;

BSI Bagikan Dividen

Yuniati Turjandini 19 May 2025 Investor Daily (H)
PT Bank Syariah Indonesia Tbk )BSI) baru saja menggelar Rapat Umum Saham Tahunan (RUPST) yang menghasilkan beberapa keputusan penting. Salah satunya adalah penunjukkan Anggoro Eko Cahyo sebagai Direktur Utama Perseroan. Selain itu para pemegang saham juga menyetujui pembagian dividen tunai dengan total nilai mencapai Rp 1,05 triliun, yang setara dengan 15% dari keseluruhan laba bersih perusahaan. Jika dihitung per lembar saham, dividen yang akan diterima oleh para pemilik saham bank berkode BRIS ini adalah sekitar  Rp 22,78. Angka ini menunjukkan peningkatan  yang cukup signifikan, yaitu sebesar 22,86% dibandingkan dengan dividen tahun buku 2024 yang tercatat sebesar Rp 18.,54 per lembar saham. Kenaikan ini menjadikan indikasi kuat atas kinerja keuangan BSI yang solid sepanjang tahun 2024. Wakil Direktur Utama BSI Bob Tyasika Ananta mengatakan pembagian dividen tersebut sebagai bentuk komitmen dan apresiasi perseroan terhadao para pemegang saham yang telah senantiasa mendukung pertumbuhan dan perkembangan BSI, di tengah berbagai dinamika kondisi ekonomi dan bisnis. (Yetede)

Pertumbuhan SPKLU Belum Seimbang dengan Pertumbuhan EV

Yuniati Turjandini 19 May 2025 Investor Daily (H)
Pertumbuhan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum belum seimbang dengan pertumbuhan electric vehicle (EV). Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil Battery Electric Vehicle (BEV) di 2024 mencapai 43.188 unit untuk menguasai  5% pangsa pasar. Sedangkan, hingga April 2025, Indonesia baru mempunyai sekitar 3.772 SPKLU. Pengamat otomotif dari Institut Teknologi  Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu mengatakan, rasio SPKLU untuk 17-20 EV, sementara populasi mobil listrik terus meningkat pesat melebihi  kecepatan pertumbuhan SPKLU. "Distribusi SPKLU masih timpang, dengan 80% berlokasi di Pulau Jawa. Banyak SPKLU hanya mendukung pengisian lambat (AC) dan belum dilengkapi teknologi fast charging," ucap dia kepada Investor Daily. Yannes melihat setidaknya ada beberapa faktor yang membuat kondisi timpang tersebut. Hal itu seperti biaya pembangunan yanga tinggi, distribusi SPKLU yang terkonsentrasi di beberapa kota besar saja di Pulau Jawa (khususnya Jabodetabek), serta perizinan yang rumit membuat ekspansi terhambat. (Yetede)

IHSG Berpotensi Menguat

Yuniati Turjandini 19 May 2025 Investor Daily (H)
IHSG dan BEI berpotensi melanjutkan penguatan pada pekan ini, setelah naik 4,01% sepanjang minggu lalu ke posisi 7.106. Arus modal asing yang terus masuk (foreign inflow), optimisme investor terhadap perekonomian Indonesia, dan tekanan beli yang tetap kuat, membuat pergerakan IHSG di pekan ini akan dinaungi  banyak sentimen positif.  "Kami melihat IHSG memiliki peluang cukup besar untuk mengalami kenaikan dan konsistensi berada di atas 7.000. IHSG untuk bermain di level 7.000-7.120," kata Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus kepada Investor Daily. Niko melihat, asing mulai percaya dan yakin untuk masuk ke emerging market, tidak terkecuali Indonesia. Perlahan tapi pasti,  stabilnya  pasar global juga telah mendorong IHSG untuk bisa terus mengalami penguatan, meski bukan berarti  ketidakpastian sudah berkurang. Dari dalam negeri, lanjut dia, pertemuan BI pada 21 Mei mendatang, memberikan peluang untuk pemangkasan tingkat suku bunga cukup terbuka, di tengah mulai timbulnya optimisme pelaku pasar dan investor terhadap perekonomian Indonesia. (Yetede)

