Dosen tergolong profesi khusus, mereka adalah pendidik profesional dan ilmuwan, ironisnya, gaji mereka minim, hanya sedikit lebih tinggi dari upah minimum. Data yang dihimpun Tim Jurnalisme Data Harian Kompas menunjukkan, nilai rata-rata gaji pokok dosen perguruan tinggi negeri di Indonesia paling rendah dibanding lima negara lain di Asia Tenggara (Kompas, 19/5/2025). Seorang dosen muda di PTN akan menerima gaji pokok pegawai negeri sipil golongan IIIB sekitar Rp 2,9 juta per bulan. Memang, selain gaji pokok, dosen juga mendapatkan penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan kinerja. Namun, karena mengacu gaji pokok, jumlahnya pun kurang memadai, bahkan harus diperjuangkan sekuat tenaga, seperti saat para dosen memperjuangkan tunjangan kinerja.

Di tengah beban kerja dosen yang tinggi, mulai dari merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, penelitian, hingga pengabdian kepada masyarakat, gaji yang minim juga bentuk ketidakadilan yang menunjukkan pemerintah belum mengutamakan kesejahteraan dosen. Padahal, kesejahteraan dosen berdampak pada kualitas SDM. Bagaimana dosen dapat memainkan peran tersebut secara optimal jika mereka masih harus memikirkan cara mencari tambahan penghasilan untuk membiayai kebutuhan hidup, bahkan membiayai penelitian karena tidak bisa sepenuhnya mengandalkan dana riset yang terbatas (Kompas, 20/5/2025). Perubahan sistem penggajian dosen menjadi sangat penting demi menghargai kemampuan intelektual dan tugas keprofesionalan dosen, bukan sekadar jam kerja dosen. (Yoga)

Belum genap setengah tahun 2025, aksi unjuk rasa pengemudi ojek daring, taksi daring, dan kurir terus bergulir. Selain protes atas potongan platform yang tinggi, aksi tersebut kembali mendesak pemerintah membuat payung hukum ketenagakerjaan bagi pengemudi. Peneliti di Institute of Governance and Public Affairs UGM, Arif Novianto, Selasa (20/5), mengatakan, berdasarkan survei yang dilakukannya bersama tim Institute of Governance and Public Affairs UGM pada 2020-2024, semakin banyak pengemudi layanan transportasi daring yang menginginkan status mereka diubah menjadi pekerja platform, supaya mereka memperoleh hak dan perlindungan sebagaimana yang didapat pekerja formal.

Berdasarkan hasil survei Lembaga Demografi UI pada 2018, dia menemukan, 86 % pengemudi roda dua (ojek daring) menganggap hubungan kemitraan yang mereka jalani cukup adil, adil, dan sangat adil. Ha- nya 14 % pengemudi ojek daring platform tertentu yang merasa hubungan kemitraan semena-mena dan sangat semena-mena. Survei yang Arif dan tim lakukan pada 2020 menunjukkan perubahan signifikan dalam persepsi pengemudi tentang kemitraan. Sebanyak 53,1 % pengemudi layanan transportasi daring pada 2020 mulai menyatakan lebih memilih status sebagai pekerja platform dibanding mitra. Tren ini berlanjut pada tahun 2024. Dalam survei terbaru Arif dan tim yang masih dalam proses terbit, 58 % pengemudi menyatakan lebih setuju jika status mereka diubah menjadi pekerja dibanding sebagai mitra, yang menunjukkan adanya kesadaran kritis yang berkembang dikalangan pengemudi. (Yoga)

Pemerintah menyiapkan Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak Kemenkeu yang baru menggantikan Suryo Utomo. Selain dibebankan mandat memperbaiki sistem perpajakan, Bimo juga punya PR untuk mengerek rasio pajak terhadap PDB, yang merosot dalam tiga tahun terakhir. Ditemui di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (20/5) seusai pertemuan dengan Presiden Prabowo, Bimo mengindikasikan bahwa dirinya akan bergabung dengan Ditjen Pajak Kemenkeu untuk membantu Presiden mengamankan penerimaan negara. ”Saya diberi mandat (oleh Presiden) nanti sesuai arahan Menkeu, akan bergabung dengan Kemenkeu,” ujar Bimo, yang saat ini menjabat Sekretaris Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Bidang Perekonomian.

