;

Emiten Konglomerat Pegang Porsi Terbesar di BEI

Hairul Rizal 27 May 2025 Kontan (H)
Konglomerat Prajogo Pangestu mencatat tonggak bersejarah di pasar modal Indonesia, setelah dua emiten miliknya—PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dan PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA)—masuk ke jajaran tiga besar kapitalisasi pasar (market cap) tertinggi di Bursa Efek Indonesia (BEI) per 26 Mei 2025. BREN menempati posisi kedua dengan nilai Rp 873 triliun, disusul TPIA di posisi ketiga dengan Rp 843 triliun.

Meskipun market cap BREN sempat menjadi yang tertinggi pada akhir 2024, posisinya kini kembali di bawah PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), yang tetap bertahan sebagai pemuncak dengan kapitalisasi Rp 1.175 triliun. Koreksi harga saham menjadi faktor utama penurunan nilai BREN.

Sebaliknya, TPIA menunjukkan performa impresif berkat sejumlah sentimen positif. Menurut Liza Camelia Suryanata, Head of Research Kiwoom Sekuritas, penguatan TPIA dipicu oleh akuisisi kilang Shell di Singapura melalui kerja sama dengan Glencore, serta proyek CAP2 senilai US$5 miliar yang meningkatkan prospek pertumbuhan jangka panjang. Tambahan sentimen positif datang dari rencana IPO anak usaha TPIA, PT Chandra Daya Investasi.

Sementara itu, saham milik konglomerat lain seperti Sugianto Kusuma (Aguan) melalui PT Pantai Indah Kapuk Dua (PANI) tergeser dari 10 besar market cap BEI, digantikan oleh PT DCI Indonesia (DCII). Saham emiten pelat merah seperti BBRI pun masih tertinggal, berada di posisi lima besar dengan market cap Rp 648 triliun.

Menurut analis Ekky Topan dari Infovesta Kapital Advisory, ada peluang saham dari Grup Salim (DNET) dan Sinarmas (SMMA) menyusul ke 10 besar. Ia juga menyebut saham CUAN dan PANI sebagai kandidat realistis, sementara saham AMMN berpotensi keluar dari 10 besar jika tidak ada katalis baru.

Dengan pencapaian ini, Prajogo Pangestu semakin memperkuat pengaruhnya di pasar modal Indonesia, menandai kebangkitan Grup Barito sebagai pemain utama dalam sektor energi terbarukan dan petrokimia regional.

Insentif Dinanti untuk Dorong Daya Beli

Hairul Rizal 27 May 2025 Kontan
Pemerintah Indonesia akan menggulirkan enam insentif fiskal mulai bulan depan, seperti diskon tarif tol dan listrik, bantuan sosial (bansos), subsidi upah (BSU), dan potongan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Tujuannya adalah untuk mendorong daya beli masyarakat serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Myrdal Gunarto, Global Markets Economist dari Maybank Indonesia, kebijakan ini berpotensi menimbulkan deflasi teknis pada Juni dan Juli 2025, meski dalam skala lebih kecil dibanding periode Januari–Februari lalu. Ia memperkirakan deflasi Juni hanya sekitar 0,08% dan Juli 0,02%, karena harga komoditas saat ini lebih stabil.

Senada, Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, menyatakan bahwa diskon tarif listrik 50% dapat menciptakan disinflasi, yakni perlambatan laju inflasi, dengan pengaruh hingga 0,3 poin persentase terhadap inflasi tahunan. Namun, ia mengingatkan bahwa deflasi yang disebabkan oleh permintaan lemah adalah sinyal negatif bagi ekonomi dan harus diwaspadai.

Sementara itu, M. Rizal Taufikurahman dari INDEF menegaskan bahwa insentif ini cenderung mendorong disinflasi, bukan deflasi murni. Ia menilai deflasi yang terjadi karena penurunan konsumsi justru mencerminkan pelemahan daya beli, bukan keberhasilan kebijakan.

