Kejagung menahan Iwan Setiawan Lukminto yang dulunya Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Bos perusahaan konfeksi yang pada Oktober lalu dinyatakan pailit itu disangka korupsi terkait pemberian kredit dari Bank Jabar Banten dan Bank DKI. Diperkirakan, kerugian negara akibat korupsi itu Rp 692,9 miliar. Iwan Setiawan ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa di kantor Kejagung, Jakarta, sepanjang Rabu (21/5). Kejagung juga menetapkan dua tersangka lain, yakni Dirut Bank DKI tahun 2020, Zainuddin Mappa dan pemimpin Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB, Dicky Syahbandinata. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar di Kejagung, Rabu malam, mengatakan, penyidik telah menemukan alat bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit dari Bank BJB dan Bank DKI kepada Sritex.

”Penyidik memperoleh alat bukti yang cukup telah terjadi tindak pidana korupsi pemberian kredit beberapa bank pemerintah kepada Sritex dengan total outstanding atau tagihan yang belum dilunasi hingga Oktober 2024 sebesar Rp3,58 triliun,” kata Qohar. Tagihan terhadap Sritex berasal dari sejumlah bank, antara lain Bank Jateng Rp 395,6 miliar, Bank BJB Rp 543,9 miliar dan Bank DKI Rp 149 miliar. Tagihan juga berasal dari bank sindikasi, yakni BNI, BRI, LPEI, serta 20 bank swasta dengan total tagihan Rp 2,5 triliun. Penyidik menemukan pelanggaran hukum karena kredit diberikan tanpa analisis yang memadai, juga tidak sesuai prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan. Sritex diduga tidak menggunakan kredit untuk modal kerja sebagaimana tujuan dari pemberian kredit. Pinjaman dari bank itu malah disalahgunakan untuk membayar utang kepada pihak ketiga dan membeli asset nonproduktif, seperti tanah. Iwan Lukminto dijemput penyidik Kejagung di Surakarta, Jateng, Selasa (20/5) malam. (Yoga)

Mentan Jepang, Taku Eto mengundurkan diri setelah pernya-taannya tentang ”hadiah beras” memicu polemik. ”Saya membuat pernyataan tidak pantas saat rakyat menderita karena harga beras yang melonjak. Tidak pantas bagi saya untuk tetap menjabat,” kata Eto kepada wartawan setelah menyerahkan pengunduran dirinya di Kantor Perdana Menteri di Tokyo, Jepang, Rabu (21/5). Sebelumnya Eto sesumbar, dirinya tidak pernah membeli beras karena ia mendapatkannya gratis dari para pendukungnya sebagai hadiah. PM Jepang, Shigeru Ishiba, Selasa, menegur Eto karena pernyataannya memicu kemarahan rakyat. Saat ini, rakyat Jepang tengah bergulat dengan harga beras yang terus melambung tinggi. Selain membuat rakyat marah, pernyataan Eto juga memicu protes anggota parlemen. Semula Eto tetap dipertahankan sebagai mentan, tetapi ia kemudian mengundurkan diri. Menteri Lingkungan Hidup, Shinjiro Koizumi diberitakan akan menggantikan sementara posisi Eto.

Sejak Maret lalu, pemerintah telah melepaskan sebagian beras yang disimpan sebagai persediaan darurat untuk mengendalikan harga. Namun, belum ada dampaknya. Pemicu lonjakan harga Harga beras, yang menjadi makanan pokok rakyat Jepang, menjadi sangat tinggi karena panen yang buruk akibat cuaca panas pada tahun 2023. Kekurangan stok beras juga dipicu oleh kepanikan warga menyusul peringatan pemerintah akan kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa bumi. Selain itu, permintaan beras tinggi karena lonjakan pariwisata. Harga pupuk pun meningkat. Selama bertahun-tahun rakyat Jepang terbiasa dengan deflasi dan upah rendah akibat penyesuaian inflasi. Namun, harga beras yang naik dua kali lipat tahun lalu menjadi perhatian rakyat Jepang. (Yoga)

