Sebanyak 1,5 juta produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Indonesia telah berhasil diekspor ke sejumlah negara ASEAN hingga Amerika Selatan. Tepatnya Brasil dan Meksiko melalui program ekspor lokapasar Shopee.

Radynal menjelaskan ekspor produk UMKM telah menjangkau sejumlah negara yaitu Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam. Bahkan sudah ada produk yang diekspor ke Brasil dan Meksiko.

Program Kampus UMKM Shopee dan Kampus UMKM Shopee Ekspor merupakan komitmen platform tersebut untuk membantu perkembangan UMKM lokal di Indonesia. Kampus ini diharapkan dapat menjadi one stop solution bagi UMKM lokal untuk memulai digitalisasi usaha serta mengembangkan usaha ke pasar ekspor, melalui serangkai pelatihan, pendampingan dan berbagai fasilitas penunjang yang disediakan.

Jumlah UMKM di Jabar yang masuk pasar online atau market place terus bertambah selama pandemi Covid-19, Sebelum pandemi hanya 20% atau 602 pelaku UMKM jabar yang masuk di marketplace. Setelah didampingi dan dilatih kini sudah ada 1.623 UMKM masuk marketpalce atau naik 34%. Selama pandemi ini Pemda Provinsi Jabar bersama kab/kota mendampingi dan melatih untuk tetap bertahan bahkan berkembang dengan adaptasi dengan teknologi yakni melakukan strategi pemasaran digital. "Kami sangat perduli dengan UMKM. Kenapa? Karena 90% ekonomi Jawa Barat itu ekonomi UMKM. Kemudian kita ingin semua go digital maka kita lakukan pelatihan pendampingan semua pokoknya," Ujar Gubernur Jabar Ridwan Kamil. 

Jabar pun, kata Ridwan Kamil, terus mendorong daya saing digital. Saat ini Jabar menempati posisi dua dalam hal daya saing digital di Indonesia dengan skors 57,1. Menurutnya ada empat pilar pendukung daya saing digital di Indonesia yakni SDM berkualitas, pembiayaan, teknologi informasi dan komunikasi, pertumbuhan keuangan digital tinggi dan terakhir infrastruktur digital. "Kami ini daya saing ada di rangking dua karena kami ini desa. Makanya Jawa Barat membuat konsep desa digital. Tentunya ada empat yang sedang kami siapkan. SDM harus siap semua, harus jago digital. Kemudian tidak usah pakai cash lagi, semua pakai QR kode, semua pake e-money dan sebagai kemudahan infrastruktur dan lain-lain." jelas Ridwan Kamil.

Ivy Farida selaku owner Bagelan Reubuk Karawang menceritakan, berjualan di kanal digital menuntut para pelaku usaha untuk mampu mempresentasikan produk dengan foto yang indah dipandang. Aspek estetika menjadi salah satu hal utama yang diperhatikan para pelaku usaha saat mengambil foto produk. Namun bagi Ivy produk yang indah dan cantik dipandang saja tidaklah cukup. "Saya sering mendengar keluhan bahwa foto produk berbeda dengan aslinya, artinya foto itu sebagai etalase, jangan memanipulasi. Kita harus pandai memilah apa yang harus kita presentasikan jangan berbeda dan meleset, misal produknya coklat tapi terlalu banyak effect tapi jadi kuning," kata Ivy. (yetede)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong keberlanjutan program restrukturisasi kredit perbankan untuk dapat dioptimalkan oleh debitor yang terkena dampak pandemi Covid-19. Hingga Juli 2021, total outstanding restrukturisasi kredit sebesar Rp 778,91 triliun dengan 5,01 juta debitor. Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, menuturkan, sebanyak 72 persen dari jumlah tersebut merupakan debitor segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Wimboh mengatakan UMKM memang menjadi segmen yang paling rentan terkena dampak pandemi karena aktivitas usahanya berkaitan erat dengan mobilitas masyarakat. Adapun sektor UMKM yang paling banyak memanfaatkan fasilitas restrukturisasi, antara lain, retail, perdagangan besar dan eceran, akomodasi, serta makanan dan minuman. Segmen UMKM diplot sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Terlebih, kegiatan ekonomi saat ini ditopang oleh lebih dari 50 persen transaksi dalam negeri. Wimboh berujar, implementasi restrukturisasi kredit sejauh ini terbilang efektif membantu segmen UMKM, terbukti dari geliat usaha yang mulai membaik. Hal itu ditunjukkan pula dengan pertumbuhan kredit segmen UMKM yang sudah kembali positif, yaitu di atas 2 persen.

Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan setidaknya 30 juta pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) segera mengadopsi solusi digital pada tahun ini. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Mira Tayyiba mengatakan adopsi digital oleh pelaku UMKM menjadi penting ketika pemerintah mendorong penyediaan infrastruktur. Kemenkominfo ingin agar infrastruktur yang telah terbangun, memberi dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian. Dia mengatakan dari 60 juta UMKM, baru sekitar 15 juta UMKM yang terhubung dengan digital, Kemenkominfo berharap hingga akhir tahun sekitar 30 juta UMKM terhubung dengan digital. Itu tidak bisa dikerjakan sendiri, Kemenkominfo pun menggandeng berbagai pihak untuk mewujudkan target tersebut. 

Sementara itu, Dirjen Aptika, Samuel A. Pangerapan  mengatakan Kemenkominfo membutuhkan sekitar 10 perusahaan yang siap membantu  mempercepat transformasi digital di segmen UMKM, "Literasi digital dan transformasi digital tidak bisa berjalan sendiri, kita butuh 10 (perusahaan) seperti Gojek lagi." Kata Samuel.

Direktur Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Gojek, Shinto Nugroho mengatakan kerjasama strategis yang terjalin antara Gojek dengan Kemenkominfo juga akan meningkatkan tingkat kesadaran dan literasi digital UMKM di Gojek. Hingga saat ini, terdapat sekitar 750.000 UMKM yang tergabung dengan ekosistem Gojek. Selain itu, kata Shinto, perusahaan akan mendorong UMKM binaan Kemenkominfo untuk bertransformasi digital. "Makin kencang digitalisasi UMKM, makin penetrasi digital baik, maka ekonomi digital makin maju dan tinggi" katanya. 

Koordinator Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Negeri Jakarta, Dianta Sebayang menyebutkan dua hal mengapa start-up Logistik Indonesia jadi yang paling kuat di ASEAN.  Pertama, Indonesia memiliki tantangan logistik yang berat dari sisi geografis. Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudsitira mengatakan, makin berkembangnya situs dagang  elektronik dan transaksi digital akan mendorong perubahan antara model logistik yang semula sifatnya untuk industri atau korporasi besar.

Penyelenggara fintech peer-to-peer (P2P) lending Modalku menjalin kerja sama dengan penyedia ekosistem finansial digital UMKM yakni BukuWarung. Dalam hal ini, Modalku berupaya menyasar penyaluran pembiayaan terhadap 6,5 juta UMKM pengguna BukuWarung. Co-Founder dan COO Modalku Iwan Kurniawan mejnelaskan, kolaborasi ini menjadi langkah solutif menawarkan akses pembiayaan pengadaan barang dan jasa serta membantu perputaran arus kas usaha yang positif. Modalku senantiasa mengajak para UMKM untuk #BangkitBersinar dalam kondisi saat ini dengan solusi pembiayaan secara online. 

UMKM segmen mikro merupakan salah satu segmen yang sulit mendapatkan akses ke pembiayaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Modalku bertajuk Dampak Ekonomi dan Sosial Pembiayaan UMKM dan Sosial Fintech P2P Lending pada 350 pelaku UMKM peminjam Modalku, menunjukkan bahwa 50% usaha mikro mengalami hambatan ketika mengajukan pinjaman ke lembaga  keuangan konvensional karena tidak memiliki laporan yang tersusun rapi.

"Selain fitur pencatatan keuangan digital yang menjadi kendala BukuWarung, kemudahan akses terhadap pembiayaan digital akan membantu  6,5 juta pengguna kami untuk mengembangkan usahanya sehingga mereka mampu mencapai kesejahteraan finansial yang lebih baik. Lebih dari itu kolaborasi BukuWarung dan Modalku juga menjadi wujud upaya bersama untuk memajukan ekonomi digital Indonesia lewat pemberdayaan UMKM," jelas Presiden dan Co-Founder BukuWarung Chinmay Chauhan. Para pelaku UMKM dapat memanfaatkan pinjaman tanpa agunan hingga Rp100 juta dengan durasi pinjaman (tenor) hingga 30 hari.

