Industri perhotelan dan restoran di Jakarta menghadapi masa sulit dalam beberapa tahun terakhir. Dihantam penurunan jumlah pengunjung hingga biaya operasional yang kian tinggi, PHK massal kian menghantui. Laporan Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPDPHRI) Jakarta menyebutkan, berdasarkan survei pada Apri l2025 terhadap 30 pemilik hotel dan restoran, sebanyak 96,7 % responden mengalami penurunan kunjungan pelanggan pada triwulan pertama 2025. Akibatnya, mayoritas pelaku usaha mulai melakukan efisiensi. Ketua BPD PHRI Jakarta, Sutrisno Iwantono menyatakan, tekanan datang dari berbagai arah. Penurunan okupansi, tidak terjadi secara tunggal, tapi dibarengi kenaikan biaya operasional yang signifikan. ”Tingkat hunian turun drastis, sementara biaya operasional naik tak terkendali. Ini kondisi yang sangat memberatkan dunia usaha,” ujar Sutrisno dalam diskusi secara daring, Senin (26/5).

Kenaikan biaya operasional yang signifikan meliputi tarif air PDAM yang naik 71 persen, harga gas melonjak 20 persen, serta upah minimum provinsi (UMP) yang meningkat 9 % tahun ini. Kesenjangan antara pendapatan yang menurun dan biaya yang terus meningkat membuat pelakuusaha sulit bertahan. Dari sisi tenaga kerja, 70 % pemilik hotel berencana mengurangi karyawan 10-30 %. Sebanyak 90 % responden survei telah mengurangijumlah pekerja harian. Sementara 37,7 % berencana mengurangi anggota staf tetap. ”Bahkan, kalau kita lihat di platform seperti OLX, banyak sekali hotel yang dijual. Ini menunjukkan pelaku usaha memang mengalami kesulitan mengelola usaha mereka,” ucap Sutrisno. Penyebab utama penurunan hunian ialah merosotnya kunjungan dari segmen pemerintah. (Yoga)

Peretasan situs, laman, ataupun akun media sosial milik lembaga pemerintah dan nonpemerintah masih marak terjadi. Situs ataupun akun media sosial itu bahkan dibajak dan dijadikan saluran untuk mempromosikan judi daring atau online. Serangan siber terhadap sejumlah lembaga itu menunjukkan lemahnya ketahanan digital negara dan absennya tanggung jawab pemerintah dalam melindungi data warganya. Peretasan salah satunya dialami situs Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) lembaga nonpemerintah di bidang kepemiluan. Tak hanya diretas, situs perludem.org dan rumahpemilu.org milik Perludem juga dibajak dan dijadikan laman promosi judi daring. Ihwal peretasan itu diumumkan melalui akun Instagram Perludem pada 25 Mei. Perludem meminta publik berhati-hati mengolah informasi dari dua laman tersebut karena tak lagi berada dalam penguasaan Perludem.

Peneliti Perludem, Iqbal Kholidin, menjelaskan, peretasan berulang kali dialami situs yang dikelola Perludem, kali ini, situs yang dibajak diarahkan ke domain luar negeri. Hingga kini, ia belum yakin siapa otak di balik peretasan. ”Rasanya kami tidak bikin konten sesuatu yang cukup tajam. Beberapa waktu lalu sempat pernah juga diserang, tetapi hackernya hanya mengubah tampilannya, namun sekarang mereka bisa ambil alih domain dan pindahkan servernya,” ujarnya di Jakarta, Senin (26/5). Peretasan pertama terhadap situs yang dikelola Perludem terjadi pada 16 April 2025. Peretas diduga menyisipkan skrip malware yang berdampak pada indeks laman di mesin pencari Google. Akibatnya, hasil pencarian terhadap Perludem menampilkan promosi iklan judi daring. Meski begitu, situs masih bisa diakses secara parsial. Pada 21 April 2025, peretas kembali menyusup dan mengubah kata sandi akses peladen dan mengambil alih domain perludem.org lalu memindahkannya ke penyedia layanan yang berbeda. (Yoga)

Di saat ekonomi global dalam ketidak-pastian, maskapai berbiaya rendah Vietnam, VietJet memesan lagi 20 jet berbadan lebar A330 neo dari produsen pesawat Airbus, untuk menambah jumlah pesawat yang sudah dipesan Vietjet sehingga total menjadi 40 unit. Perjanjian pemesanan terungkap, Senin (26/5) dalam kunjungan kenegaraan Presiden Perancis, Emmanuel Macron ke Hanoi, Vietnam. Merujuk laporan Reuters, kesepakatan baru itu ditandatangani pimpinan VietJet, Ngu-yen Thi Phuong Thao dan Presiden Airbus Internasional, Wouter van Wersch.

