Labirin | News & Update

;

Tarif Trump Bikin Komoditas Global Goyah

Hairul Rizal 30 May 2025 Kontan (H)

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, harga sejumlah komoditas seperti minyak, gas alam, dan emas mengalami kenaikan, meskipun permintaan global justru sedang melemah. Fenomena ini disebabkan oleh berbagai faktor geopolitik, ketegangan pasokan, serta fluktuasi nilai tukar dolar AS.

Sutopo Widodo, Presiden Komisioner HFX International Berjangka, menjelaskan bahwa lonjakan harga komoditas dipicu oleh ketatnya pasokan, ketahanan permintaan jangka panjang, dan krisis geopolitik yang mengganggu rantai distribusi global. Komoditas pun menjadi incaran sebagai safe haven ketika pasar dilanda ketidakpastian.

Ibrahim Assuaibi, pengamat komoditas, menambahkan bahwa sanksi ekonomi dari AS dan Uni Eropa terhadap Rusia sebagai negara pemasok utama energi turut mendorong kenaikan harga. Ia juga menyebut sikap hawkish The Fed yang menunda penurunan suku bunga sebagai pemicu naiknya harga emas dalam waktu dekat, dengan proyeksi bisa mencapai US$ 3.700 per ons troi dalam tiga bulan.

Sementara itu, Lukman Leong, analis dari Doo Financial Futures, menyoroti ketidakpastian kebijakan tarif perdagangan AS usai keputusan pengadilan yang membatalkan kebijakan tarif era Trump. Menurutnya, reaksi Gedung Putih yang langsung mengajukan banding menambah ketidakjelasan arah kebijakan perdagangan AS, yang turut memengaruhi harga komoditas global. Ia memperkirakan harga minyak saat ini secara fundamental berada di kisaran US$ 50–55 per barel, namun bisa melonjak hingga US$ 70 jika terjadi eskalasi lebih lanjut.

Teknologi

Penerimaan Pajak LTO Masih Kedodoran

Hairul Rizal 30 May 2025 Kontan

Realisasi penerimaan pajak dari Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar (LTO) hingga 30 April 2025 baru mencapai Rp 169,6 triliun, atau 23,08% dari target APBN 2025 sebesar Rp 734,714 triliun. Menurut Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Yunirwansyah, penurunan penerimaan ini disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti perubahan tax effective rate (TER), fluktuasi harga komoditas, dan meningkatnya restitusi pajak serta relaksasi pelaporan SPT Masa PPN.

Meskipun mayoritas sektor usaha mengalami kontraksi, beberapa sektor strategis justru tumbuh positif. Sektor konstruksi tumbuh paling signifikan sebesar 141,54% yoy, diikuti sektor pengangkutan dan pergudangan (23,15%), serta pengadaan listrik dan gas (20,98%). Sektor pertambangan juga mencatatkan pertumbuhan 6,77%.

Struktur administrasi LTO dibagi ke dalam empat KPP yang menangani sektor-sektor strategis seperti pertambangan, jasa keuangan, BUMN, dan wajib pajak orang pribadi.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal menegaskan pentingnya penguatan pengawasan, terutama terhadap kelompok wajib pajak yang berada pada lapisan tarif tertinggi PPh 35%. Yon menjelaskan bahwa sistem pajak Indonesia menganut prinsip self-assessment, sehingga akurasi data yang dilaporkan oleh wajib pajak sangat krusial.

Yon menambahkan bahwa reformasi perpajakan dan pemanfaatan data, termasuk automatic exchange of information (AEoI), menjadi instrumen penting dalam mendorong kepatuhan dan meningkatkan penerimaan pajak. Bila ditemukan ketidaksesuaian data, tindakan seperti pemeriksaan dapat dilakukan untuk memastikan keadilan pajak.

Meski menghadapi tantangan pada awal 2025, pemerintah melalui Ditjen Pajak dan Kementerian Keuangan terus memperkuat strategi pengawasan dan basis data guna mengoptimalkan penerimaan dari kelompok wajib pajak besar.

Teknologi

Erajaya Makin Kinclong Berkat iPhone 16

Hairul Rizal 30 May 2025 Kontan

Pertumbuhan pesat pasar smartphone di Indonesia, khususnya di segmen kelas menengah yang tumbuh 24,9% yoy pada 2024, menjadi pendorong positif bagi kinerja PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA). Meskipun sempat terdampak oleh keterlambatan distribusi iPhone 16 akibat hambatan TKDN, kinerja ERAA diproyeksikan akan membaik seiring iPhone 16 yang mulai dipasarkan sejak April 2025.

Indy Naila, analis dari Edvisor Profina Visindo, menilai peluncuran iPhone 16 akan menjadi angin segar bagi ERAA sebagai mitra resmi Apple di Indonesia. Ia memperkirakan produk ini dapat menyumbang 15%–20% dari total pendapatan ERAA sepanjang 2025.

