Pemerintah Tata Ulang Jurus Jaga Stabilitas Ekonomi
Perekonomian Indonesia pada triwulan I/2025 menunjukkan perlambatan, dengan pertumbuhan hanya 4,87% (YoY), terendah dalam lima tahun terakhir di luar masa pandemi. Penurunan ini terjadi di tengah ketidakstabilan global dan tekanan eksternal, termasuk akibat perang dagang, yang menyebabkan IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 2,8%, sementara ekonomi Indonesia diprediksi tumbuh hanya 4,7% pada tahun ini.
Namun, tidak semua sektor menunjukkan kinerja buruk. Sektor pertanian justru tumbuh signifikan sebesar 10,52% didorong oleh reformasi distribusi pupuk dan subsidi tepat waktu. Sektor manufaktur, yang berkontribusi paling besar terhadap PDB, juga tumbuh 4,55%, meskipun mulai menunjukkan tanda kontraksi pada indikator PMI.
Di sisi lain, rendahnya inflasi (1,03%) menjadi sorotan karena dinilai tidak semata-mata positif, melainkan bisa menandakan lemahnya daya beli masyarakat. Pemerintah juga dikritik karena efisiensi anggaran yang menyebabkan pertumbuhan konsumsi pemerintah negatif (-0,08%), meski sebenarnya penyebab utamanya adalah tidak adanya belanja pemilu seperti tahun sebelumnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa tantangan ekonomi ke depan sangat fundamental dan perubahan global harus dijawab dengan kebijakan fiskal yang realistis, termasuk target pertumbuhan ekonomi 5,2%–5,8% untuk 2026. Ia mendorong agar kebijakan insentif bagi masyarakat dan dunia usaha segera dikaji, termasuk relaksasi pajak penghasilan, penyederhanaan birokrasi, serta penguatan kepastian usaha.
Pengamat juga menyoroti perlunya peningkatan produktivitas nasional, mengingat ICOR Indonesia yang tinggi (6,3) menunjukkan efisiensi investasi yang masih rendah dibandingkan negara tetangga. Untuk itu, strategi pembangunan difokuskan pada:
-
Produktivitas SDM, melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
-
Kualitas infrastruktur dan konektivitas, untuk mempercepat arus barang dan jasa serta daya saing ekspor.
-
Produktivitas tata kelola (governance), dengan digitalisasi layanan publik dan penyederhanaan regulasi melalui LNSW.
Dengan strategi tersebut, diharapkan perekonomian dapat tumbuh secara berkelanjutan tanpa mengorbankan pemerataan sosial dan stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen utama perlindungan ekonomi nasional.
Tags :
#Kebijakan PemerintahPostingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023