Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyampaikan komitmen kuat terhadap penguatan kerja layak bagi pekerja digital serta perlindungan bagi pelaut, pada Konferensi Perburuhan Internasional (International Labour Conference/ILC) ke-113 yang berlangsung di Jenewa, Swiss. "Pemerintah Indonesia memandang bahwa pembahasan lanjutan konvensi ini sangat strategis, tidak hanya bagi pekerja, tetapi juga bagi pengusaha, dan perekonomian nasional secara luas," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemenaker Indah Anggoro Putri dalam keterangan resmi, pekan lalu. Lebih lanjut, Indah mengatakan, Indonesia mendukung kelanjutan pembahasan konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mengenai kerja layak di sektor platform ekonomi digital yang disampaikan dalam Sidang Komite Kerja untuk Ekonomi Platform. Dia menjelaskan, konvensi ini akan menjadi pijakan penting untuk menjamin kondisi kerja layak bagi jutaan pekerja di sektor platform ekonomi digital seperti pengemudi ojek online, kurir aplikasi, hingga pekerja lepas digital. "Dengan banyaknya negara dan perusahaan yang mensyaratkan kepatuhan terhadap prinsip kerja layak, konvensi ini juga akan membuka peluang lebih besar bagi akses pasar kerja dan investasi," ujar Indah. (Yetede)

Wacana tentang Program Koperasi Merah Putih kembali mencuat sebagai salah satu inisiatif yang digadang-gadang mampu menggerakkan ekonomi dari level paling bawah. Bagi masyarakat awam, koperasi mungkin terdengar kuno atau sekadar simpan pinjam. Namun, jika dilihat dari kacamata ekonomi, Koperasi Merah Putih berpotensi menjadi tulang punggung yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, asalkan dikelola dengan visi yang modern dan transparan. Mari kita bedah lebih jauh apa itu Koperasi Merah Putih dan bagaimana ia bisa menjadi angin segar bagi ekonomi kita.

Apa Itu Koperasi Merah Putih?

Pada intinya, Koperasi Merah Putih adalah sebuah konsep revitalisasi koperasi di Indonesia dengan semangat nasionalisme dan keberpihakan pada rakyat kecil. Tujuannya bukan sekadar menghidupkan kembali koperasi yang sempat lesu, melainkan menjadikannya pilar ekonomi yang mampu memberdayakan anggota, meningkatkan nilai tambah produk lokal, dan menciptakan kemandirian ekonomi. Bayangkan, jika setiap desa atau komunitas memiliki koperasi yang kuat, mereka bisa bersatu untuk membeli bahan baku lebih murah, memproduksi barang dengan skala ekonomi yang lebih besar, dan bahkan memasarkan produk mereka ke pasar yang lebih luas.

Koperasi Merah Putih dari Kacamata Ekonomi

Dari sisi ekonomi, Koperasi Merah Putih menawarkan beberapa potensi dan keuntungan yang menarik:

Pertama, penguatan ekonomi lokal. Koperasi, dengan prinsip kebersamaan dan kekeluargaan, memungkinkan masyarakat kecil untuk bersatu dan memiliki daya tawar yang lebih besar. Petani bisa menjual hasil panennya dengan harga lebih baik, nelayan bisa mendapatkan modal untuk perahu, atau pengusaha UMKM bisa mengakses pembiayaan dengan bunga ringan. Ini akan memutar roda ekonomi di tingkat lokal dan mengurangi ketergantungan pada tengkulak atau rentenir.

Kedua, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Ketika koperasi berkembang, ada kebutuhan untuk pengelolaan, produksi, dan pemasaran, yang pada gilirannya akan membuka peluang kerja baru bagi anggotanya. Keuntungan yang diperoleh koperasi juga akan kembali ke anggota dalam bentuk sisa hasil usaha (SHU), menambah pendapatan mereka.

Ketiga, pendidikan dan literasi ekonomi. Melalui koperasi, anggota akan belajar tentang pengelolaan keuangan, investasi, dan prinsip-prinsip bisnis. Ini adalah bentuk pendidikan ekonomi praktis yang sangat berharga, terutama bagi masyarakat yang selama ini kurang terjangkau oleh institusi keuangan formal.