Para ekonom sepakat bahwa meski insentif pemerintah bisa memberi efek positif dalam jangka pendek, keberlanjutan pertumbuhan ekonomi tetap memerlukan perbaikan struktural dan penguatan permintaan domestik. Stimulus harus diimbangi dengan strategi jangka panjang agar tidak menciptakan ilusi stabilitas ekonomi.

BBRI Konsisten Pulih di Tengah Tantangan

Hairul Rizal 27 May 2025 Kontan
Meskipun PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) mencatat penurunan laba bersih pada kuartal I-2025, prospek jangka panjang emiten perbankan pelat merah ini tetap dinilai solid dan menjanjikan. Tiga analis dari sekuritas besar—Miftahul Khaer (Kiwoom Sekuritas), Satria Sambijantoro (Bahana Sekuritas), dan Nurwachidah (Phintraco Sekuritas)—sepakat bahwa strategi konservatif BBRI dalam pembentukan cadangan kerugian kredit dan fokus pada kualitas aset merupakan langkah positif yang menopang ketahanan fundamental bank.

Miftahul memperkirakan BBRI mampu mencatatkan pertumbuhan laba bersih 5–8% yoy pada akhir 2025, ditopang oleh pemulihan segmen mikro dan kontribusi holding ultra mikro (UMi). Satria menilai tekanan laba kuartal I masih sesuai ekspektasi pasar dan memproyeksikan penurunan biaya pencadangan (CoC) ke depan. Ia juga menyoroti pergeseran strategi BBRI yang kini lebih mengedepankan margin dan kualitas kredit alih-alih ekspansi agresif.

Dari sisi makro, Nurwachidah menilai penurunan BI rate sejak akhir 2024 telah membantu optimalisasi margin bunga bersih (NIM), serta memperkuat harga saham BBRI. Ia memperkirakan laba bersih BBRI akan mencapai Rp 62,3 triliun pada akhir 2025, dengan potensi pertumbuhan 3,6% yoy, dan memberi rekomendasi beli dengan target harga Rp 5.325 per saham.

Rasio NPL Jadi Ancaman Bank-Bank Kecil

Hairul Rizal 27 May 2025 Kontan
Meskipun secara nasional rasio kredit bermasalah (NPL) industri perbankan Indonesia masih tergolong rendah — yakni 2,17% per Maret 2025 menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) — terdapat sejumlah bank yang mencatat NPL gross tinggi, bahkan melampaui ambang batas sehat 5%. Kondisi ini menyoroti pentingnya kewaspadaan terhadap kualitas aset perbankan, terutama di tengah pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Contohnya, Bank Amar Indonesia mencatatkan NPL gross sebesar 10,89%, tertinggi di industri. Namun, menurut David Wirawan, SVP Finance Bank Amar, rasio tersebut disebabkan oleh fokus penyaluran kredit ke segmen UMKM, yang memang memiliki risiko tinggi. Ia menegaskan bahwa dengan cadangan kerugian (provisi) yang memadai, NPL net Bank Amar tetap rendah di 1,48%, yang dianggap aman.

Bank KB Bukopin, Bank Banten, dan Bank of India Indonesia juga mencatat NPL gross di atas 7%, namun masing-masing mengklaim telah melakukan pencadangan risiko yang memadai. Bambang Widayatmoko, Direktur Bisnis Bank Banten, menyebutkan bahwa kredit bermasalah utamanya berasal dari segmen komersial, khususnya konstruksi dan pengadaan, dan pihaknya telah menempuh penyelesaian baik litigasi maupun non-litigasi.

Sementara itu, Trioksa Siahaan, Senior VP dari LPPI, menilai bahwa tingginya NPL di beberapa bank masih merupakan warisan dampak pandemi, ditambah dengan belum optimalnya penghapusan atau pencadangan kredit bermasalah, serta berakhirnya program restrukturisasi kredit. Ia menekankan pentingnya bank untuk fokus terlebih dahulu pada penurunan NPL dan penguatan likuiditas, sebelum melakukan ekspansi kredit besar-besaran.

