Kementerian Lingkungan Hidup telah mencabut izin lingkungan tambang seng dan timbal PT Dairi Prima Mineral (DPM) di Kabupaten Dairi, Sumut, sebagai tindak lanjut putusan MA yang memenangkan gugatan warga. Kini, warga meminta agar pertambangan ditutup permanen. ”Kami turun-temurun hidup dari pertanian. Setelah tambang beraktivitas, hutan lindung dibabat, banjir bandang melanda, dan sawah kami rusak total. Dulu kami menjual beras, sekarang harus membeli beras,” kata Darwin Situmorang (73), warga Desa Bongkaras, Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Selasa (3/6) di Medan. Penolakan warga terhadap kehadiran tambang sudah berlangsung 20 tahun, sejak PT DPM masuk ke Dairi pada 2005. Ada 11 desa di Kecamatan Silima Pungga-Pungga dan Siempat Nempu Hilir yang terdampak langsung oleh aktivitas tambang tersebut. Warga bersama sejumlah organisasi pendamping berjuang dengan berbagai cara menolak kehadiran tambang. 

Aktivitas tambang tersebut, sangat berdampak terhadap pertanian. PT DPM, sudah membangun gudang bahan peledak,mulut  terowongan, bendungan limbah dan jalan akses ke kawasan pertambangan. Alih fungsi hutan lindung dihulu permukiman, telah berdampak langsung terhadap kegiatan pertanian mereka. Banjir bandang melanda Kecamatan SilimaPungga-Pungga pada  2018.Enam warga meninggal serta puluhan hektar sawah dan ladang rusak berat. ”Saya sendiri kehilangan 3 hektar sawah karena rusak akibat banjir bandang itu, ” kata Darwin, yang sebelumnya, tiap pekan menjual beras ke kota untuk memenuhi kebutuhan lauk-pauk. Sementara hasil dari ladang, seperti durian, petai, jeruk purut dan kopi, digunakan untuk menyekolahkan anak-anaknya. ”Anak saya sembilan orang,semuanya tamat sarjana dari hasil pertanian,” kata Darwin. Kini, Darwin tak punya sawah lagi dan harus  membeli beras untuk kebutuhan keluarga. Hasil ladang juga menurun drastis.

Dampak buruk dari tambang membuat warga menolak keberadaan PT DPM. Pertambangan seng dan timbal itu digagas sejak 2005 dan langsung ditolak keras masyarakat. Pembangunannya berhenti total pada 2012 hingga 2017 karena penolakan warga. Namun, pembangunan tambang dilanjutkan pada 2017. Warga juga menolak pembangunan gudang bahan peledak yang sangat dekat dengan permukiman, yakni hanya berjarak 50 meter dari permukiman dan ladang warga terdekat. Warga pun menolak pembangunan bendungan limbah di hulu permukiman yang dikhawatirkan rawan jebol karena gempa. ”Kami berharap pencabutan izin lingkungan oleh pemerintah ditindaklanjuti dengan penghentian pertambangan secara permanen,” kata Rainim. Sekretaris Eksekutif LBH Rakyat Sumut, Juniaty Aritonang mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah KLH yang mencabutizin lingkungan PT DPM. ”Ini preseden baik. Negara berani mencabut surat keputusan izin lingkungan perusahaan yang mengancam ruang hidup masyarakat,” kata Juniaty. (Yoga)

Ratusan muda-mudi memadati SMK Miftahul Falah di Kebayoran Lama, Jaksel, Selasa (3/6). Raut wajah mereka ceria setelah ijazah yang ditahan pihak sekolah bisa dibawa pulang ke rumah. Yunita Sari, lulusan SMK Mitra Pembangunan di Pasar Minggu, Jaksel, kini orangtuanya tak perlu mengeluarkan uang Rp 2,5 juta untuk menebus ijazahnya yang ditahan setahun terakhir. ”Telat bayar SPP (sumbangan pembinaan pendidikan), jadi ijazah ditahan sekolah. Belum ada uangnya juga,” kata Yunita. Orangtuanya punya warung kelontong. Saban hari ia membantu usaha orangtuanya sepulang sekolah atau hari libur. Pendapatan dari warung dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk mencicil SPP Rp 800.000 per bulan.

