Pemerintah melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025–2034 tengah membangun fondasi kuat di sektor energi guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan mencapai 8% sesuai janji kampanye Presiden Prabowo Subianto. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa RUPTL terbaru ini memuat penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,6 gigawatt (GW), jauh lebih besar dibanding RUPTL sebelumnya. Sebanyak 61% kapasitas baru akan berbasis energi baru terbarukan (EBT), dengan investasi total mencapai hampir Rp3.000 triliun selama 10 tahun. Strategi ini diharapkan memenuhi kebutuhan listrik industri dan mendukung penghiliran serta industrialisasi tanpa perlu investasi pembangkit oleh pelaku industri.

Namun, Direktur Pelaksana Energy Shift Institute, Putra Adhiguna, mengingatkan agar pemerintah berhati-hati mengingat risiko oversupply listrik yang pernah terjadi akibat proyeksi pertumbuhan ekonomi berlebihan, sehingga penting mempercepat realisasi program PLN. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta (APLS), Arthur Simatupang, menyambut baik RUPTL ini karena memberi ruang bagi swasta, tetapi mengingatkan perlunya kejelasan proyek agar investasi bisa berjalan lancar tanpa hambatan perizinan dan pembebasan lahan.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menyoroti bahwa RUPTL 2025–2034 masih terlalu mengakomodasi energi fosil, yang berpotensi menghambat iklim investasi energi terbarukan dan transisi energi di Indonesia. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi investor yang mengharapkan arah transisi energi yang lebih ambisius.

Secara keseluruhan, RUPTL ini menjadi langkah strategis membangun infrastruktur energi nasional sebagai pondasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun keberhasilan implementasi dan keseimbangan antara energi fosil dan terbarukan menjadi kunci utama keberlanjutan rencana tersebut.

PT Freeport Indonesia membidik sejumlah industri dalam negeri sebagai pasar utama untuk menyerap katoda tembaga dari smelter barunya di Gresik, Jawa Timur, yang ditargetkan beroperasi penuh dengan kapasitas 600.000 ton pada akhir tahun ini. Presiden Direktur Freeport Indonesia, Tony Wenas, menjelaskan bahwa perusahaan telah memetakan berbagai industri yang memerlukan katoda tembaga, termasuk Hailiang Group yang membangun pabrik foil tembaga di sekitar smelter dan diperkirakan membutuhkan 100.000 ton katoda tembaga per tahun. Selain itu, terdapat minat dari perusahaan China dan lokal yang akan memproduksi copper rod, serta kebutuhan dari PT Pindad untuk selongsong peluru yang selama ini masih bergantung pada impor.

Tony juga menyoroti peluang besar dari proyek pembangunan jalur transmisi PT PLN sepanjang 40.000 kilometer sirkuit yang membutuhkan pasokan tembaga. Dengan beroperasinya smelter Freeport secara penuh, produksi katoda tembaga nasional diperkirakan mencapai 800.000 ton per tahun, belum termasuk pasokan dari smelter Amman Mineral.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menambahkan bahwa di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) akan dibangun dua pabrik turunan tembaga dengan investasi sekitar Rp6-7 triliun. Pabrik-pabrik ini akan mengolah katoda tembaga menjadi copper foil dan kabel, sehingga mendukung optimalisasi penghiliran industri tembaga nasional di kawasan tersebut.

Langkah ini menunjukkan upaya strategis PT Freeport Indonesia dan pemerintah dalam mengembangkan industri pengolahan tembaga dalam negeri untuk memperkuat rantai nilai dan ketahanan industri nasional.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita sebanyak 13 unit kendaraan, terdiri dari 11 mobil dan 2 sepeda motor, dalam rangka penyidikan kasus dugaan pemerasan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa aset sitaan tersebut diperoleh dari penggeledahan selama empat hari di tujuh lokasi rumah di Jabodetabek serta kantor Kemenaker, dan sebagian kendaraan disita saat pemeriksaan saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Untuk menjaga keamanan dan perawatan aset, kendaraan tersebut akan dipindahkan ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Jenis kendaraan yang disita meliputi berbagai merek dan tipe, seperti BMW, Honda, Wuling, Mitsubishi, Toyota, dan dua sepeda motor Vespa Primavera serta Honda ADV.

Langkah ini menegaskan komitmen KPK dalam menindak tegas praktik korupsi dan pemerasan yang merugikan negara dan masyarakat, khususnya terkait pengelolaan Tenaga Kerja Asing di Kemenaker.