Presiden Prabowo dan PM China, Li Qiang menyaksikan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman strategis di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (25/5). Momen ini menandai penguatan kerja sama bilateral Indonesia-China di berbagai sektor. ”Kami telah melaksanakan pembicaraan yang cukup produktif hari ini dan mencapai kesepakatan dalam banyak bidang kerja sama. Kami optimistis, kerja sama ini akan membawa kebaikan bagi kedua bangsa,” kata Presiden Prabowo saat jamuan makan siang bersama PM Li Qiang di Istana Negara, Jakarta, Minggu. Nota kesepahaman itu ditandatangani perwakilan kementerian, lembaga, serta mitra strategis dari Indonesia dan China di ruang kredensial Istana Merdeka. Penandatanganan ini dilakukan seusai pertemuan bilateral antara kedua pemimpin negara.

Nota kesepahaman utama yang ditandatangani Kemenko Bidang Perekonomian RI dan Kemendag Republik Rakyat China adalah Penguatan Kerja Sama Ekonomi di Bidang Industri dan Rantai Pasok. Ditandatangani pula nota kesepahaman trilateral antara Kemenko Perekonomian RI dan Kemendag RRC serta Pemprov Fujian mengenai proyek two countries twin parks. Di bidang keuangan, BI dan People’s Bank of China menyepakati pembentukan Kerangka Kerja Sama Transaksi Bilateral dalam Mata Uang Lokal. Juga kerja sama Dewan Ekonomi Nasional RI dengan Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional RRC dalam kebijakan pembangunan ekonomi. Li Qiang menuturkan, hubungan kedua negara makin erat berkat kepercayaan dan keinginan untuk saling mendukung menuju modernisasi bersama. ”Ke depan, Tiongkok siap berpegang tangan dengan Indonesia mempererat kerja sama bilateral, saling menyukseskan menuju modernisasi, bersama menyambut masa depan gemilang bersama,” kata Li Qiang. (Yoga)

Lembaga keuangan dan investor asing kian melirik potensi ekonomi akar rumput yang mencakup UMKM. Sektor UMKM di Indonesia dinilai memiliki potensi besar meski ditengah tantangan kapasitas dan sumber daya yang kompleks. The 2025 Asia Grassroots Forum (AGF) yang diselenggarakan PT Amartha Mikro Fintek, 21-23 Mei, di Nusa Dua, Bali, mempertemukan investor, pemerintah, regulator, sektor swasta, dan komunitas wirausaha ultramikro dan akademisi dalam rangkaian diskusi panel yang dihadiri 700 peserta dari 15 negara. Senior Operations Officer International Finance Corporation, Miguel Soriano mengatakan, baru 30-40 % dari UMKM yang memiliki akses ke layanan keuangan dari investor asing.

Bank Dunia memperkirakan, kesenjangan pembiayaan UMKM di Indonesia masih sangat tinggi, mencapai 234 miliar USD. Penyebab kesenjangan pembiayaan dari lembaga keuangan asing, menurut CEO Bank Standard Chartered Indonesia, Rino Santodiono Donosepoetro, lantaran masih banyak kendala infrastruktur dan jangkauan ke segmen usaha akar rumput. Namun, pihaknya membuktikan hal itu dapat diatasi, seperti tercermin dari kolaborasi dengan mitra perusahaan teknologi finansial (tekfin). Tercatat 2 juta peminjam yang menerima pembiayaan melalui kemitraan Standard Chartered Indonesia dengan delapan perusahaan tekfin peer to peer lending.

Sejumlah 65 % dari profil peminjam adalah perempuan dan hampir separuh segmen usaha mikro memiliki pendapatan di bawah Rp 5 juta per bulan. Pada akhir 2024, Standard Chartered Indonesia mengumumkan komitmen pembiayaan Rp 2 triliun kepada 400.000 perempuan pengusaha melalui Amartha. ”Institusi keuangan global perlu terlibat langsung mendukung sektor mikro dan mempromosikan pembiayaan inklusif untuk mengembangkan wirausaha di tingkat akar rumput dan menumbuhkan mereka lebih jauh,” ujar Dono sepoetro. (Yoga)

Kemajuan ekonomi China berdampak pada pola konsumsi masyarakatnya. Berbagai barang konsumsi diimpor China dari ASEAN dan Indonesia. Beberapa tahun terakhir, impor durian dari Malaysia dan Thailand membanjiri pasar China. Sejak Presiden Prabowo mengizinkan ekspor kelapa ke China, harga kelapa di pasar Indonesia melonjak. Masyarakat China terbiasa mengonsumsi air kelapa. Bahkan, air santan dalam kemasan yang biasa untuk memasak dikonsumsi seperti minuman biasa. Dampaknya di Indonesia, harga santan kemasan di tingkat eceran naik dari Rp 8.000 menjadi Rp 19.000 untuk ukuran 200 mililiter. Harga sebutir kelapa kini dikisaran Rp 25.000-Rp 30.000 dari semula maksimal Rp 10.000 hingga belasan ribu rupiah per butir.

