Ratusan muda-mudi memadati SMK Miftahul Falah di Kebayoran Lama, Jaksel, Selasa (3/6). Raut wajah mereka ceria setelah ijazah yang ditahan pihak sekolah bisa dibawa pulang ke rumah. Yunita Sari, lulusan SMK Mitra Pembangunan di Pasar Minggu, Jaksel, kini orangtuanya tak perlu mengeluarkan uang Rp 2,5 juta untuk menebus ijazahnya yang ditahan setahun terakhir. ”Telat bayar SPP (sumbangan pembinaan pendidikan), jadi ijazah ditahan sekolah. Belum ada uangnya juga,” kata Yunita. Orangtuanya punya warung kelontong. Saban hari ia membantu usaha orangtuanya sepulang sekolah atau hari libur. Pendapatan dari warung dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk mencicil SPP Rp 800.000 per bulan.

Sementara kebutuhan sekolah lain terpenuhi dari bansos pendidikan, Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Yunita sebagai siswa SMK mendapat biaya rutin Rp235.000, biaya berkala Rp215.000 dan tambahan SPP untuk sekolah swasta Rp 240.000. Setelah ijazah ditebus, Yunita akan mengikuti bursa kerja (job fair) sambil mengecek peluang melanjutkan pendidikan. Kelvin, lulusan SMK BaktiIdhata di Cilandak, juga merasa lega, bisa membawa pulang ijazah yang ditahan tiga bulan karena menunggak SPP. Selama ini keluarganya kerepotan membayar SPP sebesar Rp 650.000 per bulan. Selain tak mendapatkan KJP Plus, keluarganya bergantung pada uang kiriman dari sang ayah yang merantau ke Kalimantan.

Ia berencana melamar keperusahaan teknologi dan informasi setelah mengantongi ijazah, sesuai latar belakang kejuruannya. ”Semoga bisa dapat pekerjaan yang sesuai dengan jurusan,” kataKelvin. Saat ini, Kelvin bekerja di salah satu restoran di BSD, Tangsel, Banten. Ia bisa bekerja di sana karena rekomendasi kenalan. Program tebus ijazah merupakan satu dari 40 program hasil terbaik cepat (quick wins) 100 hari pertama Gubernur dan Wagub Daerah Khusus Jakarta Pramono-Rano Karno, yang dijalankan oleh Baznas (Bazis) Provinsi Jakarta. Tebus ijazah atau pemutihan berlangsung secara bertahap dengan target belasan ribu ijazah yang ditahan. Sepanjang tahun ini sudah bergulir tiga kali tebus ijazah dengan jumlah 1.315 ijazah dan tunggakan Rp 4,38 miliar. (Yoga)

Lima paket stimulus yang digulirkan pemerintah dinilai baik, namun belum akar persoalan ekonomi nasional dan tidak menyentuh kelompok kelas menengah melainkan hanya kelompok masyarakat kelas bawah saja. Padahal keduanya tengah menghadapi kesulitan dalam daya beli maupun konsumsi. Karenanya dampak stimulus tersebut dinilai kurang  signifikan dalam menjaga daya beli masyarakat secara keseluruhan dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Pemerintah sepertinya makin serius untuk mengembangkan industri perbankan syariah dari rencana PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRSI) atau BSI yang akan dipisah (spin off) dari induknya, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), untuk kemudian ditempatkan di bawah kendali Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (PBI Danantara). Langkah tersebut dinilai sangat strategis dan berpeluang membawa BSI sebagai national sharila investment  vehicle yang bisa mengelola proyek strategis nasional berbasis syariah seperti infrastruktur hijau, sukuk pembangunan, wakaf produktif, hingga proyek hilirisasi halal. Selanjutnya, BSI akan naik kelas dari sekedar bank ritel syariah menjadi aktos kunci dalam transformasi ekonomi berkeadilan berbasis nilai. (Yetede)

Pemerintah sepertinya makin serius untuk mengembangkan industri perbankan syariah di Tanah Air. Ini terlihat dari rencaba PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRSI) atau BSI yang akan dipisah (spin off) dari induknya, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), untuk kemudian ditempatkan di bawah kendali Badan Pengelola Daya Anagata Nusantara (PBI Danantara). Langkah tersebut dinikai sangat strategis nasional berbasis syariah seperti infrstruktur hijau, sukuk pembangunan, wakaf produktif, hingga proyek hilirisasi halal. Selanjutnya, BSI akan naik kelas dari sekedar bank ritel syariah menjadi aktor kunci dalam transformasi ekonomi berkeadilan berbasis nilai. Kepala Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Institute for Development of Economics and Finance (indef) Nur Hidayah menilai, dengan portofolio dan otoritas investasi global yang dimiliki, Danantara bisa mewujudkann harapan-harapan itu. "Akses ke pembiayaan jangka panjang akan lebih besar, membuka peluag cross-bordir investment di sektor halal, finance syariah, dan Islamic green finance," ujar dia kepada Investor Daily.  

