Proses pemisahan unit usaha syariah (UUS) menjadi bank umum syariah (BUS) menunjukkan progres positif yang diprediksi mampu menghidupkan kembali dinamika industri perbankan syariah nasional yang selama ini stagnan. Tokoh-tokoh utama dalam transformasi ini antara lain Sutan Emir Hidayat dari KNEKS, Trioksa Siahaan dari LPPI, Nixon LP Napitupulu selaku Direktur Utama BTN, serta Dian Ediana Rae dari OJK.

Sutan Emir Hidayat menekankan bahwa spin off UUS akan memberi kemandirian strategis bagi bank syariah, memungkinkan mereka menjalankan misi sesuai prinsip syariah tanpa bergantung pada bank induk. Ia juga melihat potensi pengembangan bisnis syariah yang luas, termasuk sektor perumahan, pendidikan, hingga ekosistem haji dan umrah.

Senada, Trioksa Siahaan menilai bahwa menjadi BUS akan mendorong bank syariah lebih agresif dalam memperluas pasar, meningkatkan efisiensi, dan memberikan manfaat langsung bagi nasabah, meskipun tantangan permodalan dan kesiapan SDM tetap harus diantisipasi.

Salah satu langkah konkret ditunjukkan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) yang telah mengakuisisi Bank Victoria Syariah sebagai bagian dari strategi spin off. Nixon LP Napitupulu menargetkan BUS hasil pemisahan BTN akan menjadi bank syariah terbesar kedua di Indonesia setelah BSI. Untuk mendukung pertumbuhan ini, BTN menyiapkan right issue senilai Rp1 triliun dari total target modal Rp6 triliun, dengan visi menjadikan calon BUS sebagai bank syariah digital yang inklusif, efisien, dan berbasis nilai.

Dari sisi regulator, Dian Ediana Rae menyatakan bahwa langkah BTN sejalan dengan upaya OJK dalam mendorong konsolidasi industri perbankan syariah melalui spin off, merger, maupun akuisisi. Ia berharap BUS hasil pemisahan BTN dapat memperkuat struktur industri syariah secara keseluruhan, khususnya di segmen pembiayaan perumahan.

Secara keseluruhan, proses spin off UUS dinilai sebagai langkah strategis dan struktural yang dapat meningkatkan pangsa pasar, daya saing, serta tata kelola industri perbankan syariah, sekaligus mendukung agenda pemerintah dalam mendorong inklusi dan digitalisasi keuangan syariah nasional.

Indonesia tengah menghadapi paradoks serius dalam dunia ketenagakerjaan, di mana semakin tinggi pendidikan, justru semakin sulit memperoleh pekerjaan. Data terbaru BPS (Februari 2025) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran lulusan perguruan tinggi meningkat menjadi 6,23%, berbanding terbalik dengan kelompok pendidikan lain yang mengalami penurunan. Fenomena ini mencerminkan kegagalan sistemik dalam menyerap tenaga kerja terdidik, dan diperparah oleh fenomena NEET (Not in Employment, Education, or Training) yang mencakup 21,4% pemuda Indonesia, angka yang lebih tinggi dari rata-rata global.

Tokoh yang menonjol dalam analisis ini adalah Jamie Khoo, CEO DayOne, yang dalam konteks berbeda menekankan pentingnya pengembangan infrastruktur digital seperti pusat data sebagai bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi baru. Namun, artikel ini justru menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia selama dua dekade terakhir tidak diiringi penciptaan lapangan kerja berkualitas, yang seharusnya menjadi bagian dari pendekatan menyeluruh terhadap transformasi ekonomi.

Masalahnya bukan semata keterampilan, tetapi struktur ekonomi yang cacat: Indonesia melewati fase industrialisasi secara prematur dan langsung masuk ke sektor jasa. Sektor manufaktur, yang seharusnya menjadi penyerap tenaga kerja utama, tidak berkembang optimal. Akibatnya, lulusan perguruan tinggi berada dalam kondisi terlalu terampil untuk pekerjaan informal namun tidak cukup kompeten untuk pekerjaan modern.

Selain itu, transformasi teknologi dan otomasi menjadi faktor global yang memperburuk pengangguran terdidik, seperti yang juga terjadi di Amerika Serikat. Bahkan lulusan jurusan pertumbuhan tinggi seperti ilmu komputer kini terancam tergantikan oleh AI. Di Indonesia, lulusan IT mulai mengalami kesulitan serapan meskipun sebelumnya sangat dibutuhkan.