Bandung Geo Politic Studies (GPS) di Bandung, Jabar, menjelaskan, para pengusaha muda antusias mencari pasar di China untuk berbagai komoditas buah. Mereka berhasil mengekspor beberapa jenis buah khas Indonesia. Namun, semuanya adalah ekspor barang komoditas, bukan ekspor produk hilirisasi yang menambah nilai ekonomi bagi Indonesia. Presiden Prabowo sudah menegaskan, yang terpenting dari pembangunan ekonomi saat ini adalah hilirisasi dan tidak semata-mata mengandalkan ekspor komoditas. Sebab, itu tidak akan mampu menutup defisit dari importasi produk jadi untuk kebutuhan dalam negeri Indonesia. Langkah hilirisasi adalah keharusan jika ingin memanfaatkan peluang menangguk devisa. (Yoga)

Windu (31) warga Muncar, Banyuwangi, Jatim, telah menganggur selama tiga bulan. Ia diberhentikan secara sepihak oleh pabrik pengolahan ikan berorientasi ekspor tempatnya bekerja. PHK terjadi setelah Agung bersama 24 buruh lainnya berupaya membentuk serikat pekerja untuk memperjuangkan status hubungan kerja yang lebih jelas dan upah yang layak. ”Saya mulai bekerja di pabrik ini dari Oktober 2021 sebagai operator pengulitan ikan tuna, dari pukul 06.30 hingga pukul 18.30 WIB, enam hari kerja. Saat ini saya memperjuangkan nasib saya supaya bisa bekerja kembali,” ujar Agung, seusai audiensi dengan Wamenaker, Immanuel Ebenezer, Kamis (22/5) di Jakarta. Menurut dia, pabrik lama tempatnya bekerja menerapkan sistem kerja sif, tapi perbedaan jam masuk hanya setengah jam. Durasi jam kerjanya pun sama-sama panjang. Di bagian pengulitan, semua buruh pernah ditarget bisa menyelesaikan lebih dari 1,5 ton tuna per hari. Bahkan, dia pernah mendapat target 120 kg per jam.

Tuna yang dia kerjakan adalah tuna sirip kuning dan tuna albacore. Pada 2025, kisaran harga grosir tuna Indonesia 1,85-5,71 per kg USD. Namun, upah yang dia terima per bulan di bawah upah minimum kabupaten (UMK) Banyuwangi, yaitu Rp2,8 juta. Ia juga berstatus pekerja kontrak. Dayat (33) rekan kerja Agung, juga ikut dipecat karena ketahuan ikut membangun serikat pekerja. Status hubungan kerjanya sama dengan Agung, yakni pekerja kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Namun, Dayat hanya mendapat salinan PKWT pada awal bekerja. Sisanya, dia tak pernah memperoleh legalitas status., Riset ISB (Inti Solidaritas Buruh) pada Agustus 2022-Maret 2023 di Kecamatan Muncar, Banyuwangi, salah satu sentra pengolahan ikan terbesar dan pelabuhan ikan tertua di Indonesia menemukan 2.443 buruh yang bekerja di bagian produksi dan gudang di tujuh perusahaan pengolahan ikan di Muncar berada dalam kondisi kerja tak layak.

Hak-hak dasar tidak dipenuhi perusahaan, seperti upah di bawah upah minimum, upah lembur tak sesuai aturan, jam kerja panjang dan tidak diikutsertakan dalam program jaminan sosial. Ada dua pelanggaran yang memengaruhi kepastian kerja dan pemenuhan hak dasar. Pertama, seluruh buruh bekerja dalam hubungan kerja kontrak, bahkan harian. Padahal, pekerjaan yang mereka lakukan adalah bisnis inti dari produksi, seperti memotong kepala ikan, memisahkan kulit tuna, memasukkan ikan dalam kaleng, pengemasan dan memasak. Kedua, 75 % dari 2.443 buruh memperoleh upah di bawah UMK Banyuwangi, yaitu Rp 50.000-Rp90.000 per hari. Sementara UMK Banyuwangi sebesar Rp105.000 per hari. (Yoga)

