Usulan untuk menaikkan dana bantuan parpol kembali mengemuka. Sejauh ini, implementasinya sedang dikaji secara mendalam oleh Kemendagri. Masalah integritas dan akuntabilitas pengelolaan dana menjadi tuntutan bagi parpol jika kelak kebijakan itu benar-benar diterapkan. Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengemukakan usulannya setelah penyaluran dana bantuan parpol dari Kemendagri, di Jakarta, Rabu (21/5). Bantuan itu dinilai penting untuk membangun kemandirian parpol dan mencegah peluang korupsi. Wakil Mendagri, Bima Arya Sugiarto tak memungkiri jika kondisi parpol di Indonesia masih memerlukan penguatan agar mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Kuncinya bisa diwujudkan lewat pengaturan sumber dana partai. Rekomendasi menaikkan alokasi dana bantuan muncul dari banyak pihak, mulai dari akademisi hingga KPK.

”Namun, alokasi dana ini mutlak harus diiringi penguatan sistem integritas partai. Harus jelas penggunaannya, yaitu untuk penguatan fungsi partai dan bukan untuk pengurus partai,” kata Bima Arya, Kamis (22/5). Konsepnya sudah termuat dalam sistem integritas partai politik (SIPP) yang terdiri dari lima komponen meliputi kode etik partai, demokrasi internal partai, sistem kaderisasi, sistem perekrutan, serta keuangan parpol yang transparan dan akuntabel. Dana dari negara yang diberikan ke partai politik juga selalu diaudit BPK. Hasil auditnya wajib diumumkan kepada publik secara berkala. ”Jika partai tidak memenuhi kewajibannya dalam mengimplementasikan SIPP, akan terlihat siapa partai yang tidak memiliki komitmen terhadap transparansi dan integritas,”kata Bima Arya. Sebelum alokasi pendanaan ditambah, sistem pengawasan penggunaan anggaran masih membutuhkan banyak pembenahan.

Aspek yang menjadi sorotan meliputi ketentuan alokasi, mekanisme pengawasan,hingga pertanggungjawaban oleh partai. Setiap aspek itu mesti dipastikan agar fungsi penguatan parpol tercapai demi mencegah bergantungnya partai pada kekuatan ekonomi kelompok tertentu. ”Kemendagri sedang mendalami konsep pendanaan partai ini dengan mempelajari usulan KPK serta meminta masukan dari akademisi dan pengurus parpol,” kata Bima Arya. Wakil Ketua Umum PKB, Hanif Dhakiri mendukung wacana kenaikan dana bantuan parpol. Ia menilainya sebagai langkah penting untuk memperkuat demokrasi serta mendorong parpol menjadi lebih profesional,transparan, dan akuntabel. Karena itu, keberadaan pendanaan publik yang disertai pengawasan ketat diyakininya bakal membuat partai semakin fokus pada kaderisasi, pendidikan politik, penataan strukturyang inklusif, dan agenda kebijakan yang lebih sehat (Yoga)

Usulan Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri agar perpanjangan usia pensiun ASN dimasukkan dalam revisi UU ASN menuai sorotan. Usulan ini perlu dikaji mendalam karena berpotensi membebani keuangan negara dan menghambat regenerasi di tubuh birokrasi. Usulan perpanjangan usia pensiun ASN itu telah disampaikan Korpri kepada Presiden Prabowo melalui surat tertanggal 15 Mei 2025, yang ditandatangani Ketua Umum Korpri yang juga Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh dan Wakil Ketua Umum Korpri, Bima Haria Wibisana. Zudan pada Kamis (22/5) membenarkan bahwa surat itu telah dikirimkan kepada Presiden. Untuk jabatan struktural, Korpri mengusulkan usia pensiun pejabat tinggi utama diperpanjang dari 60 tahun menjadi 65 tahun.