Dokumen kesepakatan pembelian itu ditandatangani di hadapan Presiden Perancis, Emmanuel Macron dan Presiden Vietnam, Luong Cuong. VietJet mengatakan, pesanan baru itu dimaksudkan untuk mendukung ekspansi strategis perusahaan pada dekade berikutnya. ”Pesawat Airbus adalah pesawat modern dengan tingkat efisiensi terkini dan konsumsi bahan bakar yang lebih rendah, telah menyertai pertumbuhan Vietjet. Pesanan baru tersebut akan mendukung perluasan jaringan penerbangan global VietJet,” kata Thao. Maskapai VietJet berencana meningkatkan penerbangan diseluruh kawasan Asia Pasifik. Bahkan, tidak menutup kemungkinan VietJet akan membuka layanan jarak jauh ke Eropa di masa mendatang.

Wouter van Wersch mengatakan bahwa pihaknya bangga, VietJet menetapkan A 330 neo sebagai pilihan mereka untuk membangun kesuksesan. ”Kami berharap dapat melanjutkan kemitraan kami saat VietJet memperluas jangkauannya,” kata Wersch. Vietjet saat ini mengoperasikan armada Airbus yang terdiri dari 115 pesawat lorong tunggal seri A 320 dan tujuhpesawat seri A 330-300. Vietjet melayani rute internasional ke Australia, India dan Kazakhstan dengan A330-300. Armada itu diklaim menawarkan kenyamanan yang lebih baik dan pilihan yang lebih banyak kepada penumpang, termasuk di kelas bisnis. (Yoga)

Meningkatnya hubungan ekonomi dan perdagangan Indonesia-China turut menandai 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Kedua pihak bisa menjadi motor kawasan. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah dise-pakatinya kemitraan strategis, nilai perdagangan Indonesia-China terus menanjak, lebih dari 130 miliar USD per tahun. China adalah mitra terbesar perdagangan Indonesia dan menjadi sumber utama investasi asing di Indonesia. China menjadi pasar utama tujuan beragam komoditas asal Indonesia. Sebaliknya, Indonesia menjadi pasar produk elektronik hingga teknologi tinggi asal China. Tapi, Indonesia masih mencatatkan defisit. Pada 2024, defisit perdagangan Indonesia 10 miliar USD atau Rp 163 triliun. Meski demikian, kedua pihak tidak melihatnya sebagai hambatan. Penasihat Menteri Urusan Ekonomi dan Perdagangan China, Wang Boyong, dan jubir Kemenlu China, Mao Ning, menegaskan, hubungan kedua pihak bersifat saling ketergantungan, win-win, dan saling menghormati.

Bagi China, Indonesia adalah sahabat dan tetangga di seberang lautan dan mitra dekat yang setara untuk masa depan (Indonesia-China Galang Kekuatan untuk Kemajuan Kawasan, Kompas.id, 25 Mei2025). Indonesia dan China adalah dua kekuatan yang memainkan peran penting menjaga stabilitas, perdamaian dan keamanan kawasan. Indonesia adalah pemimpin tradisional ASEAN, sedang China adalah salah satu negara adidaya. Meskipun dalam konteks militer, Indonesia jauh dibawah kekuatan China, dalam konteks geopolitik kawasan, keduanya memiliki catatan s sejarah dan kapasitas yang setara. Selain ASEAN, Indonesia adalah motor gerakan nonblok dan inisiator Konferensi Asia Afrika. Ditengah rivalitas kekuatan utama dunia, Indonesia bersama ASEAN terus mendorong pengarus utamaan ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP), yang menegaskan peran perhimpunan tersebut sebagai aktor utama di kawasan. (Yoga)

Dampak ekonomi dari pemangkasan suku bunga acuan tidak langsung dirasakan sektor riil, dan diperkirakan baru akan dirasakan setelah setahun. BI pada Mei 2025 kembali memangkas suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,5 %. Sejak awal tahun suku bunga telah dipangkas sebesar 50 bps. Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Solikin M Juhro mengatakan, transmisi atau penyesuaian suku bunga pasar terhadap suku bunga kebijakan memerlukan waktu, dimulai dari suku bunga pasar uang yang berubah dalam 2-3 bulan, suku bunga dana 5 bulan dan suku bunga kredit sekitar setahun. ”(Dampaknya) ke ekonomi, (membutuhkan waktu) sekitar 1,5 tahun, more or less, tergantung kemana. Kalau ke suku bunga pasar uang, bisa seketika, karena BI Rate, kan, tenor terendah dan tenor jangka pendek, itu bisa lebih cepat,” katanya di Jakarta, Senin (26/5).

