Toko emas hingga pegadaian di Kota Palembang ramai disambangi warga yang berburu emas. Mulai perhiasan emas hingga emas batangan larismanis. Di tengah ketidakpastian ekonomi nasional, perdagangan emas diserbu warga Kota Palembang, Sumsel, demi meraup margin keuntungan jual beli. Pekan-pekan ini, toko emas hingga pegadaian ramai disambangi warga yang berburu emas. Harga emas yang sempat di harga puncak berangsur turun. Momen penurunan harga itulah yang dimanfaatkan warga untuk berinvestasi emas. Mereka berharap harga emas bakal naik kembali sehingga bisa menarik keuntungan. Feri Rusdiansyah (25) langsung memilih tiga jenis perhiasan emas, terdiri dari 2 cincin dan 1 gelang dengan bobot mencapai 3,5 suku atau 23,45 gr (1 suku = 6,7 gr). Harga sesuku emas Rp 10,1 juta. Uang tunai Rp 35,35 juta langsung dikeluarkan untuk melunasi transaksi singkat selama 10 menit tersebut.

”Dapat diskon dari Rp 10,2 juta per suku menjadi Rp 10,1 juta per suku,” ujar Feri yang tampak berseri-seri seusai menyelesaikan transaksi pembelian emas di Toko Emas Lemabang Jaya, kawasan Ilir Timur Dua, Palembang, Rabu (21/5) pagi. Feri mengatakan, perhiasanitu tidak untuk dipakai, tetapi disimpan sebagai investasi. ”Kalau uang yang disimpan, lama-lama nilainya akan turun. Kalau emas, semakin lama, nilainya naik terus,” ujarnya. Fera Susanti (46), warga Sukabangun, Palembang, pegawai di Kes-dam II/Sriwijaya, memilih beli emas logam mulia di Toko Emas Galeri 24 Palembang, Selasa (20/5) sore. Meski hanya 1 gr, ia yakin nilai logam mulia lebih stabil dibanding perhiasan emas. Emas perhiasan biasanya nilai jualnya menyusut karena ada potongan biaya jasa pembuatan Rp 100.000 per gr, yang tidak berlaku pada emas logam mulia.

Kebiasaan berinvestasi emas dilakukan Fera untuk menyiapkan kebutuhan sekolah anaknya. Ia berusaha sebisa mungkin menyisihkan uang yang tidak digunakan untuk kebutuhan pokok guna membeli emas, terutama saat harga emas turun. Fera percaya, emas adalah aset investasi yang paling ideal. Untuk jangka panjang, harga emas diyakini terus meningkat. Selain itu, emas relatif mudah dicairkan atau dijual kembali. Berbeda dengan aset lain seperti tanah atau rumah. Tumbuhnya minat terhadap investasi emas tak lagi didominasi masyarakat usia matang, tapi sudah timbul di kalangan generasi muda atau generasi Z. Warga kawasan Sako, Palembang, Salsabillah (20), mahasiswa Poltekes Kemenkes Palembang, menyisihkan uang jajannya untuk membeli emas perhiasan. Kini, dia sudah mengumpulkan emas perhiasan 5 gr. Kesadaran berinvestasi emas didapat Salsabillah dari anjuran orangtua dan pengaruh teman-temannya. (Yoga)

Usulan untuk menaikkan dana bantuan parpol kembali mengemuka. Sejauh ini, implementasinya sedang dikaji secara mendalam oleh Kemendagri. Masalah integritas dan akuntabilitas pengelolaan dana menjadi tuntutan bagi parpol jika kelak kebijakan itu benar-benar diterapkan. Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengemukakan usulannya setelah penyaluran dana bantuan parpol dari Kemendagri, di Jakarta, Rabu (21/5). Bantuan itu dinilai penting untuk membangun kemandirian parpol dan mencegah peluang korupsi. Wakil Mendagri, Bima Arya Sugiarto tak memungkiri jika kondisi parpol di Indonesia masih memerlukan penguatan agar mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Kuncinya bisa diwujudkan lewat pengaturan sumber dana partai. Rekomendasi menaikkan alokasi dana bantuan muncul dari banyak pihak, mulai dari akademisi hingga KPK.

