Labirin | News & Update

;

Sektor Pertambangan Mineral dan Batu Bara Mencapai Rp53,39 Triliun

Yuniati Turjandini 02 Jun 2025 Investor Daily H

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor pertambangan mineral dan batu bara mencapai Rp53,39 triliun hingga akhir Mei 2025. Merujuk pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), capaian tersebut sekitar 43,82% dari target yang ditetapkan tahun ini sebesar Rp124,71 trliun. Adapun penerimaan negara ini mengacu pada pergerakan harga batu bara acuan (HBS) dan tingkat produksi batu bara nasional. Pasalnya, batu bara merupakan kontributor terbesar dalam pundi-pundi pemasukan negara Dalam lima tahun terakhir, PNBP pertambangan melampaui target lantaran harga emas hitam dan produksi batu bara melonjak. Penetapan HBA diumumkan Kementerian ESDM sebanyak dua kali dalam setahun. Formula teranyar ini berlaku sejak 1 Maret 2025. Berdasarkan catatan Investor Daily, sejak Maret tersebut, fluktuasi terjadi sejak kalori tinggi. Sedangkan kalori sedang hingga rendah relatif stabil. Sebagai gambaran, pada awal Maret HBA kalori tinggi di posisi US$ 128,24 per per ton. Namun, pada 15 Maret 2025, HBA melemah ke level US$ 117,76 per ton. Pada 1 April 2025, HBA menguat dibandingkan periode kedua Maret 2025 di level US$ 123,32 per ton. Hanya saja lonjakan ini belum melampaui level HBA kedua April di posisi US$ 121,15 per ton. Kondisi ini tidak bertahan lantaran dua pekan kemudian anjlok ke level US$ 110.38 terus melemah ke posisi US$100,97 per ton. (Yetede)

Teknologi

Melindungi Mother of Industry

Yuniati Turjandini 02 Jun 2025 Investor Daily

Industri baja nasional memerlukan ketegasan regulasi dan perlindungan pasar baja dalan negeri guna memperkuat daya saing industri. Presiden Direktur PT Gunung Raja Paksi Tbk (GRP) Fedaus menyatakan, saat ini industri baja nasional telah bertransformasi mulai dari meningkatkan digitalisasi sistem, dan mengadopsi praktik ramah lingkungan. "Namun, bila baja impor terus masuk tanpa kontrol yang memadai, dan produk-produk non-standar yang tidak dilengkapi dengan SNI maupun TKDN yang sesuai regulasi masih bisa bebas beredar di pasar, ini adalah persaingan yang tidak adil" ujar dia. Fedaus menegaskan, pelaku industri tidak menolak perdagangan terbuka, namun yang dibutuhkan adalah keadilan dan keberpihakan serta pentingnya ketegasan regulasi dan perlindungan pasar baja dalam negeri. Industri baja merupakan tulang punggung dari pembangunan nasional, dan tanpa dukungan nyata, cita-cita Indonesia menjadi negara industri maju akan sulit tercapai. "Kita tidak bisa hilirisasi atau industrialisasi 2045 jika fondasi industrinya, yakni baja, tidak bediri kuat di negeri sendiri. Inilah saatnya keberpihakan itu diwujudkan bukan sekedar diwacanakan," ucap dia. (Yetede)

Teknologi

Pemerintah Melalui Regulator Transportasi Kemenhub Bakal Menyiapkan Bus Cadangan

Yuniati Turjandini 02 Jun 2025 Investor Daily

Pemerintah melalui regulator transportasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal menyiapkan bus cadangan ketika melakukan pemeriksaan kendaraan bus atau rampchek. Direktur Sarana dan Keselamatan Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kemenhub, Yusuf Nugroho mengatakan, rampchek kendaraan bus akan diantisipasii dengan cadangan angkutan dari Ditjen Hubdat ketika terdapat angkutan bus yang tidak terpenuhi persyaratan. "Jadi kami siapkan bus cadangan yang tidak memenuhi persyaratan kelaikan rampchek," ujarnya. Pemeriksaan rampchek akan berkala dilakukan dan intens di lapangan menjelang hari libur. Langkah tersebut diambil untuk memastikan setiap angkutan orang yang beroperasi selama libur panjang memenuhi persyaratan teknis laik jalan. "Setiap angkutan orang, setiap bus yang beroperasi wajib memenuhi standar keselamatan dan kelaikan demi melindungi penumpang dan pengguna jalan lainnya," ungkap Yusuf. Pada kegiatan rampchek yang dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di Kabupaten Bogor di rest area Tol Jagorawi KM 45 selama dua hari menjelang libur 30 Mei 2025, Ditjen Hubdat telah menyiapkan tiga bus pengganti untuk bus yang dinyatakan tidak laik saat pemeriksaan. (Yetede)

