Pemblokiran Telepon Seluler Ilegal Berjalan Mulai Agustus

;

Pemblokiran Telepon Seluler Ilegal Berjalan Mulai Agustus

Ekonomi R Hayuningtyas Putinda 05 Jul 2020 Tempo, 29 Jun 2020

Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Ismail mengatakan regulasi validasi identitas perangkat telekomunikasi seluler atau international mobile equipment identity (IMEI) sudah berlaku. Namun, kata dia, sistem validasi bernama central equipment identity register (CEIR) yang mendukung regulasi pemblokiran perangkat ilegal baru bisa bekerja optimal pada Agustus mendatang.

Adapun CEIR Cloud dan perangkat fisik memiliki fungsi yang sama persis serta bisa memblokir IMEI jika produk atau ponsel termasuk dalam kategori black market atau ilegal, atau tidak masuk dalam tanda pendaftaran produk (TPP).

Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian Janu Suryanto mengatakan perangkat CEIR akan menjadi acuan bagi operator seluler untuk memblokir perangkat seluler ilegal. Menurut dia, sinkronisasi CEIR dan equipment identity register (EIR) sedang berjalan. Melalui EIR, operator seluler mendeteksi nomor IMEI pada ponsel. Data ini akan divalidasi lewat CEIR oleh Kementerian Perindustrian. `

Terhambatnya pelaksanaan regulasi validasi IMEI, menurut Janu, salah satunya terjadi karena adanya perubahan sistem, yang berujung pada penetapan skema whitelist pada Februari lalu yang berkebalikan dengan skema blacklist.

Ketua Dewan Pengawas ATSI Danny Buldansyah mengatakan operator sudah mengaktifkan EIR sejak April lalu. Saat ini, kata dia, operator sedang dalam menyiapkan transfer sistem tersebut ke dalam basis data CEIR yang akan dikelola oleh Kementerian Perindustrian. Sistem komputasi awan penampung data CEIR yang beroperasi pada Juli nanti, menurut Danny, performanya tidak akan berbeda jauh dengan perangkat fisik.

Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi berharap pemerintah segera mengevaluasi kebijakan tersebut mengingat perangkat ilegal masih mendapatkan jaringan seluler. Selain itu, kata dia, harus ada aturan jelas untuk prosedur orang asing yang telepon selulernya tak terdata di Indonesia.