”Namun, alokasi dana ini mutlak harus diiringi penguatan sistem integritas partai. Harus jelas penggunaannya, yaitu untuk penguatan fungsi partai dan bukan untuk pengurus partai,” kata Bima Arya, Kamis (22/5). Konsepnya sudah termuat dalam sistem integritas partai politik (SIPP) yang terdiri dari lima komponen meliputi kode etik partai, demokrasi internal partai, sistem kaderisasi, sistem perekrutan, serta keuangan parpol yang transparan dan akuntabel. Dana dari negara yang diberikan ke partai politik juga selalu diaudit BPK. Hasil auditnya wajib diumumkan kepada publik secara berkala. ”Jika partai tidak memenuhi kewajibannya dalam mengimplementasikan SIPP, akan terlihat siapa partai yang tidak memiliki komitmen terhadap transparansi dan integritas,”kata Bima Arya. Sebelum alokasi pendanaan ditambah, sistem pengawasan penggunaan anggaran masih membutuhkan banyak pembenahan.

Aspek yang menjadi sorotan meliputi ketentuan alokasi, mekanisme pengawasan,hingga pertanggungjawaban oleh partai. Setiap aspek itu mesti dipastikan agar fungsi penguatan parpol tercapai demi mencegah bergantungnya partai pada kekuatan ekonomi kelompok tertentu. ”Kemendagri sedang mendalami konsep pendanaan partai ini dengan mempelajari usulan KPK serta meminta masukan dari akademisi dan pengurus parpol,” kata Bima Arya. Wakil Ketua Umum PKB, Hanif Dhakiri mendukung wacana kenaikan dana bantuan parpol. Ia menilainya sebagai langkah penting untuk memperkuat demokrasi serta mendorong parpol menjadi lebih profesional,transparan, dan akuntabel. Karena itu, keberadaan pendanaan publik yang disertai pengawasan ketat diyakininya bakal membuat partai semakin fokus pada kaderisasi, pendidikan politik, penataan strukturyang inklusif, dan agenda kebijakan yang lebih sehat (Yoga)

Usulan Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri agar perpanjangan usia pensiun ASN dimasukkan dalam revisi UU ASN menuai sorotan. Usulan ini perlu dikaji mendalam karena berpotensi membebani keuangan negara dan menghambat regenerasi di tubuh birokrasi. Usulan perpanjangan usia pensiun ASN itu telah disampaikan Korpri kepada Presiden Prabowo melalui surat tertanggal 15 Mei 2025, yang ditandatangani Ketua Umum Korpri yang juga Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh dan Wakil Ketua Umum Korpri, Bima Haria Wibisana. Zudan pada Kamis (22/5) membenarkan bahwa surat itu telah dikirimkan kepada Presiden. Untuk jabatan struktural, Korpri mengusulkan usia pensiun pejabat tinggi utama diperpanjang dari 60 tahun menjadi 65 tahun.

Pejabat pimpinan tinggi madya menjadi 63 tahun dan pejabat pimpinan tinggi pratama 62 tahun. Untuk pejabat administrator dan pengawas, usia pensiun diusulkan menjadi 60 tahun dari sebelumnya 58 tahun. Untuk jabatan nonmanajerial, usia pensiun pejabat pelaksana diusulkanmenjadi 59 tahun. Pejabat fungsional ahli utama diusulkan pensiun pada usia 70 tahun, ahli madya 65 tahun, ahli muda 62 tahun dan ahli pertama 60 tahun. Korpri mengklaim usulan tersebut disusun untuk merespons aspirasi ASN dan pengurus Korpri di daerah ataupun kementerian/lembaga, serta mengingat meningkatnya harapan hidup ASN. Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi UI, Eko Prasojo, mengatakan, seharusnya usulan tersebut disertai kajian mendalam sehingga dampak kebijakan itu ikut diperhitungkan.