Senada, Laras Nadira dari Bahana Sekuritas mencatat bahwa penjualan iPhone 16 1,5 kali lebih tinggi dari seri sebelumnya dalam dua minggu pertama penjualan, berkat permintaan yang sempat tertunda. Ia juga menyoroti potensi dorongan tambahan dari peluncuran iPhone 17 pada paruh kedua 2025.

Namun, pada kuartal I-2025, ERAA mencatat penurunan pendapatan 4,61% yoy, terutama karena anjloknya segmen ponsel dan tablet. Meski begitu, Muhamad Heru Mustofa dari Phintraco Sekuritas tetap optimistis, memproyeksikan pendapatan ERAA tumbuh 9,04% dan laba bersih naik 9,59% di akhir tahun.

Dalam konteks ekspansi, ERAA merevisi target pembukaan toko dari 300–400 menjadi 250–300 toko, mencerminkan sikap hati-hati terhadap pelemahan daya beli. Hingga kuartal I, hanya 34 toko baru yang dibuka.

Prospek ERAA tetap cerah, didukung produk unggulan seperti iPhone 16 dan strategi ekspansi yang realistis. Indy Naila, Laras Nadira, dan Jody Wijaya kompak merekomendasikan beli (buy) saham ERAA dengan target harga masing-masing Rp 680, Rp 650, dan Rp 620 per saham.

Teknologi

Bisnis Bank Digital Cetak Laba Tinggi

Hairul Rizal 30 May 2025 Kontan

Kinerja perbankan digital menunjukkan tren yang sangat positif sepanjang empat bulan pertama 2025. Sebagian besar bank digital mencetak laba signifikan, bahkan bank yang sebelumnya merugi berhasil membalikkan keadaan.

Bank Jago mencatatkan kinerja paling mencolok, dengan laba bersih naik 173,56% menjadi Rp 81,22 miliar, didorong oleh pertumbuhan pendapatan bunga bersih. Disusul oleh BCA Digital, yang meraih laba Rp 84,45 miliar atau naik 29%, berkat pertumbuhan pendapatan bunga bersih sebesar 46,5%.

Sementara itu, Bank Neo Commerce (BNC) membalikkan kerugian menjadi laba Rp 191,65 miliar, berkat strategi efisiensi, terutama dari penurunan beban provisi. Direktur Utama BNC, Eri Budiono, menyebut pencapaian ini merupakan buah dari penguatan fondasi bisnis sejak tahun lalu. Eri optimistis kredit akan tumbuh 12–15% tahun ini dengan fokus pada dana murah, payroll, dan cash management.

Allo Bank, meski mencetak pertumbuhan laba terbatas sebesar 4,11%, tetap fokus pada strategi digital hybrid yang mengintegrasikan segmen ritel dan wholesale. Direktur Utama Allo Bank, Indra Utoyo, menekankan pentingnya pengembangan layanan yang sesuai kebutuhan nasabah di era digital serta integrasi dalam ekosistem mitra strategis.

Namun, Indra mengakui tekanan makroekonomi dan ketatnya likuiditas menjadi tantangan bagi pertumbuhan yang lebih tinggi, sehingga Allo Bank belum berencana menurunkan suku bunga deposito dan akan tetap menjaga keseimbangan aset-liabilitas.

Kinerja positif bank digital merupakan hasil dari transformasi strategis dan efisiensi operasional, dengan tokoh-tokoh kunci seperti Eri Budiono dan Indra Utoyo memainkan peran penting dalam mengarahkan bank masing-masing menuju pertumbuhan yang berkelanjutan.

Teknologi

Strategi Baru di Tengah Kredit yang Lesu

Hairul Rizal 28 May 2025 Bisnis Indonesia (H)

Bank Indonesia (BI) merevisi target pertumbuhan kredit tahun 2025 dari proyeksi awal 11%–13% menjadi hanya 8%–11% akibat kondisi makroekonomi yang melemah dan perlambatan penyaluran kredit. Meski demikian, mayoritas bank tidak langsung mengubah rencana bisnis bank (RBB) mereka karena telah mengantisipasi situasi ini sejak awal tahun. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka ruang bagi revisi RBB pada pertengahan tahun jika diperlukan.

Beberapa bank seperti CIMB Niaga dan Bank Tabungan Negara memilih pendekatan konservatif dengan menurunkan target pertumbuhan kredit atau mempertahankan target tahun sebelumnya, sambil mengoptimalkan sumber pendapatan nonbunga dan menegakkan prinsip “liquidity first” karena persaingan dana pihak ketiga yang ketat. Sementara itu, Citibank Indonesia berencana melakukan penyesuaian RBB pada akhir Juni 2025 untuk menyesuaikan target kredit berdasarkan kinerja ekonomi kuartal I dan II.