Pejabat pimpinan tinggi madya menjadi 63 tahun dan pejabat pimpinan tinggi pratama 62 tahun. Untuk pejabat administrator dan pengawas, usia pensiun diusulkan menjadi 60 tahun dari sebelumnya 58 tahun. Untuk jabatan nonmanajerial, usia pensiun pejabat pelaksana diusulkanmenjadi 59 tahun. Pejabat fungsional ahli utama diusulkan pensiun pada usia 70 tahun, ahli madya 65 tahun, ahli muda 62 tahun dan ahli pertama 60 tahun. Korpri mengklaim usulan tersebut disusun untuk merespons aspirasi ASN dan pengurus Korpri di daerah ataupun kementerian/lembaga, serta mengingat meningkatnya harapan hidup ASN. Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi UI, Eko Prasojo, mengatakan, seharusnya usulan tersebut disertai kajian mendalam sehingga dampak kebijakan itu ikut diperhitungkan.

”Saya tidak tahu apakah Korpri sudah melakukan kajian atau belum. Untuk pejabat struktural, kecenderungannya tidak dinaikkan. Tapi, untuk pejabat fungsional, biasanya usia pensiun naik karena harapan hidup masyarakat meningkat,” tutur Eko. Merujuk pada data BPS tahun2024, rata-rata usia harapan hidup penduduk Indonesia untuk perempuan mencapai 74,21 tahun dan laki-laki 70,32 tahun. Ia mengingatkan, kebijakan perpanjangan usiapensiun bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi yang mendorong assessment kompetensi sebagai dasar pengelolaan SDM ASN. ”Kalau Korpri tidak melakukan kajian dan langsung mengusulkan perpanjangan usia pensiun, itu kontradiktif. Kita jadi memperpanjang masa kerja ASN yang belum tentu kompeten. Padahal, orang yang tidak kompeten seharusnya ditawari pensiun dini,” ujarnya. (Yoga)

Kejagung akan memfokuskan penyidikan terhadap bank milik pemerintah dalam mengusut dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit bagi PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Kredit yang dikucurkan tidak disertai jaminan yang memadai, juga tidak tertutup kemungkinan adanya pembelian asset yang bisa mengarah pada tindak pidana pencucian uang. Kapuspen Hukum Kejagung, Harli Siregar, di Jakarta, Kamis(22/5) mengatakan, dalam kasus ini penyidik fokus pada bank pemerintah dan bank pemda karena pintu masuk penyidikan dalam kasus ini adalah unsur kerugian keuangan negara. Walakin, selain dari bank pemerintah, kredit yang diperoleh Sritex juga berasal dari bank swasta dan lembaga pembiayaan.

”Kalau B to B, bisnis kebisnis, yang dilakukan swasta dengan swasta, ya, tentu itu persoalan risiko di pihak swasta. Kalau di bank pemerintah, termasuk bank daerah, ada uang negara yang ditempatkan di situ, ada yang dipisahkan. Maka itu menjadi bagian dari keuangan negara. Kami bisa masuk dari pintu itu,” ujarnya. Sehari sebelumnya, Dirut PT Sritex 2005-2022, Iwan Setiawan Lukminto ditetapkan tersangka bersama dua petinggi Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten (Bank BJB) serta Bank DKI Jakarta, yaitu Pemimpin Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB, Dicky Syahbandinata dan Dirut Bank DKI Jakarta tahun 2020, Zainuddin Mappa.

Penyidik telah memperoleh alat bukti yang cukup terkait dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit dari beberapa bank pemerintah kepada Sritex dengan nilai total outstanding atau tagihan yang belum dilunasi hingga Oktober2024 sebesar Rp 3,58 triliun. Tagihan terhadap Sritex berasal dari sejumlah bank, yakni Bank Jateng Rp 395,6 miliar, Bank BJB Rp 543,9 miliar dan Bank DKI Rp 149 miliar. Tagihan juga berasal dari bank sindikasi yang terdiri dari beberapa bank beserta lembaga pembiayaan, yakni BNI, BRI, LPEI, serta 20 bank swasta dengan total tagihan Rp 2,5 triliun., (Yoga)

