;

Bisnis Bank Digital Cetak Laba Tinggi

Hairul Rizal 30 May 2025 Kontan
Kinerja perbankan digital menunjukkan tren yang sangat positif sepanjang empat bulan pertama 2025. Sebagian besar bank digital mencetak laba signifikan, bahkan bank yang sebelumnya merugi berhasil membalikkan keadaan.

Bank Jago mencatatkan kinerja paling mencolok, dengan laba bersih naik 173,56% menjadi Rp 81,22 miliar, didorong oleh pertumbuhan pendapatan bunga bersih. Disusul oleh BCA Digital, yang meraih laba Rp 84,45 miliar atau naik 29%, berkat pertumbuhan pendapatan bunga bersih sebesar 46,5%.

Sementara itu, Bank Neo Commerce (BNC) membalikkan kerugian menjadi laba Rp 191,65 miliar, berkat strategi efisiensi, terutama dari penurunan beban provisi. Direktur Utama BNC, Eri Budiono, menyebut pencapaian ini merupakan buah dari penguatan fondasi bisnis sejak tahun lalu. Eri optimistis kredit akan tumbuh 12–15% tahun ini dengan fokus pada dana murah, payroll, dan cash management.

Allo Bank, meski mencetak pertumbuhan laba terbatas sebesar 4,11%, tetap fokus pada strategi digital hybrid yang mengintegrasikan segmen ritel dan wholesale. Direktur Utama Allo Bank, Indra Utoyo, menekankan pentingnya pengembangan layanan yang sesuai kebutuhan nasabah di era digital serta integrasi dalam ekosistem mitra strategis.

Namun, Indra mengakui tekanan makroekonomi dan ketatnya likuiditas menjadi tantangan bagi pertumbuhan yang lebih tinggi, sehingga Allo Bank belum berencana menurunkan suku bunga deposito dan akan tetap menjaga keseimbangan aset-liabilitas.

Kinerja positif bank digital merupakan hasil dari transformasi strategis dan efisiensi operasional, dengan tokoh-tokoh kunci seperti Eri Budiono dan Indra Utoyo memainkan peran penting dalam mengarahkan bank masing-masing menuju pertumbuhan yang berkelanjutan.

Strategi Baru di Tengah Kredit yang Lesu

Hairul Rizal 28 May 2025 Bisnis Indonesia (H)

Bank Indonesia (BI) merevisi target pertumbuhan kredit tahun 2025 dari proyeksi awal 11%–13% menjadi hanya 8%–11% akibat kondisi makroekonomi yang melemah dan perlambatan penyaluran kredit. Meski demikian, mayoritas bank tidak langsung mengubah rencana bisnis bank (RBB) mereka karena telah mengantisipasi situasi ini sejak awal tahun. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka ruang bagi revisi RBB pada pertengahan tahun jika diperlukan.

Beberapa bank seperti CIMB Niaga dan Bank Tabungan Negara memilih pendekatan konservatif dengan menurunkan target pertumbuhan kredit atau mempertahankan target tahun sebelumnya, sambil mengoptimalkan sumber pendapatan nonbunga dan menegakkan prinsip “liquidity first” karena persaingan dana pihak ketiga yang ketat. Sementara itu, Citibank Indonesia berencana melakukan penyesuaian RBB pada akhir Juni 2025 untuk menyesuaikan target kredit berdasarkan kinerja ekonomi kuartal I dan II.

Dalam menghadapi perlambatan kredit dan likuiditas, BI juga menurunkan suku bunga acuan dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memangkas tingkat suku bunga penjaminan simpanan guna mengurangi biaya dana perbankan dan melonggarkan persaingan likuiditas. Meski kompetisi dana tetap ada, terutama jika bank menargetkan pertumbuhan kredit tinggi, persaingan tersebut diperkirakan masih dalam tingkat yang terkendali (manageable).

Secara keseluruhan, langkah BI merevisi target kredit disikapi dengan hati-hati oleh industri perbankan yang lebih fokus pada konservatisme, efisiensi biaya, dan diversifikasi sumber pendapatan di tengah tantangan ekonomi saat ini.


Bank Kembali Dorong Kredit Meski Lambat

Hairul Rizal 28 May 2025 Bisnis Indonesia

Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk memangkas target pertumbuhan penyaluran kredit tahun 2025 menjadi rentang 8% hingga 11%, lebih rendah dibandingkan proyeksi awal sebesar 11%—13%. Penurunan target ini disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan kredit perbankan yang tercatat hanya 8,88% secara tahunan hingga April 2025, seiring dengan pelambatan pertumbuhan ekonomi domestik yang mencapai 4,87% pada kuartal I/2025.

