Labirin | News & Update

;

Gaspol Pemulihan, Pemerintah Tancap Akselerasi

Hairul Rizal 22 May 2025 Bisnis Indonesia (H)

Bank Indonesia (BI) mengambil langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang melambat dengan menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%, serta melonggarkan sejumlah kebijakan makroprudensial. Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan keputusan ini diambil karena inflasi terkendali dan stabilitas nilai tukar rupiah masih terjaga. Ia berharap pelonggaran ini dapat mendorong bank-bank menurunkan bunga kredit dan mempercepat penyaluran kredit ke sektor riil.

Namun, langkah ini tidak tanpa risiko. Ekonom Josua Pardede dari Bank Permata mengingatkan bahwa penurunan BI Rate yang lebih cepat dibanding The Fed dapat menyebabkan pelemahan rupiah akibat pelebaran selisih suku bunga global.

Direktur Kepatuhan Bank Oke Indonesia, Efdinal Alamsyah, menyebut pelonggaran ini positif untuk menambah likuiditas perbankan, tapi realisasinya akan bervariasi tergantung strategi masing-masing bank. Sementara itu, Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani, menyambut baik penurunan BI Rate karena dapat menurunkan biaya pinjaman dan memberi napas bagi dunia usaha yang tengah lesu, meski tetap mengingatkan bahwa efeknya bisa terbatas jika tidak diikuti penurunan suku bunga riil.

Secara keseluruhan, manuver BI dinilai tepat untuk merespons pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai 4,87% pada kuartal I/2025. Namun, efektivitas kebijakan ini akan sangat bergantung pada stabilitas nilai tukar, likuiditas perbankan, dan respons pasar terhadap arah kebijakan global.

Teknologi

Tantangan Menekan Suku Bunga di Tengah Gejolak

Hairul Rizal 22 May 2025 Bisnis Indonesia

Bank Indonesia (BI) memutuskan menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) dari 5,75% menjadi 5,5% pada Rapat Dewan Gubernur, Rabu (21/5). Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan bahwa kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap inflasi yang terkendali di kisaran 1,5%–3,5% dan sebagai upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Penurunan BI Rate diharapkan mendorong perbankan memperluas penyaluran kredit, khususnya kepada sektor-sektor riil. Data BI menunjukkan bahwa kredit investasi tumbuh 12,6% YoY pada kuartal I/2025, dengan kontribusi signifikan dari sektor pertambangan, energi, transportasi, konstruksi, dan jasa. Hal ini memberi harapan pada ekspansi dunia usaha dan penguatan industri nasional.

Namun, tantangan muncul dari sisi perbankan, terutama bank milik pemerintah (BUMN dan BPD) yang masih memberlakukan bunga kredit tinggi di atas 9%. Kelompok ini sebenarnya dapat dengan mudah diintervensi oleh pemerintah sebagai pemegang saham untuk menyesuaikan bunga kredit agar lebih kompetitif dibandingkan bank swasta (8,85%) atau kantor cabang bank asing (sekitar 5%).

Harian ini menilai langkah BI sebagai kebijakan responsif yang membuka peluang besar untuk menggerakkan ekonomi. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan perbankan dan dukungan kebijakan pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan, baik kepada pelaku usaha maupun individu.

Dengan proyeksi penyaluran kredit yang akan meningkat di kuartal kedua, pemangkasan BI Rate menjadi momentum penting yang tidak boleh disia-siakan. Jika dikelola dengan baik, kebijakan ini dapat memperkuat keyakinan terhadap prospek ekonomi nasional.

Teknologi

RUU Angkutan Online Disiapkan DPR, Ciptakan Payung Hukum

Hairul Rizal 22 May 2025 Bisnis Indonesia

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Angkutan Dalam Jaringan guna mengatasi ketidakjelasan regulasi terkait transportasi online di Indonesia. Ketua Komisi V DPR, Lasarus, menyatakan bahwa pembahasan RUU ini akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga karena isu transportasi daring mencakup lintas sektor, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Kementerian Ketenagakerjaan.

Lasarus menegaskan bahwa DPR berkomitmen untuk menyusun undang-undang yang adil dan berpihak kepada semua pihak, termasuk pengemudi ojek online. Penyusunan RUU kemungkinan akan dilakukan melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) karena isu ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Komisi V saja.

Di sisi lain, Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mewakili pengemudi ojek online, kembali menuntut penurunan potongan komisi aplikator menjadi 10%, dengan alasan bahwa saat ini potongan komisi yang diterapkan melebihi ketentuan yang dibatasi maksimal 20%, bahkan bisa mencapai 50%.

Igun menilai pertemuan sebelumnya dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi belum menghasilkan solusi konkret. Ia memberi tenggat waktu hingga akhir Mei untuk pemerintah memenuhi tuntutan, atau pihaknya akan melakukan aksi demonstrasi yang lebih besar.

