Tim Investigasi Kompas menemukan fenomena bisnis ulasan yang terindikasi palsu di lokapasar. Ulasan seperti ini muncul pada forum ulasan produk kecantikan, produk anak, fashion dan Google Review. Praktik ini dilakukan sekelompok orang yang dibayar dan digerakkan untuk membeli produk-produk tertentu di toko da-ring. Mereka diminta memberi ulasan baik dan rating tinggi disertai unggahan barang yang diulas di media sosial (medsos).  mereka berasal dari komunitas buzzer. Jasa rekayasa pembelian dan ulasan itu ditawarkan secara terbuka di iklan-iklan internet, seperti yang disediakan agensi LC. Dalam iklan mereka, agensi di Tangerang, Banten, ini menyediakan paket dari Rp 99.000 hingga Rp 50 juta. Paket Rp 99.000 terdiri dari satu ulasan disertai satu hingga 10 produk terjual. Paket tertinggi, yakni Rp 50 juta, menjanjikan 1.000 ulasan disertai 1.000-10.000 paket terjual.

”Kami pakai orang asli, bukan bot. Mereka benar-benar pesan barang di market place, lalu fee dan reimburse harga barang dilakukan setelah pekerjaan selesai,” kata pemilik LC, ibu muda SK (30) di Tangerang, Kamis (22/5). Pembelian barang oleh tim buzzer dilakukan agar transaksi dan ulasan yang diberikan terkesan asli. ”(Praktik) ini dirahasiakan karena tujuannyamembangun trust pembeli. Kalau orang tahu, mereka pasti tak percaya ulasan lagi,” katanya. Jasa ulasan di LC dibanderol Rp 20.000-Rp 15 juta per paket.Paket Rp 20.000 berisi satu ulasan disertai 1-10 pemesanan. Paket Rp 15 juta menawarkan 1.000 ulasan serta 1.000-100.000 transaksi. Proses pengerjaan berkisar 30-60 hari. Terdapat keterangan ”budget perputaran produk”, yang menjelaskan bahwa dana pembelian akan dikembalikan ke pemilik toko. Artinya, transaksi tetap tercatat di sistem loka pasar, tetapi produk tidak pernah benar-benar dikirim atau digunakan. (Yoga)

Tingginya biaya yang harus dikeluarkan negara untuk fasilitas para pejabat tahun 2026 menjadi ironi di tengah kebijakan efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo. Menkeu Sri Mulyani menerbitkan Peraturan Menkeu No 32/2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026, pada 20 Mei 2025, yang menetapkan biaya sewa kendaraan operasional pejabat eselon I atau setara dirjen dan deputi senilai Rp 18,72 juta per unit per bulan. Sewa tiap kendaraan per bulan untuk pejabat eselon II bergantung pada wilayah, misalnya di Aceh Rp 18,72 juta, Jakarta Rp 13,25 juta dan Jateng Rp 14,87 juta. Selain itu, standar biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat eselon I sebesar Rp 931,648 juta per unit. Pejabat eselon II mendapat jatah kendaraan dinas dengan nilai berbeda sesuai wilayah. Di Jakarta, standar itu Rp 731,123 juta per unit.

Untuk rapat koordinasi, rapat tingkat menteri, wakil menteri, eselon I atau setara diberi alokasi Rp 118.000 per orang per kali makan dan kudapan Rp 53.000 per orang per kali makan. Pemerhati kebijakan publik dan perlindungan konsumen PH & H Public Policy Interest Group, Agus Pambagio, menilai, tingginya standar yang ditetapkan untuk fasilitas pejabat menunjukkan kebijakan efisiensi anggaran Presiden Prabowo masih sebatas omon-omon atau belum diterapkan. ”Karena standar (biaya) yang digunakan sebelumnya (2025) sudah tinggi, tentu pengadaan (tahun berikutnya pada 2026) akan mengikuti ditambah sekian persen,” ujarnya, Minggu (1/6). Masalahnya, sejak awal menjabat, Presiden Prabowo meminta para menteri dan kepala lembaga untuk bekerja dengan efisien.

