;

Duet INA-Danantara: Sinergi Dana dan Proyek Strategis

Hairul Rizal 23 May 2025 Bisnis Indonesia
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Angkutan Dalam Jaringan guna mengatasi ketidakjelasan regulasi terkait transportasi online di Indonesia. Ketua Komisi V DPR, Lasarus, menyatakan bahwa pembahasan RUU ini akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga karena isu transportasi daring mencakup lintas sektor, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Kementerian Ketenagakerjaan.

Lasarus menegaskan bahwa DPR berkomitmen untuk menyusun undang-undang yang adil dan berpihak kepada semua pihak, termasuk pengemudi ojek online. Penyusunan RUU kemungkinan akan dilakukan melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) karena isu ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Komisi V saja.

Di sisi lain, Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mewakili pengemudi ojek online, kembali menuntut penurunan potongan komisi aplikator menjadi 10%, dengan alasan bahwa saat ini potongan komisi yang diterapkan melebihi ketentuan yang dibatasi maksimal 20%, bahkan bisa mencapai 50%.

Igun menilai pertemuan sebelumnya dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi belum menghasilkan solusi konkret. Ia memberi tenggat waktu hingga akhir Mei untuk pemerintah memenuhi tuntutan, atau pihaknya akan melakukan aksi demonstrasi yang lebih besar.

Dengan latar belakang tuntutan keadilan dari pengemudi ojek online dan belum jelasnya payung hukum yang mengatur ekosistem transportasi daring, pembahasan RUU Angkutan Dalam Jaringan menjadi urgensi yang harus segera ditindaklanjuti DPR dan pemerintah.

Pertamina Waspadai Fluktuasi Global

Hairul Rizal 23 May 2025 Bisnis Indonesia
Rencana peningkatan impor minyak dan gas bumi (migas) dari Amerika Serikat oleh PT Pertamina (Persero) memunculkan sejumlah risiko strategis dan operasional yang perlu diantisipasi oleh pemerintah. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menyampaikan bahwa tantangan utama berasal dari jarak pengiriman yang jauh—sekitar 40 hari—yang berpotensi mengganggu ketahanan energi nasional, terutama jika terjadi gangguan cuaca seperti badai atau kabut.

Pertamina saat ini sedang melakukan kajian menyeluruh terkait aspek teknis, keekonomian, dan risiko operasional dari rencana impor tersebut. Simon juga menegaskan pentingnya dukungan kebijakan dalam bentuk payung hukum dari pemerintah agar kerja sama energi dengan AS dapat berjalan secara aman dan berkelanjutan. Ia menyarankan agar ada komitmen antarpemerintah sebagai landasan regulasi yang kemudian bisa diturunkan ke skema kerja sama bisnis antarperusahaan.

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan bahwa rencana ini tidak akan membebani kas negara karena hanya merupakan pengalihan sumber pasokan dari negara lain ke AS, bukan penambahan volume secara keseluruhan.

Meskipun rencana impor migas dari AS memiliki potensi untuk memperkuat diversifikasi pasokan energi, Simon Aloysius Mantiri menekankan bahwa keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada dukungan kebijakan pemerintah, kesiapan logistik, dan mitigasi risiko operasional.

Aplikasi Peduli Lindungi Diblokir, Era Baru Komdigi Dimulai

Hairul Rizal 23 May 2025 Bisnis Indonesia
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memutus akses terhadap situs PeduliLindungi.id setelah situs tersebut mengalami peretasan dan dialihkan ke laman judi online. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, menyatakan bahwa hasil verifikasi menunjukkan adanya tindakan defacement yang menampilkan konten ilegal, melanggar prinsip keamanan informasi di ruang digital nasional.

Sebagai respons, Komdigi melakukan takedown untuk mencegah penyalahgunaan data serta melindungi masyarakat dari paparan konten berbahaya. Perlu diketahui bahwa sejak tahun 2023, situs PeduliLindungi.id tidak lagi berada di bawah kendali Kementerian Kesehatan, karena seluruh fungsinya telah dialihkan ke platform SatuSehat dengan domain resmi satusehat.kemkes.go.id.

