Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias Danantara akan  tetap mempertahankan skema penawaran umum perdana saham (initial public offering.IPO) sebagai salah satu opsi untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan-perusahaan BUMN. Danantara saat ini membawahi sejumlah 844 perusahaan BUMN yang meliputi perusahaan induk, anak usaha, cucu sampai cicit usaha. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 37 BUMN atau merefleksikan 4,3% perusahaan pelat merah yang sahamnya sudah tercatat di BEI. Atau dengan kata lain, hanya sekitar 1 dari 23 BUMN kelolaan Danantara yang sudah berstatus emiten.  Postur emiten BUMN tersebut akan trus digenjot Danantara sebagai upaya untuk memperkuat  struktur permodalan dam membuat perusahaan-perusahaan nasional berdaya  saing di tingkat global.

Karena itu, transformasi BUMN baik melalui restrukturisasi keuangan, konsolidasi, klasterisasi, maupun peningkatan skala bisnis merupakan aksi korporasi yang akan Danantara tempuh sebagai intrusmen strategis dalam mewujudkan asta cita dan tujuan nasional. "Jadi, dalam proses transformasi ini, Pak Donny dan tim ( di Holding Operasional)  akan melakukan analisa pasar maupun analisa kekuatan dan kelemahan dari masing-masing BUMN untuk dilihat kemungkinan efisiensi dan konsolidasinya seperti apa. Jadi, objektifnya, kami kedepan adalah memiliki BUMN yang lebih besar," jelas Managing Director Holding Investment Danantara Djamal Attamimi. (Yetede) 

Pemerintah sudah mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp557,1 triliun sampai dengan April 2025 atau 25,4% dari pagu APBN. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya terjadi kontraksi 10,8%. Berkaitan itu, tugas berat menanti Dirjen Pajak Kementerian  Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto yang baru dilantik pada Jumat (23/5/2025).  Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sejumlah tugas menanti Bimo Wijayanto yakni dalam menggenjot penerimaan negara, khusunya dalam menggenjot laju rasio perpajakan (tax ratio) hingga meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak. "Kami sudah memahami harapan pimpinan negara bahwa penerimaan negara harus meningkat, tax ratio harus meningkat hingga pelayanan wajib  pajak harus membaik," ucap Sri Mulyani. Adapun realisasi pendapatan negara mencapai Rp810,5 triliun per 30 April 2025 atau 26,4% dari target pendapatan negara tahun 2025 yang sebesar Rp 3.005,1 triliun. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya terjadi kontraksi 12,4% yan saat ini pendapatan negara mencapai Rp925,2 triliun. (Yetede)

Dukungan pendanaan untuk pembiayaan kapal masih menjadi salah satu tantangan utama menciptakan industri maritim yang kompetitif. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Indonesian National  Shipowners' Association (DPP INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, pelayaran merupakan salah satu sektor industri strategi dengan lebih dari 90% akivitas pedagangan global melalui laut sehingga perlu ditopang. "Di domestik, pelayaran juga berperan sebagai tulang punggung kegiatan logistik nasional  mengingat Indonesia  merupakan negara kepulauan," ucap Carmelita. DI sisi lain, pelayaran merupakan industri  padat modal, yang membutuhkan dukungan pendanaan yang besar, baik untuk modal kerja operasional maupun investasi jangka panjang. Modal kerja yang dimaksud adalah gaji awak kapal, jasa kepelabuhan, hingga kewajiban pajak, dan biaya bahan bakar, sedangkan investasi jangka panjang  terkait dengan pengadaan  kapal.  Ia menuturkan, perusahaan pelayaran biasa memanfaatkan skema kredit perbankan maupun non kredit perbankan untuk modal investasi kapal, namun sayangnya dengan kendala operasional yang dihadapi, pelayaran dikatagorikan sbagai profil usaha yang berisiko tinggi. (Yetede)

Lesunya pertumbuhan kredit per April 2025 salah satunya dikontribusi dari kredit modal kerja yang tumbuh melambat. Ini dikarenakan permintaan dari sektor  riil yang juga melemah, sehinga di sisi permintaan kredit modal kerja menurun dan diperkirakan berlanjut hingga akhir tahun. Berdasarkan data uang beredar yang dirils BI, kredit ya disalurkan perbankan per April 2025 sebesar Rp7.886. 5 triliun, tumbuh 8,5% secara yoy. Dari jenis penggunaannya, kredit modal kerja (KMK) pada empat bulan pertama tahun ini hanya naik 4,4% (yoy), setelah pada bulan sebelumnya tumbuh 6,2% (yoy). Perkembangan KMK terutama bersumber dari pertumbuhan sektor keuangan, real estate, dan jasa perusahaan yang meningkat 10,1% (yoy) menjadi Rp544,2 triliun per April 2025. Pertumbuhan kredit ini  (yoy). Selain itu melambat dari posisi Maret 2025 yang sebesar 12,8% (yoy). Selain itu, kredit sektor industri pengolahan juga tumbuh melambat dari 8,3% (yoy). Selain itu, kredit dektor industri pengolahan juga tumbuh melambat dari 8,3% (yoy) per Maret 2025 menjadi naik 5,2,(yoy) per April 2025 dengan nilai kredit Rp842,3 triliun (Yetede)