Keempat, peningkatan daya saing produk lokal. Koperasi bisa menjadi wadah untuk standardisasi kualitas, pengemasan, dan bahkan branding produk-produk lokal. Dengan begitu, produk-produk dari desa atau daerah terpencil sekalipun bisa bersaing di pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Tantangan dan Hal yang Perlu Diperhatikan

Namun, mengembalikan kejayaan koperasi bukanlah perkara mudah dan Koperasi Merah Putih juga menghadapi berbagai tantangan.

Tantangan utama adalah mengubah stigma lama bahwa koperasi itu identik dengan pengelolaan yang buruk, masalah internal, atau bahkan penipuan. Koperasi Merah Putih harus dibangun di atas fondasi transparansi dan akuntabilitas yang kuat. Tanpa kepercayaan anggota, program ini akan sulit berjalan.

Selain itu, kualitas manajemen menjadi kunci. Banyak koperasi yang gagal karena kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola bisnis dan keuangan. Program Koperasi Merah Putih harus dilengkapi dengan pelatihan dan pendampingan bagi para pengelola koperasi agar mereka mampu bersaing di era modern.

Pemerintah juga perlu memastikan adanya dukungan regulasi dan akses permodalan yang memadai. Jangan sampai koperasi hanya kuat di atas kertas, tetapi kesulitan mengakses pinjaman atau berhadapan dengan birokrasi yang rumit. Peran pemerintah sebagai fasilitator dan regulator sangat krusial.

Koperasi Merah Putih memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan. Namun, keberhasilannya sangat tergantung pada komitmen semua pihak untuk membangun koperasi yang profesional, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan anggota. Semoga semangat Merah Putih ini benar-benar mampu menghidupkan kembali gairah ekonomi di akar rumput.

Eksplorasi nikel di Pulau Gag di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya, belakangan memantik perhatian. Publik berharap pengelolaan sumber daya alam di pulau itu sesuai ketentuan. Sejak lama kawasan Raja Ampat terkenal akan keanekaragaman hayati. Untuk mencapai pulau seluas 6.060 hektar itu, tim Kompas harus menghadapi angin yang sangat kencang dan bisa menegakkan gelombang hingga 5 meter. Tapi, saat tiba di pesisir, anggota tim justru jauh dari tenang, karena khawatir pada masa depan alam sekitar Raja Ampat. Air di pesisir keruh, permukaannya berlumpur. Berbeda dengan pesisir pulau-pulau lain di Raja Ampat dimana karang dan ikan bisa dilihat dengan mata telanjang dari atas permukaan air. Berada dalam wilayah Raja Ampat, yang dijuluki ”Surga Terumbu Karang Dunia”, pesisir Pulau Gag menampilkan wajah yang kontras. Eksploitasi nikel diduga menjadi penyebab.

Pada Juni 2025, penambangan nikel yang dikelola PT Gag Nikel di Pulau Gag ramai dibicarakan. Publik menyoroti dampaknya terhadap keberlangsungan ekosistem Raja Ampat. Plt Presdir PT Gag Nikel, Arya Arditya menyatakan akan menghentikan sementara kegiatan penambangan, sesuai perintah Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Akan dilakukan verifikasi lapangan terkait kegiatan usaha pertambangan (Kompas.id, 5/6/2025). Izin eksplorasi nikel di Pulau Gag turun pada 1998. Perusahaan baru mendapat izin produksi pada 2017 dan berproduksi setahun kemudian. Target produksinya 1,8 juta ton per tahun. Arya mengatakan, pihaknya memahami pentingnya transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi. ”Khususnya berkaitan dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Kami siap menyampaikan segala dokumen pendukung yang diperlukan dalam proses konfirmasi pada Kementerian ESDM,” ujar Arya, Kamis (5/6).

PT Gag Nikel telah melaksanakan rehabilitasi daerah aliran sungai, reklamasi area tambang, program konservasi terumbu karang dan pemantauan kualitas lingkungan.”Gag Nikel berkoordinasi intensif dengan KLH dan Kemenhut untuk mengawasi dan memonitor operasionalisasi tambang,” lanjutnya. Empat tahun silam, guru besar logam berat Universitas Pattimura, Ambon, Yusthinus T Male, sudah memprediksi risiko penambangan nikel di Pulau Gag yang bisa merusak ekosistem Raja Ampat. ”Akhirnya mata semua orang terbuka melihat dampak nikel,” ujar Yusthinus, Jumat (6/6). Ia mengatakan, sedimen yang mengandung logam berat, khususnya nikel (Ni), sangat berbahaya bagi terumbukarang. Nikel sangat beracun bagi anemon laut, bahkan lebih beracun dari logam tembaga (Cu) karena mematikan larva karang. Banyak lokasi tambang di daerah tropis yang berada di pulau-pulau kecil tercemar limbah tambang, seperti nikel. Padahal, penduduk setempat menjadikan laut sebagai sumber utama protein. (Yoga)