Bimo menyebut, Presiden Prabowo menaruh perhatian besar pada upaya memperbaiki sistem perpajakan agar lebih akuntabel, berintegritas, dan independen. Guna mendukung pelaksanaan program-program prioritas Kabinet Merah Putih. Reformasi perpajakan diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara. Terkait mandat untuk mengamankan penerimaan negara, Bimo selaku calon Dirjen Pajak menghadapi tantangan meningkatkan rasio pajak terhadap PDB yang melorot dalam tiga tahun terakhir, yakni sebesar 10,41 % pada 2022, kemudian 10,31 % (2023), dan 10,07 % (2024). Bimo menambahkan, dirinya mendapat sejumlah arahan dari Presiden terkait hal yang diperlukan untuk membuat DJP ataupun Ditjen Bea dan Cukai menjadi lebih bermartabat dalam mengamankan penerimaan negara. (Yoga)

Pemulihan kinerja penerimaan negara pada April 2025 mendorong optimisme pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ke kisaran 5,2-5,8 %. Surplus anggaran setelah defisit tiga bulan berturut-turut, menjadi sinyal perbaikan ekonomi domestik di tengah tekanan global. Hal itu disampaikan Menkeu Sri Mulyani dalam Sidang Paripurna DPR Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/5). Sri Mulyani turut memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun anggaran 2026. KEM-PPKF menandakan dimulainya pembahasan pendahuluan untuk penyusunan RAPBN 2026, yang merupakan RAPBN perdana yang akan disusun oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

APBN berhasil kembali mencatatkan surplus pada akhir April 2025, sebesar Rp 4,3 triliun setelah pendapatan negara menyentuh Rp 810,5 triliun, sedangkan realisasi belanja negara berada pada level Rp 806,2 triliun. Pemulihan ini menjadi sinyal positif bagi perekonomian, terutama dalam konteks tekanan ekonomi global. ”Ini menunjukkan aktivitas ekonomi domestik mulai membaik,” ujarnya. Realisasi pendapatan hingga April mencakup 27 % dari target APBN 2025. Kondisi itu memang masih terkontraksi 12,37 % dibanding periode yang sama tahun 2024. Namun, terjadi peningkatan tajam dari Maret 2025 yang mencapai Rp 516,2 triliun. Itu mencerminkan pemulihan konsumsi dan aktivitas ekonomi nasional. (Yoga)

Kementerian BUMN tengah mematangkan sejumlah langkah untuk memenuhi enam permintaan AS terkait keseimbangan perdagangan dan investasi. Kementerian itu juga telah menguji ketahanan perusahaan-perusahaan milik negara terhadap dampak kebijakan AS. Kemendag juga sedang merampungkan paket deregulasi impor. Kemendag berkomitmen mengecualikan sejumlah komoditas/barang yang diproduksi sejumlah industri strategis dari relaksasi kebijakan impor tersebut. Hal itu mengemuka dalam Raker Komisi VI DPR dengan Mendag dan Menteri BUMN yang digelar secara hibrida di Jakarta,Selasa (20/5). Menteri BUMN Erick Thohir memetakan enam permintaan AS di yang berkaitan dengan BUMN. Pertama, AS meminta keseimbangan neraca perdagangan dengan Indonesia. Untuk itu, Kementerian BUMN telah meminta PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk membeli pesawat Boeing dari AS.

