Perekonomian Indonesia pada triwulan I/2025 menunjukkan perlambatan, dengan pertumbuhan hanya 4,87% (YoY), terendah dalam lima tahun terakhir di luar masa pandemi. Penurunan ini terjadi di tengah ketidakstabilan global dan tekanan eksternal, termasuk akibat perang dagang, yang menyebabkan IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 2,8%, sementara ekonomi Indonesia diprediksi tumbuh hanya 4,7% pada tahun ini.

Namun, tidak semua sektor menunjukkan kinerja buruk. Sektor pertanian justru tumbuh signifikan sebesar 10,52% didorong oleh reformasi distribusi pupuk dan subsidi tepat waktu. Sektor manufaktur, yang berkontribusi paling besar terhadap PDB, juga tumbuh 4,55%, meskipun mulai menunjukkan tanda kontraksi pada indikator PMI.

Di sisi lain, rendahnya inflasi (1,03%) menjadi sorotan karena dinilai tidak semata-mata positif, melainkan bisa menandakan lemahnya daya beli masyarakat. Pemerintah juga dikritik karena efisiensi anggaran yang menyebabkan pertumbuhan konsumsi pemerintah negatif (-0,08%), meski sebenarnya penyebab utamanya adalah tidak adanya belanja pemilu seperti tahun sebelumnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa tantangan ekonomi ke depan sangat fundamental dan perubahan global harus dijawab dengan kebijakan fiskal yang realistis, termasuk target pertumbuhan ekonomi 5,2%–5,8% untuk 2026. Ia mendorong agar kebijakan insentif bagi masyarakat dan dunia usaha segera dikaji, termasuk relaksasi pajak penghasilan, penyederhanaan birokrasi, serta penguatan kepastian usaha.

Pengamat juga menyoroti perlunya peningkatan produktivitas nasional, mengingat ICOR Indonesia yang tinggi (6,3) menunjukkan efisiensi investasi yang masih rendah dibandingkan negara tetangga. Untuk itu, strategi pembangunan difokuskan pada:

1. Produktivitas SDM, melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

2. Kualitas infrastruktur dan konektivitas, untuk mempercepat arus barang dan jasa serta daya saing ekspor.

3. Produktivitas tata kelola (governance), dengan digitalisasi layanan publik dan penyederhanaan regulasi melalui LNSW.

Dengan strategi tersebut, diharapkan perekonomian dapat tumbuh secara berkelanjutan tanpa mengorbankan pemerataan sosial dan stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen utama perlindungan ekonomi nasional.

Kejaksaan Agung menegaskan bahwa proses penyitaan aset PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex) tidak akan mengganggu hak-hak pekerja yang tengah dalam proses pendataan dalam perkara kepailitan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, menyatakan bahwa penyidik akan bersikap bijak dalam mengambil langkah hukum agar hak-hak pekerja tetap terlindungi.

Meski begitu, Kejaksaan Agung tetap berkomitmen untuk menuntut pertanggungjawaban semua pihak yang terlibat dalam kasus korupsi ini guna memulihkan kerugian negara sebesar Rp692 miliar. Sejauh ini, telah ditetapkan tiga tersangka, yaitu eks Dirut Bank DKI Zainuddin Mappa, Pemimpin Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB Dicky Syahbandinata, serta eks Dirut Sritex Iwan Setiawan Lukminto.

Langkah tegas Kejaksaan ini mencerminkan komitmen penegakan hukum yang tetap memperhatikan aspek sosial, khususnya perlindungan terhadap para pekerja dalam proses hukum korporasi.

Eskalasi perang dagang akibat manuver tarif impor oleh Amerika Serikat berdampak besar terhadap kinerja perdagangan global, termasuk Indonesia. Hal ini tercermin dari penurunan tajam surplus neraca perdagangan Indonesia pada April 2025 menjadi hanya US$0,16 miliar, turun drastis 96,3% dari bulan sebelumnya. Deputi Statistik BPS, Pudji Ismartini, mengungkapkan bahwa ini adalah surplus terendah dalam lima tahun terakhir, disebabkan oleh penurunan ekspor sebesar 10,77%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa dampak perlambatan perdagangan global akibat kebijakan proteksionis AS terasa sejak April dan Mei 2025. Untuk merespons kondisi ini, pemerintah telah menyiapkan paket stimulus ekonomi yang akan diterapkan mulai Juni atau Juli guna menopang perekonomian nasional dan menjaga daya saing ekspor.

Sementara itu, Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menilai penyempitan surplus perdagangan bukanlah kejutan karena struktur ekspor Indonesia yang masih bergantung pada komoditas, serta belum adanya perlindungan perdagangan domestik yang kuat. Ia mendorong pemerintah agar memperluas pasar ekspor melalui relaksasi pembiayaan, subsidi standar pasar, serta percepatan perjanjian dagang internasional seperti IEU-CEPA dan FTA lainnya.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, juga menambahkan bahwa tekanan eksternal diprediksi akan terus berlanjut, terutama hingga Juli 2025 saat tarif balasan AS berlaku penuh. Oleh karena itu, sinergi kebijakan domestik dan strategi ekspor baru menjadi kunci mempertahankan stabilitas neraca perdagangan di tengah ketidakpastian global yang dipicu kebijakan proteksionis Presiden AS.

Di tengah tantangan geopolitik dan ekonomi global, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia per Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang, dengan tingkat pengangguran sarjana tertinggi sebesar 14,6%. Kondisi ini memicu keprihatinan, terutama karena proyeksi IMF menunjukkan tingkat pengangguran Indonesia bisa naik ke level 5%, tertinggi di Asia Tenggara.

Sementara itu, dalam dokumen visi-misi “Prabowo-Gibran 2024: Bersama Indonesia Maju”, Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menciptakan 19 juta lapangan kerja baru dalam lima tahun ke depan, atau sekitar 3,86 juta pekerjaan per tahun. Tantangan besar ini menuntut strategi inovatif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, terutama Artificial Intelligence (AI).

AI dianggap bukan hanya sebagai ancaman terhadap pekerjaan tradisional, tetapi juga sebagai peluang besar penciptaan jenis pekerjaan baru di berbagai sektor. Posisi seperti AI engineer, data scientist, prompt engineer, hingga AI ethics specialist akan sangat dibutuhkan. Di sektor industri, pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga keuangan, AI mampu menciptakan efek berganda dalam bentuk pekerjaan baru melalui optimalisasi dan otomatisasi.

Untuk mendukung hal ini, pemerintah perlu mempercepat integrasi AI ke dalam sistem pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi, serta memastikan pembangunan infrastruktur digital dan pusat data AI lokal. Kebijakan tegas soal AI berdaulat (sovereign AI) penting agar kekayaan data dan kearifan lokal Indonesia tidak tergadaikan oleh pihak luar. Inisiatif seperti AI Experience Center oleh Indosat, yang terbaru diresmikan di Jayapura pada 21 Mei 2025, menjadi langkah awal positif.

Dengan pendekatan tepat, ekosistem AI dapat menjadi katalis transformasi ekonomi nasional, mengurangi pengangguran, serta menjadikan Indonesia pemain penting dalam revolusi teknologi global.