Kondisi ekonomi yang lesu membuat bank-bank cenderung berhati-hati dalam menyalurkan kredit, terutama kredit modal kerja yang tumbuh rendah, menandakan pengurangan aktivitas produksi korporasi. Meskipun kredit investasi masih tumbuh dua digit, manfaatnya bersifat jangka panjang. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih mempertahankan target kredit sekitar 9%—11% dan memberikan kesempatan revisi target di tengah tahun mengikuti dinamika ekonomi.

BI telah menurunkan suku bunga acuan untuk merangsang pertumbuhan, namun efek stimulus moneter diperkirakan baru akan terasa pada tahun berikutnya. Di sisi lain, tanpa dukungan stimulus fiskal yang kuat dan efektif, pertumbuhan kredit sebagai penggerak utama perekonomian sulit didorong. Stimulus fiskal diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat dan kapasitas produksi, bukan sekadar insentif sementara seperti diskon listrik.

Jika bank ‘dipaksa’ menyalurkan kredit dalam kondisi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya pasca-Covid-19, risiko memburuknya kualitas aset perbankan akan meningkat. Oleh karena itu, keputusan BI memangkas target kredit adalah langkah prudensial untuk menjaga stabilitas perbankan di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini.


PLTU Pensiun Dini Masih Simpang Siur

Hairul Rizal 28 May 2025 Bisnis Indonesia

Rencana pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara yang sempat digagas pada era Presiden Joko Widodo masih belum terwujud dalam RUPTL PLN 2025–2034. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemerintah bersedia menghentikan operasional PLTU, namun realisasinya sangat bergantung pada dukungan pendanaan yang hingga kini belum tersedia, terutama dari lembaga keuangan dengan bunga rendah. Tanpa pendanaan tersebut, penghentian PLTU justru bisa menjadi beban bagi negara dan masyarakat.

Sementara itu, pemerintah masih merencanakan pembangunan PLTU baru sebesar 6,3 GW, meski sudah ada Peraturan Menteri ESDM No. 10/2025 tentang peta jalan transisi energi menuju net-zero emission pada 2060. Pensiun dini PLTU hanya dapat dilakukan jika didahului dengan kajian teknis, hukum, dan komersial oleh PLN atas penugasan Menteri.

Anggota DPR Ramson Siagian menilai pemerintah kemungkinan hanya akan melakukan phase down PLTU secara bertahap demi menjaga ketahanan energi. Sedangkan Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengkritik pemerintah karena tetap membiarkan PLTU yang merugikan negara beroperasi dan lebih fokus pada solusi semu seperti co-firing.

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengingatkan Menteri Bahlil untuk memastikan kelanjutan implementasi Just Energy Transition Partnership (JETP), menjaga komitmen internasional, dan mempercepat transisi energi dengan menyiapkan proyek energi terbarukan yang layak didanai.

Secara keseluruhan, ketidakjelasan dana dan kebijakan yang belum konsisten menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pensiun dini PLTU, meskipun komitmen transisi energi terus digaungkan.


Kejagung Lelang Aset, Total Capai Rp4,5 Miliar

Hairul Rizal 28 May 2025 Bisnis Indonesia

Kejaksaan Agung melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum Harli Siregar telah berhasil melelang tiga bidang tanah milik terpidana korupsi Benny Tjokrosaputro di Desa Muncung, Tangerang, Banten, dengan total nilai penjualan sebesar Rp4,54 miliar. Lelang dilakukan melalui KPKNL Tangerang I lewat situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Harli Siregar menegaskan bahwa seluruh hasil lelang tersebut telah disetor ke kas negara sebagai bagian dari pemulihan kerugian negara akibat kasus korupsi yang melibatkan Benny Tjokro, yang merupakan terpidana dalam dua skandal besar, yakni Jiwasraya dan Asabri.

Langkah ini mencerminkan komitmen Kejaksaan Agung dalam menindaklanjuti eksekusi aset hasil tindak pidana korupsi serta memperkuat upaya penegakan hukum dan pemulihan keuangan negara.


Daya Beli Disokong Stimulus, Tapi Belum Stabil

Hairul Rizal 28 May 2025 Kontan (H)
Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2025 diperkirakan tidak mencapai target pemerintah sebesar 5%. Sejumlah ekonom, seperti Hosianna Evalita Situmorang dari Bank Danamon dan tim ekonom Bank Mandiri, memprediksi pertumbuhan hanya berkisar antara 4,4%–4,92%, mencerminkan tren perlambatan yang nyata. Hal ini diperkuat oleh data Bank Indonesia yang menunjukkan penurunan pertumbuhan kredit dan lesunya penjualan otomotif hingga April 2025.