Pembayaran tunjangan kinerja atau tukin dosen ASN di lingkungan Kemendiktisaintek memperhitungkan penilaian kinerja dasar dan prestasi. Meskipun penilaian kinerja dosen ini diberlakukan per semester,pembayaran tukinnya dilakukan tiap bulan.Sekjen Kemendiktisaintek, Togar Mangihut Simatupang menegaskan, pemberian tukin bagi dosen ASN di lingkup Kemendiktisaintek ini untuk mendorong dosen meningkatkan kinerja akademik lewat inovasi pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, serta pengembangan institusi.”Ini juga untuk meningkatkan kesejahteraan dosen,” kata Togar dalam webinar tentang Sosialisasi Petunjuk Teknis Tukin Dosen ASN Kemendiktisiantek, Rabu(21/5). Pembayaran tukin itu ditargetkan mulai Juli nanti karena penilaian kinerja dosen selama satu semester di bulan Juni.

Pemerintah menyadari pentingnya meningkatkan kesejahteraan dosen guna mendukung produktivitas dan motivasi kerja. Karena itu, pemerintah berupaya memperbaiki sistem, fasilitas pendukung, serta pengembangan karier dosen yang lebih luas dan berkelanjutan. Tukin dosen ASN Kemendiktisaintek diberikan dari dosen calon PNS (CPNS) maksimal Rp 3,91 juta per bulan, dosen yang belum memiliki jabatan akademik Rp 4,59 juta, asisten ahli Rp 5,07 juta, lektor Rp 8,75 juta, lektor kepala Rp 10,93 juta, dan profesor Rp 19,28 juta. Besaran tukin tergantung penilaian kinerja tiap dosen. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendiktisaintek, Khairul Munadi mengatakan, kinerja dosen yang baik menentukan peningkatan layanan institusi dan kualitas SDM bangsa. Tukin diberikan sesuai capaian reformasi birokrasi dan capaian kinerja pegawai. Penilaian kinerja dosen ini untuk menjamin mutu perguruan tinggi dan kualitas lulusan; menjadi dasar memberikan promosi, penghargaan, dan pengembangan karier dosen. (Yoga)

Unjuk rasa ojek daring dengan segala tuntutannya hanyalah satu dari sekian masalah  bisnis berbasis aplikasi. Industri ini bagaikan menyimpan bom waktu. Pemerintah bertemu dengan sejumlah aplikator untukmenyikapi seruan demonstrasi yang akan digelar para pengemudi ojek daring, Selasa (20/5). Mereka memastikan bahwa kebijakan tarif mengikuti regulasi yang berlaku. Tuntutan menjadi pekerja dinilai bertentangan dengan fleksibilitas yang menjadi acuan utama pengemudi ojek daring selama ini. Menhub, Dudy Purwagandhi mempertemukan para aplikator ojek daring guna membahas isu yang menjadi polemik di antara para pengemudi ojek. Salah satunya, problem tarif yang dianggap tak sesuai proporsi. Namun, aplikator memastikan, besaran tarif sudah sesuai proporsi dan mengikuti regulasi (Kompas, 21/5/2025).

Ujung tuntutan dari masalah ini adalah kesejahteraan pengemudi yang kini merasakan tekanan daya beli. Penghasilan yang didapat tak sebanding dengan kerja keras mereka. Masa bakar uang telah berakhir sehingga subsidi bagi pengemudi sudah lama tak ada. Bila semua tuntutan pengemudi dipenuhi, perusahaanaplikasi kemungkinan akan bangkrut. Mereka terbebani dengan berbagai aturan ketenagakerjaan yang akanmemakan biaya. Konsep usaha ini, di mana pengemudi menjadi mitra, menjadi kabur karena pengemudi menjadi karyawan dengan segala hal yang harus dipenuhi. Apalagi jumlah pengemudi yang mencapai 4,7 juta, membebani perusahaan. Perusahaan aplikasi sangat berat untuk menaikkan harga layanan, karena tidak kompetitif melawan pengelola aplikasi lain.

