Pemilihan Indonesia sebagai negara pertama tujuan lawatan PM Australia, Anthony Albanese memberi harapan besar. Presiden Prabowo dan PM Albanese pun berkomitmen untuk menguatkan kemitraan strategis komprehensif kedua negara. Sehari setelah dilantik untuk periode kedua, Rabu (14/5) petang, PM Albanese tiba di Jakarta. Pemimpin Partai Buruh Australia ini pun melakukan kunjungan resmi ke Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (15/5). Presiden Prabowo menyambut hangat dan menghargai langkah PM Australia ini. Dia pun menyebut pemilihan Indonesia sebagai tujuan pertama Albanese ini sebagai kehormatan. Dalam pertemuan empat mata dan dalam pernyataan pers bersama, Presiden Prabowo menyinggung keberadaan Indonesia dan Australia sebagai tetangga dekat.

”Itu ditakdirkan semesta. Karena itu, kita sebagai pemimpin bisa komit untuk menjadi tetangga yang baik. Tetangga akan menolong ketika kita sedang kesulitan. Kalau keluarga bisa saja sedang jauh,” tuturnya. Prabowo dalam pernyataan pers bersama menyebut Australia sebagai mitra strategis Indonesia. Kedua negara pun sudah memiliki kemitraan strategis komprehensif sehingga berbagai kesepakatan bilateral di berbagai sektor telah dicapai dan hubungan antarmasyarakat semakin baik. ”Dengan pertemuan kali ini, pertemuan saya dengan PM Albanese telah membahas perkembangan hubungan bilateral kedua negara. Kami sepakat untuk meneruskan hal-hal yang menjadi kesepakatan kedua negara dalam berbagai bidang,” tutur Presiden yang pada keterangan pers bersama berbicara dalam bahasa Indonesia.

Komitmen lain meliputi kerja sama di bidang pertahanan, pertanian, ekonomi, hubungan antar masyarakat, dan hubungan luar negeri. Di bidang pertahanan, proses ratifikasi perjanjian kerja sama pertahanan yang sudah disepakati tahun lalu segera diselesaikan. Kemungkinan untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan juga terus dibahas. Di bidang ekonomi, didorong peningkatan perdagangan dan investasi. Pemerintah Indonesia mengundang pelaku usaha Australia untuk lebih berpartisipasi dalam ekonomi Indonesia.(Yoga)

Praktik politik uang yang kerap terjadi dalam pemilihan kepala daerah, merugikan rakyat. Praktik yang dinilai sebagai kejahatan demokrasi itu tak hanya membuat masyarakat tak kunjung mendapat pimpinan daerah definitif, tetapi juga dapat menghambat pembangunan daerah dan pelayanan publik. Para pelaku politik uang semestinya mendapat sanksi berat untuk menciptakan efek jera. Kerugian akibat praktik politik uang itu dialami warga Kabupaten Barito Utara, Kalteng. Pada Rabu (14/5) MK memutuskan untuk mendiskualifikasi semua pasangan calon di Pilkada Barito Utara, yakni pasangan calon nomor urut 1, Gogo Purman Jaya-Hendro Nakalelo, dan pasangan calon nomor urut 2, Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya. MK juga memerintahkan agar KPU menggelar pemungutan suara ulang (PSU) kedua kalinya.

MK menemukan adanya pembelian suara pemilih untuk memenangkan pasangan nomor urut 2 dengan nilai sampai dengan Rp 16 juta untuk satu pemilih. Bahkan, terdapat saksi yang menerima total uang Rp 64 juta untuk satu keluarga. Ditemukan pula pembelian suara pemilih untuk memenangkan pasangan nomor urut 1 dengan nilai sampai dengan Rp 6,5 juta untuk satu pemilih dan disertai janji umrah apabila menang. MK meminta PSU digelar paling lambat 90 hari sejak putusan dibacakan. Kali ini, tidak hanya di dua TPS, tetapi di seluruh TPS. Calon yang dihadirkan ke publik pun tak boleh yang sudah didiskualifikasi. Dengan kata lain, pilkada diulang di Barito Utara dan masyarakat harus menanti hingga 90 hari untuk bisa memiliki pemimpin daerah definitif. Itu pun dengan syarat hasil PSU kelak tak digugatlagi ke MK.

