Pemerintah diminta untuk segera merealisasikan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK, mengingat ancaman gelombang PHK terus bergulir di depan mata yang menimpa berbagai sektor. Salah satunya adalah sektor pariwisata yang tengah mengalami tekanan akibat kebijakan efisiensi dan kondisi global. Satgas PHK dibentuk pemerintah, atas usulan para buruh yang berggabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Untuk merespon cepat ancaman PHK di berbagai sektor. Satgas PHK dirancang sebagai forum tripartit yang mencakup perwakilan pemerintah, buruh, pengusaha, hingga BPJS ketenagakerjaan dan kalangan akademisi. Fokus utama satgas adalah mencegah PHK, menjaga stabilitas ketenagakerjaan, dan memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi sesuai aturan. Satgas ini juga akan memastikan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) berjalan efektif, serta menjamin pembayaran pesangon sesuai peraturan. Adapun satgas ini diharapkan mampu memetakan peluang kerja baru dan menginisiasi pelatihan ulang (reskiliing) bagi pekerja terdampak. (Yetede)

Indonesia akan melakukan perundingan bilateral putaran kedua dengan pemerintah Amerika Serikat untuk mengosiasikan penerapan tarif resiprokal oleh Negeri paman Sam itu. Negosiasi yang akan digelar pekan depan oleh delegasi perwakilan dari pemerintah kedua negara diharapkan menghasilkan kesepakatan yang memberikan keuntungan merata atau bagi kedua belah pihak. "Putaran kedua akan segera dilakukan minggu depan. Jadi Delegasi Indonesia akan mengirimkan tim Washington untuk melakukan negosiasi putaran selanjutnya," ucap Menteri Korodinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dmia mengungkapkan, sudah melaksanakan pertemuan strategis  dengan United States  Trade Representative (USTR) Jamieson Greer di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Dewan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) hari pertama di paris, Prancis, Selasa (3/6/2025). Pertemuan ini menjadi moment penting berkelanjutan dialog bilateral antara Indonesia dan AS terutama dalam isu perdagangan dan investasi. Selain itu, pertemuan ini juga menegaskan posisi Indonesai sebagai mitra yang koopreatif dan proaktif dalam negosiasi internasionak, serta komitmen pemerintah untuk menciptakan iklim perdagangan yang adil dan saling menguntungkan dengan AS. (Yetede)

Kompetisi pasar otomotif di Tanah Air kian sengit dengan menjamurnya mobil listrik. Bukan hanya BYD ataupun Denza, yang kini menjadi penantang kuat. Tapi, kendaraan listrik asal pabrikan China, Xiaopeng Motors-Xpeng yang menggandeng  unit bisnis Erajaya Group juga akan memanas persaingan. Pelan tapi pasti, landskap pasar otomotif telah mengalami pergeseran sejak kendaraan listrik (electric vehicle/EV) resmi menggelinding di jalanan industri otomotif Indonesia. Data teranyar menunjukan, mobil listrik seperti BYD dan Denza menjadi dua jenama yang berhasil mendobrak pasar otomotif yang selama ini didominasi nama besar seperti PT Astra International Tbk (ASII). Tak mengherankan, sepanjang empat bulan pertama tahun ini, penjualan mobil Astra mengalami penyusutan sebanyak 6% dengan pangsa pasar sebesar 54%. Sebaliknya, penjualan mobol non-Astra justru tumbuh 10%, yang salah satunya disitribusikan oleh penjualan BYD-Denza sebanyak 4.307 unit. Posisi mobil listrik Xpeng sendiri dalam peta persaingan otomotif tersebut akan menyasar ceruk pasar yang berbeda dengan menjanjikan value proposition mobil listrik premium dan keunggulan fitur  teknologi yang canggih. (Yetede)

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) akan merampungkan pemisahan unit usaha syariah (UUS) BTN menjadi Bank Umum Syariah (BUS) pada Oktober 2025. Rencana ini dilakukan  usai resmi mengambil alih saham  PT Bank Victoria Syariah (BVSI). BTN berharap aksi korporasi ini dapat mendukung pencapaian visi BTN untuk menjadikan BTN Syariah sebagai bank syariah  nomor dua terbesar di Indonesia. Sehingga, nantinya BTN Syariah bisa menjadi pesaing dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang saat ini merajai pasar perbankan syariah Indonesia. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, nantinya BTN Syariah akan menjadi  kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 2 dengan modal inti minimal Rp 6 triliun. Adapun, modal tersebut berasal dari dana BTN yang ada di BTN Syariah sekitar Rp 3,5-4 triliun, nantinya dana tersebut tidak akan diambil oleh BTN ketika menyapih BTN Syariah, sebagai modal awal. Berikutnya dana dari transaksi pembelian BVIS sebesar Rp 1,5 triliun, serta rencana penyertaan modal melalui hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD (rights issue) sebesar Rp 1 triliun yang dilakukan BTN Syariah. Sehingga, total modal yang akan dimiliki BTN Syariah ketika spin off sebesar Rp 6 triliun oleh BTN Syariah, angka ini sudah dipikirkan manajemen agar BTN Syariah langsung masuk menjadi KBMI 2. (Yetede)