Dengan latar belakang tuntutan keadilan dari pengemudi ojek online dan belum jelasnya payung hukum yang mengatur ekosistem transportasi daring, pembahasan RUU Angkutan Dalam Jaringan menjadi urgensi yang harus segera ditindaklanjuti DPR dan pemerintah.

Teknologi

Kredit Macet Sritex Seret Empat Bank Besar

Hairul Rizal 22 May 2025 Bisnis Indonesia

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap keterlibatan empat bank, terdiri dari tiga bank daerah dan satu bank milik pemerintah (BUMN), dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit senilai sekitar Rp3,6 triliun kepada PT Sri Rezeki Isman Tbk. (Sritex).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menyampaikan bahwa dana tersebut diduga dicairkan dan diterima oleh Iwan Setiawan Lukminto, pemilik Sritex. Iwan telah ditangkap oleh penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) di kediamannya di Solo pada Selasa malam, 20 Mei 2025, setelah tim Kejagung melacak alat komunikasi yang diduga miliknya.

Penangkapan ini merupakan bagian dari penyidikan kasus besar yang menyoroti dugaan penyimpangan dalam pemberian fasilitas kredit oleh lembaga perbankan kepada pihak swasta. Pemeriksaan Iwan dilakukan dalam kapasitasnya sebagai saksi, namun perannya sebagai penerima dana menjadi sorotan utama dalam kasus ini.

Kejagung kini tengah mendalami lebih lanjut peran keempat bank dan potensi pelanggaran prosedur pemberian kredit dalam skema yang mengarah pada tindak pidana korupsi.

Teknologi

Investor SRIL Hadapi Ketidakpastian

Hairul Rizal 22 May 2025 Kontan (H)

Nasib investor PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex kian terpuruk setelah serangkaian masalah menerpa emiten tekstil ini. Selain terancam forced delisting oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) karena sahamnya telah disuspensi sejak Mei 2021, kini petaka baru muncul: Komisaris Utama SRIL, Iwan Setiawan Lukminto, ditangkap Kejaksaan Agung terkait dugaan keterlibatan dalam kasus kredit bermasalah senilai Rp 3,6 triliun dari empat bank kreditur.

Penahanan Iwan, yang juga mantan Direktur Utama Sritex (2014–2023), memperkecil harapan investor untuk memperoleh hak buyback atas saham mereka pasca-delisting. Ini diperparah oleh kondisi keuangan SRIL yang sangat buruk, dengan utang mencapai Rp 26,4 triliun, jauh melampaui nilai asetnya, serta rugi bersih sebesar US$ 66 juta hingga kuartal III-2024. Sritex pun telah berhenti beroperasi sejak Maret 2025 dan merumahkan lebih dari 10.000 karyawan setelah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang.

Budi Frensidy, pengamat pasar modal dari Universitas Indonesia, menilai bahwa kecil kemungkinan Sritex bisa menjalankan kewajiban buyback karena perusahaan sudah dalam kondisi bangkrut. Sementara itu, Teguh Hidayat, Direktur Avere Investama, menyoroti besarnya kerugian investor ritel, dengan lebih dari 45.000 investor menggenggam 8,37 miliar saham atau sekitar 41% dari total saham SRIL.

Nafan Aji Gusta, analis Mirae Asset Sekuritas, menyerukan agar BEI dan otoritas terkait memperkuat perlindungan terhadap investor, serta meningkatkan edukasi pasar modal agar investor tidak lagi terjebak pada saham emiten bermasalah akibat FOMO (fear of missing out).

Kasus Sritex menjadi contoh nyata lemahnya perlindungan investor dan pentingnya kehati-hatian dalam berinvestasi di pasar modal, terutama terhadap emiten yang memiliki catatan keuangan dan tata kelola yang buruk.

Teknologi

Belanja Negara 2026 Dinilai Belum Maksimal

Hairul Rizal 22 May 2025 Kontan

Kebijakan belanja negara tahun 2026 akan difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan pertahanan, dengan target pertumbuhan ekonomi 5,2% hingga 5,8%. Fokus utama belanja meliputi program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan pangan dan energi, penguatan pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan desa dan sistem pertahanan.

Namun, arah kebijakan ini diragukan efektivitasnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Badiul Hadi, peneliti dari FITRA, menyayangkan bahwa sektor-sektor produktif seperti pertanian, industri, UMKM, dan perdagangan tidak termasuk dalam 10 besar kementerian/lembaga penerima anggaran terbesar. Ia juga mempertanyakan alokasi besar Rp 217,86 triliun untuk Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga baru yang dikhawatirkan tumpang tindih dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial.