Hasil Asesmen Transmisi Suku Bunga Kebijakan kepada Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Perbankan oleh BI menemukan, terjadi peningkatan SBDK pada Maret 2025 secara bulanan pada seluruh kelompok bank. Per Maret 2025, SBDK tercatat 9,25 % atau meningkat 12 bps dibanding Februari 2025, yang utamanya disumbang kelompok Bank Umum Swasta Nasional yang meningkat 21 bps, diikuti kelompok Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar 13 bps, Kantor Cabang Bank Asing sebesar 8 bps, dan BUMN sebesar 4 bps. Ini terjadi seiring moderasi pertumbuhan kredit sebulan terakhir. Menurut Solikin, pergerakan suku bunga perbankan dipasar dipengaruhi persaingan antar bank dalam menghimpun dana pihak ketiga (DPK) terutama dana murah, yang tak lepas dari tantangan perekonomian, seperti berkurangnya simpanan korporasi dan tabungan masyarakat kelas menengah bawah. (Yoga)

Belanja pemerintah hingga kini belum sepenuhnya optimal dalam mendorong permintaan agregat. Perlambatan ekonomi yang berlangsung sejak awal tahun turut menekan kinerja penerimaan negara. Ditambah, reformasi perpajakan belum menunjukkan hasil yang signifikan. Besarnya tekanan kekurangan penerimaan pajak atau shortfall pada akhir 2025 mendorong Dirjen Pajak Kemenkeu, Bimo Wijayanto untuk segera menyusun strategi jangka pendek, yang diharapkan tidak membebani masyarakat luas, tapi mampu memberi kontribusi pada kas negara. Berdasarkan data Kemenkeu, hingga April2025, realisasi penerimaan pajak baru Rp 557,1 triliun atau 25,4 % dari target tahun ini. Angka tersebut mengalami kontraksi 10,8 % dibanding periode yang sama pada 2024. Di sisi lain, realisasi belanja negara hingga akhir April 2025 baru Rp 806,2 triliun atau 22,3 % dari pagu APBN 2025 sebesar Rp 3.621,3 triliun.

Realisasi tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 546,8 triliun serta transfer ke daerah Rp 259,4 triliun. Manajer Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Badiul Hadi mengatakan, realisasi belanja pemerintah yang masih di bawah 30 % saat permintaan domestik lesu, menandakan belanja pemerintah belum berperan optimal menjaga daya beli masyarakat. Lesunya daya beli masyarakat tercermin dari pertumbuhan ekonomi triwulan I-2025 yang hanya tumbuh 4,87 %, turun dari periode yang sama tahun lalu di level 5,11 %. ”Belanja (pemerintah) masih didominasi belanja operasional dan administrasi dibanding belanja modal perlindungan sosial yang berdampak langsung pada agregat demand,” ujarnya, Senin (26/5). Di sisi lain, kebijakan efisiensi anggaran melalui Inpres No 1 Tahun 2025 justru menjadi penghambat aktivitas ekonomi. Efek pengganda fiskal melemah karena belanja pemerintah tak optimal mendorong per-mintaan agregat. (Yoga)

Harga pembelian pemerintah atau HPP gabah kering panen di tingkat petani bakal kembali dilengkapi syarat kualitas gabah. Selain itu, harga pembelian beras di gudang Perum Bulog dan harga eceran tertinggi (HET) beras akan disesuaikan. Kanal penyaluran cadangan beras pemerintah juga diperluas. Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bapanas, Nita Yulianis, Senin (26/5) mengatakan, pemerintah telah memutuskan sejumlah kebijakan terkait gabah dan beras dalam rakor tingkat Kemenko Bidang Pangan pada 20 Mei 2025. Pertama, pemerintah akan kembali melengkapi HPP gabah kering panen (GKP) dengan syarat kualitas gabah untuk mengurangi penurunan kualitas beras. ”Kebijakan HPP GKP dengan syarat kualitas gabah akan digulirkan setelah masa berlaku Inpres No 6 Ta-hun 2025 selesai,” ujarnya dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta.