Negosiasi tarif dengan AS yang diupayakan Indonesia berpotensi menimbulkan risiko baru bagi operasionalisasi BUMN energi. Pemerintah diharapkan turut melakukan kajian dan membangun kerjasama strategis atas hasil negosiasi tersebut. Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat PT Pertamina Persero dan PT PLN Persero bersama DPR Komisi VI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (22/5). Dirut PT Perta-mina (Persero) Simon Aloysius Mantiri, menyampaikan, tarif resiprokal yang diterapkan AS menjadi tantangan bagi perusahaan, selain penguatan nilai tukar USD dan fluktuasi harga komoditas energi global., langkah Pemerintah Indonesia merespons kebijakan tarif AS melalui negosiasi impor di sektor energi merupakan strategi yang mereka dukung. Sebelumnya, pemerintah mengumumkan, negosiasi Indonesia dengan AS dilakukan untuk menekan defisit neraca perdagangan AS sehingga tariff ekspor Indonesia yang ditetapkan 32 % dapat di-turunkan, terkait dengan peningkatan impor energi.

Indonesia mengusulkan peningkatan impor minyak mentah dan gas minyak cair (LPG/el-piji) senilai 10 miliar USD. Sejauh ini Pertamina mengimpor minyak mentah dari AS dengan porsi 4 % dari total volume impor dan elpiji sebanyak 57 % dari total volume impor. Impor migas dari AS itu bernilai 3 miliar USD per tahun. ”Pertamina diminta mengkaji portofolio impor migas saat ini dengan skenario peningkatan porsi impor dari AS dengan pengalihan dari negara lain. Pengalihan bersifat shifting sumber pasokan, bukan penambahan volume impor. Kami berkomitmen menjaga efisiensi volume impor dan memastikan ketahanan nasional jadi prioritas utama,” tuturnya dalam rapat secara hibrida.

Setelah berkoordinasi dengan tim perunding kebijakan tarif di bawah Kemenko Perekonomian, Pertamina mulai menjajaki ketersediaan suplai migas dari AS yang sesuai dari sisi kualitas, volume, hingga aspek komersial yang kompetitif. Simon mengakui, mereka menemukan tantangan teknis dan risiko yang harus dipertimbangkan matang, antara lain, aspek logistik dan distribusi, kesiapan infrastruktur,hingga aspek keekonomian yang dapat mengganggu ketahanan energi nasional. ”Risiko utama datang dari jadwal dan waktu pengiriman yang lebih panjang, 40hari, dibanding pasokan dari Arab dan negara Asia lainnya. Kalau ada badai dan kabut, itu bisa mengganggu ketahanan stok nasional. Karena itu, Pertamina harus melakukan kajian komprehensif untuk memastikan skenario impor dari AS bisa efektif,” tuturnya. (Yoga)

Tak semua harga tiket pesawat pada masa liburan mengalami penurunan meski pemerintah telah mengeluarkan kebijakan diskon dan subsidi. Lonjakan harga berkali lipat tetap menjadi keluhan banyak pihak. Isu ini dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR bersama Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub, Kamis (22/5). Sejumlah anggota DPR menyoroti dan mempertanyakan mengapa harga tiket tetap tinggi meski telah disubsidi pemerintah. Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PAN, Boyman Harun, menegaskan, desakan penurunan harga tiket muncul dari aspirasi dan keluhan masyarakat. Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKS, Abdul Hadi, menyatakan, penurunan harga tiket tidak berlaku secara merata dan hanya terjadi pada rute tertentu. Ia mencatat penurunan 12 % pada 10 rute penerbangan padat, tetapi tidak signifikan.