Holding Ultra Mikro yang melibatkan tiga entitas BUMN yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI, PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM resmi terbentuk. Hal ini seiring dilakukannya penandatanganan Akta Inbreng saham pemerintah pada Pegadaian dan PNM sebagai penyertaan modal negara kepada BRI selaku induk holding di Jakarta hari ini.

Penandatanganan dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir bersama dengan Direktur Utama BRI Sunarso.

Milestone bersejarah bagi UMKM ini tidak mengubah porsi kepemilikan pemerintah atas saham pengendali di BRI. Di sisi lain, setelah holding terbentuk, negara tetap memiliki satu lembar saham merah putih seri A atau golden share di Pegadaian dan PNM.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan hal ini menjadi tonggak bersejarah berdirinya Holding Ultra Mikro yang memiliki visi ekonomi kerakyatan. Ia mengatakan Holding Ultra Mikro akan memberikan berbagai kemudahan dan biaya pinjaman dana yang lebih murah dengan jangkauan yang lebih luas, pendalaman layanan, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar terpenting dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Jumlah UMKM yang mencapai 99,9 persen dari pelaku usaha juga telah berhasil menyerap tenaga kerja sebesar 97 persen dari total tenaga kerja Indonesia. Secara keseluruhan, UMKM telah berkontribusi sebesar 61,07 persen terhadap PDB Indonesia atau senilai Rp 8.573,89 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan dalam membantu menyelamatkan UMKM dan sektor informal di masa pandemi.

Dalam webinar yang bertajuk "OJK Dorong Perbankan Selamatkan UMKM dan Sektor Informal" yang diselenggarakan oleh Alika Communication, Kamis (9/9), Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa salah satu tantangan utama bagi permulihan UMKM dan sektor informal saat ini adalah akses pembiayaan.

"Keberhasilan program ini tidak terlepas dari dukungan yang diberikan oleh OJK dan perbankan. Saya sangat mengapresiasi OJK dan perbankan atas dukungannya dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional, terutama untuk UMKM dan sektor informal," ujar Menko Airlangga.

Persaingan bisnis di industri layanan keuangan berbasis teknologi peer-to-peer lending yang makin terbuka mendorong pelaku usaha untuk memperluas dan menjaga kualitas layanan untuk mempertahankan pendana dan peminjam, terutama di segmen UMKM. Secara umum, Industry Financial Technology (fintech) peer-to-peer (P2P) lending terbagi dalam kluster produktif, komsumtif, dan syariah. Namun pertarungan branding dan ciri khas yang paling kentara, terutama berasal dari pemain kluster produktif, karena menyasar peminjam dari segmen usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang berbeda-beda.

Chief Marketing Officer Koin Works Jonathan Bryan menjelaskan hal ini memiliki fenomena masih banyaknya calon borrower UMKM yang masih menggunakan rekening bisnis bercampur rekening pribadi. "Ini salah satu problem besar, karena biasanya mereka berpikir selama ini bisnis jalan baik-baik saja. Padahal, kedepan, ini akan berpengaruh ke credit scoring berkaitan pengelolaan bisnis. Kita lebih sulit melihat pendapatan dan labanya, sehingga platform P2P pun sulit menawarkan  fundrising ke para pendana (lender)," jelasnya dalam wawancara khusus pada Bisnis, Senin (6/9)

Oleh karena itu, Koin Works berencana meluncurkan salah satu layanan yang menggandeng perbankan digital bertajuk Koin Works Neo yang akan menyediakan layanan rekening bank digital instan, debit, dan kartu kredit yang dikhususkan untuk para pelaku bisnis UMKM. Kedepannya juga, platform Amartha Plus juga berencana menggelar layanan horizontal untuk membawa browser 'emak-emak' Amartha bisa berbelanja borongan secara digital, membantu mereka berkenalan dengan investasi dan proteksi lewat asuransi, sampai memiliki credit score  untuk membantu penilaian kredit bagi lembaga keuangan lain yang ingin terjun ke pelaku usaha wanita  mikro di pedesaan. (YTD)

Protes menguar dari pelaku usaha mikro, kecil dan menengah alias UMKM dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).  Para pelaku usaha UMKM menilai, rancangan UU KUP yang tengah dikebut para wakil rakyat ini bisa membebani mereka. 