Pilkada yang tak kunjung tuntas itu membuat masyarakat Barito Utara merasa dirugikan. Rodi (50), petani jagung di Kecamatan Tongka, dirugikan dengan tak kunjung terpilihnya Bupati-Wakil Bupati Barito Utara definitif. ”Seharusnya pembangunan sudah jalan, sekarang terbengkalai,” ujarnya. Rodi menyebutkan, beberapa agenda daerah, seperti pembangunan jembatan dan perbaikan jalan, seharusnya mulai terasa. Namun, kini tak ada tanda-tanda program itu berjalan. ”Petani berteriak-teriak karena masalah harga pupuk. Namun, sekarang enggak bisa buat apa-apa, harus tunggu bupati. Tidak ada kepastian,” tambahnya. Anggaran daerah yang seharusnya bisa digunakan untuk menyejahterakan masyarakat harus dikeluarkan berulang kali untuk menyelenggarakan pilkada. Untuk Pilkada Barito Utara 2024, dialokasikan anggaran Rp 36,61 miliar. (Yoga)

Pemerintah terus mempersiapkan penyelenggaraan program Sekolah Rakyat sebagai pemenuhan hak pendidikan bagi masyarakat tidak mampu. Sejumlah skema rekrutmen guru dan sistem sekolah ramah anak disiapkan sebelum memulai proses pembelajaran yang direncanakan pada tahun ajaran baru 2025/2026. Sejumlah menteri dan pejabat terkait mengikuti rakor membahas rencana ini di Kantor Kemensos, Kamis (15/5). Mensos, Saifullah Yusuf mengatakan, hingga saat ini sudah ada 9.000 calon siswa sekolah rakyat. Mereka berasal dari keluarga kelompok desil 1 dan desil 2 dalam data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) yang diintegrasikan dengan data pokok pendidikan (dapodik). Kelompok desil 1 adalah kelompok rumah tangga yang termasuk 10 % terendah tingkat kesejahteraannya secara nasional, sedangkan desil 2 adalah kelompok rumah tangga yang berada di peringkat ke-11-20 % terendah.

Meski begitu, mereka diperbolehkan jika ingin menggunakan kesempatan mengikuti sistem penerimaan murid baru (SPMB) untuk masuk sekolah reguler. Semua pilihan anak tersebut akan melalui persetujuan orangtua. ”Boleh (daftar SPMB), enggak ada mengunci (masuk sekolah rakyat). Tapi, mereka ini akan dikunjungi (di asrama sekolah rakyat). Kemudian, orangtuanya juga bersedia menyekolahkan di sekolah rakyat. Kami enggak boleh menghalang-halangi,” tutur Saifullah. Sebanyak 65 lokasi di seluruh Indonesia sudah siap digunakan sebagai calon sekolah rakyat. Lokasi tersebut umumnya mengoptimalkan sejumlah aset milik pemerintah, seperti Sentra Kemensos dan aset milik Kemendikdasmen. Terkait rekrutmen guru, jika sudah banyak berdiri sekolah rakyat, diperkirakan membutuhkan sekitar 2.000 guru. Di samping itu, sejauh ini sudah ada 153 calon kepala sekolah rakyat yang masih dalam proses seleksi. (Yoga)

Dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional yang diprediksi berlanjut sepanjang 2025, bahkan 2026, adalah meningkatnya pengangguran terdidik. BPS mencatat, sejalan dengan perlambatan ekonomi yang terjadi, jumlah penganggur di Indonesia setahun terakhir meningkat 83.000 menjadi 7,28 juta orang per Februari 2025 (Kompas, 14/5/2025). Penganggur berpendidikan diploma IV, S-1, S-2, dan S-3 meningkat, sementara tamatan SMA ke bawah cenderung turun disbanding tahun sebelumnya. Tenaga kerja terdidik berpendidikan menengah dan tinggi lebih rentan terdampak perlambatan ekonomi ketimbang tenaga kerja kurang terdidik karena dampak langsung perlambatan ekonomi ke sektor formal. Selain itu, juga karena kelompok terdidik cenderung kurang fleksibel dalam memperoleh kembali pekerjaan setelah kena PHK (Kompas, 15/5/2025).

Situasi ini sebenarnya gambaran problem struktural laten ketenagakerjaan kita. Angka pengangguran terdidik meningkat dari tahun ke tahun, dan didominasi angkatan kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik, yakni mereka yang berpendidikan SMA ke atas yang masih menganggur, mendominasi angka pengangguran di Indonesia, mencapai 65 % total jumlah penganggur. Ijazah dan gelar terbukti tak menjamin pekerjaan layak. Kelompok usia muda produktif dan terdidik yang diharapkan jadi penopang bonus demografi justru terjebak dilema pengangguran terdidik dan mempertinggi rasio ketergantungan. Kian tinggi pendidikan, kian tinggi pula potensi jadi penganggur karena peningkatan tingkat pendidikan tak diiringi pe-ningkatan kualitas lulusan dan cenderung semakin pilih-pilih. Perguruan tinggi lebih berorientasi pada kelulusan, bukan menghasilkan tenaga siap pakai sesuai kebutuhan industri. (Yoga)