Pada rute padat, intervensi pemerintah tak mampu menandingi mekanisme pasar akibat tingginya permintaan. Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Golkar, Hamka B Kady, mempertanyakan lonjakan harga tiket pesawat pada masa Lebaran 2025 yang bahkan naik dua kali lipat. Contohnya, harga tiket Jakarta-Makassar mencapai Rp 5 juta melalui aplikasi pemesanan.”Apakah subsidi yang diberikan pemerintah tidak mencukupi? Masyarakat beranggapan, pemerintah bukan menurunkan, tetapi justru membiarkan harga tiket naik,” kata Hamka. Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Golkar, Zilo Rolando, menyoroti tingginya harga tiket penerbangan domestik yang lebih mahal dibanding tiket ke luar negeri. Ia menunjukkan hasil pencariannya pada aplikasi pemesanan tiket untuk keberangkatan 23 Mei 2025, penerbangan Jakarta-Pontianak dengan waktu tempuh 1 jam 30 menit dihargai Rp 990.000.

Sementara, rute Padang-Medan yang hanya memakan waktu 1 jam 15 menit memiliki tarif Rp 1,17juta. Artinya, durasi perjalanan yang lebih pendek tidak selalu berarti harga tiket lebih murah. Ketimpangan harga ini semakin mencolok ketika dibandingkan dengan tiket ke luarnegeri. Tiket dari Padang ke Malaysia, misalnya, hanya berkisar Rp 500.000. ”Sebagai negara kepulauan, kita sangat membutuhkan konektivitas udara. Maka, menjadi pertanyaan, mengapa penerbangan antarpulau justru lebih mahal?” ujarnya. Nia (30), warga Pontianak, mengeluhkan lonjakan harga tiket pesawat yang dianggap tidak masuk akal, bahkan mencapai Rp 10 juta saat masa Lebaran. Ia mendapati banyak penerbangan penuh atau mengharuskan transit panjang meskipun harga lebih murah sekitar Rp 2,5 ju-ta-Rp 3,2 juta, tetapi tiketnya sulit didapat. (Yoga)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU mulai melakukan penelitian mandiri guna mengidentifikasi potensi dampak rencana akuisisi Grab terhadap GoTo. KPPU juga tengah merumuskan opsi penyesuaian kebijakan yang dapat diterapkan apabila aksi merger perusahaan layanan transportasi daring tersebut benar-benar terwujud. Ketua KPPU, M Fanshurullah Asa mengatakan, identifikasi potensi dampak dan kajian opsi kebijakan itu diambil sebagai upaya preventif. Jika, sudah ada notifikasi realisasi akuisisi Grab ke GoTo, KPPU bisa segera melakukan penilaian menyeluruh yang mencakup berbagai analisis, antara lain, isu hambatan masuk pasar, potensi perilaku anti persaingan, aspek efisiensi, kebijakan peningkatan daya saing dan penguatan industri nasional, pengembangan teknologi, serta pelindungan UMKM. KPPU juga mengimbau agar Grab dan GoTo melakukan penilaian mandiri, untuk memastikan agar transaksi mereka tidak menciptakan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

”Jika mereka terbukti melanggar, KPPU berwenang menjatuhkan tindakan administratif hingga pembatalan transaksi merger tersebut,” ujar Asa, Rabu (21/5) malam, di Jakarta. Sistem pengawasan merger-akuisisi di Indonesia bersifat pemberitahuan wajib setelah transaksi, sesuai UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sistem seperti itu membuat KPPU tidak dapat melakukan penilaian atas transaksi merger dan akuisisi yang akan atau sedang terjadi. Rumor aksi akuisisi Grab ke GoTo sudah ber-kembang di berbagai media dalam dan luar negeri. Namun, Asa menilai, pemberitaan atas aksi merger itu masih bersifat spekulatif lantaran KPPU b-lum menerima notifikasi daripihak terkait. ”Selama transaksi akuisisi Grab ke GoTo masih bersifat spekulatif, KPPU belum dapat memberikan penilaian terhadap nilai konsolidasi yang diestimasikan bernilai Rp 114,8 triliun itu. Namun, konsultasi sukarela tetap dapat diajukanoleh para pihak,” ucapnya. (Yoga)