Upaya pemerintah seperti program vokasi dan Kartu Prakerja belum menjawab akar persoalan karena terlalu fokus pada pelatihan, padahal jumlah pekerjaan berkualitas tidak mencukupi. Ketidaksinergisan antar kementerian serta fokus berlebihan pada industri 4.0 justru dapat mempercepat pengangguran melalui otomasi.

Secara keseluruhan, Indonesia terjebak dalam "jebakan pendidikan", di mana investasi besar dalam pendidikan tidak menghasilkan imbal balik ekonomi, dan ini memperkuat risiko “jebakan pendapatan menengah.” Diperlukan transformasi besar-besaran yang menyatukan strategi industrialisasi, pendidikan, dan ketenagakerjaan secara terintegrasi agar Indonesia tidak kehilangan satu generasi pembangunan secara sia-sia.

Polda Metro Jaya berhasil membongkar kasus penipuan jaringan internasional yang mencatut nama PT Taspen (Persero) dengan modus pengiriman file aplikasi palsu dalam format PDF. Dalam pengungkapan ini, AKBP Reonald Simanjuntak selaku Kasubbid Penmas Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa polisi telah menangkap dua tersangka, EC (28) dan IP (35), serta menetapkan satu orang berstatus DPO berinisial AN (29) yang saat ini berada di Kamboja dan diketahui masih berstatus pelajar.

Sementara itu, Kompol Herman Eco Tampubolon, Kasubdit Siber IV, menjelaskan bahwa para pelaku menargetkan pensiunan PNS berusia di atas 60 tahun yang dianggap lebih mudah dimanipulasi. Pelaku menggunakan modus berpura-pura menjadi petugas Taspen dan menghubungi korban untuk mencairkan tunjangan pensiun. Setelah korban diyakinkan, mereka akan diminta mengunduh dan mengisi dokumen PDF palsu yang dikirim melalui WhatsApp. Langkah selanjutnya adalah melakukan video call dengan dalih verifikasi wajah agar tidak bisa diwakilkan, yang semakin memperkuat manipulasi.

Kasus ini menimbulkan kerugian besar terhadap setidaknya 100 korban dan menjadi peringatan penting tentang kerentanan pensiunan terhadap kejahatan digital, serta urgensi penguatan literasi digital dan perlindungan data pribadi. Keberhasilan Polda Metro Jaya dalam membongkar kasus ini menunjukkan keseriusan aparat penegak hukum dalam menindak kejahatan siber, terutama yang melibatkan institusi negara sebagai kedok penipuan.

Berlian buatan laboratorium (lab grown diamond) kini semakin diminati di pasar global, termasuk Indonesia, karena harganya yang jauh lebih murah dibandingkan berlian alam (natural diamond), namun tetap memiliki kualitas dan karakter fisik yang nyaris identik. Menurut Forbes, kontribusi lab grown diamond telah melonjak dari hanya 1% pada 2015 menjadi sekitar 20% dari total penjualan berlian pada 2024.

Nike April, Brand Development Manager Vue Jewelry, menyebut bahwa di Indonesia, popularitas lab grown diamond mulai naik, terutama di kalangan anak muda usia 23–34 tahun. Namun, sebagian besar pasar domestik masih memegang gengsi terhadap berlian alam yang sudah lama dianggap lebih eksklusif. Ia juga mengakui bahwa lab grown diamond belum memiliki pasar sekunder (buyback) yang kuat di Indonesia, sehingga sulit dijual kembali.

Dari sisi keuangan, perencana keuangan Aidil Akbar Madjid menekankan bahwa secara umum berlian bukan instrumen investasi yang ideal karena tidak memiliki harga pasar yang baku dan sifatnya sangat subjektif. Baik natural diamond maupun lab grown diamond mengalami depresiasi saat dijual kembali. Aidil juga menilai kehadiran lab grown diamond justru berpotensi mengikis eksklusivitas dan menahan laju kenaikan harga berlian secara keseluruhan.

Direktur OneShildt, Budi Raharjo, menambahkan bahwa jika ingin menjadikan berlian sebagai bentuk diversifikasi kekayaan, maka berlian alam tetap lebih layak dikoleksi karena nilai dan persepsinya lebih tinggi.

Meskipun lab grown diamond menawarkan alternatif lebih ekonomis dengan kualitas setara, kehadirannya tetap menghadapi tantangan dari segi persepsi konsumen dan pasar sekunder. Tokoh-tokoh seperti Nike April, Aidil Akbar, dan Budi Raharjo menyoroti sisi pasarnya, risiko investasi, serta perubahan persepsi masyarakat terhadap nilai eksklusivitas berlian di era teknologi tinggi.

Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), yaitu BTN Syariah, akan segera naik kelas menjadi bank umum syariah penuh melalui proses spin off yang ditargetkan rampung Oktober–November 2025. Hal ini dimungkinkan setelah BTN resmi mengakuisisi Bank Victoria Syariah (BVIS) yang akan menjadi cangkang entitas barunya.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menjelaskan bahwa BTN akan mengalokasikan dana sekitar Rp 3,5–4 triliun, serta menambah dana dari pembelian BVIS senilai Rp 1,5 triliun, dan akan melakukan rights issue senilai Rp 1 triliun pada September 2025 untuk memperkuat modal BTN Syariah. Setelah menjadi bank umum syariah, BTN Syariah ditargetkan masuk Kelompok Bank Modal Inti (KBMI) II dengan modal sekitar Rp 6 triliun dan rasio kecukupan modal (CAR) 18–19%, guna mendukung ekspansi agresif ke depannya.

BTN Syariah akan memfokuskan bisnisnya pada segmen ritel dan properti, dengan ambisi menjadi bank syariah terbesar kedua di Indonesia dalam dua tahun mendatang, setelah Bank Syariah Indonesia (BSI) yang memiliki aset Rp 401 triliun per Maret 2025.

Ekonom Segara Research Institute, Piter Abdullah, menilai BTN Syariah sebaiknya tidak bersaing langsung dengan BSI, melainkan fokus pada ceruk pembiayaan perumahan. Ia menekankan bahwa selama masing-masing bank memiliki fokus pasar yang berbeda, keduanya akan sama-sama berkembang.

SVP LPPI Trioksa Siahaan juga melihat potensi pertumbuhan BTN Syariah sangat besar mengingat pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia masih kecil. Ia mendorong BTN Syariah untuk memperkuat produk dan layanan agar mampu menarik lebih banyak nasabah baru.

Transformasi BTN Syariah menjadi bank umum syariah penuh merupakan langkah strategis yang didukung kuat oleh manajemen dan regulator. Dengan modal yang solid, fokus segmen yang jelas, serta prospek pertumbuhan pasar syariah yang luas, BTN Syariah berpeluang besar menjadi pemain utama di industri perbankan syariah Indonesia. Tokoh sentral dalam transformasi ini adalah Nixon LP Napitupulu, yang memimpin langsung proses akuisisi dan permodalan.

Tahun 2025 diprediksi menjadi tahun keempat berturut-turut terjadinya aksi borong emas oleh bank sentral dunia, meskipun harga emas telah melonjak tajam. Menurut lembaga konsultan Metals Focus, langkah ini terutama didorong oleh keinginan bank sentral untuk mendiversifikasi cadangan devisa mereka dari aset berdenominasi dolar AS, di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global.

Faktor utama pendorong kenaikan harga emas, yang telah melonjak 29% sepanjang tahun ini dan mencapai rekor US$ 3.500 per ons troi, termasuk kebijakan perdagangan Presiden AS Donald Trump dan ketegangan antara Trump dengan Ketua The Fed Jerome Powell. Situasi ini turut memperlemah kepercayaan global terhadap dolar AS dan obligasi pemerintah AS sebagai aset safe haven utama.

Metals Focus memperkirakan total pembelian emas oleh bank sentral pada 2025 akan mencapai 1.086 ton—meski sedikit lebih rendah dari rekor 2024, angka ini tetap mencerminkan permintaan yang sangat tinggi. Bank sentral China, Polandia, Azerbaijan, dan Iran disebut sebagai negara-negara yang paling aktif menambah cadangan emas di awal tahun ini.

Di sisi lain, permintaan emas untuk perhiasan justru menurun tajam akibat harga yang semakin mahal. Produksi perhiasan emas turun 9% pada 2024 dan diperkirakan turun lagi sebesar 16% pada 2025, terutama akibat menurunnya permintaan dari India dan China.

Tokoh utama dalam laporan ini adalah Metals Focus, sebagai lembaga riset yang memprediksi arah tren pasar emas dan memberikan konteks geopolitik serta ekonomi global yang memengaruhi perilaku bank sentral.

Meskipun harga emas telah melonjak tajam, bank sentral tetap mempertahankan minat tinggi terhadap emas sebagai bentuk perlindungan dari ketidakpastian global dan risiko nilai tukar dolar. Di sisi lain, segmen perhiasan emas terus tertekan akibat kenaikan harga, yang membuat emas semakin tak terjangkau bagi konsumen ritel.