Langkah Komdigi melalui Alexander Sabar menunjukkan pentingnya pengawasan berkelanjutan terhadap sistem digital, termasuk situs yang sudah tidak aktif namun masih bisa dimanipulasi untuk tujuan ilegal.

Sritex: Aset Terancam Disita Banyak Pihak

Hairul Rizal 23 May 2025 Kontan (H)
Kasus kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) kini semakin rumit dengan munculnya penyidikan dugaan korupsi oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) atas pemberian kredit oleh sejumlah bank pemerintah kepada Sritex, senilai total Rp 3,59 triliun. Kejagung menyatakan kredit tersebut diberikan secara melawan hukum, tanpa analisis risiko yang memadai dan tidak sesuai prosedur, meski Sritex hanya memiliki peringkat kredit BB-, bukan peringkat A yang disyaratkan.

Harli Siregar, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, menegaskan bahwa negara memiliki prioritas atas pengembalian kerugian dari aset Sritex, jika kasus ini terbukti di pengadilan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan kreditur lain, terutama bank swasta dan asing, karena dapat mengganggu potensi pemulihan dana mereka dari aset pailit Sritex.

Ahli hukum Ricardo Simanjuntak menilai bahwa kasus ini bisa menjadi preseden berbahaya jika hanya didasari kegagalan bayar kredit tanpa pelanggaran hukum yang jelas. Namun, ia menambahkan bahwa bila ada bukti pelanggaran aturan, negara memang dapat memperoleh hak prioritas. Meski begitu, bila putusan hakim memutuskan aset digunakan untuk mengganti kerugian BUMN atau BUMD, maka tagihan mereka akan setara dengan kreditur biasa (konkuren) yang tidak memiliki jaminan.

Sementara itu, pihak perbankan seperti BCA, Bank Permata, dan Bank DBS Indonesia memilih bersikap hati-hati dan menunggu proses hukum berjalan, dengan tetap berkoordinasi bersama kurator yang menangani kepailitan Sritex. Nurma Candra, anggota tim kurator Sritex, mengungkapkan total tagihan kreditur mencapai lebih dari Rp 29 triliun, dengan kreditur konkuren mendominasi.

Dengan adanya proses hukum ini, peluang pemulihan dana bagi para kreditur—terutama yang tidak memiliki jaminan—menjadi semakin tidak pasti, memperdalam kerugian akibat kepailitan Sritex.

Risiko Defisit Transaksi Berjalan Jadi Sorotan

Hairul Rizal 23 May 2025 Kontan
Ketahanan eksternal Indonesia menunjukkan penguatan di awal tahun 2025, ditandai dengan menyusutnya defisit transaksi berjalan (CAD) menjadi hanya US$ 177 juta atau 0,1% dari PDB pada kuartal I-2025, menurut data Bank Indonesia (BI). Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa pelemahan ekspor nonmigas akibat perlambatan global diimbangi oleh penurunan impor nonmigas yang lebih dalam, sehingga neraca perdagangan barang tetap surplus.

Namun, neraca pembayaran Indonesia (NPI) justru berbalik defisit US$ 787 juta, terutama karena neraca transaksi modal dan finansial yang menjadi defisit. BI memproyeksikan CAD 2025 tetap terkendali dalam kisaran 0,5%–1,3% dari PDB.

Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, memperkirakan CAD tahun ini melebar menjadi US$ 12,61 miliar (0,87% dari PDB), namun tetap dalam batas aman. Ia menyoroti tiga faktor utama penyebabnya: pulihnya ekspor secara bertahap, meningkatnya impor barang modal dan konsumsi, serta memburuknya neraca pendapatan primer akibat dominasi investor asing di pasar keuangan domestik.