Transaksi di instrumen kripto yang berisiko tinggi kembali dilirik investor dunia. Kondisi ini membuat koin tertua, bitcoin, terus melesat ke harga baru tertingginya, di atas 110.000 USD pada Kamis (22/5). Sentimen pasar terhadap transaksi kripto belakangan terus menguat, tercermin dari indeks Crypto Fear & Greed yang naik ke level 73 yang masuk kategori greed, lawan dari fear atau khawatir. Dominasi pasar bitcoin pun meningkat ke 63,34 %. Analis Tokocrypto, Fyqieh Fachrur, Kamis, menjelaskan, lonjakan imbal hasil obligasi Pemerintah AS 20 tahun ke level 5,04 % mendorong investor mencari alternatif lindung nilai seperti bitcoin. Bitcoin kini tengah mengalami kenaikan harga hingga 3 % dalam 24 jam terakhir hingga menembus rekor harga baru di atas level 110.000 USD, melampaui rekor sebelumnya pada 20 Januari 2025 saat Donald Trump dilantik sebagai Presiden AS.

Hal ini juga didukung pergeseran modal dari altcoin atau koin-koin alternatif di ekosistem kripto ke mata uang bitcoin yang semakin meningkat. Dari data on-chain, 8.511bitcoin (BTC) yang sebelumnya disimpan oleh investor jangka panjang (3-5 tahun) hanya berpindah dompet, bukan dijual dibursa untuk mengambil keuntungan. Dengan rendahnya tekanan jual, secara teknikal, pergerakan harga bitcoin masih berada di atas semua rata-rata pergerakan utama bursa kripto. Level resistensi atau batas kenaikan harga berikutnya diperkirakan berada di kisaran 113.335 USD dan posisi support atas batas bawah pergerakan harga di atas 109.000 USD. ”Secara keseluruhan, tren naik bitcoin saat ini ditopang kekuatan fundamental dan sentimen positif meskipun risiko konsolidasi tetap ada jika altcoin mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan,” kata Fyqieh. (Yoga)

Siswa dari keluarga miskin di Jateng memiliki berbagai pilihan untuk mengenyam pendidikan gratis di tingkat SMA. Tak hanya disekolah negeri, kini para siswa juga bisa bersekolah gratis disejumlah sekolah swasta yang bermitra dengan Pemprov Jateng. Perluasan akses pendidikan gratis diharapkanmeningkatkan angka partisipasi sekolah dan menekan kemiskinan di Jateng. Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi mengatakan, sebagian masyarakat miskin di wilayahnya tidak bersekolah. Bukan hanya karena tidak punya uang, juga karena langsung disuruh bekerja oleh orangtuanya setelah lulus SMP. Padahal, pendidikan merupakan modal penting untuk keluar dari kemiskinan. Untuk itu, Pemprov Jateng bermitra dengan SMA dan SMK swasta di wilayahnya membuat program sekolah gratis bagi siswa dari keluarga miskin, untuk memperluas layanan pendidikan gratis bagi masyarakat.

Menurut Ahmad Luthfi, 56 SMA dan 83 SMK swasta di 35 kabupaten/kota terlibat dalam program tersebut. Di setiap sekolah akan ada satu rombongan belajar yang terdiri atas 36 siswa. Dengan demikian, setidaknya 5.004 siswa bakal menikmati program tersebut tahun ini. Biaya pendidikan mereka, akan ditanggung Pemprov Jateng melalui bantuan operasional sekolah daerah (BOSDa). Dalam setahun, Pemprov Jateng menganggarkan Rp 2 juta per anak untuk program tersebut. ”Layanan dasar terkait sekolah ini harus terpenuhi. Tidak cukup sandang, pangan, dan papan, tetapi juga kecerdasan bagi anak-anak kita untuk masa depan Jateng,” kata Luthfi di Jakarta, Rabu (21/5).