Di sisi lain, Kementerian Pertahanan dan Polri mendapat alokasi besar, masing-masing Rp 167,4 triliun dan Rp 109,67 triliun, menandakan penekanan pada sektor keamanan ketimbang penopang ekonomi langsung.

David Sumual, Kepala Ekonom BCA, menambahkan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemerintah seharusnya lebih fokus pada mendorong investasi dan memperkuat infrastruktur, terutama jika ingin menjadikan program seperti MBG sebagai stimulus ekonomi. Tanpa hal itu, kebijakan yang tidak tepat sasaran justru dapat mengganggu stabilitas ekonomi.

Teknologi

Permintaan Lemah Jadi Penghambat Ekonomi

Hairul Rizal 22 May 2025 Kontan

Meski menghadapi tekanan dari penurunan harga batubara dan melemahnya permintaan otomotif domestik, prospek PT Astra International Tbk (ASII) dinilai masih cukup cerah oleh sejumlah analis berkat diversifikasi bisnisnya dan posisi dominannya di berbagai sektor.

Pendapatan ASII pada kuartal I 2025 tumbuh 2,64% yoy menjadi Rp 83,36 triliun, namun laba bersih justru turun 7,12% yoy menjadi Rp 6,93 triliun. Indy Naila, Investment Analyst dari Edvisor Profina Visindo, menilai tekanan masih akan berlanjut karena tingginya suku bunga acuan dan melemahnya daya beli, serta fluktuasi harga batubara. Meski begitu, ia mencatat potensi pertumbuhan dari sektor infrastruktur lewat United Tractors (UNTR) dan normalisasi harga CPO dari agribisnis.

Budi Rustanto, analis dari OCBC Sekuritas Indonesia, memperkirakan laba bersih ASII akan turun 11,65% pada 2025 menjadi Rp 30,08 triliun, namun tetap melihat sinyal pemulihan, terutama di sektor otomotif, di mana ASII mempertahankan pangsa pasar 54% dan diperkirakan menjual 850.000 unit mobil sepanjang 2025.

ASII juga memperkuat strategi elektrifikasi kendaraan melalui pengembangan xEV (eXtended Electric Vehicle). HEV (Hybrid Electric Vehicle) dianggap lebih cepat diterima pasar nasional dibanding BEV (Battery Electric Vehicle), sehingga ASII fokus memperluas portofolio HEV, termasuk model tujuh penumpang.

Di sektor roda dua, ASII tetap mendominasi dengan pangsa pasar 77%, dan target penjualan 6,7 juta unit tahun ini. Di tengah tekanan sektor tambang, penjualan alat berat dan tambang emas masih jadi penopang bisnis.

Paulina Margareta dari Maybank Sekuritas Indonesia memperkirakan kinerja ASII akan melemah secara moderat tahun ini, namun tetap stabil dalam jangka panjang. Ia menilai ASII sebagai opsi defensif yang solid dengan portofolio kuat, valuasi rendah, dan dividen menarik, memberi rating "buy" dengan target harga Rp 5.650 per saham. Budi juga memberi rekomendasi buy dengan target Rp 5.800, sedangkan Indy menyarankan buy on weakness dengan target Rp 5.025.

Teknologi

Target Kredit Direvisi, BI Lebih Realistis

Hairul Rizal 22 May 2025 Kontan

Pertumbuhan kredit perbankan Indonesia mengalami perlambatan hingga April 2025, mencerminkan pelemahan daya beli masyarakat dan ketidakpastian ekonomi. Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa kredit hanya tumbuh 8,88% yoy, turun dari 9,16% pada Maret, dan menjadi laju pertumbuhan terlemah sejak September 2023.

Perlambatan paling terasa terjadi pada kredit konsumsi dan modal kerja, masing-masing hanya tumbuh 8,97% dan 4,62% yoy, dibandingkan Desember 2024 yang mencapai 10,61% dan 8,35%. Satu-satunya sektor yang mencatatkan pertumbuhan positif adalah kredit investasi, yang naik 15,86% yoy.

Merespons tren ini, Gubernur BI Perry Warjiyo menurunkan proyeksi pertumbuhan kredit tahun ini menjadi 8%-11% dari sebelumnya 11%-13%. Namun, Perry tetap optimistis bahwa pertumbuhan kredit akan meningkat dalam beberapa bulan mendatang seiring dengan penurunan suku bunga acuan dan pelonggaran kebijakan makroprudensial.

Perry menegaskan, “BI akan terus memperkuat kebijakan makroprudensial yang akomodatif untuk mendorong pertumbuhan kredit lebih tinggi.”

