OJK mendorong pembiayaan bagi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dari perbankan,  dengan tetap mengedapankan prinsip kehati-hatian. Dukungan ini diharapkan menjadi bahan bakar baru bagi industri TPT yang tengah berjuang di tengah tantangan struktural. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan ekosistem industri TPT yang sehat, tangguh, dan berdaya saing global. "Industri TPT nasional memiliki potensi besar baik dari sisi pasar domestik maupun ekspor. Namun, tantangan struktural seperti tingginya biaya logistik dan ketergantungan terhadap pasar ekspor tertentu perlu segera diatasi secara komprehensif melalui pendekatan Indonesia Corporated, yaitu kolaborasi nyata antara pelaku industri, perbankan, BUMN, dan pemerintah," kata Dian. Oleh karena itu OJK menyelenggaranakn kegiatan konsinyering bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Kebijakan Fiskal industi perbankan, dan pelaku industri TPT, potensi sinergi, dan kebutuhan dari sisi pembiayaan serta penguatan ekosistem pembiayaan tindak serta penguatan ekosistem pembiayaan berkelanjuta. (Yetede)

Presiden Prabowo Subianto mengaku mengetahui ada penegak hukum yang menerima ancaman dan intimidasi dari mereka-mereka yang ingin menghindar dari jeratan hukum. Presiden pun meminta seluruh aparat penegak hukum untuk tidak gentar  melawan ancaman dan intimidasi yang dialamat kepada mereka. "Saya tahu ada penegak-penegak hukum yang diancam. Saya tahu saya dapat laporan. Ada rumahnya didatangi, ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto. Kita paham itu," kata Presiden Prabowo. Presiden menegaskan ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akan terus memberantas segala bentuk praktik rasuah tanpa pandang bulu. "Saya hanya ingin sampaikan, kita tidak gentar. Saya tidak gentar. Usia saya 72 tahun, saya hanya ingin meninggalkan nama baik. Saya hanya ingin melaksanakan tugas saya. Saya akan tegakkan keadilan. Saya akan melawan segala bentuk korupsi di republik ini tanpa pandang bulu," kata Presiden Prabowo. Presiden juga menekankan beberapa kasus korupsi besar mulai terungkap dalam periode enam bulan pertama pemerintahannya. "Kita hampir tiap hari, kita membongkar kasus korupsi dan tidak akan berhenti! Tidak akan berhenti!" ujar Prabowo. (Yetede)

Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikabarkan akan melakukan rotasi besar-besaran, termasuk mengganti Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak. Suryo Utomo, yang menjabat sejak November 2019, disebut akan digantikan oleh Bimo Wijayanto, mantan Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden.

Rumor pergantian Direktur Jenderal Pajak mengemuka di tengah kekhawatiran publik akan kebijakan pajak yang dianggap tidak adil, seperti rencana tax amnesty (pengampunan pajak) dan pembentukan family office. Dua kebijakan tersebut dinilai pro-konglomerat dan berisiko mencederai rasa keadilan serta kepatuhan dalam sistem perpajakan Indonesia.

Penerapan aturan baru terkait penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sejak 1 Maret 2025 berdampak positif pada sektor perbankan, terutama dalam meningkatkan simpanan valuta asing (valas). Aturan ini mewajibkan DHE disimpan selama 12 bulan di dalam negeri, sehingga memperkuat likuiditas perbankan nasional.

Indeks Ketidakpastian Kebijakan Perdagangan Dunia melonjak ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat tarif resiprokal AS. Lonjakan jumlah tindakan perdagangan yang restriktif dan diskriminatif di kawasan Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC turut mewarnainya. Alarm perdagangan itu menjadi perhatian utama dalam Pertemuan Para Menteri Pengampu Sektor Perdagangan (MRT) APEC di Jeju, Korsel, pada 15-16 Mei 2025, yang membuahkan pernyataan bersama tentang upaya menghadapi tantangan fundamental sistem perdagangan global, kendati tidak mengadopsi upaya meredam tarif AS yang membayangi pertemuan tersebut. Merujuk data Macro Micro, Indeks Ketidakpastian Kebijakan Perdagangan Dunia April 2025 tembus 1.151,36 yang meningkat 13 kali lipat dibanding rerata bulanan indeks pada 2015-2024 yang sebesar 85, tertinggi sepanjang sejarah.

Merujuk data Global Trade Alert, Unit Dukungan Kebijakan APEC menunjukkan, kasus subsidi perdagangan dan tindakan nontarif di APEC meningkat dari 12.733 kasus pada 2022 menjadi 14.498 kasus pada 2024. Lonjakan kasus itu mencerminkan peningkatan tarif, hambatan perdagangan, ketegangan geopolitik, dan fragmentasi kebijakan perdagangan. Kondisi itu membayangi APEC MTR 2025 lantaran AS dan sejumlah negara yang paling intens berperang tarif dengan AS, seperti Kanada, China, dan Meksiko, juga menjadi anggota APEC. Selain itu, selama ini, APEC berkontribusi 48 % terhadap perdagangan dunia dan 62 % PDB dunia. Mendag Korsel, Inkyo Cheong, Kamis (15/5) mengatakan, ketidakpastian perdagangan terus meningkat seiring meluasnya perdagangan lintas batas dan rantai pasokan yang saling terhubung dan membebani ekonomi dan perdagangan global.

“Lingkungan perdagangan global penuh tantangan, peran APEC jadi lebih penting dari sebelumnya. Inilah alasan dunia menaruh perhatian besar pada pertemuan MRT tahun ini,” ujarnya saat membuka APEC MRT 2025. Diskusi APEC MRT berpusat pada pemulihan perdagangan multilateral dan pemosisian ekonomi APEC di masa depan, terutama terkait inovasi akal imitasi (AI) untuk fasilitasi perdagangan, masa depan WTO dan sistem perdagangan multilateral yang berkelanjutan dan berkemakmuran. Dalam Analisis Tren Kawasan APEC edisi Mei 2025, PSU APEC memperkirakan volume ekspor dan impor di kawasan APEC pada 2025 hanya tumbuh 0,4 % dan 0,1 %, turun tajam dibanding pertumbuhan volume ekspor dan impor 2024, di 5,7 % dan 4,3 %. Dalam APEC MRT 2025, Indonesia juga menegaskan dukungannya terhadap WTO untuk menegakkan kembali sistem perdagangan multilateral. RI bahkan mendukung reformasi WTO. (Yoga)