Inpres No 6/2025 mengatur Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Poin dari regulasi itu adalah kewajiban pembelian GKP dengan any quality atau segala kualitas minimal sesuai HPP Rp 6.500 per kg. Dalam penerapan kebijakan itu, gabah yang diserap Bulog dan mitra Bulog ada yang kurang berkualitas. Di Cirebon, Jabar, misalnya, terdapat gabah belum siap panen dan gabah dengan kadar air yang tinggi. Di Indramayu, Jabar, terdapat gabah hampa atau kopong dan gabah belum siap panen. Bahkan, ditemukan pula batu, potongan besi, piring plastik dan ember adukan dalam karung berisi gabah (Kompas, 26/5/2025). Kedua, pemerintah sedang mematangkan harga pembelian beras di Bulog. Pemerintah juga akan menyesuaikan HET beras sesuai masukan dan saran berbagai pemangku kepentingan terkait. Rakor di Kemenko Pangan memutuskan CBP di Bulog yang mencapai 4 juta ton perlu disalurkan minimal 2,7 juta ton sampai Desember 2025, melalui sejumlah program.

Pertama, penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) secara gradual, termasuk di zona 3 yang mencakup wilayah Indonesia bagian timur. Untuk itu, setiap bulan Bulog harus menyalurkan beras 370.000-385.000 ton. Kedua, bantuan pangan berupa beras yang dihentikan sejak Januari 2025 akan digulirkan kembali. Bantuan pangan itu akan diperluas menjadi tujuh sasaran penyaluran sesuai amanat Diktum Keempat Inpres No 6/2025. Dimana, penyaluran CBP pemerintah tak terbatas untuk program SPHP, bantuan pangan dan tanggap darurat bencana. CBP juga dapat disalurkan untuk ASN, TNI, Polri, program Makan Bergizi Gratis, cadangan beras pemda, kerjasama internasional dan bantuan pangan luar negeri. Saat ini, harga beras medium di wilayah timur, terutama Papua, masih tinggi, diatas HET Rp 13.500 per kg. Per 23 Mei 2025, harga beras medium di Kabupaten Jayawijaya Rp 25.000 per kg, di Manokwari dan Mimika masing-masing Rp 17.000 per kg. (Yoga)

Sepanjang tahun 2024 hingga awal 2025, sektor perbankan Indonesia mengalami dinamika yang menarik. Beberapa bank besar seperti BRI, BCA, dan Mandiri masih mencatatkan keuntungan besar. Namun secara keseluruhan, laba bersih industri perbankan nasional justru menurun. Penurunan ini menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi penerimaan negara, terutama dari pajak dan dividen bank milik pemerintah.

Bank merupakan salah satu sumber penting penerimaan negara. Keuntungan bank dikenakan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan). Jika bank membagikan dividen kepada pemegang saham, maka dividen tersebut juga dikenakan pajak. Sementara itu, untuk bank milik negara (seperti BRI dan Mandiri), sebagian labanya disetorkan ke negara dalam bentuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sayangnya, data OJK menunjukkan bahwa pada triwulan I 2025, pada kelompok bank besar hanya bank BCA yang mampu tumbuh double digit dibandingkan tahun sebelumnya, sebaliknya BRI mencatat penurunan laba bersih sebesar 24,8%. Salah satu penyebab utamanya adalah tingginya suku bunga yang membuat biaya bunga bank ikut naik. Hal ini menekan margin keuntungan bank dan berdampak pada pendapatan yang bisa dikenai pajak.

Sebagai contoh, BRI mencatat laba Rp60,6 triliun hanya bertumbuh 0,08% dari 2023 dan Bank Mandiri mencatat laba Rp55 triliun dengan pertubuhan 1,3%, sedangkan BNI meraup laba bersih Rp21,4 triliun hanya bertumbuh 2,7%. Sedangkan BCA meraih laba Rp54,8 triliun dengan pertumbuhan 12,7% dibandingkan 2023.  Selain 4 bank terbesar tersebut, bank lain seperti Danamon, BJB, dan beberapa Bank Pembangunan Daerah mencatat penurunan atau pertumbuhan laba yang sangat kecil. Jika tren ini terus berlangsung, maka penerimaan negara dari sektor perbankan bisa terganggu. Terutama melihat tren penurunan laba bersih perbankan di triwulan I 2025.

