BCA dan MAMI Perluas Portofolio Produk Investasi
Jamkrindo BPD Kalbar Perkuat Sektor Konstruksi dan Pengadaan Barang
ASSI Soroti Masuknya Pemain Satelit Internet Asing
Komitmen Nuon Digital Indonesia Perkuat Ekosistem Kreatif Nasional
Dana Desa Fleksibel
AS Meminta Penawaran Terbaik dari Negara-Negara Mitra dagangnya
Keuntungan Bank Tertekan, Sinyal Waspada Muncul
Industri perbankan Indonesia saat ini tengah menghadapi tekanan serius terhadap net interest margin (NIM) akibat meningkatnya biaya dana (cost of fund) yang tidak sebanding dengan pertumbuhan pendapatan kredit. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), NIM perbankan per April 2025 turun ke level 4,45%, seiring dengan melambatnya pertumbuhan laba industri menjadi hanya 5,79% secara tahunan.
Beberapa tokoh perbankan turut menyoroti kondisi ini. Lani Darmawan, Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk., menyatakan bahwa tekanan terhadap NIM sudah berlangsung selama dua tahun terakhir akibat ketidakmampuan menaikkan harga pinjaman demi menjaga kualitas aset dan rasio kredit bermasalah (NPL). NIM CIMB Niaga bahkan turun di bawah 4% pada kuartal I-2025.
Di sisi lain, Hera F. Haryn, EVP BCA, menyebutkan bahwa meskipun NIM BCA mencapai 5,8% berkat kekuatan dana murah (CASA 83%), tetap terjadi penurunan secara kuartalan. Sedangkan Reza Iskandar Sardjono, Chief Strategy Officer Bank Danamon, menyatakan bahwa meski NIM Danamon masih di atas rata-rata industri (7,1%), telah terjadi penurunan dari tahun sebelumnya. Bank tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan adaptasi terhadap dinamika makroekonomi.
Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, menambahkan bahwa kompetisi dana yang ketat, termasuk dari instrumen investasi non-bank, ikut menekan NIM. Ia berharap pelonggaran suku bunga acuan (BI Rate) ke depan bisa memberi ruang bagi bank menurunkan cost of fund dan memperbaiki margin.
Sementara itu, Arianto Muditomo, pengamat perbankan dari Perbanas Institute, mengingatkan bahwa tekanan NIM yang berkepanjangan bisa mengganggu kemampuan perbankan dalam menyerap risiko kredit dan menyalurkan kredit ke sektor riil. Ia menilai peluang pemulihan tetap terbuka pada paruh kedua 2025 apabila strategi efisiensi dan insentif pemerintah dapat dimaksimalkan.
Dengan demikian, tantangan terhadap NIM bukan hanya berdampak pada profitabilitas bank, tetapi juga berpotensi menahan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Sinergi antara penyesuaian strategi bank, stimulus fiskal, dan arah kebijakan moneter menjadi kunci utama pemulihan sektor ini.
Pemerintah Tata Ulang Jurus Jaga Stabilitas Ekonomi
Perekonomian Indonesia pada triwulan I/2025 menunjukkan perlambatan, dengan pertumbuhan hanya 4,87% (YoY), terendah dalam lima tahun terakhir di luar masa pandemi. Penurunan ini terjadi di tengah ketidakstabilan global dan tekanan eksternal, termasuk akibat perang dagang, yang menyebabkan IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 2,8%, sementara ekonomi Indonesia diprediksi tumbuh hanya 4,7% pada tahun ini.
Namun, tidak semua sektor menunjukkan kinerja buruk. Sektor pertanian justru tumbuh signifikan sebesar 10,52% didorong oleh reformasi distribusi pupuk dan subsidi tepat waktu. Sektor manufaktur, yang berkontribusi paling besar terhadap PDB, juga tumbuh 4,55%, meskipun mulai menunjukkan tanda kontraksi pada indikator PMI.
