Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih muncul sebagai respons strategis negara untuk membangun kedaulatan ekonomi rakyat dari tingkat akar rumput, di tengah tantangan globalisasi dan desentralisasi yang tidak merata. Gagasan ini bukanlah sekadar proyek politik jangka pendek, melainkan koreksi atas ketimpangan struktural yang selama ini menjadikan desa sebagai objek pembangunan semata.

Tokoh penting dalam narasi ini adalah Bung Hatta, Bapak Koperasi Indonesia, yang semangatnya menjadi inspirasi untuk menjadikan koperasi sebagai instrumen rakyat dalam memperkuat kemandirian ekonomi. Pemerintah, melalui berbagai kebijakan dan skema, menunjukkan tekad untuk memperkuat peran desa dalam sistem ekonomi nasional. Namun demikian, seperti disampaikan oleh CELIOS, kritik terhadap desain dan potensi risiko koperasi ini tidak boleh diabaikan. Justru evaluasi harus dijadikan bahan perbaikan, bukan alasan pembatalan.

Pemerintah disarankan tidak hanya menekankan target kuantitatif semata, seperti pencapaian 80.000 unit koperasi, melainkan juga memperkuat aspek tata kelola, partisipasi warga, dan penyesuaian terhadap potensi lokal. Rekomendasi penting meliputi penguatan checks and balances di tingkat desa, fleksibilitas bentuk usaha koperasi, dan penerapan pembiayaan yang lebih adaptif seperti blended finance.

Dengan pendekatan inklusif dan berbasis komunitas, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat menjadi platform struktural yang merevitalisasi ekonomi perdesaan—bukan dengan menyeragamkan, tetapi menyediakan pijakan bagi desa untuk tumbuh dan tersambung ke jaringan pasar nasional. Program ini belum sempurna, namun layak diperjuangkan sebagai jembatan menuju transformasi ekonomi yang berpihak pada rakyat.

Pemerintah Indonesia, melalui sejumlah tokoh kunci seperti Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengambil langkah strategis guna menahan laju penurunan kinerja ekspor nasional. Salah satu upaya konkret dilakukan Kemendag dengan menggelar misi dagang ke Jepang pada 9–13 Juni 2025 untuk memperluas pasar dan memperkuat jejaring bisnis. Selain Jepang, pemerintah juga mempercepat penyelesaian perundingan perjanjian IEU–CEPA dengan Uni Eropa untuk mendorong pertumbuhan ekspor lebih dari 50% dalam beberapa tahun ke depan.

Namun, kinerja ekspor nasional tetap menghadapi tantangan serius. Penurunan ekspor pada April 2025 sebesar 10,77% dibandingkan bulan sebelumnya dipengaruhi oleh faktor musiman (libur Lebaran) dan ketidakpastian global, terutama dari negosiasi tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump. Menteri Budi Santoso menyoroti bahwa banyak eksportir menunggu kejelasan kebijakan tarif tersebut, yang turut memperlambat ekspor ke sejumlah negara. Sementara itu, Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal memperkirakan surplus perdagangan Indonesia akan menyusut lebih lanjut karena tekanan dari tarif tinggi dan hambatan perdagangan.

Secara keseluruhan, meskipun pemerintah aktif memperluas akses pasar dan memperkuat kemitraan global, kondisi eksternal dan faktor musiman tetap menjadi hambatan yang memerlukan strategi lanjutan dan kolaborasi lintas sektor.

Kejaksaan Agung (Kejagung), melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Harli Siregar, mengambil langkah tegas dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek pada periode 2019–2022 yang menelan anggaran sebesar Rp9,982 triliun. Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah memanggil tiga mantan staf khusus Mendikbudristek Nadiem Makarim berinisial FH, JT, dan IA sebagai saksi. Ketiganya telah dicekal karena dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan. Selain itu, Kejagung telah melakukan penggeledahan di apartemen mereka dan menyita sejumlah barang bukti elektronik serta dokumen penting. Langkah ini menunjukkan keseriusan Kejagung dalam mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan berskala besar tersebut.

Kondisi ekonomi Indonesia menghadapi tekanan serius seiring melonjaknya angka kemiskinan berdasarkan standar baru dari World Bank. Dalam laporan June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform, World Bank mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 194,4 juta jiwa, atau 68,91% dari total populasi, setelah revisi metode penghitungan garis kemiskinan menggunakan PPP (Purchasing Power Parity) 2021.

Meskipun harga minyak mentah dunia saat ini berada di bawah asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, pemerintah belum menurunkan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite. Padahal, penurunan harga ini dinilai memungkinkan oleh beberapa pengamat, meski juga ada alasan teknis dan fiskal yang menjadi pertimbangan pemerintah.

Pekan ini menjadi momentum penting bagi investor yang ingin meraih keuntungan dari dividen saham emiten sektor pertambangan dan energi, karena sejumlah emiten sedang memasuki periode cum dividen—hari terakhir pembelian saham agar berhak menerima dividen.