Ditengah efisiensi yang sedang dilakukan Garuda Indonesia, penambahan pesawat penting untuk meningkatkan layanan penerbangan domestik. Kedua, dalam pengadaan barang, perusahaan-perusahaan AS meminta perlakuan setara seperti perusahaan domestik dan asing lainnya. Saat ini, BUMN tengah memetakan ba-rang-barang yang berasal dan yang dibutuhkan dari AS. Ketiga, AS meminta perlakuan sama terhadap para investornya, terutama di sektor pengembangan hilirisasi mineral penting. Yang keempat dan kelima, AS butuh dukungan pembiayaan investasi dan penciptaan lapangan kerja. KementerianBUMN melihat RI dapat berinvestasi dalam pengolahan minyak mentah di AS. ”Investasinya bisa dalam bentuk brownfield atau dilakukan oleh perusahaan yang sudah jadi. Investasi RI di AS nanti akan dikaji oleh Danantara,” katanya. Keenam, AS meminta keterbukaan informasi terhadap subsidi yang selama ini digulirkan Pemerintah RI. (Yoga)

Potensi ladang minyak dan gas bumi Indonesia masih menjanjikan di mata investor global, meski ada tren penurunan produksi. Proyek migas, baik yang sedang berjalan maupun ditawarkan, dianggap relevan untuk kebutuhan energi masa depan. Tantangannya, bagaimana proyek itu berjalan sesuai target. Salah satunya, bp, yang mengoperasikan Tangguh LNG di Teluk Bintuni, Papua Barat, dengan produksi 2,1 miliar kaki kubik gas per hari (BCFD) atau sepertiga total produksi gas Indonesia. Regional President Asia Pacific G & LCE of bp Indonesia, Kathy Wu mengatakan, Indonesia adalah negara dengan sumber migas potensial sekaligus bagian penting dari portofolio bp di tingkat global. Tangguh LNG menjadi aset unggulan (flagship) bp yang berkorelasi dengan kebutuhan transisi energi dunia. 

Pada November 2023, unit pengolahan LNG atau Train 3 Tangguh, yang juga proyek strategis nasional, diresmikan. Bp juga mengembangkan proyek penangkapan, penyimpanan, dan pemanfaatan karbon (CCUS) dan kompresi Ubadari, di Tangguh, dengan nilai investasi 7 miliar USD. ”Terkait jangka panjang, Indonesia sangat cocok dengan strategi (bisnis) kami,” ujar Wu dalam diskusi terkait peningkatan daya saing Indonesia pada hari pertama Indonesian Petroleum Association (IPA) Convention & Exhibition 2025, di ICE BSD, Tangerang, Banten, Selasa (20/5). Indonesia dan Asia, dengan pertumbuhan ekonomi serta permintaan energi yang kuat, jadi tempat yang tepat untuk pengembangan bisnis migas. 

”Kesucian kontrak, rezim fiskal yang stabil, serta kecepatan sangat penting di mata investor. Terkadang suatu proyek tak memiliki skala memadai sehingga insentif pemerintah, untuk membantu memulai proyek, penting,” tuturnya. President Director & Coun-try Chairman Petronas Indonesia, Yuzaini Md Yusof menuturkan, Indonesia menjadi pasar penting bagi bisnis internasional Petronas. Salah satunya ialah pengembangan lapangan Hidayahdi Wilayah Kerja North MaduraII yang ditargetkan berproduksi pada 2027. (Yoga)

Akhir-akhir ini perhatian kita begitu terpecah pada bebagai isu yang memang menarik untuk diperbincangkan, yakni kebijakan tarif Donald Trump, premanisme,  tindak pidana korupsi yang terus bertambah, pembentukan berbagai dewan dan task force untuk menangani isu-isu itu, pengelolaan makan bergizi gratis (MBG), ijazah, dan gelar akademik, harapan di pundak Danantara, pemaknaan pertemuan tokoh-tokoh politik negeri, dan lain-lain. Ketika Indonesia memasuki era baru kepemimpinan nasional pasca-Pemilu 2024, maka satu isu krusial yang kerap luput dari sorotan publik  adalah fenomena deindustrialisasi dini, yakni merosotnya kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB sebelum negara  mencapai tingkat pendapatan tinggi.