Sementara itu, Myrdal Gunarto, ekonom dari Maybank Indonesia, memperkirakan tren pelebaran CAD berlanjut hingga 2026, dengan potensi mencapai 1,45% dari PDB. Ia menyebut beban pembayaran kupon obligasi negara (SUN), dividen perusahaan terbuka, serta defisit perdagangan sebagai faktor utama, seiring pulihnya ekonomi dalam negeri.

Meski CAD berpotensi melebar pada akhir 2025, para ekonom menilai posisinya masih tergolong moderat dan dapat dikelola. Bank Indonesia pun terus berkomitmen menjaga stabilitas eksternal melalui pengelolaan yang hati-hati atas transaksi berjalan dan arus modal.

Harga Emas Cemerlang, Komoditas Bersinar Lagi

Hairul Rizal 23 May 2025 Kontan
Kinerja PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) terus menunjukkan pertumbuhan impresif, didorong oleh lonjakan harga emas global dan peningkatan volume produksi. Pada kuartal I-2025, BRMS mencatat pertumbuhan pendapatan sebesar 211,5% yoy menjadi US$ 63,32 juta, serta laba bersih yang melonjak 304% yoy menjadi US$ 14,47 juta. Analis Rizal Rafly dari Ajaib Sekuritas menyebut, lonjakan ini utamanya berasal dari kontribusi anak usaha PT Citra Palu Minerals (CPM) dan harga jual emas yang menguntungkan.

Hasan Barakwan dari Maybank Sekuritas menambahkan bahwa pertumbuhan kinerja juga disokong oleh peningkatan kapasitas pengolahan bijih di tambang Poboya dan pembangunan pabrik ketiga BRMS yang menggunakan metode heap-leach. Pabrik ini ditargetkan mulai beroperasi pada semester kedua 2025, dan bersama dua pabrik sebelumnya akan mendorong total produksi menjadi 75.000 ons di 2025 dan 100.000 ons pada 2026 saat pabrik di Gorontalo beroperasi.

Meski menghadapi tantangan seperti potensi penurunan permintaan emas dari sektor perhiasan dan bank sentral, Rizal tetap optimis terhadap prospek BRMS. Ia merekomendasikan buy saham BRMS dengan target harga Rp 440, menilai fundamental perusahaan tetap solid.

Iqbal Suyudi dari Edvisor Profina Visindo juga melihat prospek positif, meski mengingatkan soal risiko harga komoditas dan beban operasional. Namun, menurutnya, BRMS mampu meningkatkan kinerja melalui optimalisasi bijih berkadar emas rendah.

Melihat kinerja cemerlang kuartal I, Hasan Barakwan merevisi proyeksi pendapatan BRMS 2025 naik menjadi US$ 213,4 juta, dan laba bersih menjadi US$ 51,5 juta, dengan margin laba bersih sebesar 24,1%. Ia pun mempertahankan rekomendasi buy dengan target harga Rp 480 per saham.

Regulasi Baik Tak Selalu Bisa Dinikmati Rata

Hairul Rizal 23 May 2025 Kontan
Kondisi likuiditas perbankan Indonesia saat ini sedang tertekan, tercermin dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang melambat dan bunga kredit yang terus naik. Hingga April 2025, DPK hanya tumbuh 4,55% yoy, sementara bunga kredit baru naik menjadi 9,63%, dipicu oleh suku bunga dasar kredit yang meningkat.

Untuk merespons tekanan tersebut, Bank Indonesia (BI) mengambil langkah strategis dengan melonggarkan batas Rasio Pendanaan Luar Negeri (RPLN) dari 30% menjadi 35% dari modal bank, efektif per 1 Juni 2025. Kebijakan ini diambil untuk membuka sumber pendanaan baru bagi bank agar tetap dapat menyalurkan kredit.

Deputi Gubernur BI Juda Agung menegaskan bahwa kebijakan ini memberikan ruang lebih bagi bank yang mulai aktif mencari pendanaan dari luar negeri. “Kami melihat sudah ada bank yang mulai aktif mencari sumber pendanaan dari luar negeri. Untuk itu, kami beri ruang lebih dengan menaikkan batas RPLN,” ujar Juda.