Sebagai respons, pemerintah meluncurkan enam paket stimulus ekonomi yang mulai berlaku pada 5 Juni 2025, sebagaimana dijelaskan oleh Susiwijono Moegiarso, Sekretaris Kemenko Perekonomian. Namun, langkah ini mendapat kritik tajam dari sejumlah pakar. Achmad Nur Hidayat, ekonom dan pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, menilai stimulus tersebut lebih mencerminkan reaksi panik dibanding kebijakan yang terencana dan berbasis kajian matang, apalagi di tengah ruang fiskal yang menyempit.

Kekhawatiran serupa disampaikan oleh Bhima Yudhistira Adinegara, Direktur Celios, yang memperkirakan stimulus dapat memperlebar defisit anggaran hingga Rp 80 triliun, terutama karena belum adanya perencanaan matang dan beban subsidi yang terus membengkak. Ia mengusulkan penghematan anggaran, termasuk menunda proyek-proyek besar seperti program makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, guna menjaga stabilitas fiskal.

Sementara itu, Luky Alfirman, Dirjen Anggaran, menyatakan bahwa pendanaan stimulus masih dalam proses penghitungan, dengan sebagian sudah tercantum dalam APBN, namun sebagian lainnya belum.

Stimulus ekonomi dimaksudkan untuk menjaga konsumsi dan pertumbuhan, ketidaksiapan fiskal dan lemahnya perencanaan menjadi tantangan besar, sebagaimana ditekankan oleh tokoh-tokoh kunci dalam diskusi ini.

Pemerintah Bahas Pajak Kekayaan untuk Keadilan Fiskal

Hairul Rizal 28 May 2025 Kontan
Penerapan pajak kekayaan (wealth tax) di Indonesia semakin mendapat sorotan sebagai upaya mewujudkan keadilan fiskal dan meningkatkan penerimaan negara. Yon Arsal, Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak di Kementerian Keuangan, menyatakan bahwa pemerintah memiliki arah menuju implementasi pajak kekayaan, namun menekankan bahwa prosesnya tidak mudah dan memerlukan kajian komprehensif, mulai dari riset, konsultasi publik, hingga persetujuan DPR karena menyangkut regulasi baru berbasis undang-undang.

Dorongan kuat datang dari tokoh masyarakat sipil seperti Yenti Nurhidayat dari Forum Pajak Berkeadilan Indonesia (FPBI), yang menilai bahwa para orang super kaya di Indonesia seharusnya dikenakan pajak kekayaan karena selama ini mereka telah mendapatkan berbagai privilege dan kemudahan akses terhadap sumber daya negara.

Menurut laporan FPBI dan PRAKARSA, pajak kekayaan diusulkan untuk dikenakan kepada individu dengan kekayaan bersih lebih dari US$ 10 juta (sekitar Rp 155 miliar), dengan tarif progresif 1%–2% atas berbagai bentuk aset. Potensi penerimaan dari pajak ini diperkirakan bisa mencapai Rp 54 triliun hingga Rp 155 triliun.

Yon menambahkan bahwa pemerintah saat ini juga memperkuat pengawasan terhadap wajib pajak kaya, terutama melalui reformasi data dan pertukaran informasi otomatis (AEoI). Jika ditemukan ketidaksesuaian laporan penghasilan, pemerintah siap melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Hingga Agustus 2024, tercatat ada 11.268 orang kaya yang telah menyetorkan PPh sebesar Rp 18,5 triliun, menunjukkan potensi besar dari kelompok ini untuk menyumbang lebih banyak melalui skema pajak baru.

Persaingan Pasar Semakin Ketat, Inovasi Jadi Kunci

Hairul Rizal 28 May 2025 Kontan
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk (CMRY), produsen susu Cimory, berhasil mencatat kinerja positif pada kuartal I-2025, dengan pendapatan naik 12,5% yoy menjadi Rp 2,43 triliun dan laba bersih tumbuh 24,2% yoy menjadi Rp 479,86 miliar. Namun, emiten ini menghadapi tantangan dari pelemahan daya beli masyarakat dan naiknya harga bahan baku, yang menekan margin laba kotor ke level 44,5%.