Dalam menghadapi perlambatan kredit dan likuiditas, BI juga menurunkan suku bunga acuan dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memangkas tingkat suku bunga penjaminan simpanan guna mengurangi biaya dana perbankan dan melonggarkan persaingan likuiditas. Meski kompetisi dana tetap ada, terutama jika bank menargetkan pertumbuhan kredit tinggi, persaingan tersebut diperkirakan masih dalam tingkat yang terkendali (manageable).

Secara keseluruhan, langkah BI merevisi target kredit disikapi dengan hati-hati oleh industri perbankan yang lebih fokus pada konservatisme, efisiensi biaya, dan diversifikasi sumber pendapatan di tengah tantangan ekonomi saat ini.

Teknologi

Bank Kembali Dorong Kredit Meski Lambat

Hairul Rizal 28 May 2025 Bisnis Indonesia

Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk memangkas target pertumbuhan penyaluran kredit tahun 2025 menjadi rentang 8% hingga 11%, lebih rendah dibandingkan proyeksi awal sebesar 11%—13%. Penurunan target ini disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan kredit perbankan yang tercatat hanya 8,88% secara tahunan hingga April 2025, seiring dengan pelambatan pertumbuhan ekonomi domestik yang mencapai 4,87% pada kuartal I/2025.

Kondisi ekonomi yang lesu membuat bank-bank cenderung berhati-hati dalam menyalurkan kredit, terutama kredit modal kerja yang tumbuh rendah, menandakan pengurangan aktivitas produksi korporasi. Meskipun kredit investasi masih tumbuh dua digit, manfaatnya bersifat jangka panjang. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih mempertahankan target kredit sekitar 9%—11% dan memberikan kesempatan revisi target di tengah tahun mengikuti dinamika ekonomi.

BI telah menurunkan suku bunga acuan untuk merangsang pertumbuhan, namun efek stimulus moneter diperkirakan baru akan terasa pada tahun berikutnya. Di sisi lain, tanpa dukungan stimulus fiskal yang kuat dan efektif, pertumbuhan kredit sebagai penggerak utama perekonomian sulit didorong. Stimulus fiskal diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat dan kapasitas produksi, bukan sekadar insentif sementara seperti diskon listrik.

Jika bank ‘dipaksa’ menyalurkan kredit dalam kondisi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya pasca-Covid-19, risiko memburuknya kualitas aset perbankan akan meningkat. Oleh karena itu, keputusan BI memangkas target kredit adalah langkah prudensial untuk menjaga stabilitas perbankan di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini.

Teknologi

PLTU Pensiun Dini Masih Simpang Siur

Hairul Rizal 28 May 2025 Bisnis Indonesia

Rencana pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara yang sempat digagas pada era Presiden Joko Widodo masih belum terwujud dalam RUPTL PLN 2025–2034. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemerintah bersedia menghentikan operasional PLTU, namun realisasinya sangat bergantung pada dukungan pendanaan yang hingga kini belum tersedia, terutama dari lembaga keuangan dengan bunga rendah. Tanpa pendanaan tersebut, penghentian PLTU justru bisa menjadi beban bagi negara dan masyarakat.

Sementara itu, pemerintah masih merencanakan pembangunan PLTU baru sebesar 6,3 GW, meski sudah ada Peraturan Menteri ESDM No. 10/2025 tentang peta jalan transisi energi menuju net-zero emission pada 2060. Pensiun dini PLTU hanya dapat dilakukan jika didahului dengan kajian teknis, hukum, dan komersial oleh PLN atas penugasan Menteri.

Anggota DPR Ramson Siagian menilai pemerintah kemungkinan hanya akan melakukan phase down PLTU secara bertahap demi menjaga ketahanan energi. Sedangkan Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengkritik pemerintah karena tetap membiarkan PLTU yang merugikan negara beroperasi dan lebih fokus pada solusi semu seperti co-firing.

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengingatkan Menteri Bahlil untuk memastikan kelanjutan implementasi Just Energy Transition Partnership (JETP), menjaga komitmen internasional, dan mempercepat transisi energi dengan menyiapkan proyek energi terbarukan yang layak didanai.

Secara keseluruhan, ketidakjelasan dana dan kebijakan yang belum konsisten menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pensiun dini PLTU, meskipun komitmen transisi energi terus digaungkan.

Teknologi

Kejagung Lelang Aset, Total Capai Rp4,5 Miliar

Hairul Rizal 28 May 2025 Bisnis Indonesia

Kejaksaan Agung melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum Harli Siregar telah berhasil melelang tiga bidang tanah milik terpidana korupsi Benny Tjokrosaputro di Desa Muncung, Tangerang, Banten, dengan total nilai penjualan sebesar Rp4,54 miliar. Lelang dilakukan melalui KPKNL Tangerang I lewat situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Harli Siregar menegaskan bahwa seluruh hasil lelang tersebut telah disetor ke kas negara sebagai bagian dari pemulihan kerugian negara akibat kasus korupsi yang melibatkan Benny Tjokro, yang merupakan terpidana dalam dua skandal besar, yakni Jiwasraya dan Asabri.