Industri perbankan Indonesia secara umum masih stabil, tingginya NPL di beberapa bank memerlukan pengawasan dan strategi mitigasi yang kuat. Tokoh-tokoh seperti David Wirawan, Bambang Widayatmoko, dan Trioksa Siahaan menegaskan pentingnya pencadangan risiko yang proporsional, selektivitas dalam penyaluran kredit, serta pengelolaan portofolio yang hati-hati demi menjaga keberlanjutan pertumbuhan kredit.

Swasta Masuk Proyek Data Center, Apa Risikonya?

Hairul Rizal 26 May 2025 Bisnis Indonesia (H)
Pemerintah Indonesia melalui terbitnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) No. 5/2025 membuka peluang keterlibatan sektor swasta dalam pengembangan Pusat Data Nasional (PDN). Langkah ini disambut antusias oleh para pelaku industri pusat data, termasuk perusahaan yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia, karena dinilai bisa menggairahkan investasi di tengah keterbatasan anggaran negara.

Namun, keterlibatan swasta dalam proyek strategis ini tidak boleh mengesampingkan pengendalian penuh oleh pemerintah, terutama terkait keamanan data dan kedaulatan digital nasional. Hal ini penting agar kolaborasi tetap menjamin kepentingan publik, termasuk pelayanan publik yang aman, andal, dan efisien.

Tokoh kunci dalam kebijakan ini adalah Menteri Komunikasi dan Digital, yang menjadi pengambil keputusan atas regulasi strategis tersebut. Perannya sangat penting dalam memastikan sinergi antara pemerintah dan swasta berjalan dalam koridor yang mengutamakan kedaulatan data dan perlindungan kepentingan nasional.

Dengan pendekatan kolaboratif yang tepat dan pengawasan yang ketat, keterlibatan swasta dalam PDN berpotensi mempercepat transformasi digital Indonesia sekaligus memperkuat fondasi ekonomi digital masa depan.

Menjaga Keamanan Data Lewat Infrastruktur Nasional

Hairul Rizal 26 May 2025 Bisnis Indonesia
Pemerintah Indonesia tengah mengambil langkah strategis dalam pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) sebagai fondasi penting menuju kedaulatan digital dan penguatan ekonomi berbasis data. Proyek ini menandai babak baru dalam sejarah ekonomi digital Indonesia, di mana kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci keberhasilan.

Keterlibatan perusahaan lokal seperti DCI, ELIT, EDGE DC, Telkom Indonesia, serta pemain global seperti Google Cloud, menunjukkan komitmen industri terhadap pertumbuhan sektor pusat data di Indonesia. Namun, sebagaimana disampaikan dalam artikel, keberhasilan PDN tidak hanya bergantung pada infrastruktur dan teknologi, melainkan juga pada kebijakan yang adil, transparan, serta perlindungan terhadap data strategis negara.

Tokoh penting seperti Menteri Komunikasi dan Digital, meskipun tidak disebutkan secara langsung dalam artikel, menjadi pengambil kebijakan utama dalam merumuskan regulasi seperti Permenkomdig No. 5/2025, yang membuka peluang bagi swasta untuk terlibat dalam pengelolaan PDN. Di sisi lain, peran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga sangat vital dalam menjamin aspek keamanan dan integritas data nasional.

Sementara itu, sorotan juga diberikan pada pentingnya menjaga kedaulatan digital, dengan memastikan bahwa pengelolaan data pemerintah tetap berada dalam kontrol penuh negara, meskipun melibatkan pihak swasta.

Dengan sinergi yang kuat antara regulator, pelaku industri, dan masyarakat, PDN diharapkan bukan hanya menjadi infrastruktur digital, melainkan juga simbol kedaulatan informasi dan pilar utama dalam membangun masa depan ekonomi digital Indonesia yang berdaulat, aman, dan inklusif.

