PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) merombak susunan direksi dan dewan komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk  Tahun Buku 2024. Selain menyetujui pembagian dividen besar dan aksi pembelian kembali saham (buyback),  rapat juga mengusung arah strategi baru untuk memperkuat peran Telkom sebagai pemimpin ekosistem digital nasional. Wakil Direktur Utama (Wadirut)  Telkom Muhammad Awaluddin mengungkapkan ada tiga misi besar yang akan dilaksanakan tahun ini. Melalui komposisi yang baru, Telkom Indonesia ingin memiliki peran penting dalam ekosistem telekomunikasi nasional. Seluruh jajaran direksi, dewan komisaris, serta dukungan pemegang saham, dukungan pemegang saham, mereka berkomitmen untuk menjadi penggerak sinergi dan kolaborasi  dalam ekosistem telco di Indonesia. "Telkom harus menjadi accelerator telco di Indonesia," kata Awwaludin. Kemudian, Telkom terus berkomitmen dalam melakukan pengembangan digital dan menjadi  digital ecosystem leader. Infrastruktur Telkom yang dinilai sudah sangat masif, baik fasilitas digital penunjang dan lain sebagainya, sehingga mampu berperan dalam memonetisasi dan mengutilitas infrastruktur digital. (Yetede)

East Ventures, perusahaan venture capital dan pionir investasi startup di Indonesia dan Asia Tenggara (Asean) bersama dengan Katada Insight Center, meluncurkan laporan East Ventures-Digital Competitiveness Index (EV-DCI) 2025. Melalui laporan ini, diungkapkan lanskap daya saing digital Indonesia meningkat. Ini tercermin dari skor EV-DCI 2025 sebesar 38,8. Skor ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu 38,1 (2024), 37,8 (2023), dan 35,2 (2022). Adapun EV-DCI 2025 menyajikan data daya saing digital di 38 provinsi dan 157 kota/kabupaten di Indonesia. "Laporan tahun ini menunjukkan peningkatan yang konsisten dan menegaskan pertumbuhan berkelanjutan dari ekonomi digital Indonesia. Hal yang menggembirakan adalah sejumlah provinsi dari wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) kini menunjukkan tren peningkatan yang menjanjikan," kata Co-Founder dan Managing Partner East Ventures Wilson Cuaca. Peningkatan paling signifikan yang terlihat dalam pelaporan tahun ini adalah meningkatnya persentase pekerja yang menggunakan internet dan perluasan jangkauan 3G dan 4G di desa-desa. "Kesenjangan digital antardaerah juga terus menyempit, mencerminkan kemajuan yang stabil  menunjukkan pemerataaan digital reginal yang semakin baik," ujar Wilson. (Yetede)

Para pembuat kebijakan di Uni Eropa (UE) sedang mengumpulkan informasi dari perusahaan-perusahaan dan CEO terkemuka di blok mata uang tunggal itu tentang rincian rencana investasi mereka di AS. Hal  ini dilakukan seiring upaya UE yang bersiap-siap untuk melakukan negosiasi perdagangan dengan AS. Pada Senin (26/05/2025), anggota Konfederasi Bisnis di Eropa, atau dikenal sebagai Business Europe- yang terdiri dari aliansi 42 federasi di seluruh wilayah- dilaporkan telah menerima survei dari Komisi Eropa. Ada dua isi survei berupa permintaan informasi mengenai investasi AS yang akan datang dengan instruksi untuk merespons sesegera mungkin. Menurut sumber, yang dilansir berita Reuters pada Selasa (27/05/2025), catatan permintaan informasi tentang rencana investasi  untuk lima tahun ke depan telah dikirim ke 59 orang European Roundtable for Industry, dengan catatan bahwa permintaan itu datang secara pribadi dari Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Tetapi saat dimintai tanggapan tentang lembaran survey, baik BusinessEurope, European Roundtable for Industry dan Komisi Eropa menolak menanggapi. Bahkan mereka meminta untuk tidak membuka identitasnya, karena tidak memiliki kewenangan resmi untuk membahasnya. (Yetede)