Langkah ini mencerminkan komitmen Kejaksaan Agung dalam menindaklanjuti eksekusi aset hasil tindak pidana korupsi serta memperkuat upaya penegakan hukum dan pemulihan keuangan negara.

Teknologi

Daya Beli Disokong Stimulus, Tapi Belum Stabil

Hairul Rizal 28 May 2025 Kontan (H)

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2025 diperkirakan tidak mencapai target pemerintah sebesar 5%. Sejumlah ekonom, seperti Hosianna Evalita Situmorang dari Bank Danamon dan tim ekonom Bank Mandiri, memprediksi pertumbuhan hanya berkisar antara 4,4%–4,92%, mencerminkan tren perlambatan yang nyata. Hal ini diperkuat oleh data Bank Indonesia yang menunjukkan penurunan pertumbuhan kredit dan lesunya penjualan otomotif hingga April 2025.

Sebagai respons, pemerintah meluncurkan enam paket stimulus ekonomi yang mulai berlaku pada 5 Juni 2025, sebagaimana dijelaskan oleh Susiwijono Moegiarso, Sekretaris Kemenko Perekonomian. Namun, langkah ini mendapat kritik tajam dari sejumlah pakar. Achmad Nur Hidayat, ekonom dan pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, menilai stimulus tersebut lebih mencerminkan reaksi panik dibanding kebijakan yang terencana dan berbasis kajian matang, apalagi di tengah ruang fiskal yang menyempit.

Kekhawatiran serupa disampaikan oleh Bhima Yudhistira Adinegara, Direktur Celios, yang memperkirakan stimulus dapat memperlebar defisit anggaran hingga Rp 80 triliun, terutama karena belum adanya perencanaan matang dan beban subsidi yang terus membengkak. Ia mengusulkan penghematan anggaran, termasuk menunda proyek-proyek besar seperti program makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, guna menjaga stabilitas fiskal.

Sementara itu, Luky Alfirman, Dirjen Anggaran, menyatakan bahwa pendanaan stimulus masih dalam proses penghitungan, dengan sebagian sudah tercantum dalam APBN, namun sebagian lainnya belum.

Stimulus ekonomi dimaksudkan untuk menjaga konsumsi dan pertumbuhan, ketidaksiapan fiskal dan lemahnya perencanaan menjadi tantangan besar, sebagaimana ditekankan oleh tokoh-tokoh kunci dalam diskusi ini.

Teknologi

Pemerintah Bahas Pajak Kekayaan untuk Keadilan Fiskal

Hairul Rizal 28 May 2025 Kontan

Penerapan pajak kekayaan (wealth tax) di Indonesia semakin mendapat sorotan sebagai upaya mewujudkan keadilan fiskal dan meningkatkan penerimaan negara. Yon Arsal, Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak di Kementerian Keuangan, menyatakan bahwa pemerintah memiliki arah menuju implementasi pajak kekayaan, namun menekankan bahwa prosesnya tidak mudah dan memerlukan kajian komprehensif, mulai dari riset, konsultasi publik, hingga persetujuan DPR karena menyangkut regulasi baru berbasis undang-undang.

Dorongan kuat datang dari tokoh masyarakat sipil seperti Yenti Nurhidayat dari Forum Pajak Berkeadilan Indonesia (FPBI), yang menilai bahwa para orang super kaya di Indonesia seharusnya dikenakan pajak kekayaan karena selama ini mereka telah mendapatkan berbagai privilege dan kemudahan akses terhadap sumber daya negara.

Menurut laporan FPBI dan PRAKARSA, pajak kekayaan diusulkan untuk dikenakan kepada individu dengan kekayaan bersih lebih dari US$ 10 juta (sekitar Rp 155 miliar), dengan tarif progresif 1%–2% atas berbagai bentuk aset. Potensi penerimaan dari pajak ini diperkirakan bisa mencapai Rp 54 triliun hingga Rp 155 triliun.

Yon menambahkan bahwa pemerintah saat ini juga memperkuat pengawasan terhadap wajib pajak kaya, terutama melalui reformasi data dan pertukaran informasi otomatis (AEoI). Jika ditemukan ketidaksesuaian laporan penghasilan, pemerintah siap melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Hingga Agustus 2024, tercatat ada 11.268 orang kaya yang telah menyetorkan PPh sebesar Rp 18,5 triliun, menunjukkan potensi besar dari kelompok ini untuk menyumbang lebih banyak melalui skema pajak baru.