PT Garuda Maintance Facility Aero Asia Tbk (GMFI), anak usaha PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), optimistis mampu meraup pendapatan positif sebesar US$ 416 juta atau ekuivalen Rp6,7 triliun (asumsi kurs Rp16.280 per US$) pada 2025. Direktur Utama GMFU Andi Fahrurozzi menyampaikan,  optimisme tersebut bercermin dari capaian  GMFI yang berhasil membukukan pendapatan sebesar US$ 125,86 juta per April, atau merefleksikan sebesar 95% dari target. Sementara dari sisi EBITDA, tercatat sebesar US$ 19,82 juta, dan laba bersih sebesar US$ 4,61 juta. Berangkat dari capaian tersebut, GMFI pun membidik pendapatan US$ 416,9 juta dan laba bersih US$ 27,1 juta pada tahun penuh 2025. Menurut Andi, target tersebut akan ditopang oleh optimalisasi kapasitas, penguatan kapabilitas layanan, dan konsistensi eksekusi strategi lintas untuk bisnis. Berbekal, fondasi kokoh, GMFI siap melanjutkan peran sebagai  mitra strategis industri aviasi dan sektor lainnya. "Kami berkomitmen, menciptakan nilai tambah berkelanjutan bagi pemenang saham dan seluruh pemangku kepentingan," jelas Andi. Merujuk pada hasil RUPST, para pemegang saham menyetujui seluruh mata agenda rapat seperti pengesahan laporan keuangan tahun buku 2024, penggunaan laba bersih, penetapan tantiem dan remunerasi  direksi  serta komisaris, serta penunjukan auditor untuk tahun buku 2025. (Yetede)

Untuk meredam dampak tren perlambatan ekonomi dunia, pemerintah Indonesia fokus meningkatkan daya beli masyarakat yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Sementara itu, peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia juga harus dilakukan dengan melakukan percepatan belanja negara pada semester II-2025. Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Orgazation for Economic Coorporation and Development/OECD) memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2025 hanya akan mencapai 2,9%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,7% pada tahun 2025. Pasalnya, perlambatan ekonomi domestik terjadi secara bersamaan dari dua sisi yaitu ketidakpastian kebijakan fiskal dan perlambatan pertumbuhan ekspor karena ketegangan perdagangan global. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi rumah tangga menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar dari sisi pengeluaran pada kuartal I-2025. Konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi sebesar 54,53% terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal 1-2025. (Yetede)

Taspen (Persero) menegaskan komitmenya dalam melindungi hak dan keamanan para pesertanya dari berbagai upaya penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab. Setelah serangkaian tindakan preventif dan koordinasi aktif dengan aparat penegak hukum, tersangka yang diduga terlibat dalam aksi penipuan yang mengatasnamakan Taspen akhirnya berhasil diamankan oleh pihak berwajib di Jakarta, pada Kamis. Keberhasilan ini merupakan hasil dari langkah nyata dan konsisten Taspen selama setahun terakhir dalam memerangi berbagai modus penipuan digital yang menyasar peserta, khususnya pensiunan dan ASN aktif. Perlu ditegaskan bahwa seluruh upaya penipuan yang terjadi tidak berasal dari kebocoran data di lingkungan Taspen. Corporate Secretary Taspen, Henra, menjelaskan penangkaan tersangka ini menjadi bukti bahwa Taspen tidak tinggal diam terhadap upaya-upaya penipuan yang mengancam hak peserta. "Kami secara aktif melakukan pelaporan kepada otoritas digital, membangun kesadaran publik melalui edukasi, serta memperkuat kerja sama dengan penegak hukum demi memberikan perlindungan menyeluruh bagi peserta. kami juga memastikan bahwa seluruh sistem data Taspen tetap aman dan tidak mengalami kebocoran," 

Proses pemisahan unit usaha syariah (UUS) menjadi bank umum syariah (BUS) menunjukkan progres positif yang diprediksi mampu menghidupkan kembali dinamika industri perbankan syariah nasional yang selama ini stagnan. Tokoh-tokoh utama dalam transformasi ini antara lain Sutan Emir Hidayat dari KNEKS, Trioksa Siahaan dari LPPI, Nixon LP Napitupulu selaku Direktur Utama BTN, serta Dian Ediana Rae dari OJK.