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tahun ini memangkas target pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) perbankan. Sebelumnya, simpanan perbankan diprediksi bisa tumbuh 7%, namun diturunkan menjadi 6% secara yoy. Revisi ke bawah target pertumbuhan DPK ini lantaran per April 2025 pertumbuhan simpanan hanya 4,55 (yoy), lebih lambat dari bulan sebelumnya. Di tengah likuiditas yang masih ketat, LPS pun ikut memangkas target penghimpunan DPK perbankan tahun ini. "DPK tahun ini awalnya 7%, mungkin  dikoreksi karena kegedan tuh Kalau saya lihat kondisi seperti ini, 6% itu level yang normal, sudah cukup baik ya," ungkap Ketua Dewan Komisoner LPS Purbaya Yudhi Sadewa. Menurut Purbaya, revisi pertumbuhan DPK menjadi 6% tahun ini bukan karena melihat tren PHK dan pertumbuhan ekonomi domestik. Dia menilai bahwa nantinya akan banyak penciptaan lapangan kerja, yang pada akhirnya akan menambah DPK di perbankan karena ekonomi akan lebih efektif dan semakin banyak orang kaya menyimpan dana di bank. "Duit makin banyak, gaji makin banyak, iklan di media juga makin banyak harusnya nanti tabungan orang pun akan lain itu juga sertifikat rupiah BI (SRBI) turun dari 7,27% menjadi 6,47%, SBN juga susut dari 6,98% menjadi 6,81%. (Yetede)

Saat ini, terdapat 342 galangan kapal aktif yang tersebar di 29 provinsi dengan kapasitas produksi bangunan mencapai 1 juta deadweight tonnage (DWT) per tahun dan kapasitas reparasi mencapai 12 juta DWT per tahun. Industri ini telah menyerap tenaga kerja lebih dari 46.000 orang. Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menerangkan, kemampuan inovasi industri galangan kapal nasional saat ini juga telah menunjukkan perkembangan signifikan, misalnya dengan mampu memproduksi berbagai jenis kapal seperti kapal niaga, kapal perikanan, kapal penumpang, kapal militer atau patroli, serta berbagai jenis kapal lainnya. Sebagai contoh, PT PAL Indonesia berhasil memproduksi Kapal Cepat Rudal (KCR) yang digunakan oleh TNI AL, serta kapal Landing Platform Dock (LPD) yang telah diekspor ke Filipina. "Capaian tersebut menunjukkan bahwa potensi industri galangan kapal nasional mampu memenuhi kebutuhan kapal berkualitas tinggi, baik untuk pasar domestik maupun internasional," ucap dia. (Yetede)

Stimulus ekonomi pemerintah berupa diskon tarif tol sebesar 20% pada libur Natal Tahun Baru (Nataru) dan Lebaran. Kementerian Pekerjaan Umum  (PU) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) akan mengumpulkan semua Badan Usaha Jalan Tol untuk membahas masalah pemberian diskon tarif tol pada Juni-Juli 2025 di beberapa ruas.  Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan besaran diskon tarif tol   yang direncanakan  mulai berlaku pada 5 Juni 2025 tersebut kemungkinan sama seperti momen libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025 dan  juga Hari Raya Idul Fitri 2025. "Kita mulai diskusi dengan BUJT untuk memberikan diskon tarif tol yang kemungkinan minimum sama dengan yang kita berikan pada saat Lebaran,"  kata Dody. Sebagai catatan, pemerintah memberikan diskon tarif tol sebesar 20% pada periode Lebaran 2025. Diskon tarif tol berlaku di Pulau Jawa dan Sumatera untuk semua golongan kendaraan selama masa libur Lebaran 2025 guna memperlancar mobilitas masyarakat. Pada periode arus mudik berlaku pada 24-28 Maret 2025. Sedangkan untuk arus balik diterapkan pada 8-10 April 2025. Ada lima ruas tol di Pulai Sumatera yang mendapat potongan harga, yakni Terbanggi Besar-Kayu Agung - Indralaya - Prabumulih - Pekanbaru - Dumai - Indarpura- Kisaran dan Kuala Tanjung- Tebing Tinggi, Parapat. (Yetede)

Operator telekomunikasi PT Telkomsel dan PT XLSmart Sejahtera Tbk (XLSmart) membeberkan manfaat penggunaan teknologi artificial intelegence (AI) dalam mendukung kinerja  menghasilkan efisiensi dalam proses bisnis maupun akselerasi kinerja. Telkomsel mampu memangkas waktu penanganan masalah jaringan dan layanan pelanggan lebih cepat, ketimbang sebelumn menggunakan AI. Selain itu, AI mampu juga menangani lonjakan trafik lebih cepat, di momen-momen peak season. Sementara XLSmart, menerapkan AI dalam enam area utama di lini bisnisnya, mulai dari efisiensi tim penjualan, strategi go to market lebih cepat, hingga menciptakan produktifitas SDM, terutama dalam perekrutan dan penempatan posisi pekerjaan. Service Quality Assurance Manager Telkomsel Trihan Marsudi mengatakan, pihaknya berhasil memangkas waktu penanganan masalah jaringan dan layanan pelanggan secara signifikan berkat teknologi AI. Jika sebelumnya membutuhkan waktu dua jam untuk menyelesaikan satu masalah teknis, kini hanya memerlukan sekitar 30 menit. "Dari sisi efisiensi, dampak AI sangat terasa. Penyelesaian masalah yang dulu memakan waktu dua jam, kini bisa diselesaikan hanya dalam waktu setengah jam," kata Trihan. (Yetede)