Tiga terdakwa korupsi pengadaan alat pelindung diri atau APD dilingkungan Kemenkes mendapat hukuman 3-11 tahun penjara. Dalam sidang putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (5/6), majelis hakim menyatakan mereka bersalah sehingga negara mengalami kerugian Rp 319 miliar. Ketiga terdakwa meliputi bekas pejabat pembuat komitmen (PPK) Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, Budi Sylvana; Dirut PT Energi Kita Indonesia (EKI) Satrio Wibowo; dan Dirut PT Permana Putra Mandiri (PPM) Ahmad Taufik. Budi dihukum 3 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 2 bulan penjara. Satrio Wibowo divonis 11 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 4 bulan penjara. Ahmad Taufik dihukum 11 tahun penjara dengan denda Rp 1 miliar subsider 4 bulan penjara, sekaligus dihukum untuk membayar uang pengganti Rp 224 miliar dan Satrio Wibowo Rp 59,98 miliar.

Jika keduanya tidak bisa membayar dalam waktu satu bulan setelah putusan inkrah, harta bendanya disita dan dilelang untuk mengganti. Jika tidak mencukupi, Ahmad harus menjalani pidana pengganti 4 tahun kurungan dan Satrio 3 tahun kurangan. Majelis hakim yang diketuai Syofia Marlianti Tambunan menilai, ketiga terdakwa terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 319 miliar. Ketiga terdakwa terlibat dalam praktik korupsi pengadaan APD untuk Kemenkes pada awal krisis Covid-19, sekitar Maret 2020. Awalnya, PT PPM menjadi distributor resmi APD dari PT Yonshin Jaya selama dua tahun pada Maret 2020. Pada bulan itu, Kemenkes membeli 10.000 APD dari PT PPM seharga Rp 379.500 perpasang. Namun, pada 21 Maret 2020, TNI atas perintah Kepala BNPB mengambil 170.000 pasang APD dari PT PPM dan mendistribusikannya.

PT PPM meminta pembayaran ke BNPB dengan harga 60 USD per set, jauh lebih besar dari yang didapatk Kemenkes untuk jenis yang sama. PT EKI yang sudah melakukan kerjasama dengan PT PPM bersikukuh dengan harga tersebut. Bahkan, dalam fakta persidangan disebutkan Satrio bersikeras untuk mempertahankan harga hingga akhirnya sepakat dengan harga 50 USD. Kerja sama antara Kemenkes, PT EKI, dan PT PPM berlanjut dalam penyediaan APD hingga 5 juta unit dengan harga satuan 48,4 USD yang ditandatangani Budi,Ahmad dan Satrio. Namun, dalam surat tersebut tidak terdapat spesifikasi pekerjaan, waktu pelaksanaan, pembayaran, hingga hak dan kewajiban yang rinci. Surat pemesanan itu ditujukan kepada PT PPM, tapi PT EKI turut menandatanganinya. Tindakan ini memperkaya diri mereka dengan rincian Satrio mendapat Rp 59,98 miliar dan Ahmad Rp224 miliar. (Yoga)

Terbentuknya bank umum syariah melalui proses spin-off (pemisahan unit usaha syariah) berpotensi meningkatkan pembiayaan industri perbankan syariah. Perkembangan tersebut juga diharapkan dapat membentuk persaingan bisnis perbankan syariah lebih sehat dan tidak dikuasai satu bank. Berdasarkan ketentuan OJK, terdapat dua unit usaha perbankan yang diwajibkan melakukan pemisahan, yakni milik PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. Keduanya telah memenuhi kriteria jumlah aset minimal Rp 50 triliun. Guru Besar Bidang Ekonomi Keuangan Sosial Syariah IPB University, Irfan Beik berpendapat, langkah itu dapat memperluas jangkauan pembiayaan syariah. Selain itu, dengan ukuran yang lebih besar, biaya dana (cost of fund) dapat ditekan sehingga bisnis dapat berjalan lebih efisien.