”Saya tidak tahu apakah Korpri sudah melakukan kajian atau belum. Untuk pejabat struktural, kecenderungannya tidak dinaikkan. Tapi, untuk pejabat fungsional, biasanya usia pensiun naik karena harapan hidup masyarakat meningkat,” tutur Eko. Merujuk pada data BPS tahun2024, rata-rata usia harapan hidup penduduk Indonesia untuk perempuan mencapai 74,21 tahun dan laki-laki 70,32 tahun. Ia mengingatkan, kebijakan perpanjangan usiapensiun bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi yang mendorong assessment kompetensi sebagai dasar pengelolaan SDM ASN. ”Kalau Korpri tidak melakukan kajian dan langsung mengusulkan perpanjangan usia pensiun, itu kontradiktif. Kita jadi memperpanjang masa kerja ASN yang belum tentu kompeten. Padahal, orang yang tidak kompeten seharusnya ditawari pensiun dini,” ujarnya. (Yoga)

Kejagung akan memfokuskan penyidikan terhadap bank milik pemerintah dalam mengusut dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit bagi PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Kredit yang dikucurkan tidak disertai jaminan yang memadai, juga tidak tertutup kemungkinan adanya pembelian asset yang bisa mengarah pada tindak pidana pencucian uang. Kapuspen Hukum Kejagung, Harli Siregar, di Jakarta, Kamis(22/5) mengatakan, dalam kasus ini penyidik fokus pada bank pemerintah dan bank pemda karena pintu masuk penyidikan dalam kasus ini adalah unsur kerugian keuangan negara. Walakin, selain dari bank pemerintah, kredit yang diperoleh Sritex juga berasal dari bank swasta dan lembaga pembiayaan.

”Kalau B to B, bisnis kebisnis, yang dilakukan swasta dengan swasta, ya, tentu itu persoalan risiko di pihak swasta. Kalau di bank pemerintah, termasuk bank daerah, ada uang negara yang ditempatkan di situ, ada yang dipisahkan. Maka itu menjadi bagian dari keuangan negara. Kami bisa masuk dari pintu itu,” ujarnya. Sehari sebelumnya, Dirut PT Sritex 2005-2022, Iwan Setiawan Lukminto ditetapkan tersangka bersama dua petinggi Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten (Bank BJB) serta Bank DKI Jakarta, yaitu Pemimpin Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB, Dicky Syahbandinata dan Dirut Bank DKI Jakarta tahun 2020, Zainuddin Mappa.

Penyidik telah memperoleh alat bukti yang cukup terkait dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit dari beberapa bank pemerintah kepada Sritex dengan nilai total outstanding atau tagihan yang belum dilunasi hingga Oktober2024 sebesar Rp 3,58 triliun. Tagihan terhadap Sritex berasal dari sejumlah bank, yakni Bank Jateng Rp 395,6 miliar, Bank BJB Rp 543,9 miliar dan Bank DKI Rp 149 miliar. Tagihan juga berasal dari bank sindikasi yang terdiri dari beberapa bank beserta lembaga pembiayaan, yakni BNI, BRI, LPEI, serta 20 bank swasta dengan total tagihan Rp 2,5 triliun., (Yoga)

Negosiasi tarif dengan AS yang diupayakan Indonesia berpotensi menimbulkan risiko baru bagi operasionalisasi BUMN energi. Pemerintah diharapkan turut melakukan kajian dan membangun kerjasama strategis atas hasil negosiasi tersebut. Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat PT Pertamina Persero dan PT PLN Persero bersama DPR Komisi VI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (22/5). Dirut PT Perta-mina (Persero) Simon Aloysius Mantiri, menyampaikan, tarif resiprokal yang diterapkan AS menjadi tantangan bagi perusahaan, selain penguatan nilai tukar USD dan fluktuasi harga komoditas energi global., langkah Pemerintah Indonesia merespons kebijakan tarif AS melalui negosiasi impor di sektor energi merupakan strategi yang mereka dukung. Sebelumnya, pemerintah mengumumkan, negosiasi Indonesia dengan AS dilakukan untuk menekan defisit neraca perdagangan AS sehingga tariff ekspor Indonesia yang ditetapkan 32 % dapat di-turunkan, terkait dengan peningkatan impor energi.