Teknologi

Kemampuan Daya Beli Paket Internet Masyarakat Berkisar Rp50- Rp100 Ribu Perbulan

Yuniati Turjandini 02 Jun 2025 Investor Daily

Di tengah penetrasi internet di Indonesia yang telah mencapai 79,5% pada 2024, kemampuan daya beli paket internet di Indonesia ternyata cukup meyakinkan, yaitu berkisar Rp50-Rp100 ribu per bulan. Kondisi ini mencerminkan sikap rasional masyarakat Indonesia dalam memilih layanan internet, dengan mempertimbangkan efisiensi biaya, kualitas jaringan, dan pengalaman penggunaan jangka panjang. Lembaga Survei KedaiKOPI merilis hasil survei bertajuk "Survei Penggunaan Internet di Indonesia". Survei daring yang dilakukan pada 14-16 Mei 2025 ini melibatkan 1.545 responden secara nasional dengan metode Computer Asisted Self Interview (CASI). Salah satu poin yang disorot dalam survei tersebut, yaitu terkait pengeluaran data daya beli paket internet masyarakat Indonesia. Disebut, mayoritas atau sekitar 62,3% responden menghabiskan Rp50.000-Rp100.000 per bulan untuk paket data, dengan pembelian mayoritas dilakukan melalui Gopay (25,4%), konter pulsa (20,8%), dan mobile banking (17,5%) Adapun paket berlangganan bulanan menjadi pilihan utama (83%), dengan kuota ideal berkisar antara 11-30 GB per bulan (29,6). "Temuan ini penting sebagai masukan bagi para penyedia layanan digital dan operator seluler untuk meningkatkan layanan mereka sekaligus menjaga loyalitas pelanggan," kata Peneliti Lembaga Survei KedaiKOPI Taufan Anindita Pradana. (Yetede)

Teknologi

Agar Rasio Perpajakan Meningkat

Yuniati Turjandini 02 Jun 2025 Investor Daily

Rencana pemerintah untuk membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) tidak otomatis menjadi solusi mujarab untuk meningkatkan rasio perpajakan (tax ratio) Indonesia. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan harus diselaraskan dengan perbaikan mendasar dalam sistem administrasi perpajakan, penguatan sumber daya manusia, serta peningkatan keadilan data tranparansi fiskal. Pakar Kebijakan Fiskal Universitas Indonesia Ning Rahayu mengatakan, Indonesia masih menjadi negara dengan rasio perpajakan terendah di Asean, meski penerimaan negara mengalami tren kenaikan sejak 2021. "Tax rasio mencerminkan kepatuhan wajib pajak dan efektivitas sistem perpajakan. Meski penerimaan naik, kalau tax ratio tetap rendah, artinya ada yang belum beres," ungkap Ning. Ning mengungkapkan bahwa banyak reformasi perpajakan dunia gagal karena tidak diikuti restrukturisasi administrasi ajak yang permanen dan manajeman SDM yang mumpuni. Dia menekankan bahwa sistem yang efektif jutrsu menjadi kunci utama dalam mempersempit compliance gap dan meningkatkan tax ratio. (Yetede)

Teknologi

Celah Penghindaran Tarif AS Picu Risiko Baru

Hairul Rizal 02 Jun 2025 Bisnis Indonesia

Di tengah ketidakpastian perdagangan global akibat kebijakan tarif Presiden Donald Trump, isu circumvention atau penghindaran bea masuk anti dumping (BMAD) dan/atau bea masuk imbalan (BMI) semakin mencuat. Praktik circumvention ini merugikan karena dilakukan dengan berbagai cara seperti modifikasi barang, transhipment melalui negara ketiga, atau pemalsuan asal barang, dan kerap dikaitkan dengan China sebagai negara yang paling banyak diselidiki oleh Departemen Perdagangan Amerika Serikat.

Indonesia menjadi salah satu negara yang berisiko terdampak, karena berpotensi menjadi jalur transit ekspor China ke AS, sehingga bisa dikenai perluasan sanksi anti-circumvention. Hal ini tidak hanya merugikan reputasi Indonesia, tetapi juga berpotensi menurunkan daya saing ekspor dan mengurangi minat investasi asing.

Menanggapi risiko tersebut, Indonesia saat ini sedang menyusun regulasi domestik untuk menangani circumvention guna meningkatkan efektivitas BMAD/BMI dan melindungi industri dalam negeri dari praktik perdagangan tidak adil. Regulasi ini juga penting sebagai landasan posisi tawar Indonesia dalam forum internasional, termasuk di WTO, di mana hingga kini belum ada konsensus global mengenai circumvention.