OJK Membuka Kran Kredit TPT

Yuniati Turjandini 19 May 2025 Investor Daily (H)
OJK mendorong pembiayaan bagi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dari perbankan,  dengan tetap mengedapankan prinsip kehati-hatian. Dukungan ini diharapkan menjadi bahan bakar baru bagi industri TPT yang tengah berjuang di tengah tantangan struktural. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan ekosistem industri TPT yang sehat, tangguh, dan berdaya saing global. "Industri TPT nasional memiliki potensi besar baik dari sisi pasar domestik maupun ekspor. Namun, tantangan struktural seperti tingginya biaya logistik dan ketergantungan terhadap pasar ekspor tertentu perlu segera diatasi secara komprehensif melalui pendekatan Indonesia Corporated, yaitu kolaborasi nyata antara pelaku industri, perbankan, BUMN, dan pemerintah," kata Dian. Oleh karena itu OJK menyelenggaranakn kegiatan konsinyering bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Kebijakan Fiskal industi perbankan, dan pelaku industri TPT, potensi sinergi, dan kebutuhan dari sisi pembiayaan serta penguatan ekosistem pembiayaan tindak serta penguatan ekosistem pembiayaan berkelanjuta. (Yetede)

Presiden Minta Penegak Hukum Tak Gentar Ancaman dari Siapapun

Yuniati Turjandini 19 May 2025 Investor Daily (H)
Presiden Prabowo Subianto mengaku mengetahui ada penegak hukum yang menerima ancaman dan intimidasi dari mereka-mereka yang ingin menghindar dari jeratan hukum. Presiden pun meminta seluruh aparat penegak hukum untuk tidak gentar  melawan ancaman dan intimidasi yang dialamat kepada mereka. "Saya tahu ada penegak-penegak hukum yang diancam. Saya tahu saya dapat laporan. Ada rumahnya didatangi, ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto. Kita paham itu," kata Presiden Prabowo. Presiden menegaskan ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akan terus memberantas segala bentuk praktik rasuah tanpa pandang bulu. "Saya hanya ingin sampaikan, kita tidak gentar. Saya tidak gentar. Usia saya 72 tahun, saya hanya ingin meninggalkan nama baik. Saya hanya ingin melaksanakan tugas saya. Saya akan tegakkan keadilan. Saya akan melawan segala bentuk korupsi di republik ini tanpa pandang bulu," kata Presiden Prabowo. Presiden juga menekankan beberapa kasus korupsi besar mulai terungkap dalam periode enam bulan pertama pemerintahannya. "Kita hampir tiap hari, kita membongkar kasus korupsi dan tidak akan berhenti! Tidak akan berhenti!" ujar Prabowo. (Yetede)

Aset Negara Akan Dikelola Terpusat

Hairul Rizal 19 May 2025 Bisnis Indonesia (H)

Langkah strategis Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dalam mengambil alih dan mengonsolidasikan aset-aset negara menandai era baru dalam pengelolaan kekayaan publik Indonesia. Aset-aset penting seperti Gelora Bung Karno, TMII, Kemayoran, hingga ribuan hektare lahan eks Badan Bank Tanah kini berada di bawah tata kelola yang lebih terpusat, taktis, dan terukur.

Tokoh sentral dalam proses ini adalah BPI Danantara, yang kini berpotensi menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru, bukan sekadar pengelola aset pasif. Dunia usaha menyambut baik langkah ini karena dinilai akan mendorong proyek-proyek strategis nasional seperti perumahan rakyat dan pengembangan pariwisata, sekaligus menghidupkan kembali aset-aset negara yang sebelumnya terbengkalai.

Meski begitu, sejumlah legislator dan ekonom mengingatkan pentingnya transparansi, keterlibatan DPR, dan kepatuhan terhadap aturan pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN). Jika dijalankan secara profesional, Danantara diyakini dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional dan memperkuat posisi Indonesia dalam arsitektur pengelolaan aset modern.



Asia Pasifik Dorong Bisnis Selaras SDGs

Hairul Rizal 19 May 2025 Bisnis Indonesia

Dengan tenggat waktu hanya lima tahun menuju 2030, dunia dihadapkan pada urgensi nyata untuk mengejar target Sustainable Development Goals (SDGs). Tantangan besar seperti kesenjangan investasi sebesar US$1,5 triliun per tahun, kemiskinan struktural di Asia Pasifik, serta krisis iklim memerlukan solusi yang melampaui pendekatan konvensional.

Dalam konteks ini, Asia Pacific Business Forum yang digagas oleh United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN ESCAP) melahirkan Kuala Lumpur Business Leaders’ Declaration, yang memetakan lima pilar transformasi: energi hijau, infrastruktur berkelanjutan, pembiayaan inklusif, ekonomi digital, dan ekonomi sirkular.

UN ESCAP melalui ESCAP Sustainable Business Network (ESBN) memimpin inisiatif strategis seperti Green Deal for Business, untuk membantu sektor bisnis mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam model bisnis mereka. ESBN berperan sebagai katalis antara sektor swasta dan pembiayaan global melalui kemitraan strategis seperti Global Investors for Sustainable Development (GISD) Alliance, yang juga diikuti oleh pelaku bisnis dari Indonesia.