”Dari sisi pembiayaan akan lebih kompetitif, bahkan dibanding induknya, juga dengan bank-bank konvensional, karena konsolidasi itu akan meningkatkan efisiensi dari sisi financing sehingga beban kewajiban dari sisi nasabah pembiayaan akan lebih rendah,” katanya, Jumat (6/6). Hingga April 2025, pembiayaan oleh industri perbankan syariah tercatat Rp 653,44 triliun atau tumbuh 8,87 % secara tahunan, melambat dibanding tahun lalu yang tumbuh 14,87 %. Total aset industri perbankan syariah tercatat Rp 954,51 triliun atau tumbuh 8,53 % secara tahunan. Secara keseluruhan, pangsa pasar industri perbankan syariah sebesar 7,44 % dari total aset perbankan nasional. Bank syariah tak bisa hanya mengandalkan pengembangan bisnis lewat penyaluran pembiayaan. Untuk mengembangkan pangsa pasar secara signifikan, bank syariah harus masuk ke dalam bisnis berbasis ekosistem. Misalnya, bank syariah ikut membangun rantai pasok industri makanan dan minuman halal dari hulu hingga hilir. (Yoga)

Masyarakat tak hanya menggunakan produk dan layanan jasa keuangan untuk bertransaksi dan berinvestasi, tetapi juga sebagai alternatif mendapatkan pembiayaan. Layanan fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman daring dan buy now pay later menjadi dua produk pembiayaan atau pinjaman yang naik daun belakangan ini. OJK mencatat, baki debet kredit buy now pay later (BNPL) berdasarkan data di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) per April 2025, tumbuh 26,59 % secara tahunan menjadi Rp 21,35 triliun. Jumlah rekening mencapai 24,36 juta rekening. Sementara, pembiayaan BNPL oleh perusahaan pembiayaan pada April 2025 meningkat 47,11 % secara tahunan menjadi Rp 8,24 triliun. Nonperformance finance (NPF) kotornya adalah 3,78 %. Pada industri pinjaman daring (pindar) saldo pembiayaan di April 2025 tumbuh 29,01 % secara tahunan menjadi Rp 80,94 triliun. Tingkat risiko kredit macet secara agregat (TWP90) adalah 2,93 %.

Ini menunjukkan, terjadi peningkatan pembiayaan dua produk itu ke masyarakat. Masyarakat yang mendapat pembiayaan perlu memahami dan menyadari bahwa dana tersebut bersifat utang yang wajib dikembalikan sesuai perjanjian yang disepakati. Pengelolaan utang harus dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab dimana total cicilan utang yang dimiliki tidak melebihi 30-35 % dari penghasilan bulanan. Agar utang yang diambil dapat dikategorikan sebagai utang sehat, masyarakat dapat menerapkan prinsip 4P (purpose, plan, proportion, dan preparedness). Purpose berarti tujuan utang harus jelas dan produktif. Rencana pelunasan utang dilakukan secara terstruktur (plan). Jika harus berutang, proporsi utang sesuai kemampuan finansial (proportion). Perlu rencana yang matang dan persiapan untuk menghadapi kondisi risiko gagal bayar di kemudian hari (preparedness) dengan mencadangkan tambahan dana darurat sebagai back up gagal bayar cicilan utang di masa mendatang. (Yoga)

Pemerintah menyampaikan, realisasi pencairan bantuan subsidi upah atau BSU bakal dimulai pecan mendatang. ”Sebelum pekan kedua Juni 2025, BSU seharusnya sudah cair,” ujar Menaker, Yassierli usai acara penandatanganan pakta integritas perusahaan jasa dan lembaga audit kesehatan dan keselamatan kerja, Kamis (5/6), di Jakarta. Permenaker No 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Permenaker No10/2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh mengatur beberapa kriteria penerima BSU. Pertama, calon penerima harus pekerja penerima upah atau pekerja formal. Kedua, terdaftar aktif sebagai peserta Jamsostek sampai April 2025. Ketiga, calon penerima menerima gaji paling banyak Rp 3,5 juta atau setara upah minimum per bulan. Keempat, tidak sedang menerima subsidi Program Keluarga Harapan. Kelima, bukan ASN, anggota TNI, dan Polri.