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) menerapkan strategi kenaikan harga, inovasi produk, dan ekspansi ekspor untuk menjaga pertumbuhan kinerja di tengah risiko pelemahan daya beli masyarakat. Sejak Februari 2025, ICBP menaikkan harga Indomie sebesar Rp 100 per bungkus guna meningkatkan pendapatan dari segmen mi instan yang menyumbang 71,9% dari total pendapatan kuartal I-2025.

Indonesia diharapkan mampu mengoptimalkan keberadaan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Menyeluruh Indonesia-Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Ekonomi Partnership Agreement (IEU-CEPA) dengan  mendorong peningkatan ekspor sejumlah komoditas unggulan Indonesia, terutama yang selama ini mengalami hambatan tarif dan nontarif. Saat ini, Pemerintahan sedang menyelesaikan tahapan akhir perundingan IEU-CEPA. Melalui kesepakatan ini, kedua belah pihak diharapkan bisa meningkatkan peran masing-masing dalam rantai pasok pasar dunia. Oleh karena itu dibutuhkan percepatan  penyelesaian perundingan sudah dilakukan dalam 19 putaran dan memakan waktu 9 tahun. Hubungan Ekonomi Indonesia dan Uni Eropa selama ini terus menunjukkan tren  positif dengan nilai perdagangan mencapai US$ 30,1 miliar pada 2024. Uni Eropa merupakan mitra dagang terbesar kelima bagi Indonesia, sementara Indonesia menempati posisi sebagai mitra dagang ke-33 bagi Uni Eropa. Neraca perdagangan antara kedua pihak tetap surplus bagi Indonesia, dengan peningkatan signifikan dari US$ 2,5 miiar pada 2023 menjadi US$ 4,5 miliar pada 2024. (Yetede)

Maskapai operasional penerbangan di Tanah Air saat ini masih kekurangan armada pesawat, karena sejumlah pesawat yang selama ini dioperasikan berada pada masa perawatan. Meski begitu, kondisi ini masih terselamatkan karena demans atau permintaan penumpang juga belum membaik. Analis penerbangan indepen Gatot Raharjo mengatakan, kekurangan armada idealnya tidak dibebankan kepada maskapai, sebab hal itu memerlukan biaya tinggi di tengah ketidakpastian global. Sebaliknya, kebutuhan pesawat diperuntukkan untuk pemerintah dan masyarakat. Idealnya, untuk menjangkau wilayah di setiap pulau besar Indonesia, dibutuhkan setidaknya 600-700 armada. "Sebelum Covid jumlah armada kita mencapai lebih dari 500 pesawat, bahkan kebutuhan ada di 600-700 pesawat. Tapi, yang butuh pesawat itu, harusnya masyarakat dan pemerintah, bukan maskapai. Karena maskapai hanya menyesuaikan demand saja. Pemerintah punya tanggung jawab membuka rute penerbangan seluas-luasnya, sementara masyarakat di pedalaman tentu butuh angkutan pulau," ucap dia. (Yetede)

LPS mencatatkan tren penguatan signifikan pada sumber dana non-dana pihak ketiga (DPK) perbankan per April 2025. Ini sejalan dengan kondisi DPK yang hanya tumbuh 4,55% secara tahunan (yoy), alhasil bank mencari sumber lain DPK. Hingga posisi April 2025, sumber danan non-DPK yang dihimpun perbankan mencapai Rp677,26 triliun, tumbuh 14,95% (yoy). Tren ini terus meningkat dibandingkan posisi Aoril 2023 yang naik 3,2% (yoy), kemudain per April 2024 tumbuh 7,89% (yoy). Peningkatan sinifikan ini membuktikan bahwa penghimpunan DOK menjadi tantangan perbankan, sebab, pertumuhan sumber dana non-DPK melesat tiga kali lipat dari DPK.

Dengan penyaluran kredit yang tumbuh 8,8% (yoy) per April 2025, tidak heran bank berburu dana segar di luar giro, tabungan, dan deposito. Berdasarkan data LPS, komposisi sumber dana non-DPK. Dengan penyaluran kredit yang tumbuh 8,8% (yoy) per April 2025, tidak heran bank berburu dana segar di luar giro, tabungan dan, deposito. Berdasarkan dana LPS komposisi sumber dana non-DPK dikontribusikan oleh pinjaman diterima sebesar Rp 413,76 triliun atau setara 61,09% dari total sumber dana segar di luar giro, tabungan, dan deposito. Berdasarkan data LPS, komposisi sumber dana non-DPK. Berikutnya, surat berharga diterbitkan sebesar Rp158,72 triliun  (23,44%) dan kewajiban bank lain sebesar Rp158,72 triliun (23,44), dan kewajiban bank lain sebesar Rp 104,77 triliun (15,47%)