait pemberdayaan ekonomi dan pengembangan halal value chain Jawa Timur di Situbondo, Rabu (26/5). Dalam kesempatan tersebut Gubernur Khofifah menegaskan bahwa potensi pengembangan industri halal pengembangan produk makanan dan minuman halal dunia sangat besar. Sehingga Indonesia khususnya Jatim harus memanfaatkan potensi atau peluang tersebut untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Jatim. Halal memang sudah menjadi gaya hidup masyarakat global. Tidak ada kaitannya produk halal dengan mayoritas agama di negara

Oleh sebab itu mulai saat ini menurut Khofifah sudah selayaknya pengembangan industri halal di Jawa Timur termasuk sektor UKM di Jawa Timur juga harus sudah mampu untuk menyediakan kebutuhan pasar akan produk produk halal. Dimana nanti pemerintah akan memfasilitasi terkait izin dan juga sertifikasi halalnya.

Apa yang dilakukan Pemprov Jatim hari ini turut didukung oleh Nur Shodiq Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Jatim. Ia mengatakan bahwa pihaknya siap mendukung program ini. Oleh sebab itu IKM UKM di Jatim bersama-sama menjadikan Jatim untuk menjadi sentra produk halal Indonesia.

MAGELANG — Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah (BI Jateng) konsisten memberikan dukungan terhadap para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Jawa Tengah. Bentuk dukungan yang diberikan di antaranya adalah rutin menggelar program promosi untuk memperkenalkan produk UMKM unggulan Jawa Tengah kepada masyarakat yang lebih luas. Salah satu program promosi yang diselenggarakan adalah Festival Joglosemar Artisan of Java, bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian. Festival Joglosemar merupakan rangkaian dari kegiatan promosi UMKM dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 14 Mei 2020.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Pribadi Santoso mengatakan bahwa rangkaian acara Festival Joglosemar yang digelar di sejumlah tempat bertujuan untuk mempromosikan produk unggulan dari para pelaku UMKM yang telah lolos kurasi. Di setiap tempat penyelenggaraan acara, BI memilih tema yang berbeda-beda sesuai dengan potensi wilayahnya. Di Purwokerto, produk UMKM yang ditampilkan fokus pada produk agrikultur seperti teh dan kopi. Sementara itu, pameran di Solo didominasi oleh produk fesyen.

(Oleh - HR1)