Mekanisme penyaluran BSU masih sama dengan periode 2022. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menyalurkan BSU melalui bank himbara (BNI, BRI, Bank Mandiri, BTN, dan BSI) dan kantor pos. Pemerintah memperkirakan, 17 juta pekerja formal akan menerima BSU pada Juni-Juli 2025. Total nilai BSU yang bakal diterima ialah Rp 600.000 per orang. Besaran ini merupakan total BSU Juni ditambah Juli 2025. ”Karena program BSU telah berjalan empat kali, kami sangat berhati-hati soal data calon penerima. Pemadanan data calon penerima telah kami lakukan bersama BPJS Ketenagakerjaan,” kata Yassierli. Ia menekankan, program BSU adalah bagian dari rangkaian inisiatif lintas kemente-rian/lembaga untuk meningkatkan daya beli pekerja, seperti diskon tarif tol dan tiket pesawat, pada Juni-Juli 2025. Kemenko Bidang Perekonomian bertindak sebagai koordinator inisiatif itu. (Yoga)

Harga karet di tingkat petani anjlok dari Rp13.500 menjadi Rp 10.500 per kg dalam dua bulanterakhir, dipicu gejolak pasar dunia. Agar penurunan harga tidak terus berlanjut, pemerintah diminta segera mengantisipasi keadaan ini. ”Dua bulan ini harga karet turun terus. Petanik hawatir jika harga karet semakin anjlok hingga dibawah Rp 10.000 per kg,” kata Sungkunen Tarigan, Ketua Kelompok Tani Mbuah Page, di Kabupaten Deli Serdang, Sumut, Jumat (6/6). Petani sebenarnya sedang bergairah dalam setahun terakhir setelah harga karet naik hingga Rp14.500 per kg. Merespons kenaikan harga, para petani bahkan menyadap kembali kebun karet yang sudah lama terbengkalai. Sebelumnya, Kelompok Tani Mbuah Page hanya bisa mengumpulkan 15 ton karet per dua minggu. Dengan harga karet yang sempat naik, mereka bisa menghasilkan 30 ton karet, meningkat dua kali lipat ketimbang sebelumnya.

Harga karet yang kembali anjlok membuat para petani mengeluh. Jika harga turun hingga di bawah Rp 10.000 per kg, para petani sudah siap-siap meninggalkan kebun karet dan beralih ke tanaman lain atau pekerjaan lain. Harga dibawah Rp 10.000 per kg tidak menguntungkan bagi petani dan buruh tani yang bekerja sebagai penyadap karet. Dengan harga di bawah Rp 10.000 per kg, penyadap karet lebih memilih menjadi buruh bangunan atau pekerjaan lainnya. Hal itu pernah dialami petani karet beberapa tahun lalu sehingga banyak kebun terbengkalai. ”Kami berharap harga karet bisa naik lagi,” kata Sungkunen. Penurunan harga karet pun berpengaruh pada volume ekspor karet Sumut, yang turun 4 % dari 21.666 ton pada Maret menjadi 20.799 ton pada April 2025. (Yoga)

Penipuan daring terus berlanjut. Korbannya adalah orang yang gagap teknologi. Edukasi diharapkan dapat menjadi senjata untuk menangkal penipuan sejenis. Tipu muslihat scammer internasional sangat terorganisasi. Mereka memperdaya warga terutama kaum lanjut usia dengan berbagai kecanggihan seakan mereka benar-benar berasal dari suatu institusi resmi. Tak ayal, korban pun merugi hingga ratusan juta rupiah. Ini tergambar dari komplotan scammer internasional jaringan Kamboja yang memperdaya nasabah PT Taspen (persero). Dua tersangka kasus ini ditangkap polisi di Tanjung Priok, Jakut, yakni EC (28) seorang mahasiswa; dan IP (35), ibu rumah tangga. Pelaku utama, yakni AM (29) masih diburu karena sedang berada di Kamboja. Kasus ini terungkap ketika Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menerima laporan dari pensiunan berinisial RY, yang kehilangan uang Rp 304 juta.

”Kami menangkap dua tersangka dan satu orang masih diburu di Kamboja,” kata Kasubdit IV Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya, AKBP Herman Edco Wijaya Simbolon, Kamis (5/6). Pelaku menelpon dan menyebut nama korban, dimana ia merupakan petugas PT Taspen (Persero). Pelaku bilang ingin mengkroscek apakah data korban sudah diperbarui agar pencairan tunjangan korban tidak bermasalah di kemudian hari dan menanyakan apakah nomor korban sudah terhubung dengan Whatsapp. Pelaku lalu mengirimkan data PDF yang isinya identitas korban dan dilampirkan link yang akan diarahkan untuk mengunduh aplikasi Taspen      palsu yang digunakan pelaku. Setelah PDF tersebut diunduh oleh korban, pelaku meminta untuk video call dengan tujuan melakukan verifikasi wajah, lalu mengarahkan korban untuk mengunduh aplikasi Taspen palsu.