MK dalam putusannya, Selasa (27/5) menegaskan, negara wajib menyediakan pendidikan dasar gratis bagi seluruh anak Indonesia, baik yang mengenyam pendidikan di sekolah negeri maupun sekolah / madrasah swasta. Hal itu merupakan amanat konstitusi, khususnya Pasal 31 Ayat (2) dan (4) UUD NRI Tahun 1945. Dalam putusan no 4/PUU-XXII/2024, MK mengabulkan uji materi Pasal 34 Ayat (2) UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang diajukan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) atau Networkfor Education Watch Indonesia (NEW Indonesia) yang diwakili oleh koordinator nasionalnya, Abdullah Ubaid, Fathiyah, Novianiza Rizkika, dan Riris Risma Ajiningrum. Putusan itu dibacakan pada Selasa dalam sidang yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. JPPI mempersoalkan frasa ”wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” dalam Pasal 34 Ayat (2) UU Sisdiknas.

Menurut JPPI, hal tersebut seharusnya berlaku tak hanya untuk siswa di sekolah negeri, tetapi juga swasta.MK menilai, penerapan pasal tersebut yang hanya berlaku untuk sekolah negeri telah menimbulkan kesenjangan akses pendidikan dasar bagi peserta didik yang terpaksa bersekolah di sekolah/madrasah swasta akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Dalam kondisi demikian, negara tetap memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan tidak ada peserta didik yang terhambat dalam memperoleh pendidikan dasar hanya karena faktor ekonomi dan keterbatasan sarana pendidikan dasar. Pendidikan dasar (dikdas) yang dimaksud mencakup SD 6 tahun dan SMP 3 tahun. Pada tahun ajaran 2023/2024, sekolah negeri jenjang SD hanya menampung 970.145 siswa, sedang sekolah swasta 173.265 siswa. Sementara di jenjang SMP, sekolah negeri menampung 245.977 siswa, sedang sekolah swasta 104.525 siswa.

Maka, terdapat kesenjangan sehingga banyak siswa tak tertampung di sekolah negeri dan harus mengandalkan sekolah/madrasah swasta, artinya ada peserta didik yang harus membayar biaya pendidikan tersebut yang membebani orangtua atau wali murid. Putusan MK telah mewajibkan pemerintah membiayai pendidikan dasar di semua sekolah. Selama ini memang sudah 20 %, tetapi menjadi tidak cukup karena anggaran pendidikan dikelola banyak kementerian dan tercecer ke mana-mana. ”Inti dari putusan itumemang menyatakan bahwa pasal dalam UU Sisdiknas harus dimaknai punya kewajiban untuk membiayai dikdas bukanhanya sekolah negeri, melainkan juga sekolah/madrasah swasta,” kata Mu’ti, Selasa (27/5) sore. Namun, menurut Mu’ti, pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan fiskal pemerintah. Dan, sekolah swasta tetap dapat memungut biaya pendidikan dari masyarakat meski ada bantuan pembiayaan dari pemerintah. (Yoga)

Biaya hunian di Jakarta relatif tidak terjangkau, bahkan jika dibanding sejumlah kota besar dunia, seperti Kuala Lumpur, Tokyo dan Paris. Rendahnya keterjangkauan warga terhadap hunian dan akses transportasi massal dapat mengurangi potensi perkembangan Jakarta sebagai kota global. Harga hunian yang mahal mendorong Lasni Citra (31) mencari alternatif hunian di luar Jakarta yang terjangkau dengan akses transportasi umum yang lebih baik. ”Ongkos sewa properti di Jakarta untuk rumah tapak sudahtidak wajar. Apalagi untuk orang yang bergaji di bawah Rp 10 juta. Pilihan paling masuk akal dengan menepi,” ujar Lasni yang akhirnya kontrak rumah di Tangerang, Banten, Kamis (22/5). Warga lainnya, Wahyu (33) memilih tinggal di rumah susun sederhana di kawasan Meruya, Jakarta Barat, karena biaya sewanya terjangkau dan dekat dengan tempat kerjanya di Senayan.