Sejumlah tokoh dan negara menyoroti urgensi isu ini. Uni Eropa, misalnya, kini memperluas cakupan anti-circumvention hingga ke investasi hulu dan hilir di negara berkembang. Negara lain seperti Australia, India, Brasil, hingga Kanada juga telah memiliki mekanisme serupa. Beberapa produk asal Indonesia bahkan telah dikenai sanksi anti-circumvention oleh mitra dagangnya.

Dalam menghadapi situasi ini, Indonesia disarankan untuk:

Mendorong pembahasan multilateral di WTO terkait definisi, pembuktian, dan prosedur circumvention;
Menyusun dan mengimplementasikan regulasi domestik yang kuat;
Memperkuat kerja sama internasional, agar tuduhan circumvention dapat dibuktikan secara adil dan tidak merugikan Indonesia;
Mengintensifkan pengawasan asal barang ekspor, terutama ke pasar-pasar yang rawan pelanggaran.

Dengan strategi ini, Indonesia tidak hanya dapat merespons tantangan perdagangan global, tetapi juga memanfaatkan kebijakan tarif Trump sebagai momentum untuk memperkuat posisi sebagai mitra dagang yang kredibel, patuh aturan, dan adaptif terhadap dinamika global.

Teknologi

Langkah RI Menuju Jalan Bebas ODOL

Hairul Rizal 02 Jun 2025 Bisnis Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Agus Harimurti Yudhoyono) menegaskan pentingnya peta jalan (roadmap) menuju implementasi kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) pada 2026. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas dan menekan kerusakan infrastruktur jalan akibat kendaraan bermuatan dan berdimensi berlebih. AHY menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kolaborasi lintas instansi serta kesiapan ekosistem transportasi dan logistik nasional.

Dalam pandangannya, pelaksanaan Zero ODOL tidak bisa dilakukan secara sektoral, melainkan perlu melibatkan Kementerian Perhubungan, Kepolisian, dan lembaga-lembaga lain. Ia juga menyoroti bahwa negara harus mengeluarkan puluhan triliun rupiah setiap tahun untuk memperbaiki jalan yang rusak akibat pelanggaran ODOL, sehingga implementasi kebijakan ini menjadi mendesak dan strategis.

Sementara itu, Carmelita Hartoto, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, mendukung penuh program ini. Ia menyarankan agar implementasi dilakukan secara bertahap dengan pendekatan segmentasi industri, misalnya dimulai dari sektor semen atau air minum, untuk mengukur dampak kebijakan terhadap logistik industri.

Dari sisi transportasi rel, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo menyatakan kesiapan KAI menyambut kebijakan Zero ODOL. Ia melihat ini sebagai peluang untuk meningkatkan angkutan logistik berbasis kereta api, khususnya di Pulau Jawa, guna menekan biaya logistik nasional. Target KAI adalah mencapai 69 juta ton angkutan barang, dengan tantangan utama berupa pembangunan ekosistem transportasi logistik yang kompleks dan melibatkan banyak pemangku kepentingan.

Dengan dukungan dari pemerintah, dunia usaha, dan BUMN transportasi, roadmap Zero ODOL dipandang sebagai langkah penting untuk menciptakan sistem logistik nasional yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan menjelang tahun 2026.

Teknologi

Diplomasi yang Berbuah Manfaat di Tanah Suci

Hairul Rizal 02 Jun 2025 Bisnis Indonesia

Sebanyak 203.149 jemaah calon haji Indonesia telah tiba di Makkah untuk menunaikan puncak ibadah haji 1446H/2025M. Meski kuota resmi Indonesia sebanyak 203.320 orang, proses visa yang diterbitkan mencapai 203.279, bahkan melebihi kuota karena adanya penggantian jemaah yang batal berangkat. Dengan jumlah ini, Indonesia menjadi negara pengirim jemaah haji terbesar di dunia, berkontribusi 16,19% dari total visa haji global yang dikeluarkan oleh Pemerintah Arab Saudi.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa pelaksanaan ibadah haji tahun ini mendapat banyak bantuan dari Pemerintah Arab Saudi, yang menunjukkan hubungan diplomatik erat antara kedua negara sejak 1950. Pemerintah Saudi memberikan berbagai kemudahan, mulai dari intervensi terhadap penyedia layanan (syarikah) agar keluarga jemaah yang semula terpisah bisa kembali tinggal bersama, hingga kelonggaran syarat usia lansia untuk berhaji—bahkan jemaah di atas 90 tahun tetap diizinkan berangkat.

Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) menghadapi beberapa tantangan seperti masalah distribusi kartu Nusuk sebagai identitas resmi jemaah, pemisahan akomodasi keluarga karena sistem penempatan syarikah, serta paspor jemaah yang tercecer. Seluruh persoalan ini berhasil diatasi melalui koordinasi erat antara PPIH Arab Saudi, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, dan Konsulat Jenderal RI di Jeddah.

Sekretaris Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Arfi Hatim, juga mengumumkan penghentian sementara bus shalawat sejak 1 Juni karena armada dialihkan untuk persiapan pergerakan jemaah ke Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Sebagai gantinya, jemaah menerima makanan siap saji yang higienis, bergizi, dan sesuai dengan selera khas Indonesia, untuk memastikan konsumsi selama masa puncak haji tetap terjaga.

Dengan sistem logistik dan pelayanan yang disiapkan matang, serta kolaborasi erat antara Indonesia dan Arab Saudi, pelaksanaan ibadah haji 2025 diharapkan berjalan lancar dan khusyuk bagi seluruh jemaah. Dukungan penuh dari Pemerintah Arab Saudi terhadap jemaah Indonesia menjadi bukti pentingnya diplomasi dan kepercayaan antarnegara dalam penyelenggaraan haji skala besar.

Teknologi

IHSG Berpotensi Cetak Kinerja Positif

Hairul Rizal 02 Jun 2025 Kontan (H)

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil mencatat kinerja positif sepanjang Mei 2025 dengan kenaikan 7,44% secara bulanan, menembus level 7.175,81. Kinerja ini mematahkan mitos pasar “Sell in May and Go Away”. Bahkan secara year to date (ytd), IHSG tumbuh 1,35%.

Menurut Oktavianus Audi, VP Marketing, Strategy and Planning Kiwoom Sekuritas Indonesia, penguatan IHSG diperkirakan berlanjut pada Juni 2025, ditopang oleh sentimen musim pembagian dividen dari emiten big caps dan rilis kinerja emiten semester pertama 2025. Ia juga menyebut rebalancing sektoral akan semakin terasa di paruh kedua tahun ini, terutama jika Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan.

Guntur Putra, CEO Pinnacle Investment, menambahkan bahwa pasar akan bergerak lebih dinamis karena adanya potensi profit taking dari saham defensif ke sektor siklikal. Ia menyebut fenomena window dressing biasanya muncul di akhir tahun jika tidak ada koreksi besar pada Mei.

Nafan Aji Gusta, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, mengamati bahwa secara historis selama 29 tahun terakhir, IHSG cenderung hanya terkoreksi pada Agustus dan September, memberikan peluang akumulasi saham berfundamental kuat di bulan-bulan tersebut.

Dengan sentimen positif seperti dividen, kinerja emiten, dan prospek kebijakan moneter, para analis optimis IHSG dapat mempertahankan tren penguatannya memasuki paruh kedua tahun 2025.

Teknologi

Utang Kian Menebal, Pemerintah Diminta Waspada

Hairul Rizal 02 Jun 2025 Kontan

Nilai utang pemerintah Indonesia terus meningkat dan telah menembus rekor baru, diperkirakan mencapai Rp 9.105,09 triliun per April 2025. Meskipun rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 37,4% masih di bawah ambang batas aman 60% sesuai Undang-Undang Keuangan Negara, tren kenaikannya menimbulkan kekhawatiran fiskal ke depan.

Badiul Hadi, peneliti dari FITRA, memperingatkan bahwa setiap warga Indonesia kini secara rata-rata menanggung utang sekitar Rp 32,63 juta. Ia menekankan pentingnya pemerintah mengendalikan laju utang agar tidak membebani APBN, terutama di tengah potensi risiko seperti kenaikan suku bunga global, pelemahan rupiah, dan capital outflow yang dapat memperbesar beban utang dan meningkatkan risiko refinancing.

Sementara itu, Muhammad Rizal Taufikurahman, Kepala Makroekonomi dan Keuangan Indef, menyoroti bahwa bukan hanya jumlah utang yang penting, tapi juga efektivitas penggunaannya. Ia mengingatkan bahwa utang yang besar namun minim kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi harus menjadi sinyal peringatan bagi pemerintah. Menurut Rizal, pengelolaan utang harus disertai kehati-hatian, apalagi dengan kebutuhan pembayaran jatuh tempo yang besar dan penerimaan negara yang belum maksimal.

Pemerintah perlu lebih berhati-hati dalam mengelola utang negara, mempertimbangkan faktor risiko global dan efisiensi pemanfaatannya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.