Pada Kamis (22/5) Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Sadimin mengatakan, pelibatan sekolah-sekolah swasta dalam program pendidikan gratis dilakukan supaya masyarakat miskin yang mendapatkan manfaat semakin banyak, calonsiswa yang bisa mendaftar untuk program tersebut harus berasal dari keluarga miskin prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3 berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Selain itu, penyandang disabilitas, anak yang tinggal di panti asuhan, dan anak tidaksekolah juga diperbolehkan mendaftar. Pendaftaran seleksi masuk SMA/SMK swasta mitra Pemprov Jateng itu bisa dilakukan melalui Sistem Informasi Aplikasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) atau dilaman resmi https://spmb.jatengprov.go.id/. Tahapan bakal dimulai Senin (26/5). (Yoga)

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) mengalami defisit sebesar US$ 800 juta pada kuartal 1-2025 akibat pengaruh perlambatan perekonomian global. Meski masih dalam kisaran aman, pemerintah dan otoritas moneter tetap perlu menjaga kondisi NPI, karena menjadi salah satu penilaian bagi investor dan pelaku ekonomi terhadap perekonomian suatu negara. Berkaitan itu, BI memperkuat respons bauran kebijakan yang didukung sinergi kebijakan yang erat dengan pemerintah dan otoritas terkait, guna memperkuat ketahanan sektor eksternal.

Neraca pembayaran Indonesia sepanjang tahun 2025 diperkirakan tetap sehat ditopang oleh surplus transaksi modal dan finansial yang berkelanjutan, dan deficit transaksi berjalan yang terjaga dalam kisaran defisit 0,5% sampai dengan 1,3% dari PDB. “Surplus transaksi modal dan finansial didukung oleh aliran masuk modal asing, sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian domestik yang tetap baik dan imbal hasil investasi yang menarik,” jelas Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso. Ramdan menuturkan, transaksi berjalan mengalami defisit US$ 200 juta atau 0,1% dari PDB pada kuartal 1-2025. Defisit tersebut lebih rendah dibandingkan dengan posisi kuartal IV-2025 yang sebesar US$ 1,1 miliar atau 0,3% dari PDB. (Yetede)

Dua  petinggi Freeport McMoran (FCX) melihat langsung dimulainya operasinal smelter  Manyar di Gresik, Jawa Timur. Freeport McMoran merupakan pemegang 49% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sekaligus menjadi operator tambang Grasberg di Papua. Kedua petinggi itu yakni Chairman of the Board FCX Richard C. Adkerson dan Presiden & CEO FCX Kartleen Quirk. Kehadiran kedua petinggi itu seiring rampungnya perbaikan pabrik asam sulfat di kompleks smelter Manyar. Reparasi rampung lebih cepat satu bulan dari rencana kerja yang telah ditetapkan. Kini, smelter Manyar mulai masuk fase berikutnya yakni berproduksi secara bertahap hingga kapasitas maksimum yang direncanakan pada akhir 2025.5.22.

Presiden Direktur PTFI Tony Wenas mengatakan kehadiran  Adkerson dan Quirk guna memastikan kelancaran beroperasinya smelter Manyar. Ditargetkan produksi smelter menghasilkan katoda tembaga pada pekan keempat Juni mendatang. “Setelah dimasukkan konsentrat, diolah oleh furnace menjadi anoda tembaga, kemudian dibawa ke elektroefinery untuk menjadi ketoda tembaga,” kata Tony. Dia menuturkan beroperasinya kembali Smelter PTFI pada pekan ketiga Mei ini merupakan sebuah capaian yang sangat baik dan merupakan bukti nyata resilensi perusahaan dalam mengatasi melaksanakan komitmen terhadap hilirisasi. “Produksi smelter sebetulnya akan dimulai pekan ketiga bulan Juni. Namun pada perkembangannya, proses perbaikan dapat terselesaikan lebih cepat,” kata Toni. (Yetede)