Fenomena ini bukan sekedar gejala ekonomi biasa, melainkan sinyal kuat dan nyata bahwa Indonesia terancam terjebak dalam middle income trap, yakni suatu kondisi di mana pertumbuhan ekonomi stagnan di tingkat menengah karena gagal mengembangkan basis industri dan inovasi. Menurut data BPS, kontribusi sektor industri manufaktur terhadap PDB Indonesia terus menurun dalam dua dekade terakhir. Pada tahun 2001,sektor manufaktur menyumbang sekitar 29% dari PDB. Namun, pada tahun 2023, angka tersebut merosot menjadi sekitar 18,3%. (Yetede)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 yang ditargetkan 5,2%-5,8% dinilai sebagai langkah yang terlalu kecil dan tidak mencerminkan ambisi yang cukup kuat untuk  mendorong lopmatan pembangunan, termasuk untuk mengapai pertumbuhan ekonomi 8%. Padahal, Indonesia memerlukan lebih dari sekedar pertumbuhan yang moderat bila  ingin lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap) sebagai syarat untuk menjadi negara maju. Target pertumbuhan ekonomi tahun depan yang kurang "berani" itu ditengarai karena masih mengandalkan formula  lama yakni konsumsi rumah tangga sebagai motor utama. Sementara ketergantungan berlebih terhadap konsumsi domestik menyimpan risiko sendiri.

Saat kenaikan harga menekan dan pendapatan melemah, daya beli masyarakat akan cepat tergerus. Selain itu, ekonomi berbasis konsumsi tanpa disertai transformasi produksi, hanya menciptakan pertumbuhan semu. Melalui reformasi struktural yang berani dan konsisten, pertumbuhan ekonomi tinggi bukanlah hal yang dibuktikan oleh sejumlah negara. Melalui reformasi struktural, pemerintah perlu membalik strategi dengan memperkuat sektor tradable (sektor yang output-nya adalah barang dan jasa yang diperdagangkan  secara internasional) dan memperluas industrialisasi bernilai tambah tinggi yang mampu menciptakan pekerjaan formal secara masif dan berkelanjutan. (Yetede)

OJK terus mendorong lahirnya bank syariah besar lainnya di Indonesia guna menciptakan iklim persaingan yang sehat. Langkah ini dilakukan agar masyarakat memiliki banyak pilihan produk dari berbagai bank syariah yang menawarkan margin kompetitif. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat akan ada dua bank syariah baru yang memiliki aset cukup besar. Diharapkan kedua anak syariah ini bisa menjadi pesaing PT Bank Syariah Indonesia  Tbk (BSI) yang sudah menjadi pemimpin pasar syariah. Sebab untuk menciptakan pasar yang efisiean sehat, dan adil, dibutuhkan kompetitor lain yang juga kuat dari sisi modal, teknologi, dan juga jaringan. Dia menjelaskan, langkah ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Pengambangan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang bertujuan memperluas keuangan syariah. OJK berupaya mendorong unit usaha syariah (UUS) untuk melakukan spin off. "Kalau kami lihat di perbankan memang untuk yang skala cukup besar, belum sebesar BSI, tapi kami harapkan dalam jangka menengahnya bisa menuju kesana. Dalam waktu dekat ini ada dua bank," ujar Mahendra. (Yetede)

OJK mencermati dan menghormati jalannya proses hukum yang tengah dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait dugaan pelanggaran kartel suku bunga pada industri pinjaman daring (pindar) atau fintech peer to peer lending. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menyatakan bahwa mengatur batas maksimimum manfaat ekonomi (suku bunga) Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)/Pindar oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sebagai bagian dari ketentuan Kode Etik (Pedoman Perilaku) sebelum terbitnya SEOJK No.19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan LPBBTI, merupakan arahan OJK pada saat itu. "Penetapan batas maksimum manfaat ekonomi (suku bunga) tersebut ditujukan demi memberikan perlindungan kepada masyarakat dari suku bunga tinggi sekaligus membedakan pinjaman online legal (pindar) dengan yang ilegal (pinjol)" ungkap Agusman. Selanjutnya, sesuai Pasal 84 POJK 40 tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, antara lain mengatur bahwa asosiasi (AFPI) berperan membangun pengawasan berbasis disiplin pasar untuk penguatan dan/atau penyehatan Penyelengaraan serta membantu mengelola pengaduan konsumen/masyarakat. (Yetede)