Penurunan laba bank akan berdampak langsung pada penerimaan negara. Pajak atas laba akan menurun, dividen untuk negara dari BUMN juga bisa lebih kecil, dan pembagian dividen dari bank swasta kepada pemegang saham bisa menurun sehingga pajaknya pun ikut berkurang.

Untuk mengantisipasi hal ini, pemerintah perlu melakukan beberapa langkah. Pertama, memantau laporan keuangan bank secara berkala untuk mendeteksi lebih awal penurunan potensi pajak. Kedua, memperluas pengawasan terhadap pendapatan bank yang berasal dari jasa non-bunga (seperti biaya layanan) yang juga bisa menjadi sumber penerimaan pajak.

Ketiga, memperkuat kerja sama antara lembaga seperti DJP, OJK, dan Bank Indonesia agar data dan strategi dapat sinkron. Keempat, memberikan dukungan khusus kepada bank kecil atau bank pembangunan daerah agar tetap bisa beroperasi dengan sehat. Dan kelima, memastikan bank swasta besar tetap patuh membayar pajaknya secara penuh.

Mengapa hal ini penting bagi masyarakat? Karena ketika penerimaan negara turun, maka anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan bisa terganggu. Menjaga kesehatan sektor perbankan berarti juga menjaga kemampuan negara membiayai kebutuhan warganya.

Meskipun beberapa bank masih mencetak laba tinggi, tekanan dari suku bunga dan kondisi ekonomi global membuat profitabilitas perbankan harus diawasi dengan cermat. Pemerintah perlu sigap mengambil langkah agar potensi penerimaan negara tidak terganggu, dan masyarakat tetap bisa merasakan manfaat dari pajak yang dibayarkan sektor ini.

Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan kemandirian energi nasional dengan mengembalikan kejayaan sektor minyak dan gas (migas) yang pernah dialihkan oleh Indonesia di era 1990-an. Untuk itu, lifting minyak bumi nasional dalam lima tahun ke depan ditargetkan bisa mencapai sebanyak satu juta barel per hari (bph) atau menjadi hampir dua kali dari realisasi lifting hingga akhir 2024 yang hanya sekitar 580 ribu bph. Sejumlah langkah dan strategi, baik jangka pendek maupun jangka panjang telah dan akan dilakukan pemerintah untuk mewujudkan target tersebut, diantaranya penataan kelonggaran bagi Pertamina dalam menggarap lapangan migas. Regulasi terbaru kembali memberi peluang kepada BUMN migas itu untuk menggandeng mitra melalui kerangka kerja sama operasi (KSO). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadahlia menyebut, perubahan regulasi dari KSO menjadi kontrak bagi hasil gross split telah memacu kemerosotan lifting minyak bumi oleh Pertamina. Oleh karena itu, selanjutnya tidak ada lagi keharusan bagi Pertamina untuk menggunakan kontrak bagi hasil gross split ketika menggandeng mitra untuk menggarap lapangan. (Yetede)

Indonesia memasuki era kecerdasan buatan (artificial intelegence/AI) dan transformasi digital dengan ambisi besar. Pemerintah menargetkan nilai ekonomi digital nasional mencapai US$ 130 miliar pada tahun 2025 ini dan US$ 315 miliar pada tahun 2030. Namun, ditengah melambatnya investasi teknologi dan kesenjangan digital yang mencolok di Tanah Air, muncul pertanyaan mendasar, apakah Indonesia benar-benar siap menjadi kekuatan digital baru di dunia? Beberapa tahun terakhir ini Indonesia menjadi sorotan sebagai pasar digital paling potensial di Asia Tenggara. Dengan populasi lebih dari 270  jiwa dan pengguna internet aktif lebih dari 210 juta, potensial pasar memang luar biasa. Namun, potensi tanpa kesiapan hanya akan menghasilkan kesenjangan-dan itulah yang dirasanya kini kita hadapi. Transformasi digital Indonesia masih berlangsung secara merata. Sebagian besar adopsi digital masih terkonsentrasi di sektor e-commerce dan fintech, terutama di   kawasan perkotaan. Sementata itu, pelaku UMKM di daerah terutama di luar Jawa dan menufaktur masih tertinggal jauh. (Yetede)