Sementara kebutuhan sekolah lain terpenuhi dari bansos pendidikan, Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Yunita sebagai siswa SMK mendapat biaya rutin Rp235.000, biaya berkala Rp215.000 dan tambahan SPP untuk sekolah swasta Rp 240.000. Setelah ijazah ditebus, Yunita akan mengikuti bursa kerja (job fair) sambil mengecek peluang melanjutkan pendidikan. Kelvin, lulusan SMK BaktiIdhata di Cilandak, juga merasa lega, bisa membawa pulang ijazah yang ditahan tiga bulan karena menunggak SPP. Selama ini keluarganya kerepotan membayar SPP sebesar Rp 650.000 per bulan. Selain tak mendapatkan KJP Plus, keluarganya bergantung pada uang kiriman dari sang ayah yang merantau ke Kalimantan.

Ia berencana melamar keperusahaan teknologi dan informasi setelah mengantongi ijazah, sesuai latar belakang kejuruannya. ”Semoga bisa dapat pekerjaan yang sesuai dengan jurusan,” kataKelvin. Saat ini, Kelvin bekerja di salah satu restoran di BSD, Tangsel, Banten. Ia bisa bekerja di sana karena rekomendasi kenalan. Program tebus ijazah merupakan satu dari 40 program hasil terbaik cepat (quick wins) 100 hari pertama Gubernur dan Wagub Daerah Khusus Jakarta Pramono-Rano Karno, yang dijalankan oleh Baznas (Bazis) Provinsi Jakarta. Tebus ijazah atau pemutihan berlangsung secara bertahap dengan target belasan ribu ijazah yang ditahan. Sepanjang tahun ini sudah bergulir tiga kali tebus ijazah dengan jumlah 1.315 ijazah dan tunggakan Rp 4,38 miliar. (Yoga)

Lima paket stimulus yang digulirkan pemerintah dinilai baik, namun belum akar persoalan ekonomi nasional dan tidak menyentuh kelompok kelas menengah melainkan hanya kelompok masyarakat kelas bawah saja. Padahal keduanya tengah menghadapi kesulitan dalam daya beli maupun konsumsi. Karenanya dampak stimulus tersebut dinilai kurang  signifikan dalam menjaga daya beli masyarakat secara keseluruhan dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Pemerintah sepertinya makin serius untuk mengembangkan industri perbankan syariah dari rencana PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRSI) atau BSI yang akan dipisah (spin off) dari induknya, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), untuk kemudian ditempatkan di bawah kendali Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (PBI Danantara). Langkah tersebut dinilai sangat strategis dan berpeluang membawa BSI sebagai national sharila investment  vehicle yang bisa mengelola proyek strategis nasional berbasis syariah seperti infrastruktur hijau, sukuk pembangunan, wakaf produktif, hingga proyek hilirisasi halal. Selanjutnya, BSI akan naik kelas dari sekedar bank ritel syariah menjadi aktos kunci dalam transformasi ekonomi berkeadilan berbasis nilai. (Yetede)

Pemerintah sepertinya makin serius untuk mengembangkan industri perbankan syariah di Tanah Air. Ini terlihat dari rencaba PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRSI) atau BSI yang akan dipisah (spin off) dari induknya, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), untuk kemudian ditempatkan di bawah kendali Badan Pengelola Daya Anagata Nusantara (PBI Danantara). Langkah tersebut dinikai sangat strategis nasional berbasis syariah seperti infrstruktur hijau, sukuk pembangunan, wakaf produktif, hingga proyek hilirisasi halal. Selanjutnya, BSI akan naik kelas dari sekedar bank ritel syariah menjadi aktor kunci dalam transformasi ekonomi berkeadilan berbasis nilai. Kepala Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Institute for Development of Economics and Finance (indef) Nur Hidayah menilai, dengan portofolio dan otoritas investasi global yang dimiliki, Danantara bisa mewujudkann harapan-harapan itu. "Akses ke pembiayaan jangka panjang akan lebih besar, membuka peluag cross-bordir investment di sektor halal, finance syariah, dan Islamic green finance," ujar dia kepada Investor Daily.  