Respons perbankan terhadap pelonggaran ini beragam. M. Ashidiq Iswara, Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri, menyambut baik langkah ini karena memberikan fleksibilitas dalam mengakses dana global, terlebih dalam situasi likuiditas ketat dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) industri yang mencapai 88%. Ashidiq menyatakan, Bank Mandiri siap mengoptimalkan berbagai opsi pendanaan.

Sementara itu, Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan menyebut pihaknya masih lebih mengandalkan pendanaan domestik, meski tak menutup peluang memanfaatkan pendanaan luar negeri jika diperlukan. “Saat ini belum jadi prioritas, tapi kami tetap siaga,” ujarnya.

Direktur Kepatuhan Bank Oke, Efdinal Alamsyah, menilai kebijakan BI ini belum berdampak besar bagi banknya karena seluruh pendanaan masih bersumber dari dalam negeri. Ia mengingatkan bahwa pendanaan luar negeri memang menarik untuk ekspansi cepat, tetapi berisiko tinggi terutama akibat fluktuasi nilai tukar.

Pelonggaran RPLN merupakan langkah strategis dari BI untuk meringankan tekanan likuiditas, namun dampaknya bersifat selektif, tergantung strategi dan profil risiko masing-masing bank.

Bos Sritex Menjadi Tersangka Korupsi

Yoga 22 May 2025 Kompas

Kejagung menahan Iwan Setiawan Lukminto yang dulunya Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Bos perusahaan konfeksi yang pada Oktober lalu dinyatakan pailit itu disangka korupsi terkait pemberian kredit dari Bank Jabar Banten dan Bank DKI. Diperkirakan, kerugian negara akibat korupsi itu Rp 692,9 miliar. Iwan Setiawan ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa di kantor Kejagung, Jakarta, sepanjang Rabu (21/5). Kejagung juga menetapkan dua tersangka lain, yakni Dirut Bank DKI tahun 2020, Zainuddin Mappa dan pemimpin Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB, Dicky Syahbandinata. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar di Kejagung, Rabu malam, mengatakan, penyidik telah menemukan alat bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit dari Bank BJB dan Bank DKI kepada Sritex.

”Penyidik memperoleh alat bukti yang cukup telah terjadi tindak pidana korupsi pemberian kredit beberapa bank pemerintah kepada Sritex dengan total outstanding atau tagihan yang belum dilunasi hingga Oktober 2024 sebesar Rp3,58 triliun,” kata Qohar. Tagihan terhadap Sritex berasal dari sejumlah bank, antara lain Bank Jateng Rp 395,6 miliar, Bank BJB Rp 543,9 miliar dan Bank DKI Rp 149 miliar. Tagihan juga berasal dari bank sindikasi, yakni BNI, BRI, LPEI, serta 20 bank swasta dengan total tagihan Rp 2,5 triliun. Penyidik menemukan pelanggaran hukum karena kredit diberikan tanpa analisis yang memadai, juga tidak sesuai prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan. Sritex diduga tidak menggunakan kredit untuk modal kerja sebagaimana tujuan dari pemberian kredit. Pinjaman dari bank itu malah disalahgunakan untuk membayar utang kepada pihak ketiga dan membeli asset nonproduktif, seperti tanah. Iwan Lukminto dijemput penyidik Kejagung di Surakarta, Jateng, Selasa (20/5) malam. (Yoga)


Menteri Mundur Karena Berbicara Tak Pantas

Yoga 22 May 2025 Kompas (H)