Indonesia mengusulkan peningkatan impor minyak mentah dan gas minyak cair (LPG/el-piji) senilai 10 miliar USD. Sejauh ini Pertamina mengimpor minyak mentah dari AS dengan porsi 4 % dari total volume impor dan elpiji sebanyak 57 % dari total volume impor. Impor migas dari AS itu bernilai 3 miliar USD per tahun. ”Pertamina diminta mengkaji portofolio impor migas saat ini dengan skenario peningkatan porsi impor dari AS dengan pengalihan dari negara lain. Pengalihan bersifat shifting sumber pasokan, bukan penambahan volume impor. Kami berkomitmen menjaga efisiensi volume impor dan memastikan ketahanan nasional jadi prioritas utama,” tuturnya dalam rapat secara hibrida.

Setelah berkoordinasi dengan tim perunding kebijakan tarif di bawah Kemenko Perekonomian, Pertamina mulai menjajaki ketersediaan suplai migas dari AS yang sesuai dari sisi kualitas, volume, hingga aspek komersial yang kompetitif. Simon mengakui, mereka menemukan tantangan teknis dan risiko yang harus dipertimbangkan matang, antara lain, aspek logistik dan distribusi, kesiapan infrastruktur,hingga aspek keekonomian yang dapat mengganggu ketahanan energi nasional. ”Risiko utama datang dari jadwal dan waktu pengiriman yang lebih panjang, 40hari, dibanding pasokan dari Arab dan negara Asia lainnya. Kalau ada badai dan kabut, itu bisa mengganggu ketahanan stok nasional. Karena itu, Pertamina harus melakukan kajian komprehensif untuk memastikan skenario impor dari AS bisa efektif,” tuturnya. (Yoga)

Tak semua harga tiket pesawat pada masa liburan mengalami penurunan meski pemerintah telah mengeluarkan kebijakan diskon dan subsidi. Lonjakan harga berkali lipat tetap menjadi keluhan banyak pihak. Isu ini dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR bersama Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub, Kamis (22/5). Sejumlah anggota DPR menyoroti dan mempertanyakan mengapa harga tiket tetap tinggi meski telah disubsidi pemerintah. Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PAN, Boyman Harun, menegaskan, desakan penurunan harga tiket muncul dari aspirasi dan keluhan masyarakat. Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKS, Abdul Hadi, menyatakan, penurunan harga tiket tidak berlaku secara merata dan hanya terjadi pada rute tertentu. Ia mencatat penurunan 12 % pada 10 rute penerbangan padat, tetapi tidak signifikan.

Pada rute padat, intervensi pemerintah tak mampu menandingi mekanisme pasar akibat tingginya permintaan. Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Golkar, Hamka B Kady, mempertanyakan lonjakan harga tiket pesawat pada masa Lebaran 2025 yang bahkan naik dua kali lipat. Contohnya, harga tiket Jakarta-Makassar mencapai Rp 5 juta melalui aplikasi pemesanan.”Apakah subsidi yang diberikan pemerintah tidak mencukupi? Masyarakat beranggapan, pemerintah bukan menurunkan, tetapi justru membiarkan harga tiket naik,” kata Hamka. Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Golkar, Zilo Rolando, menyoroti tingginya harga tiket penerbangan domestik yang lebih mahal dibanding tiket ke luar negeri. Ia menunjukkan hasil pencariannya pada aplikasi pemesanan tiket untuk keberangkatan 23 Mei 2025, penerbangan Jakarta-Pontianak dengan waktu tempuh 1 jam 30 menit dihargai Rp 990.000.