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat ekonomi kerakyatam dengan menunjukkan  komitmennya dalam penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). Perseroan telah menyalurkan KUR kepada 1,25 juta debitur segmen usaha UMKM guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Tercatat, sepanjang Januari hingga April 2025 BRI telah menyalurkan KUR sebesar Rp54,9 triliun atau 31,38% dari total alokasi tahunan sebesar Rp 175 triliun yang ditetapkan pemerintah di tahun ini. Dari sisi distribusi penyaluran KUR, lebih dari separuh atau sekitar 62,83% dialokasikan ke sektor produksi. Sementara itu, sektor pertanian menjadi sektor ekonomi dengan penyaluran terbesar yang mencapai Rp23,77 triliun atau 43,2*% dari total KUR. Besarnya penyaluran ini sejalan dengan upaya Pemerintah dalam memperkuat sektor-sektor strategis yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk sektor yang mendukung program ketahanan pangan. BRI juga konsisten menerapkan manajemen risiko yang prudent dalam penyaluran KUR. Per April 2025, rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) tercatat sebesar 2,49%, mencerminkan portofolio yang sehat dan pengelolaan risiko yang optimal. (Yetede)

PT Bank central Asia Tbk (BCA) bekerja sama dengan PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) dalam peluncuran produk Reksa Dana Pasar Uang USD Manulife Liquid FUnd USD Kelas A. Hadirnya produk terbaru ini menjadi wujud komitmen BCA untuk melengkapi ragam pilihan investasi dan keuangan yang berkualitas bagi segenap nasabah. Reksa Dana Pasar Uang USD Manulife Liqiud Fund USD Kelas A merupakan produk RDPU dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (USD). Bertujuan untuk menyuguhkan pertumbuhan modal yang relatif stabil dan likuiditas tinggi, reksa dana ini berinvestasi sepenuhnya pada intrusmen keuangan dengan tenor di bawah satu tahun, seperti deposito, obligasi, serta intrusmen lainnya yang berdenominasi USD. Reksa dana ini juga dapat menjadi solusi untuk memenuhi tujuan finansial kelas aset dan mata uang yang likuid. Pasalnya, produk ini dapat dicairkan kapan saja, serta bebas dari biaya pembelian dan penjualan kembali. Direktur BCA Haryanto T Budiman menyampaikan, komitman BCA adalah senantiasa menghadirkan ragam produk keuangan yang relevan dengan kebutuhan berbagai segmen nasabah. MAMI telah menjadi mitra strategi BCA dalam menyediakan produk reksa dana berkualitas. (Yetede)

PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) menjalin kerja sama strategis dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (BPD Kalbar) dalam rangka memperkuat ekosistem pembiayaan sektor konstruksi dan pengadaan barang/jasa di wilayah Kalimantan Barat. Kerja sama strategis tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PSK) Penjamin Bank Garansi, dan Penjaminan Kredit Konstruksi serta Pengadaan Barang dan Jasa. Penandatanganan PKS dilakukan Plt Direktur Utama Jamkrindo  Abdul Bari dan Direktur Utama BPD Kalbar Rokidi, disaksikan langsung oleh  Menteri UMKM Maman Abdurrahman, serta Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan. Hadir pula dalam kesempatan tersebut Direktur Pemasaran dan UUS BPD Kalbar Yuse Chaidi Amzar, serta jajaran manajemen BPD Kalbar dan Jamkrindo di Auditorium Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat. Plt. Direktur Utama Jamkrindo Abdul Bari menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah konkret dan kolaborasi antara lembaga penjaminan dan perbankan daerah dalam mendorong pertumbuhan sektor usaha produktif dan peningkatan daya saing pelaku usaha, khususnya UMKM dan kontraktor lokal. "Melalui kolaborasi ini, kami berharap dapat mendukung percepatan pembangunan infrastruktur daerah serta mendorong kemandirian UMKM di Kalimantan Barat," ujar Abdul Bari. (Yetede)

Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI) menyoroti masuknya pemain satelit internet asing, seperti Amazon Kuiper maupun Starlink ke Indonesia, yang menyasar satelit orbit rendah bumi (Low Earth Orbit/LEO) di Tanah Air. Amazon Kuiper diperkirakan akan mulai beroperasi di Indonesia sejak tahun lalu. Sekretaris Jenderal ASSI Sigit Jatiputro mengatakan, pada dasarnya perlakuan pemerintah terhadap satelit asing untuk yang berjenis (LEO maupun Geostationary Earth Orbit (GEO) tidak ada yang berbeda persyaratannya. "Diberikan fasilitas namanya landing right, di mana landing right ini syaratnya dua, yaitu closer coordination dengan operator dalam negeri, palinggak filing frekuensi dan lainnya harus selesai koordinasi dengan operator dalam negeri. Kedua, resiprokal. Jadi, intinya kalaiu dia berjualan di mana saja mereka melncurkannya ya," kata Sigit.  Adapun masuknya satelit Starlink ke Indonesia tahun 2024 lalu sempat ramai dikhawatirkan para pengusaha lokal karena bisa mengancam keberlangsungan bisnis mereka. Namun setahun setelah debut, pengusaha satelit  lokal tampaknyua belajar dari kehadiran bisnis Elon Musk tersebut. (Yetede)

Noun Digital Indonesia (Nuon), membeberkan inisiatif strategis dan rencana bisnis pada tahun ini sebagai bentuk komitmen untuk memperkuat posisinya di industri hiburan digital di Tanah Air. Melalui tiga portfolio utama, Digital Games, Digital Music, dan Digital Lifestyle, Noun menegaskan fokusnya pada inovasi berkelanjutan, kolaborasi lintas sektor serta Pemberdayaan talenta kratif lokal demi terciptanya ekosistem hiburan digital yang inklusif dan berdaya saing global. CEO Nuon Aris Sadewo mengatakan, bahwa setiap langkah yang diambil perusahaan merupakan bagian dari komitmen jangka panjang untuk mendukung pertumbuhan industri kreatif di Indonesia. Terkait portfolio digital games, Aris menegaskan, pihaknya terus memperkuat posisi sebagai publisher lokal yang konsisten mendukung pengembangan konten gym DreadHaunt, yang kini tersedia di platform STEAM dan Xbox.  "Mode terbaru ini menawarkan pengalaman bermain solo, co-op multiplier, serta opsi bantuan AI bots yang memperkaya pengalaman bertahan hidup para pemain," ungkap Aris. (Yetede)

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mengingatkan pemerintah desa, bahwa Dana Desa bersifat fleksibel, sehingga dapat digunakan pula untuk program-program ketahanan pangan. "Dana Desa ini sangat fleksibel, dapat digunakan untuk program-progran ketahanan  pangan dan memitigasi lingkungan yang terkait dengan iklim," kata Kepala Pusat Pengembangan Daya Saing dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal Kemendes PDT Luthfy  Latief saat memberikan sambutan, sekaligus membuka kegiatan berbagi pengetahuan Desa Berketahanan Pangan dan Iklim, seperti yang diikuti secara daring di Jakarta. Ketentuan itu, lanjut dia, telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Desa Tahun 2025. Diketahui, Pasal 7 ayat (4) Permendes Nomor 2 Tahun 2024 itu mengamantkan agar alokasi Dana Desa sebesar minimal 20% dialokasikan untuk mendukung agenda ketahanan pangan. Selain untuk ketahanan pangan, Kemendes juga mengatur sejumlah hal lainnya yang termasuk dalam prioritas penggunaan desa, (Yetede)