Pelaku mengarahkan agar masuk pengaturan handphone untuk mengizinkan aplikasi Taspen imitasi itu mengakses semua fitur di dalam handphone, lalu mengarahkan korban agar membuat username dan kata sandi dari aplikasi tersebut menggunakan user name dan kata sandi yang biasanya sering korban buat supaya tidak lupa. ”Di situlah biasanya korban dengan spontan membuat username dan kata sandi yang biasa digunakan karena korban mayoritas adalah pensiunan yang umurnya sudah tua,” kata Herman. Korban juga diminta untuk menyematkan sidikjari, foto, dan video diri. Setelah korban mengklik menu di dalam aplikasi tersebut, pelaku sudah bisa mengakses semua fitur yang ada di dalam telepon seluler milik korban. Dengan semua data yang pelaku miliki, mereka menguras uang yang ada di dalam rekening milik korban. (Yoga)

Pasar batubara Indonesia sedang menantang setelah tiga tahun yang fantastis, dari segi harga maupun permintaan pasar internasional. Apakah cadangan batubara nasional cukup untuk memenuhi kebutuhan selama lebih dari 40 tahun? Sejak lonjakan harga batu-bara internasional pada 2022, hingga mencapai 400 USD per ton, produksi nasional terus menanjak dan menorehkan rekor. Pada 2023, produksi batu-bara sebanyak 775,2 juta ton, sedangkan pada 2024 produksinya 836 juta ton. Kondisi itu dipengaruhi relatif terjaganya harga batubara internasional serta meningkatnya permintaan ekspor, terutama dari China dan India. Namun, memasuki 2025, kondisi menantang karena kedua negara utama tujuan ekspor batubara Indonesia itu justru meningkatkan produksi dalam negeri. Sementara di domestik, ketenagalistrikan nasional masih bergantung pada batubara sebagai bahan bakar PLTU.

Sebagai komoditas strategis, baik sebagai penopang kelistrikan nasional maupun pendulang penerimaan negara bukan pajak (PNBP), keberlanjutan batubara diperlukan. Mengutip data Badan Geologi, pada 2024, total sumber daya batubara Indonesia sebanyak 97,96 miliar ton. Sementara total cadangan batubara sebanyak 31,95 miliar ton. Sumber daya batubara mencakup total batubara yang mengendap diperut bumi, sedangkan cadangan ialah bagian dari sumber daya yang dapat ditambang secara ekonomis. Sumber daya dan cadangan batubara tersebut terdiri atas kalori rendah berarti 4.200 kkal/kg (gar) ke bawah, kalori sedang 4.200 kkal/kg (gar)-5.200 kkal/kg (gar) dan kalori tinggi 5.200 kkal/kg (gar) ke atas. Dari total sumber daya batu-bara 2024, kalori rendah dominan dengan 68,73 %, kalori sedang 15,84 % dan kalori tinggi 15,41 %.

Cadangan batubara, juga didominasi kalori rendah dengan jumlah 75,28 %, diikuti kalori sedang 14,2 % dan kalori tinggi10,5 %. Batubara kalori sedang dominan dimanfaatkan untuk PLTU. Batubara dengan kalori lebih tinggi umumnya untuk kebutuhan industri, termasuk semen. Adapun kalori rendah, dengan kadar air tinggi, memiliki keekonomian lebih rendah, namun bisa dicampur dengan kalori tinggi untuk menghasilkan batubara yang sesuai untuk pengguna akhir. Mengutip Laporan Kinerja Ditjen Minerba Kementerian ESDM 2024, umur cadangan batubara pada 2024 ialah 43,93 tahun, didapat dari perbandingan jumlah total cadangan terbukti (proven reserve) batubara terhadap produksi batubara pada tahun yang sama. Namun, umur cadangan itu masih berdasarkan cadangan batubara Indonesia keseluruhan, belum mengacu pada klasifikasi kualitas atau jenis kalorinya. (Yoga)