Dari sisi perbankan, beberapa bank besar telah mengantisipasi perlambatan ini. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menetapkan target konservatif sebesar 6%-8% yoy, meskipun per April 2025 kredit mereka masih tumbuh kuat sebesar 12,8% yoy. Hera F. Haryn, EVP Corporate Communication BCA, menyebutkan bahwa ekspansi kredit tetap dilakukan secara selektif, mempertimbangkan stabilitas ekonomi dan profil risiko debitur.

Sementara itu, Bank Mandiri tetap percaya diri dengan target pertumbuhan kredit 10%-12%, seiring kredit mereka yang tumbuh 16,5% hingga Maret 2025. M. Ashidiq Iswara, Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri, menegaskan bahwa fokus akan tetap pada sektor prospektif dengan prinsip kehati-hatian.

Meskipun laju kredit melambat, sinyal positif masih ada dari pertumbuhan kredit investasi dan kesiapan bank-bank besar dalam mengelola ekspansi secara hati-hati. Harapan peningkatan pertumbuhan tetap bergantung pada respons kebijakan moneter dan pemulihan permintaan domestik.

Teknologi

Perbaikan Karier dan Standar Gaji Dosen Diupayakan Pemerintah

Yoga 21 May 2025 Kompas (H)

Kondisi kerja dosen saat ini belum cukup mendukung kesejahteraan dan profesionalisme mereka. Hal ini bisa menjadi hambatan dalam mewujudkan arah baru pendidikan tinggi, yaitu pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang memberi dampak nyata atau Diktisaintek Berdampak. Sekjen Kemendiktisaintek,Togar Mangihut Simatupang di Jakarta, Selasa (20/5) mengatakan, pemerintah, melalui Kemendiktisaintek, menekankan pentingnya peran dosen sebagai aset bangsa. Dosen berperan besar dalam mencetak SDM unggul serta menghasilkan penelitian dan inovasi yang bermanfaat bagi kemajuan negara. Untuk mendukung peran ini, pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi dosen dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi melalui berbagai regulasi yang relevan dan berpihak pada kampus.

”Terkait kesejahteraan dosen, misalnya, ada perbaikan aturan yang berpihak pada dosen dalam hal tunjangan sertifikasi dosen (serdos). Tunjangan ini diberikan untuk semua dosen ASN dan dosen swasta yang memenuhi syarat,” ujar Togar. Untuk pemberian tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN yang untuk pertama kalinya mulai dibayar tahun 2025, petunjuk teknis sudah mulai disosialisasikan sejak pekan lalu. ”Akhir bulan ini akan rilis dan dilaksanakan pengukuran kinerja oleh setiap perguruan tinggi. Bulan Juni nanti sudah masuk laporannya dan pencairan ditargetkan bulan Juli,” kata Togar. (Yoga)

Teknologi

Tak Berempati pada Rakyat, Mendapat Teguran

Yoga 21 May 2025 Kompas (H)

PM Jepang, Shigeru Ishiba menegur Mentan, Kehutanan, dan Perikanan, Taku Eto, Selasa (20/5), karena Eto mengutarakan hal yang dianggap sombong dan tidak layak oleh masyarakat terkait krisis besar di Jepang. ”Ucapan Mentan amat tak layak. Tugas menteri adalah mencari solusi atas krisis beras,” kata Ishiba. Akhir pekan lalu, dalam acara penggalangan dana Partai Liberal Demokratik (LDP) Jepang, Eto bercanda bahwa ia tidak pernah membeli beras. ”Saya punya banyak pendukung.Mereka sering mengirimi berkarung-karung beras,” katanya. Ketika ditanggapi dengan kritis oleh para wartawan, Eto meralat dengan kembali bercanda. ”Eh, tapi beras hadiah juga tidak cukup. Istri saya masih harus belanja beras dan dia marah-marah karena harganya naik,” ujarnya.

Pernyataan disampaikan saat Jepang sedang mengalami krisis beras akibat gagal panen sejak 2023. Harga beras di pasar naik sampai 70 %. Harga beras kini mencapai 4.214 yen per 5 kg. Pemerintah terpaksa menambah impor dan membuka cadangan beras nasional. Perkataan Eto viral di dunia maya. Warganet beramai-ramai mengomelinya. Eto dicap sombong, tidak nyambung dengan realitas, dan tidak pantas menjadi pejabat negara. Eto dalam proses melepas 250.000 ton beras cadangan nasional. Beras akan dilelang dan dikemas ulang sebelum dijual di pasar. Diharapkan langkah ini mengatasi kelangkaan beras dan menurunkan harga. Baru 2 % dari beras tersebut yang mencapai pasar. Di tahap kedua, pemerintah berencana melepas 100.000 ton cadangan beras lagi. Per Juli, diperkirakan akan dilepaskan lagi 300.000 ton. Jepang secara total memiliki 910.000 ton beras cadangan yang dikeluarkan jika gagal panen. (Yoga)