Situasi yang stagnan menyebabkan mereka tak bisa mendapat margin besar, sementara kebutuhan arus kas untuk operasi perusahaan terus ber-tambah. Situasi ini jika terus tanpa solusi, akan memunculkan ledakan masalah bagi perusahaan di kemudian hari. Merger antar mereka agar menjadi kekuatan utama dalam bisnis transportasi daring sepintas akan menjadi solusi. Mereka bisa menaikkan harga layanan begitu mereka menjadi satu sehingga diharapkan aplikasi akan mendapatkan untung karena bisa mengatur harga. Tapi, rencana itu akan dipermasalahkan secara legal karena memunculkan kondisi monopoli. Solusi yang menguntungkan pengemudi dan perusahaan tak mungkin didapat dalam waktu dekat. Industri transportasi daring bagaikan menyimpan bom waktu. (Yoga)

Tahun 2026 bukan tahun mudah bagi perekonomian nasional. Dunia diprediksi masih berkutat dalam pusaran ketegangan geopolitik dan perang dagang yang kian intens daripada saat ini. PBB dalam konferensi pers bertajuk ”Laporan Situasi dan Prospek Ekonomi Dunia” yang digelar pekan ini menyebut, kebijakan tarif AS yang berimbas  meningkatnya tensi dagang akan memangkas pertumbuhan ekonomi 0,4 % pada 2025 dan 2026. Fragmentasi perdagangan dan investasi internasional menekan rantai pasok global dan memicu lonjakan risiko serta volatilitas di pasar dunia. Di tengah proyeksi tersebut, pemerintahan Presiden Prabowo menetapkan target pertumbuhan ekonomi minimal 5,2 %, sebagai kebijakan fiskal ekspansif untuk bantalan utama menghadapi ketidakpastian global. Arah kebijakan fiskal ini tercermin dalam RAPBN 2026 yang menyasar defisit 2,48-2,53 % terhadap PDB.

Angka ini identik dengan defisit yang dirancang dalam APBN 2025, menandakan kesinambungan arah kebijakan fiskal yang tetap akomodatif. Rasio belanja negara terhadap PDB pada 2026 lebih rendah dari sebelumnya. Sementara belanja pemerintah pusat justru dirancang meningkat pada kisaran 11,41-11,86 % dari PDB, yang menjadi sinyal bahwa negara hadir untuk menopang pertumbuhan dan melindungi masyarakat dari gejolak global. ”Dalam menghadapi dan mengantisipasi tekanan serta dinamika global, kebijakan fiskal terus dirancang tetap ekspansif, terarah, dan terukur,” ujar Menkeu, Sri Mulyani dalam Sidang Paripurna DPR masa persidangan III tahun sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/5). Tahun 2026 penuh tantangan, perubahan global berlangsung cepat, drastis dan mendasar. Banyak negara beralih pada kebijakan proteksionis. Biaya transaksi internasional meningkat dan pasar keuangan global tak luput dari tekanan. (Yoga)

Pemangkasan suku bunga acuan BI diharapkan mampu memberi angin segar bagi perekonomian domestik yang awal tahun sedikit tertekan. Implikasinya terhadap sektor riil, seperti dunia usaha dan sektor rumah tangga, butuh waktu. Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Mei 2025 memutuskan untuk memotong suku bunga acuannya sebesar25 basis poin (bps) menjadi 5,5 %, dengan mempertimbangkan tetap terjaganya tingkat inflasi ke depan dan mulai stabilnya nilai tukar. Ekonom Senior dan associatefaculty LPPI, Ryan Kiryanto, menilai, keputusan BI itu merupakan langkah taktis, antisipatif, serta terukur, mempertimbangkan ekspektasi inflasi pada 2025-2026 yang tetap terkendali, stabilitas nilai tukar, serta turut mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan eksternal. ”Ke depan, BI harus terus mengarahkan kebijakan moneter yang tetap fokus pada upaya pengendalian inflasi sesuai sasarannya sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai faktor fundamentalnya,” katanya, Rabu (21/5).

Kebijakan moneter tersebut turut diperkuat dengan kebijakan makroprudensial yang akomodatif guna mendukung aktivitas sektor riil. Pelonggaran kebijakan moneter tersebut juga diharapkan dapat mendorong permintaan kredit dari para pelaku usaha. Keputusan BI memangkas suku bunga acuannya disambut positif oleh industri perbankan lantaran dapat membuka ruang ekspansi kredit. Namun, langkah tersebut perlu diperkuat kebijakan fiskal secara kontra siklus guna mendukung pertumbuhan. Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede berpendapat, pemangkasan suku bunga oleh BI mencerminkan pergeseran arah kebijakan moneter, dari pro stabilitas menuju pro pertumbuhan, seiring meredanya ketidakpastian global, terkendalinya inflasi domestik, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya tumbuh 4,87 % pada triwulan I-2025. (Yoga)