Namun, akses transportasi massalnya terbatas. Setiap hari, Wahyu harus memilih antara membayar lebih untuk ojek daring atau menghemat pengeluaran makan. ”Tempat tinggal saya ini termasuk zona gelap transportasi massal. Kalau sudah dekat akhir bulan, saya pilih mengurangi makan untuk menambal kebutuhan transportasi,” tutur Wahyu, Jumat (16/5). Untuk menempuh jarak sekitar 7 km ke kantornya, butuh 50 menit dengan transportasi umum, 20 menit dengan roda dua dan 30 menit dengan roda empat. Pengalaman Lasni dan Wah-yu sesuai hasil analisis Tim Jurnalisme Data Harian Kompas terhadap data Numbeo dan Survei Angkatan Kerja Nasional BPS, Agustus 2024. Rata-rata pekerja Jakarta berpenghasilan Rp 5,25 juta perbulan (BPS), sementara rata-rata biaya sewa rumah susun satu kamar mencapai Rp 3,98 juta (Numbeo).

Artinya, 76 % gaji bulanan habis untuk sewa hunian, jauh di atas batas ideal 30 %. Bahkan, jika memakai rata-rata gaji versi Numbeo (Rp 8,6 juta), rasio inipun masih tinggi, yakni 46 %. Sebagai perbandingan, di Tokyo, biaya sewa lebih mahal, Rp 10,1 juta per bulan. Namun, gaji rata-rata di Tokyo Rp 40,3 juta sehingga beban sewa hanya 25 % dari penghasilan. Ketidakterjangkauan hunian mendorong pekerja muda, seperti Fuji Hotmeida (25) penulis untuk pembaca daring (diplatform web novel) memilih tinggal bersama orangtua demi menghemat pengeluaran. Data Numbeo, biaya transportasi warga Jakarta memakan 12,3 % pengeluaran bulanan, lebih tinggi ketimbang Kuala Lumpur (11,9 %), Paris (10,5 %), Tokyo (9 %), Hong Kong (8,2 %), atau bahkan New York (5,4 %). (Yoga)

Pemerintah tengah menyusun ulang pos belanja negara guna mengalokasikan enam paket stimulus konsumsi domestik pada periode Juni–Juli 2025. Agar pertumbuhan ekonomi tetap berkelanjutan, belanja negara tak hanya fokus pada dorongan konsumsi jangka pendek. Keenam stimulus yang di antaranya digelontorkan pemerintah pada 5 Juli2025 adalah diskon transportasi, diskon tarif tol, diskon tariff listrik, tambahan bansos dan bantuan pangan, bantuan subsidi upah, serta diskon iuran jaminan kecelakaan kerja. Wamenkeu, Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah tengah mengkaji besaran anggaran serta mekanisme penyalurannya.”Nanti kita hitung berapanya, kemudian lewat jalur mana, nanti akan kita jalankan,” ujarnya seusai Sidang Paripurna Ke-19 DPR Pembahasan Kebijakan Fiskal RAPBN 2026, di Jakarta, Selasa (27/5). Suahasil memastikan bahwa Kemenkeu akan mengumumkan detail anggaran untuk paket stimulus penopang konsumsi domestik, setelah seluruh penghitungan rampung.

Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu mengatakan, stimulus tersebut merupakan bagian strategi pemerintah, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi triwulan II-2025 agar tetap di kisaran 5 %. ”Sedang kami desain (alokasi belanja anggaran untuk enam paket stimulus). Nantikita umumkan detailnya. Supaya disiapkan dengan rapi dulu semuanya,” kata Febrio. Manajer Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Badiul Hadi menilai, sekilas rencana gelontoran enam paket stimulus terlihat besar untuk menopang geliat konsumsi masyarakat. Namun, efek pengganda fiskal dari gelontoran stimulus tersebut, dinilainya belum mampu mengompensasi pelemahan aktivitas ekonomi, imbas dari pemotongan APBN lewat Inpres No 1 Tahun 2025 sebesar Rp 306 triliun. Pemerintah tetap perlu mengalokasikan APBN untuk mendorong investasi, belanja infrastruktur dan dukungan ke daerah, supaya ekonomi domestik dapat tumbuh kuat dan berkelanjutan. (Yoga)