Pembekuan rekening pasif dinilai sebagai langkah penting mencegah penyalahgunaan. Namun, masyarakat berharap prosesnya disertai pemberitahuan dan kemudahan saat reaktivasi rekening dibutuhkan. “Saya memiliki beberapa rekening untuk mengelola keuangan dan mendukung pembekuan rekening dorman, tetapi menilai penting adanya pemberitahuan ke nasabah sebelum penutupan dilakukan. Meski aturan tercantum dalam syarat dan ketentuan, perlu notifikasi agar nasabah dapat memeriksa dan mengantisipasi sebelum rekening dinonaktifkan,” ujar Prasiwi Hardiansari (27) pekerja swasta di Jakarta. ”Awalnya hanya satu rekening, kini saya memiliki empat untuk tabungan, cicilan dan gajian. Satu rekening kini tak aktif dan saya menilai pembekuan rekening dorman positif demi keamanan. Namun, saya berharap jika rekening tersebut dibutuhkan kembali, proses reaktivasinya dapat dilakukan dengan mudah dan tidak menyulitkan nasabah,” kata Yohanna Reisya, Warga DKI Jakarta

”Saya sangat mendukung kebijakan penonaktifan rekening pasif untuk memberantas judi daring dan melindungi masyarakat. Namun, saya berharap nasabah diberi pemberitahuanyang jelas sebelum penutupan dilakukan. Selain itu, proses reaktivasi rekening yang sudah dinonaktifkan juga harus sederhana dan cepat agar tidak menyulitkan nasabah yang tidak terlibat dalam aktivitas ilegal. Kebijakan ini penting, tapi implementasinya harus berpihak pada kenyamanan nasabah,” ujar Kunti Roostapati, profesional public relations di Jakarta. ”Saya memiliki dua rekening bank. Satu rekening khusus untuk menabung. Satu lagi untuk kebutuhan sehari-hari, seperti belanja, pembayaran tagihan dan transaksi rutin lainnya. Dengan pemisahan ini, pengelolaan keuangan jadi lebih teratur. Saya juga setuju rekening yang tidak aktif selama enam bulan dibekukan, untuk menjaga keamanan nasabah serta mencegah potensi penyalahgunaan,” ujar Maria Aufrida Ardhieawati (24), karyawan swasta di Yogyakarta. (Yoga)

Ketersediaan hewan kurban di Jateng menjelang Idul Adha tahun ini lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya. Kendati demikian, jumlahnya diklaim masih surplus atau melebihi jumlah hewan kurban yang dibutuhkan. Jateng berpotensi menyuplai hewan kurban ke daerah lain. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jateng mencatat, saat Idul Adha tahun lalu, jumlah hewan kurban yang tersedia sebanyak 1.764.206 ekor. Tahun ini, jumlah hewan kurban yang tersedia turun menjadi 1.538.363 ekor, terdiri dari 314.121 sapi potong, 9.736 kerbau, 795.423 kambing dan 419.083 domba. Meski ketersediaan hewan kurban tahun ini tak sebanyak tahun lalu, jumlah yang ada masih cukup untuk memenuhi kebutuhan di Jateng. Pada Idul Adha 2025, kebutuhan hewan kurban di Jateng diperkirakan 150.358 ekor sapi potong, kerbau sebanyak 3.847 ekor, kambing sebanyak 290.478 ekor dan domba sebanyak 102.907 ekor.

”Artinya, jumlah yang ada masih surplus sebanyak 990.773 ekor, terdiri dari 163.763 ekor sapi potong, 5.889 ekor kerbau, 504.945 ekor kambing dan 316.176 ekor domba. Selain dapat memenuhi kebutuhan hewan kurban sendiri, Jateng juga bisa menyuplai hewan kurban ke daerah lain,” kata Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan Jateng, Supriyanto, Minggu (25/5). Belakangan, hewan ternak berkuku belah, seperti sapi,kerbau, kambing, dan domba, rentan terserang penyakit. Yang paling umum adalah penyakit mulut dankuku (PMK), lumpy skin diseases (LSD) dan antraks. Untuk mencegah penularan penyakit, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jateng melakukan vaksinasi serentak pada Januari-Maret supaya hewan-hewan kurban di wilayahnya terlindungi dari penyakit. Pemantauan kesehatan hewan kurban mulai dari lapak-lapak pedagang hewan kurban hingga pasar hewan juga terus dilakukan. (Yoga)

Kades dan lurah di Sultra masih menyimpan banyak pertanyaan tentang Koperasi Merah Putih, program prioritas pemerintah saat ini. Mereka berharap bisa mendapat jawaban sebelum mengemban tanggung jawab itu. Ribuan orang kades dan lurah sejumlah daerah di Sultra memadati ruangan di aula kantor Gubernur Sultra, Minggu (25/5). Total ada 1.908 desa dan 377 kelurahan di ”Bumi Anoa” itu. Mereka kompak hadir di Kendari, untuk mengikuti sosialisasi dan dialog percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih. Di panggung utama, Menteri Desa dan PDT, Yandri Susanto menjadi bintang utamanya. Yandri menjelaskan tata kelola dan rencana besar Koperasi Merah Putih, program utama Prabowo-Gibran. Para kades dan lurah berulangkali membahasnya dengan rekan di sebelahnya.