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat ekonomi kerakyatam dengan menunjukkan  komitmennya dalam penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). Perseroan telah menyalurkan KUR kepada 1,25 juta debitur segmen usaha UMKM guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Tercatat, sepanjang Januari hingga April 2025 BRI telah menyalurkan KUR sebesar Rp54,9 triliun atau 31,38% dari total alokasi tahunan sebesar Rp 175 triliun yang ditetapkan pemerintah di tahun ini. Dari sisi distribusi penyaluran KUR, lebih dari separuh atau sekitar 62,83% dialokasikan ke sektor produksi. Sementara itu, sektor pertanian menjadi sektor ekonomi dengan penyaluran terbesar yang mencapai Rp23,77 triliun atau 43,2*% dari total KUR. Besarnya penyaluran ini sejalan dengan upaya Pemerintah dalam memperkuat sektor-sektor strategis yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk sektor yang mendukung program ketahanan pangan. BRI juga konsisten menerapkan manajemen risiko yang prudent dalam penyaluran KUR. Per April 2025, rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) tercatat sebesar 2,49%, mencerminkan portofolio yang sehat dan pengelolaan risiko yang optimal. (Yetede)

PT Bank central Asia Tbk (BCA) bekerja sama dengan PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) dalam peluncuran produk Reksa Dana Pasar Uang USD Manulife Liquid FUnd USD Kelas A. Hadirnya produk terbaru ini menjadi wujud komitmen BCA untuk melengkapi ragam pilihan investasi dan keuangan yang berkualitas bagi segenap nasabah. Reksa Dana Pasar Uang USD Manulife Liqiud Fund USD Kelas A merupakan produk RDPU dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (USD). Bertujuan untuk menyuguhkan pertumbuhan modal yang relatif stabil dan likuiditas tinggi, reksa dana ini berinvestasi sepenuhnya pada intrusmen keuangan dengan tenor di bawah satu tahun, seperti deposito, obligasi, serta intrusmen lainnya yang berdenominasi USD. Reksa dana ini juga dapat menjadi solusi untuk memenuhi tujuan finansial kelas aset dan mata uang yang likuid. Pasalnya, produk ini dapat dicairkan kapan saja, serta bebas dari biaya pembelian dan penjualan kembali. Direktur BCA Haryanto T Budiman menyampaikan, komitman BCA adalah senantiasa menghadirkan ragam produk keuangan yang relevan dengan kebutuhan berbagai segmen nasabah. MAMI telah menjadi mitra strategi BCA dalam menyediakan produk reksa dana berkualitas. (Yetede)

PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) menjalin kerja sama strategis dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (BPD Kalbar) dalam rangka memperkuat ekosistem pembiayaan sektor konstruksi dan pengadaan barang/jasa di wilayah Kalimantan Barat. Kerja sama strategis tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PSK) Penjamin Bank Garansi, dan Penjaminan Kredit Konstruksi serta Pengadaan Barang dan Jasa. Penandatanganan PKS dilakukan Plt Direktur Utama Jamkrindo  Abdul Bari dan Direktur Utama BPD Kalbar Rokidi, disaksikan langsung oleh  Menteri UMKM Maman Abdurrahman, serta Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan. Hadir pula dalam kesempatan tersebut Direktur Pemasaran dan UUS BPD Kalbar Yuse Chaidi Amzar, serta jajaran manajemen BPD Kalbar dan Jamkrindo di Auditorium Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat. Plt. Direktur Utama Jamkrindo Abdul Bari menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah konkret dan kolaborasi antara lembaga penjaminan dan perbankan daerah dalam mendorong pertumbuhan sektor usaha produktif dan peningkatan daya saing pelaku usaha, khususnya UMKM dan kontraktor lokal. "Melalui kolaborasi ini, kami berharap dapat mendukung percepatan pembangunan infrastruktur daerah serta mendorong kemandirian UMKM di Kalimantan Barat," ujar Abdul Bari. (Yetede)

Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI) menyoroti masuknya pemain satelit internet asing, seperti Amazon Kuiper maupun Starlink ke Indonesia, yang menyasar satelit orbit rendah bumi (Low Earth Orbit/LEO) di Tanah Air. Amazon Kuiper diperkirakan akan mulai beroperasi di Indonesia sejak tahun lalu. Sekretaris Jenderal ASSI Sigit Jatiputro mengatakan, pada dasarnya perlakuan pemerintah terhadap satelit asing untuk yang berjenis (LEO maupun Geostationary Earth Orbit (GEO) tidak ada yang berbeda persyaratannya. "Diberikan fasilitas namanya landing right, di mana landing right ini syaratnya dua, yaitu closer coordination dengan operator dalam negeri, palinggak filing frekuensi dan lainnya harus selesai koordinasi dengan operator dalam negeri. Kedua, resiprokal. Jadi, intinya kalaiu dia berjualan di mana saja mereka melncurkannya ya," kata Sigit.  Adapun masuknya satelit Starlink ke Indonesia tahun 2024 lalu sempat ramai dikhawatirkan para pengusaha lokal karena bisa mengancam keberlangsungan bisnis mereka. Namun setahun setelah debut, pengusaha satelit  lokal tampaknyua belajar dari kehadiran bisnis Elon Musk tersebut. (Yetede)

Noun Digital Indonesia (Nuon), membeberkan inisiatif strategis dan rencana bisnis pada tahun ini sebagai bentuk komitmen untuk memperkuat posisinya di industri hiburan digital di Tanah Air. Melalui tiga portfolio utama, Digital Games, Digital Music, dan Digital Lifestyle, Noun menegaskan fokusnya pada inovasi berkelanjutan, kolaborasi lintas sektor serta Pemberdayaan talenta kratif lokal demi terciptanya ekosistem hiburan digital yang inklusif dan berdaya saing global. CEO Nuon Aris Sadewo mengatakan, bahwa setiap langkah yang diambil perusahaan merupakan bagian dari komitmen jangka panjang untuk mendukung pertumbuhan industri kreatif di Indonesia. Terkait portfolio digital games, Aris menegaskan, pihaknya terus memperkuat posisi sebagai publisher lokal yang konsisten mendukung pengembangan konten gym DreadHaunt, yang kini tersedia di platform STEAM dan Xbox.  "Mode terbaru ini menawarkan pengalaman bermain solo, co-op multiplier, serta opsi bantuan AI bots yang memperkaya pengalaman bertahan hidup para pemain," ungkap Aris. (Yetede)

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mengingatkan pemerintah desa, bahwa Dana Desa bersifat fleksibel, sehingga dapat digunakan pula untuk program-program ketahanan pangan. "Dana Desa ini sangat fleksibel, dapat digunakan untuk program-progran ketahanan  pangan dan memitigasi lingkungan yang terkait dengan iklim," kata Kepala Pusat Pengembangan Daya Saing dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal Kemendes PDT Luthfy  Latief saat memberikan sambutan, sekaligus membuka kegiatan berbagi pengetahuan Desa Berketahanan Pangan dan Iklim, seperti yang diikuti secara daring di Jakarta. Ketentuan itu, lanjut dia, telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Desa Tahun 2025. Diketahui, Pasal 7 ayat (4) Permendes Nomor 2 Tahun 2024 itu mengamantkan agar alokasi Dana Desa sebesar minimal 20% dialokasikan untuk mendukung agenda ketahanan pangan. Selain untuk ketahanan pangan, Kemendes juga mengatur sejumlah hal lainnya yang termasuk dalam prioritas penggunaan desa, (Yetede)

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meminya negara-negara mitra dagangnya menyodorkan penawaran terbaik pada Rabu (03/0602025). Pemerintah AS ingin mempercepat negosiasi dengan beberaoa negara mitra jelang tenggat waktu selama 90 hari. Draft surat dari kantor Perwakilan Dagangan AS (United States Trade Repressentative/USTR) kepada pada negara mitra  yang sedang bernegosiasi tarif memberikan gambaran tentang bagaimana Trump ingin menyelesaikan negosiasi dengan puluhan negara, Negosiasi ini sudah berlangsung sejak 9 April 2025, ketika Trump menunda sementara penerapan tarif "Liberation Day" selama 90 hari hingga 8 Juli 2025. Jeda tersebyut diambi setelah pasar saham, obligasi dan mata uang bergejolak. Belum diketahui negara mana  saja yang sudah menerima surat tersebut. Tetapi, surat itu ditujukan kepada negara-negara yang sedang melakukan pertemuan-pertemuan dan pertukaran dokumen. Sebagai informasi, AS sedang terlibat dalam negosiasi perdagangan, di antaranya dengan Uni Eropa, Jepang, dan India. Pihak UE mengaku belum menerima surat yang berisi permintaan dari pemerintahan Trump agar setiap negara yang sedang berunding menyampaikan penawaran terbaiknya. Setelah menelpon Presiden Komisi Eropa Ursula Von der Leyen, Trump menetapkan tenggat waktu 9 Juli 2025 untuk melanjutkan pembicaraan antara AS dan UE. (Yetede)