Kegiatan tak penting tak perlu diadakan. ”Yang penting kita bekerja dengan efisien, tidak seenaknya. Saya minta Menkeu, semua menko, semua menteri telusuri lagi alokasi APBN. Pelajari lagi DIPA. Saya minta detail kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, mohon dikurangi,” kata Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna perdana di Kantor Presiden, 23 Oktober 2024. Standar biaya pengadaan kendaraan pejabat eselon I dinilai berlebihan. Mobil dengan harga di bawah Rp 500 juta dinilai sudah cukup memadaiuntuk pejabat dan bahan bakarnya pun irit. Fasilitas yang lebih sederhana sekaligus menunjukkan empati kepada ASN lain yang tidak mendapat fasilitas mewah. (Yoga)

Indonesia kini bisa memproduksi alat computed tomography scan di dalam negeri dan menjadi yang pertama di ASEAN. Ini menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan pada impor alat kesehatan dan membangun ekosistem teknologi kesehatan sendiri. CT scan lokal dirakit GE Health Care bersama PT Kalbe Farma Tbk (Kalbe) melalui anak usahanya, PT Forsta Kalmedic Global (Forsta), yang pertama kali diluncurkan di pabrik PT Forsta di Gunung Sindur, Bogor, Jabar, pada Senin (2/6). Dirjen Farmasi dan Alkes Kemenkes, Lucia Rizka Andalusia mengungkapkan, selama ini, alat kesehatan di Indonesia bergantung pada impor hingga 54,4 %. Alat CT scan bahkan 100 % diimpor dari luar negeri senilai Rp 682,5 miliar. ”CT scan ini masih sedikit rumah sakit yang memiliki. Diharapkan dengan adanya produksi lokal, dapat lebih cepat mengisi kebutuhan di rumah sakit,” katanya. Menurut Rizka, CT scan termasuk 10 perangkat medis yang diprioritaskan pemerintah untuk diproduksi di dalam negeri.

CT scan juga termasuk satu dari tiga alat kesehatan berteknologi tinggi, selain MRI (magnetic resonance imaging) dan PET scan (positron emission tomography). Hadirnya CT scan lokal, mendukung kebijakan tersebut sekaligus meletakkan dasar bagi inovasi masa depan dan kemandirian layanan kesehatan yang lebih besar. Harapannya, perusahaan tidak hanya merakit,tapi juga mengembangkan diriagar bisa memproduksi CT scan secara keseluruhan. Khusus untuk CT scan, Kemenkes mencatat pemerintah membutuhkan 306 CT scan yang tersebar di fasilitas kesehatan seluruh Indonesia hingga tahun 2027, untuk diagnosis dan pemantauan berbagai kondisi medis, termasuk kanker, penyakit jantung, dan gangguan neurologis. Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Kemenperin, Solehan mengungkapkan, nilai impor CT scan memuncak pada 2022 hingga Rp1,05 triliun. Produksi CT scan lokal dapat memperkecil nilai impor pada tahun ini.

CEO GE Health Care Indonesia, Kriswanto Trimoeljo juga mengungkapkan, pasar CT scan di dalam negeri mencapai 3.000 rumah sakit. Selain itu, 1.300 CT scan yang sudah ada berpotensi diperbarui atau dilengkapi dengan teknologi terkini. Direktur Forsta, Yvone Astri Della Sijabat menyatakan, perusahaannya tengah memasukkan CT scan kedalam proses tender yang dibutuhkan rumah sakit pemerintah pusat dan daerah. CT scan ini memenuhi standar tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 25 % sesuai Perpres No 46 Tahun 2025. PT Forsta mampu memproduksi 52 unit CT scan pertahun atau 1 unit per minggu. Satu unit dirakit dalam waktu 1-4 hari dan pengujian memakan waktu tiga hari. Kapasitas produksi ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan target pemerintah. (Yoga)