Salah satu yang mengganjal tentang implementasinya di lapangan. Sarin, Kepala Desa Warinta, Pasarwajo, Buton, masih tak memahami banyak hal, utamanya, terkait penjelasan teknis pelaksanaan koperasi ini. Sarin mengatakan, untuk lokasi dan bangunan, sudah dipaparkan sebaiknya memakai punya pemerintah. “Bila lahan bangunan pemerintah tidak ada, bagaimana? Pengurusnya bagaimana? Apakah digaji atau tidak? Kalau digaji diambil dari mana?” kata Sarin. Belum lagi, persoalan modal koperasi yang krusial untuk menjalankan bisnis koperasi. Modal akan dipakai sesuai model bisnis yang disepakati pengurus dan anggota nantinya. Kepala Desa Marombo Pantai Konawe Utara, M Aras menuturkan Marombo Pantai merupakan daerah yang diapit wilayah pertambangan nikel.

Kondisi potensi laut dan pertanian di sana terus berkurang. ”Kita masih meraba-raba. Masih banyak yang perlu dijelaskan,” ujarnya. Ketua Asosiasi Kepala Desa Konawe Selatan, Zulfiana Suganda menuturkan, pertanggungjawaban koperasi menjadi titik penting, jika ada yang bermasalah dan modal tidak bisa kembali. Akhir Mei, Menteri Yandri mengungkapkan, persoalan teknis itu akan dijabarkan lebih detail. Kini, pihaknya fokus pada percepatan pembentukan koperasi di semua desa. Harapannya, pada akhir Mei, semua desa di Indonesia telah bermusyawarah khusus pembentukan koperasi. ”Bagaimana skema pembiayaannya, model bisnisnya, cara mengajukan pinjaman ke bank, dan lain-lain akan dijelaskan secara detail,” kata Yandri. (Yoga)

Kemudahan mengakses pembiayaan menumbuhkan harapan Rosvita Sensiana (40) Ketua Kelompok Dalale, kelompok perajin tenun ikat yang dibentuk pada 2014 di Kabupaten Sikka, NTT. Ia berupaya melanjutkan tradisi menenun dengan bahan pewarnaan alami dari tumbuh-tumbuhan seperti akar mengkudu, daun katuk, kunyit, kemiri, dan kulit batang mangga. Kelompok Dalale beranggotakan 12 perempuan dari Desa Kajowair, Kecamatan Hewokloang, dan Desa Watukobu, Kecamatan Kewapante. Mereka berlatar belakang ibu rumah tangga, kaum muda dan mahasiswi. Setiap bulan, setiap anggota dapat memproduksi 8-10 lembar kain tenun per bulan dengan harga jual mulai dari Rp 400.000 per lembar.

Hasil tenun banyak dikirim ke Jakarta dalam bentuk kain melalui kerja sama dengan butik Noesa dan pemasaran daring. Guna meningkatkan skala usaha, para petenun di kelompok Dalale mulai menambah permodalan. Anggota kelompok pernah mencoba mengakses pembiayaan ke bank dua tahun lalu, namun, terbentur persyaratan kredit berupa jaminan aset tanah atau kendaraan bermotor. Sebagian besar anggota kelompok tidak memiliki kendaraan bermotor, sedang lahan rumah tinggal belum besertifikat. Selain itu, mereka cenderung kesulitan mengakses kantor bank terdekat, di Kecamatan Kewapante yang berjarak 9 km dari perkampungan itu. Akhirnya mereka memilih kemitraan dengan Amartha setahun terakhir.

Rosvita mengemukakan, Amartha menawarkan model kemitraan berbasis komunitas. Pinjaman dari Amartha sebesar Rp 60 juta untuk tenor satu tahun menggunakan penjaminan dari kelompok usaha itu. Dana pinjaman didistribusikan kepada seluruh anggota Dalale sesuai kemampuan dan kebutuhan anggota. Tim Amartha rutin datang ke desa-desa setiap pekan untuk mengambil angsuran. Kelompok Dalale juga terfasilitasi dalam hal pemasaran produk, di antaranya pesanan khusus dalam jumlah besar untuk beberapa kegiatan Amartha. Rosvita menuturkan, usaha ultramikro membutuhkan pendampingan dalam hal desain dan mutu produksi agar bisa menembus standar pasar luar negeri, juga pemasaran demi meningkatkan skala usaha. (Yoga)