Menurut James Stanley Widjaja, analis Buana Capital, penurunan segmen susu sebesar 5,7% yoy menjadi Rp 863,7 miliar—terendah dalam dua tahun terakhir—disebabkan oleh ketatnya persaingan di pasar susu UHT dan melemahnya konsumsi rumah tangga. Meski begitu, pertumbuhan pesat di segmen makanan konsumen menjadi penopang utama kinerja, dengan penjualan naik 41,1% yoy menjadi Rp 1,57 triliun.

Indy Naila dari Edvisor Provina Visindo menambahkan bahwa efisiensi operasional berperan penting dalam menjaga pertumbuhan di tengah tekanan konsumsi. Sementara itu, Vita Lestari dari Sinarmas Sekuritas menyoroti risiko berkelanjutan dari kenaikan harga bahan baku serta pelemahan nilai tukar, tetapi mengapresiasi strategi CMRY dalam perluasan distribusi dan peluncuran produk baru seperti Cimory Eat Milk dan Kanzler Bakso Gochujang.

Ketiga analis—James, Indy, dan Vita—kompak memberi rekomendasi beli (buy) terhadap saham CMRY, dengan target harga antara Rp 5.300–Rp 5.500 per saham. Mereka optimistis terhadap prospek jangka menengah perusahaan, berkat inovasi produk dan ekspansi distribusi, meski tetap mewaspadai tekanan margin akibat faktor eksternal.

Bunga Acuan Bank Besar Jadi Barometer Pasar

Hairul Rizal 28 May 2025 Kontan
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menurunkan tingkat bunga penjaminan sebesar 25 basis poin (bps)—menjadi 4% untuk bank umum dan 6,5% untuk BPR—dengan harapan perbankan akan segera mengikuti penyesuaian ini, sejalan dengan penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) menjadi 5,5%. Langkah ini bertujuan agar biaya dana bank menyusut dan menciptakan ruang penurunan bunga kredit, yang penting untuk mendorong pertumbuhan kredit tahun ini.

Namun, kenyataannya bunga simpanan justru masih naik per April 2025, terutama pada tenor satu dan tiga bulan. Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa perbankan masih saling menunggu langkah, khususnya dari bank-bank besar. Menurutnya, LPS telah memberi sinyal dengan menurunkan bunga penjaminan agar pasar mulai bergerak.

Presiden Direktur CIMB Niaga, Lani Darmawan, menegaskan bahwa pihaknya masih memantau kebijakan bank besar sebelum menyesuaikan bunga simpanan. Ia mengakui bahwa meskipun BI rate turun, tingginya kebutuhan likuiditas akibat penyaluran kredit membuat biaya dana sulit turun cepat.

Sementara itu, Direktur Kepatuhan OK Bank, Efdinal Alamsyah, menyebut bahwa penyesuaian bunga simpanan akan dilakukan secara bertahap dalam enam bulan ke depan, tergantung pada strategi dan kondisi likuiditas bank masing-masing.

Meski ada dorongan kuat dari BI dan LPS untuk menurunkan bunga simpanan, realisasinya masih tertahan oleh dinamika pasar dan strategi likuiditas perbankan, dengan bank besar menjadi penentu arah kebijakan industri.

Perluas Sasaran Stimulus ke Industri dan Kelas Menengah

Yuniati Turjandini 28 May 2025 Investor Daily (H)
Paket ekonomi yang akan meluncur pada 6 Juni 2025 dinilai tidak cukup untuk mengakselerasi laju pertumbuhan  produk domestik bruto (PDB), lantaran hanya menyasar kelompok bawah. Insentif ini dianggap lebih berfungsi menahan kejutan konsumsi, bukan memacu pertumbuhan ekonomi. Seiring dengan itu, pemerintah diminta memperluas sasaran stimulus ke kelas menengah dan industri manufaktur. Ini penting mengingat kelas menengah adalah motor konsumsi nasional, penyumbang terbesar PDB dari sisi kelompok pengeluaran. Adapun industri pengolahan alias manufaktur adalah pemasok PDB terbesar dari sisi lapangan usaha. Kuartal 1-2025, industri pengolahan penyumbang PDB terbesar dari sisi lapangan usaha, sebesar 19,25%, dengan pertumbuhan 4,55%. Insentif kelas menengah bisa berbentuk penaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari saat ini sekitar 5 juta per bulan menjadi Rp 10 Juni. Dengan begini, mereka memiliki uang lebih untuk berbelanja barang, termasuk produk industri, seperti sepeda motor atau mobil. Efek berganda (multiplier effect) belanja kelas menengah jauh lebih besar, ketimbang hanya mengucurkan bantuan sosial (bansos). Sebab, jika belanja diarahkan untuk pembelian produk manufaktur, industri terkait akan terdongkrak. (Yetede)