Kinerja ekspor nonmigas Indonesia ke AS pada April 2025 masih tumbuh tinggi secara tahunan. Ini mengindikasikan importir AS memanfaatkan celah penundaan atau waktu negosiasi tarif impor resiprokal. BPS merilis, pada April 2025, ekspor nonmigas Indonesia ke AS senilai 2,08 miliar USD atau tumbuh 18,43 % secara tahunan. Impor nonmigas Indonesia dari AS juga tumbuh 13,65 % secara tahunan menjadi 770,7 juta USD. Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia terhadap AS surplus 1,3 miliar USD. Padahal, Pemerintah AS memberlakukan tarif impor dasar sebesar 10 % terhadap semua komoditas selain otomotif, baja, dan aluminium mulai 5 April 2025. Dalam praktiknya, tarif impor dasar itu akan ditambahkan dengan tarif impor umum (MFN) yang berlaku selama ini.

Kepala Departemen Riset Industri dan Daerah Kantor Ekonom Bank Mandiri, Dendi Ramdani, Senin (2/6) mengatakan, para importir AS sebenarnya masih membutuhkan berbagai komoditas impor dengan tarif lebih murah untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan konsumsi. ”Mumpung tarifnya belum setinggi tarif resiprokal, mereka tetap mengimpor demi keberlanjutan bisnis. Mereka memanfaatkan celah penundaan atau waktu negosiasi tarif resiprokal selama 90 hari sejak 4 April 2025,” ujarnya. Banyak pelaku industri dan importir AS menentang kebijakan tarif baru yang digulirkan Presiden AS, Donald Trump. Pasalnya, pengenaan tarif impor yang sangat tinggi itu membebani biaya produksi dan pengeluaran konsumen di AS. Ada potensi mereka memanfaatkan celah tersebut hingga masa negosiasi tarif resiprokal usai. Dengan demikian, kinerja ekspor RI ke AS bisa tetap terjaga. (Yoga)

Pemerintah mengumumkan lima paket stimulus ekonomi sepanjang Juni-Juli 2025, untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Stimulus itu diharapkan bisa menjaga pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 % di kuartal kedua tahun ini. Keputusan mengeluarkan lima paket stimulus ekonomi diambil dalam rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/6) siang. ”Untuk mengatasi peningkatan risiko dampak global, Presiden memutuskan untuk memberi paket stimulus ekonomi agar pertumbuhan ekonomi terjaga momentumnya,” tutur Menkeu Sri Mulyani seusai ratas. Lima stimulus ekonomi itu berupa diskon transportasi, tarif tol, penebalan bantuan sosial dan pemberian bantuan pangan, bantuan subsidi upah, serta potongan iuran jaminan kehilangan kerja. Sementara rencana diskon tarif listrik yang sempat disampaikan Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto tidak bisa dijalankan pada Juni dan Juli ini sebab penganggarannya jauh lebih lambat.

Lima paket stimulus ini, diputuskan untuk merespons risiko pelemahan ekonomi nasional akibat perang tarif dan eskalasi global yang masih terjadi. Apalagi, pertumbuhan ekonomi dunia dikoreksi dari proyeksi awal 3,3 % menjadi 2,8 %. Presiden Prabowo meminta jajaran menterinya untuk mengakselerasi program-program yang direncanakan, terutama Makan Bergizi Gratis, program rumah untuk rakyat melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, Koperasi Desa Merah Putih, sekolah rakyat, ketahanan pangan, serta nilai tukar petani. Ratas juga memutuskan, diskon tarif transportasi diberikan bersamaan libur sekolah yang dimulai akhir Juni nanti. Pemerintah mengalokasikan Rp 940 miliar dana APBN untuk diskon tarif transportasi. Stimulus transportasi berupa diskon tarif kereta sebesar 30 %, penurunan harga tiket pesawat dengan biaya PPn sebesar 6 % ditanggung pemerintah dan diskon tarif angkutan laut sebesar 50 %. (Yoga)