Ada tujuh asosiasi pengusaha yang beranggotakan ribuan UMKM memprotes aturan dalam RUU KUP ini. Mereka adalah: Jaringan Usahawan Independen Indonesia (Jusindo), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Usaha Mikro Kecil (UMK), Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (Hipmikindo), Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), UMKIndonesia, Assosiation of the Indonesia Tourism and Travel Agencies (Asita), serta Komunitas UMKM Naik Kelas.

Ada empat poin aturan yang kena protes karena dianggap tidak pro UMKM. Pertama, pasal 31F yakni tentang pengenaan pajak minimum alternatif alias Altenative Minimum Tax (AMT) sebesar 1% atas penghasilan bruto wajib pajak (WP) yang rugi. Kedua, penghapusan Pasal 31E UU tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang mengatur pengurangan tarif 50% dari tarif normal WP badan untuk WP dalam negeri dengan peredaran bruto Rp 4,8 miliar- Rp 50 miliar setahun. Asosiasi minta UMKM tetap dikenakan tarif PPh final segede 0,5% dari omzet tahunan atau dengan alternatif pilihan kena PPh sesuai pasal 31E itu. Ketiga, penambahan kewenangan penangkapan kepada penyidik pajak kontraproduktif dengan upaya mengembangkan kegiatan usaha. Keempat, rencana penetapan pajak pertambahan nilai (PPN) Final bagi pengusaha tertentu dengan kegiatan tertentu. Misalnya, pengusaha kena pajak (PKP) dengan omzet maksimal Rp 1,8 miliar cukup setor 1% dari omzet.

(Oleh - HR1)

Asosiasi UMKM Indonesia mencatat aktivitas perdagangan elektronik usaha mikro kecil dan menengah di luar Jawa tumbuh cukup pesat sehingga dampak membaiknya infrastruktur logistik. "Kalau per Agustus  2020, pertumbuhan di luar Jawa dipimpin oleh aktivitas dagang-el di Palembang, Medan, dan Bali. Sekarang di wilayah Sulawesi Selatan juga tumbuh," kata Ketua Umum UMKM Indonesia (Akindo) Ikhsan Ingratubun. Selama ini menurutnya, adopsi perdagangan melalui sistem elektronik oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di dominasi di Pulau Jawa.

Dia mencatat sebagian besar UMKM yang masuk ekosistem dagang-el juga berbasis di Jawa. "Kontribusinya sekitar 75% sampai 80% di Pulau Jawa. Namun, bukan berarti yang 25% diluar Jawa tidak tumbuh pesat," kata Ikhsan. Selama 1,5 tahun pandemi Covid-19 imbuhnya, jumlah UMKM yang sudah mengadopsi perdagangan elektronik mencapai 15 juta unit, dari sekitar 8 juta unit sebelum pandemi. "Pemerintah masih perlu meningkatkan sistem ekosistem digital di sejumlah provinsi di Indonesia dan mengembangkan infrastuktur teknologi dan informasi yang merata  diseluruh Indonesia. Sebelumnya, Menteri Perdagangna Lutfi menyatakan bahwa perkembangan masih berpusat di Pulau Jawa.

Hasil survei Kadence menemukan sebesar 96% Responden Indonesia menganggap OVO merupakan platform pembayaran digital yang paling mereka kenal. "Hal ini didukung oleh pendekatan OVO yang terbuka untuk berkolaborasi dengan semua pihak secara  open ecosystem strategy," katanya. Namun, OVO juga masih menemukan beberapa tantangan dan hambatan salah satunya masih banyak pengguna uang tunai. Namun Harumi Supit Head of Corporate Communication OVO mengatakan, bahwa dia yakin tantangan jadi peluang bisa diwujudkan melalui upaya sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan. (YTD)