Evaluasi Proyek Migas Terlantar Demi Ketahanan Energi

Hairul Rizal 19 May 2025 Bisnis Indonesia

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), berencana mengalihkan kontrak wilayah kerja minyak dan gas bumi (migas) yang mangkrak kepada kontraktor lain guna mengoptimalkan produksi dan lifting migas nasional. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa banyak blok migas berizin yang tidak dimanfaatkan secara optimal, padahal berpotensi menyumbang tambahan produksi 5.000–7.000 barel per hari, khususnya dari wilayah seperti Natuna.

Sebagai bentuk konkret, pemerintah telah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM No. 110.K/MG.01/MEM.M/2024, yang mengatur kriteria wilayah kerja migas terlantar, termasuk lapangan non-produktif selama dua tahun berturut-turut atau struktur migas yang tidak ditindaklanjuti dalam tiga tahun. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mempercepat pengelolaan wilayah kerja yang terbengkalai dan mendukung kedaulatan energi nasional.

Sementara itu, Presiden Indonesian Petroleum Association (IPA), Carole J. Gall, mengingatkan bahwa meskipun produksi migas nasional menurun, potensi sumber daya di Indonesia masih sangat besar. Saat ini, baru 16% dari total cekungan migas di dalam negeri yang telah berproduksi, menunjukkan ruang eksplorasi dan pengembangan yang masih luas.

Langkah pemerintah ini menunjukkan komitmen kuat untuk mempercepat reformasi sektor energi demi menjaga ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan terhadap impor migas.


Polisi Bongkar Kasus Pemerasan Libatkan Tokoh Kadin

Hairul Rizal 19 May 2025 Bisnis Indonesia

Dalam kasus dugaan pemerasan terhadap PT Chandra Asri Group senilai Rp5 triliun, Kepolisian Daerah Banten telah menetapkan dua petinggi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Cilegon, yakni Ketua Kadin Muhammad Salim (MS) dan Wakil Ketua Bidang Industri Ismatullah Ali (IA), sebagai tersangka. Selain itu, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cilegon, RZ, juga turut dijerat dalam perkara ini. Ketiganya memiliki peran berbeda, di mana MS dan IA diduga memaksa perwakilan PT Chengda Engineering agar proyek diberikan tanpa proses lelang, sementara RZ dituduh mengancam akan menghentikan proyek jika tidak dilibatkan. Direktur Reskrimum Polda Banten, Kombes Dian Setyawan, menyampaikan bahwa para tersangka kini dijerat dengan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan kekerasan serta Pasal 335 KUHP tentang pemaksaan.



Menkeu Mutasi Pejabat Strategis Demi Efisiensi

Hairul Rizal 19 May 2025 Kontan (H)
Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikabarkan akan melakukan rotasi besar-besaran, termasuk mengganti Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak. Suryo Utomo, yang menjabat sejak November 2019, disebut akan digantikan oleh Bimo Wijayanto, mantan Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden.

Pergantian ini terjadi di tengah menurunnya penerimaan pajak. Hingga April 2025, realisasi penerimaan pajak hanya mencapai Rp 451,1 triliun, atau turun hampir 28% secara tahunan, jauh dari target tahun ini sebesar Rp 2.819,31 triliun. Situasi ini menambah urgensi terhadap tantangan yang akan dihadapi Dirjen Pajak yang baru.

Meski akan digantikan, Suryo Utomo mendapat apresiasi dari sejumlah pengamat. Fajry Akbar dari CITA menilai Suryo berhasil mencapai target pajak selama tiga tahun berturut-turut, menjalankan reformasi melalui UU HPP, dan melahirkan sistem core tax. Menurutnya, akan sulit bagi penggantinya untuk menyamai capaian tersebut.

Prianto Budi Saptono, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, menekankan bahwa Dirjen baru akan menghadapi tantangan besar dalam memperbaiki coretax dan meningkatkan rasio pajak. Sementara itu, Bhima Yudhistira dari Celios menyoroti pentingnya sinkronisasi data wajib pajak serta upaya mengejar kebocoran pajak, termasuk di sektor digital dan sumber daya alam. Ia juga mendorong penerapan pajak kekayaan (wealth tax).

Dengan demikian, rotasi ini bukan hanya soal perubahan personalia, tapi juga menyangkut efektivitas reformasi perpajakan di tengah tekanan penerimaan negara yang besar dan kompleksitas ekonomi yang semakin tinggi.