Sementara, rute Padang-Medan yang hanya memakan waktu 1 jam 15 menit memiliki tarif Rp 1,17juta. Artinya, durasi perjalanan yang lebih pendek tidak selalu berarti harga tiket lebih murah. Ketimpangan harga ini semakin mencolok ketika dibandingkan dengan tiket ke luarnegeri. Tiket dari Padang ke Malaysia, misalnya, hanya berkisar Rp 500.000. ”Sebagai negara kepulauan, kita sangat membutuhkan konektivitas udara. Maka, menjadi pertanyaan, mengapa penerbangan antarpulau justru lebih mahal?” ujarnya. Nia (30), warga Pontianak, mengeluhkan lonjakan harga tiket pesawat yang dianggap tidak masuk akal, bahkan mencapai Rp 10 juta saat masa Lebaran. Ia mendapati banyak penerbangan penuh atau mengharuskan transit panjang meskipun harga lebih murah sekitar Rp 2,5 ju-ta-Rp 3,2 juta, tetapi tiketnya sulit didapat. (Yoga)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU mulai melakukan penelitian mandiri guna mengidentifikasi potensi dampak rencana akuisisi Grab terhadap GoTo. KPPU juga tengah merumuskan opsi penyesuaian kebijakan yang dapat diterapkan apabila aksi merger perusahaan layanan transportasi daring tersebut benar-benar terwujud. Ketua KPPU, M Fanshurullah Asa mengatakan, identifikasi potensi dampak dan kajian opsi kebijakan itu diambil sebagai upaya preventif. Jika, sudah ada notifikasi realisasi akuisisi Grab ke GoTo, KPPU bisa segera melakukan penilaian menyeluruh yang mencakup berbagai analisis, antara lain, isu hambatan masuk pasar, potensi perilaku anti persaingan, aspek efisiensi, kebijakan peningkatan daya saing dan penguatan industri nasional, pengembangan teknologi, serta pelindungan UMKM. KPPU juga mengimbau agar Grab dan GoTo melakukan penilaian mandiri, untuk memastikan agar transaksi mereka tidak menciptakan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

”Jika mereka terbukti melanggar, KPPU berwenang menjatuhkan tindakan administratif hingga pembatalan transaksi merger tersebut,” ujar Asa, Rabu (21/5) malam, di Jakarta. Sistem pengawasan merger-akuisisi di Indonesia bersifat pemberitahuan wajib setelah transaksi, sesuai UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sistem seperti itu membuat KPPU tidak dapat melakukan penilaian atas transaksi merger dan akuisisi yang akan atau sedang terjadi. Rumor aksi akuisisi Grab ke GoTo sudah ber-kembang di berbagai media dalam dan luar negeri. Namun, Asa menilai, pemberitaan atas aksi merger itu masih bersifat spekulatif lantaran KPPU b-lum menerima notifikasi daripihak terkait. ”Selama transaksi akuisisi Grab ke GoTo masih bersifat spekulatif, KPPU belum dapat memberikan penilaian terhadap nilai konsolidasi yang diestimasikan bernilai Rp 114,8 triliun itu. Namun, konsultasi sukarela tetap dapat diajukanoleh para pihak,” ucapnya. (Yoga)

Transaksi di instrumen kripto yang berisiko tinggi kembali dilirik investor dunia. Kondisi ini membuat koin tertua, bitcoin, terus melesat ke harga baru tertingginya, di atas 110.000 USD pada Kamis (22/5). Sentimen pasar terhadap transaksi kripto belakangan terus menguat, tercermin dari indeks Crypto Fear & Greed yang naik ke level 73 yang masuk kategori greed, lawan dari fear atau khawatir. Dominasi pasar bitcoin pun meningkat ke 63,34 %. Analis Tokocrypto, Fyqieh Fachrur, Kamis, menjelaskan, lonjakan imbal hasil obligasi Pemerintah AS 20 tahun ke level 5,04 % mendorong investor mencari alternatif lindung nilai seperti bitcoin. Bitcoin kini tengah mengalami kenaikan harga hingga 3 % dalam 24 jam terakhir hingga menembus rekor harga baru di atas level 110.000 USD, melampaui rekor sebelumnya pada 20 Januari 2025 saat Donald Trump dilantik sebagai Presiden AS.

Hal ini juga didukung pergeseran modal dari altcoin atau koin-koin alternatif di ekosistem kripto ke mata uang bitcoin yang semakin meningkat. Dari data on-chain, 8.511bitcoin (BTC) yang sebelumnya disimpan oleh investor jangka panjang (3-5 tahun) hanya berpindah dompet, bukan dijual dibursa untuk mengambil keuntungan. Dengan rendahnya tekanan jual, secara teknikal, pergerakan harga bitcoin masih berada di atas semua rata-rata pergerakan utama bursa kripto. Level resistensi atau batas kenaikan harga berikutnya diperkirakan berada di kisaran 113.335 USD dan posisi support atas batas bawah pergerakan harga di atas 109.000 USD. ”Secara keseluruhan, tren naik bitcoin saat ini ditopang kekuatan fundamental dan sentimen positif meskipun risiko konsolidasi tetap ada jika altcoin mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan,” kata Fyqieh. (Yoga)