Para menteri keuangan (Menkeu) dan gubernur bank sentral dari kelompok negara G7 mengaku telah menyelesaikan bermacam perbedaan di antara mereka dan berjanji mengatasi ketimpangan  berlebihan dalam ekonomi global. Pertemuan para petinggi keuangan ini menjadi pembuka untuk pertemuan puncak para pemimpin G7 pada 15-17 Juni 2025 di resor pegunungan Kannaskis, Kanada. menurut Gedung Putih pada Kamis (22/5/2025), Presiden Donald Trump dijadwalkan menghadiri KTT G7. Sempat muncul keraguan apakah para petinggi keuangan G7 bakal mengeluarkan komunike final, mengingat perbedaan pendapat mengenai tarif yang dijatuhkan AS dan keengganan AS untuk menyebut perang Rusia di Ujraina sebagai suatu yang ilegal. Namun setelah tiga hari pembicaraan, para peserta menandatangani dokumen panjang, yang sebelumnya tidak menyinggung tentang memerangi perubahan iklim dan meredakan perang Ukraina. "Kami menemukan titik temu dalam isu-isu global yang paling mendesak yang kita hadapi. Saya pikir ini mngirimkan sinyal yang sangat jelas kepada dunia bahwa G7 bersatu dalam tujuan dan tindakan," ujar Menkeu kaada Francois-Philippe Champagne. Para pejabat, yang bertemu di kawasan pegunungan Rocky Kanada, turut menyerukan pemahaman bersama tentang bagaimana kebijakan keamanan ekonomi internasional. (Yetede)

Pembangunan Kereta cepat Jakarta-Surabaya harus mempertimbangkan banyak aspek berdasarkan kajian atas potensi sehingga mampu berkelanjutan dan memberikan manfaat optimal. Ketua Forum Transportasi Jalan dan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana mengatakan, pembangunan proyek ini harus dilihat berdasarkan kondisi makroekonomi dan kebutuhan masyarakat sebagai pembentukan permintaan yang utama. "Rencana ini sebenarnya sudah lama dan masuk dalam rencana induk perkeretapian nasional. tapi pembangunannya harus mempertimbangkan supply and demans, dan kondisi perekonomian kita. karena siapapun investornya mau itu pemerintah atau swasta atau dari China harus melihat pengembalian modalnya berapa lama," ujarnya kepada Investor Daily.  Ia mencontohkan, untuk realisasi pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) bisa mencapai seratus triliun lebih dengan pengembalian modal dalam jangka 40 tahun. hal itu memberikan gambaran setiap tahun jumlah pengembalian keuntungan yang bisa dicapai pengelola KCJB setiap tahunnya harus hati-hati," ucapnya. (Yetede)

Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan geopolitik, emas kembali menjadi instrumen investasi yang menarik, baik dalam bentuk fisik maupun melalui saham emiten tambang logam mulia. Harga emas global mencatat kenaikan signifikan, bertahan di atas US$3.300 per troy ounce, dengan kenaikan mingguan sekitar 3%—terbesar dalam lebih dari sebulan.

Keputusan Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan menjadi 5,5% memberikan dampak positif bagi pasar surat utang. Kebijakan ini berhasil mendorong kenaikan harga surat utang di pasar sekunder serta menurunkan biaya penerbitan obligasi (cost of fund), yang diharapkan mendorong penerbitan obligasi baru, terutama oleh sektor swasta.

Pada akhir April 2025, postur APBN mencatat surplus sebesar Rp4,3 triliun atau 0,02% dari PDB, membalikkan kondisi defisit yang terjadi pada tiga bulan pertama tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa surplus ini terjadi karena pendapatan negara tumbuh lebih cepat daripada realisasi belanja, meskipun secara tahunan pendapatan turun 12,4% dan belanja turun 5,1%.

Bank Indonesia (BI) tengah memperluas kerja sama internasional untuk penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) di berbagai negara. Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, menyatakan bahwa QRIS akan mulai dapat digunakan di Jepang dan China pada 17 Agustus 2025, setelah melalui tahap uji coba atau sandbox sejak 15 Mei 2025.