Mentan Jepang, Taku Eto mengundurkan diri setelah pernya-taannya tentang ”hadiah beras” memicu polemik. ”Saya membuat pernyataan tidak pantas saat rakyat menderita karena harga beras yang melonjak. Tidak pantas bagi saya untuk tetap menjabat,” kata Eto kepada wartawan setelah menyerahkan pengunduran dirinya di Kantor Perdana Menteri di Tokyo, Jepang, Rabu (21/5). Sebelumnya Eto sesumbar, dirinya tidak pernah membeli beras karena ia mendapatkannya gratis dari para pendukungnya sebagai hadiah. PM Jepang, Shigeru Ishiba, Selasa, menegur Eto karena pernyataannya memicu kemarahan rakyat. Saat ini, rakyat Jepang tengah bergulat dengan harga beras yang terus melambung tinggi. Selain membuat rakyat marah, pernyataan Eto juga memicu protes anggota parlemen. Semula Eto tetap dipertahankan sebagai mentan, tetapi ia kemudian mengundurkan diri. Menteri Lingkungan Hidup, Shinjiro Koizumi diberitakan akan menggantikan sementara posisi Eto.

Sejak Maret lalu, pemerintah telah melepaskan sebagian beras yang disimpan sebagai persediaan darurat untuk mengendalikan harga. Namun, belum ada dampaknya. Pemicu lonjakan harga Harga beras, yang menjadi makanan pokok rakyat Jepang, menjadi sangat tinggi karena panen yang buruk akibat cuaca panas pada tahun 2023. Kekurangan stok beras juga dipicu oleh kepanikan warga menyusul peringatan pemerintah akan kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa bumi. Selain itu, permintaan beras tinggi karena lonjakan pariwisata. Harga pupuk pun meningkat. Selama bertahun-tahun rakyat Jepang terbiasa dengan deflasi dan upah rendah akibat penyesuaian inflasi. Namun, harga beras yang naik dua kali lipat tahun lalu menjadi perhatian rakyat Jepang. (Yoga)


Kinerja-Prestasi Menentukan Bearan Tukin Dosen

Yoga 22 May 2025 Kompas

Pembayaran tunjangan kinerja atau tukin dosen ASN di lingkungan Kemendiktisaintek memperhitungkan penilaian kinerja dasar dan prestasi. Meskipun penilaian kinerja dosen ini diberlakukan per semester,pembayaran tukinnya dilakukan tiap bulan.Sekjen Kemendiktisaintek, Togar Mangihut Simatupang menegaskan, pemberian tukin bagi dosen ASN di lingkup Kemendiktisaintek ini untuk mendorong dosen meningkatkan kinerja akademik lewat inovasi pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, serta pengembangan institusi.”Ini juga untuk meningkatkan kesejahteraan dosen,” kata Togar dalam webinar tentang Sosialisasi Petunjuk Teknis Tukin Dosen ASN Kemendiktisiantek, Rabu(21/5). Pembayaran tukin itu ditargetkan mulai Juli nanti karena penilaian kinerja dosen selama satu semester di bulan Juni.

Pemerintah menyadari pentingnya meningkatkan kesejahteraan dosen guna mendukung produktivitas dan motivasi kerja. Karena itu, pemerintah berupaya memperbaiki sistem, fasilitas pendukung, serta pengembangan karier dosen yang lebih luas dan berkelanjutan. Tukin dosen ASN Kemendiktisaintek diberikan dari dosen calon PNS (CPNS) maksimal Rp 3,91 juta per bulan, dosen yang belum memiliki jabatan akademik Rp 4,59 juta, asisten ahli Rp 5,07 juta, lektor Rp 8,75 juta, lektor kepala Rp 10,93 juta, dan profesor Rp 19,28 juta. Besaran tukin tergantung penilaian kinerja tiap dosen. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendiktisaintek, Khairul Munadi mengatakan, kinerja dosen yang baik menentukan peningkatan layanan institusi dan kualitas SDM bangsa. Tukin diberikan sesuai capaian reformasi birokrasi dan capaian kinerja pegawai. Penilaian kinerja dosen ini untuk menjamin mutu perguruan tinggi dan kualitas lulusan; menjadi dasar memberikan promosi, penghargaan, dan pengembangan karier dosen. (Yoga)