Sutan Emir Hidayat menekankan bahwa spin off UUS akan memberi kemandirian strategis bagi bank syariah, memungkinkan mereka menjalankan misi sesuai prinsip syariah tanpa bergantung pada bank induk. Ia juga melihat potensi pengembangan bisnis syariah yang luas, termasuk sektor perumahan, pendidikan, hingga ekosistem haji dan umrah.

Senada, Trioksa Siahaan menilai bahwa menjadi BUS akan mendorong bank syariah lebih agresif dalam memperluas pasar, meningkatkan efisiensi, dan memberikan manfaat langsung bagi nasabah, meskipun tantangan permodalan dan kesiapan SDM tetap harus diantisipasi.

Salah satu langkah konkret ditunjukkan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) yang telah mengakuisisi Bank Victoria Syariah sebagai bagian dari strategi spin off. Nixon LP Napitupulu menargetkan BUS hasil pemisahan BTN akan menjadi bank syariah terbesar kedua di Indonesia setelah BSI. Untuk mendukung pertumbuhan ini, BTN menyiapkan right issue senilai Rp1 triliun dari total target modal Rp6 triliun, dengan visi menjadikan calon BUS sebagai bank syariah digital yang inklusif, efisien, dan berbasis nilai.

Dari sisi regulator, Dian Ediana Rae menyatakan bahwa langkah BTN sejalan dengan upaya OJK dalam mendorong konsolidasi industri perbankan syariah melalui spin off, merger, maupun akuisisi. Ia berharap BUS hasil pemisahan BTN dapat memperkuat struktur industri syariah secara keseluruhan, khususnya di segmen pembiayaan perumahan.

Secara keseluruhan, proses spin off UUS dinilai sebagai langkah strategis dan struktural yang dapat meningkatkan pangsa pasar, daya saing, serta tata kelola industri perbankan syariah, sekaligus mendukung agenda pemerintah dalam mendorong inklusi dan digitalisasi keuangan syariah nasional.

Indonesia tengah menghadapi paradoks serius dalam dunia ketenagakerjaan, di mana semakin tinggi pendidikan, justru semakin sulit memperoleh pekerjaan. Data terbaru BPS (Februari 2025) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran lulusan perguruan tinggi meningkat menjadi 6,23%, berbanding terbalik dengan kelompok pendidikan lain yang mengalami penurunan. Fenomena ini mencerminkan kegagalan sistemik dalam menyerap tenaga kerja terdidik, dan diperparah oleh fenomena NEET (Not in Employment, Education, or Training) yang mencakup 21,4% pemuda Indonesia, angka yang lebih tinggi dari rata-rata global.

Tokoh yang menonjol dalam analisis ini adalah Jamie Khoo, CEO DayOne, yang dalam konteks berbeda menekankan pentingnya pengembangan infrastruktur digital seperti pusat data sebagai bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi baru. Namun, artikel ini justru menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia selama dua dekade terakhir tidak diiringi penciptaan lapangan kerja berkualitas, yang seharusnya menjadi bagian dari pendekatan menyeluruh terhadap transformasi ekonomi.

Masalahnya bukan semata keterampilan, tetapi struktur ekonomi yang cacat: Indonesia melewati fase industrialisasi secara prematur dan langsung masuk ke sektor jasa. Sektor manufaktur, yang seharusnya menjadi penyerap tenaga kerja utama, tidak berkembang optimal. Akibatnya, lulusan perguruan tinggi berada dalam kondisi terlalu terampil untuk pekerjaan informal namun tidak cukup kompeten untuk pekerjaan modern.

Selain itu, transformasi teknologi dan otomasi menjadi faktor global yang memperburuk pengangguran terdidik, seperti yang juga terjadi di Amerika Serikat. Bahkan lulusan jurusan pertumbuhan tinggi seperti ilmu komputer kini terancam tergantikan oleh AI. Di Indonesia, lulusan IT mulai mengalami kesulitan serapan meskipun sebelumnya sangat dibutuhkan.

Upaya pemerintah seperti program vokasi dan Kartu Prakerja belum menjawab akar persoalan karena terlalu fokus pada pelatihan, padahal jumlah pekerjaan berkualitas tidak mencukupi. Ketidaksinergisan antar kementerian serta fokus berlebihan pada industri 4.0 justru dapat mempercepat pengangguran melalui otomasi.

Secara keseluruhan, Indonesia terjebak dalam "jebakan pendidikan", di mana investasi besar dalam pendidikan tidak menghasilkan imbal balik ekonomi, dan ini memperkuat risiko “jebakan pendapatan menengah.” Diperlukan transformasi besar-besaran yang menyatukan strategi industrialisasi, pendidikan, dan ketenagakerjaan secara terintegrasi agar Indonesia tidak kehilangan satu generasi pembangunan secara sia-sia.