RI Bersiap Ekspor Mobil Listrik

Hairul Rizal 26 May 2025 Bisnis Indonesia
Indonesia semakin memantapkan langkahnya untuk menjadi pusat koneksi global dalam industri kendaraan listrik (EV), dengan dukungan penuh dari pemerintah dan sektor investasi strategis seperti BPI Danantara. Pandu Sjahrir, selaku Chief Investment Officer BPI Danantara, menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk mengekspor kendaraan listrik yang diproduksi di dalam negeri dan menjadi central hub dunia untuk ekosistem EV, tidak hanya untuk pasar domestik tetapi juga internasional.

Dalam upaya itu, BPI Danantara siap berkolaborasi dengan sejumlah perusahaan besar asal China, seperti Huayou, dalam berbagai sektor strategis termasuk penghiliran baterai, ketahanan energi, digitalisasi infrastruktur, dan kecerdasan buatan (AI). Pandu menekankan bahwa kerja sama tersebut harus bersifat komersial global dan saling menguntungkan, terutama dengan adanya transfer teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyoroti pentingnya pengembangan ekosistem baterai untuk sepeda motor listrik, mengingat Indonesia memiliki sekitar 140 juta unit sepeda motor yang saat ini masih berbahan bakar fosil. Bahlil menyatakan bahwa fokus pada kendaraan roda dua akan mempercepat transisi energi dan mengurangi ketergantungan terhadap BBM.

Indonesia juga telah menjalin kerja sama besar dalam proyek pengembangan baterai dari hulu ke hilir dengan dua perusahaan asing: Huayou (Proyek Titan, senilai US$9,8 miliar) dan CATL (Proyek Dragon, senilai US$6 miliar), dengan rencana groundbreaking pada Juni 2025.

Dengan kolaborasi ini, Indonesia menunjukkan keseriusannya menjadi pemain kunci dalam rantai pasok global kendaraan listrik, serta mengintegrasikan strategi investasi, teknologi, dan peningkatan kapasitas lokal untuk mendukung visi jangka panjang transisi energi dan industri hijau nasional.

Diplomasi Ekonomi RI-China Semakin Erat

Hairul Rizal 26 May 2025 Bisnis Indonesia
Kunjungan resmi Perdana Menteri China Li Qiang ke Jakarta pada 25 Mei 2025 menghasilkan 12 kesepakatan kerja sama strategis antara Indonesia dan China di berbagai bidang, menandai peringatan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, keduanya menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan, tidak hanya dalam konteks bilateral tetapi juga demi stabilitas dan kemakmuran kawasan Asia.

Salah satu kerja sama penting yang diteken adalah nota kesepahaman antara Bank Indonesia dan People’s Bank of China mengenai transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal. Kesepakatan ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan meningkatkan stabilitas keuangan.

Selain itu, kerja sama juga mencakup sektor ekonomi, kesehatan, pariwisata, kebudayaan, hingga media. Secara khusus, Pandu Sjahrir, Chief Investment Officer Danantara, mengungkapkan bahwa empat perusahaan asal China berencana membangun pabrik di Indonesia yang menyasar sektor strategis seperti baterai kendaraan listrik (EV), mobil listrik, pusat data, dan layanan konsumen. Pandu menekankan pentingnya pembangunan ekosistem EV mengingat kekayaan sumber daya Indonesia, khususnya nikel.

Pandu juga menekankan bahwa Indonesia perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor hilir agar mampu mengambil alih posisi strategis dalam industri global kendaraan listrik. Ia menyampaikan optimisme bahwa Indonesia suatu saat bisa menjadi salah satu pemimpin di bidang ini, sembari menyerap ilmu dari China yang saat ini lebih maju.

Perdana Menteri Li Qiang membawa pesan khusus dari Presiden Xi Jinping, menyampaikan harapan terbaik untuk Presiden Prabowo dan menegaskan pentingnya kerja sama Indonesia–China dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan global.

Kerja sama ini menunjukkan peningkatan kepercayaan dan sinergi antara dua ekonomi besar Asia, dengan fokus pada investasi strategis dan pertukaran teknologi untuk pertumbuhan berkelanjutan.