Di sisi lain, rendahnya inflasi (1,03%) menjadi sorotan karena dinilai tidak semata-mata positif, melainkan bisa menandakan lemahnya daya beli masyarakat. Pemerintah juga dikritik karena efisiensi anggaran yang menyebabkan pertumbuhan konsumsi pemerintah negatif (-0,08%), meski sebenarnya penyebab utamanya adalah tidak adanya belanja pemilu seperti tahun sebelumnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa tantangan ekonomi ke depan sangat fundamental dan perubahan global harus dijawab dengan kebijakan fiskal yang realistis, termasuk target pertumbuhan ekonomi 5,2%–5,8% untuk 2026. Ia mendorong agar kebijakan insentif bagi masyarakat dan dunia usaha segera dikaji, termasuk relaksasi pajak penghasilan, penyederhanaan birokrasi, serta penguatan kepastian usaha.
Pengamat juga menyoroti perlunya peningkatan produktivitas nasional, mengingat ICOR Indonesia yang tinggi (6,3) menunjukkan efisiensi investasi yang masih rendah dibandingkan negara tetangga. Untuk itu, strategi pembangunan difokuskan pada:
-
Produktivitas SDM, melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
-
Kualitas infrastruktur dan konektivitas, untuk mempercepat arus barang dan jasa serta daya saing ekspor.
-
Produktivitas tata kelola (governance), dengan digitalisasi layanan publik dan penyederhanaan regulasi melalui LNSW.
Dengan strategi tersebut, diharapkan perekonomian dapat tumbuh secara berkelanjutan tanpa mengorbankan pemerataan sosial dan stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen utama perlindungan ekonomi nasional.
Produksi Padi Karawang Digenjot Dua Kali Lipat
Pemerintah Kabupaten Karawang, melalui Ketua Tim Hortikultura DPKP Asep Saprudin, secara aktif mendorong para petani untuk melakukan program tanam padi sebanyak tiga kali dalam setahun. Langkah ini diambil guna mencapai target produksi gabah kering panen (GKP) sebesar 1,45 juta ton pada tahun 2025, meningkat dari capaian 1,2 juta ton pada tahun sebelumnya.
Program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan nasional, terlebih setelah pemerintah pusat menghentikan impor beras tahun ini. Untuk mendukung keberhasilan program tersebut, Pemkab Karawang menyediakan bantuan berupa alat dan mesin pertanian, perbaikan irigasi, bantuan benih, serta distribusi pupuk subsidi yang kini lebih mudah diakses hanya dengan KTP.
Asep juga menegaskan bahwa tanam tiga kali tidak selalu harus berupa padi, tetapi bisa juga sayuran untuk menjaga kesuburan tanah dan mengendalikan hama. Dengan berbagai dukungan tersebut, diharapkan lahan pertanian di Karawang dapat dimanfaatkan secara maksimal demi mendukung program nasional yang kini diprioritaskan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan.
SRIL Bermasalah, Kejagung Pastikan Pekerja Tetap Dilindungi
Kejaksaan Agung menegaskan bahwa proses penyitaan aset PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex) tidak akan mengganggu hak-hak pekerja yang tengah dalam proses pendataan dalam perkara kepailitan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, menyatakan bahwa penyidik akan bersikap bijak dalam mengambil langkah hukum agar hak-hak pekerja tetap terlindungi.
Meski begitu, Kejaksaan Agung tetap berkomitmen untuk menuntut pertanggungjawaban semua pihak yang terlibat dalam kasus korupsi ini guna memulihkan kerugian negara sebesar Rp692 miliar. Sejauh ini, telah ditetapkan tiga tersangka, yaitu eks Dirut Bank DKI Zainuddin Mappa, Pemimpin Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB Dicky Syahbandinata, serta eks Dirut Sritex Iwan Setiawan Lukminto.
Langkah tegas Kejaksaan ini mencerminkan komitmen penegakan hukum yang tetap memperhatikan aspek sosial, khususnya perlindungan terhadap para pekerja dalam proses hukum korporasi.