Juni Rawan Koreksi IHSG, Investor Waspada

Hairul Rizal 26 May 2025 Kontan (H)
Tren penurunan bursa saham yang biasa terjadi pada bulan Mei atau dikenal dengan istilah sell in May and go away kali ini tidak terjadi, ditandai dengan penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 6,61% sepanjang Mei 2025, mencapai posisi 7.214,16. Hal ini dipengaruhi oleh kembalinya dana asing (capital inflow) dan beberapa sentimen positif, seperti meredanya perang tarif antara China dan Amerika Serikat serta penurunan peringkat kredit AS yang memicu realokasi aset dan memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga.

Menurut Maximilianus Nico Demus, Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, sentimen positif tersebut membuat pelaku pasar lebih berani berinvestasi di aset berisiko, termasuk saham. Namun, Nico juga mengingatkan bahwa batas waktu penundaan tarif AS selama 90 hari akan berakhir Juni mendatang, sehingga ada potensi koreksi IHSG dan menyarankan investor untuk melakukan profit taking sekitar 50% sambil memantau kondisi pasar.

Sementara itu, Oktavianus Audi, VP Marketing, Strategy and Planning Kiwoom Sekuritas Indonesia, menilai bahwa meski meredanya perang dagang masih menopang IHSG, penguatan sudah mulai terbatas dan IHSG rawan berbalik arah. Audi juga mengingatkan risiko efek domino dari utang AS yang memuncak dan tingginya harga aset safe haven seperti emas, yang mencerminkan pasar lebih defensif.

Analis dari Korea Investment and Sekuritas Indonesia, Muhammad Wafi, menilai ruang penguatan IHSG terbatas karena valuasi saat ini sudah tidak murah, dengan PER hampir 16 kali. Wafi memperkirakan IHSG akan bergerak di kisaran 7.200–7.300 hingga akhir Mei, sementara Nico memproyeksikan kisaran 7.110–7.300 pada Juni, dengan sektor bahan baku, transportasi, dan infrastruktur sebagai sektor yang menarik.

Meski Mei 2025 menunjukkan penguatan yang berbeda dari tren historis, para analis mengingatkan adanya potensi koreksi di bulan Juni dan menyarankan kehati-hatian bagi investor.

Pemerintah Lirik Pinjaman dari Mitra Regional

Hairul Rizal 26 May 2025 Kontan
Pemerintah Indonesia tengah mempercepat penerbitan surat utang negara (SUN) dalam denominasi valuta asing (valas) dengan mengusulkan diversifikasi instrumen pembiayaan APBN melalui penerbitan global bond dalam bentuk dimsum bond (dalam yuan) dan kangaroo bond (dolar Australia). Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, menyatakan bahwa langkah ini bertujuan memperluas basis investor dan mengelola portofolio utang dengan risiko terkendali di tengah dinamika pasar keuangan global, khususnya volatilitas dolar AS. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, menambahkan bahwa diversifikasi mata uang ini relevan untuk menekan biaya pembiayaan.

Kepala Ekonom BCA, David Sumual, menilai langkah ini positif karena proses penerbitan dimsum bond yang relatif mudah dan cepat, serta adanya minat investor global terhadap obligasi pemerintah negara berkembang yang menggunakan mata uang kuat seperti yen, yuan, dan dolar Australia. David juga menyoroti tren meningkatnya permintaan valas yuan karena hubungan perdagangan dengan China. Sementara itu, Myrdal Gunarto, Global Markets Economist Maybank Indonesia, mengingatkan agar berhati-hati terhadap volatilitas mata uang yuan yang tinggi dan menyebut potensi peminat kangaroo bond mungkin lebih kecil karena tekanan nilai tukar dolar Australia.

Penerbitan global bond ini dianggap sebagai strategi diversifikasi yang penting untuk memperkuat manajemen utang pemerintah di tengah ketidakpastian pasar global.