Sebagian pelaku UMKM masih enggan mengambil kredit perbankan. Kendala yang dihadapi mereka pun masih sama, yakni tingginya suku bunga kredit, tidak adanya agunan, serta kecilnya jumlah pinjaman yang diajukan. Demikian temuan dalam laporan Studi Barometer Usaha Kecil yang dirilis Mastercard bersama 60 Decibels bertajuk ”Striving to Thrive The State of Indonesian Micro and Small Enterprises 2024/2025”, yang dipaparkan di Jakarta, Kamis (15/5). Laporan ini berdasarkan hasil survei kepada 827 pelaku UMKM selama Oktober-Desember 2024. Dari hasil survei, 27 % pelaku UMKM mengaku tidak mengakses kredit dengan alasan terbesar tidak membutuhkannya dan cenderung telah menjalankan bisnis lebih dari setahun. Mereka yang tidak mengambil pinjaman notabene lebih mengandalkan pendapatan serta tabungan sendiri.

Jumlah tersebut relatif berkurang dibanding hasil survei tahun lalu, yang melaporkan sebanyak 67 % usaha mikro dan kecil tak mengambil kredit selama 12 bulan terakhir. Kendati demikian, sebagian pelaku UMKM masih menghadapi kendala yang sama ketika hendak mengakses kredit. Tingginya tingkat suku bunga kredit menjadi salah satu hambatan yang paling sering dilaporkan (27 %). Data OJK per Februari 2025 menunjukkan, rerata suku bunga dasar kredit bank umum kepada segmen mikro sebesar 10,76 %, segmen kecil 9,74 % dan segmen menengah 9,5 %. Pelaku UMKM juga masih menghadapi sejumlah tantangan saat hendak mengajukan kredit, seperti kurangnya agunan (13 %) dan kecilnya jumlah pinjaman (13 %). Hasil dari Studi Barometer 2024/2025 turut menemukan, dukungan bisnis kepada UMKM telah meningkatkan keuntungan dan kinerja. (Yoga)

BPS mengubah jadwal rilis data perkembangan ekspor dan impor April 2025 yang semula dijadwalkan pada Kamis (15/5) seiring perubahan kebijakan penyajian data yang akan dirilis dalam bentuk angka final pada awal bulan berikutnya. Dalam keterangan resminya, Biro Humas dan Hukum BPS menyampaikan bahwa perubahan jadwal rilis ini dilakukan demi peningkatan kualitas data. Jadwal publikasi rutin angka sementara perkembangan ekspor-impor yang sebelumnya dirilis setiap pertengahan bulan kini digeser ke awal bulan berikutnya pada saat data telah menunjukkan angka tetap. ”Dalam rangka meningkatkan kualitas data, BPS akan merilis angka tetap perkembangan ekspor-impor di setiap awal bulan. Data ekspor-impor kini akan diumumkan bersamaan dengan perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau inflasi,” demikian pernyataan resmi yang diterbitkan pada Kamis pagi.

Kebijakan ini menuai sorotan sejumlah pihak, terutama pelaku pasar dan pengamat ekonomi, yang menilai langkah itu berisiko memperburuk citra Indonesia dalam hal transparansi data perdagangan. Dalam laporan Trade Barrier Index 2025, Indonesia tercatat sebagai negara dengan hambatan perdagangan tertinggi di dunia, menempati peringkat terakhir dari 122 negara. Indikator yang menjadi sorotan adalah keterlambatan serta minimnya akses publik terhadap data perdagangan. Ekonom dari Departemen Ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai, ”Ketika data disembunyikan atau ditunda tanpa alasan teknis yang meyakinkan, keraguan pasar akan berubah menjadi keyakinan bahwa ada yang sedang disembunyikan. Itu lebih merugikan daripada angka defisit,” ujarnya.  (Yoga)

Petani terlihat sedang menancapkan pasak bambu yang akan dipasangi tali penahan cabai keriting hibrida Santavi di Desa Donotirto, kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Hari Kamis (15/5/2025). Tanaman cabai pada beberapa musim tanam terakhir ini menjadi pilihan petani setempat karena dinilai lebih tahan terhadap penyakit bulai atau virus Gemini. Cabai tersebut dapat dipanen dalam waktu 65 hari dan harga jual di tingkat petani saat ini berkisar Rp 20.000 per kilogram. (Yoga)

Kendati perang tarif AS dan China sedikit mereda, perekonomian global masih penuh ketidakpastian. Kondisi itu merusak kepercayaan pebisnis di kawasan Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC). Hal itu menyebabkan banyak perusahaan menunda investasi dan peluncuran produk baru. Aktivitas perdagangan di 21 negara anggota APEC juga telah melambat signifikan. ”Saat ini kita tengah menyaksikan perdagangan global berada di lingkungan yang tidak kondusif. Kenaikan tarif dan tindakan balasan, penangguhan prosedur fasilitasi perdagangan, dan menjamurnya hambatan nontarif tengah terjadi,” kata Direktur Unit Dukungan Kebijakan (PSU) APEC Carlos Kuriyama di Jeju, Korea Selatan, Kamis (15/5). Kuriyama menyampaikan hal itu kala meluncurkan laporan Analisis Tren Kawasan APEC edisi Mei 2025.

Laporan tersebut mengawali Pertemuan Para Menteri yang Mengampu Sektor Perdagangan (MRT) APEC yang digelar di Jeju pada 15-16 Mei 2025. Dalam laporan itu, PSU APEC memperkirakan volume ekspor dan impor di kawasan APEC pada 2025 hanya tumbuh 0,4 % dan 0,1 %, turun tajam dibanding pertumbuhan volume ekspor dan impor pada 2024, di 5,7 % dan 4,3 %. Ekonomi kawasan APEC juga diproyeksikan tumbuh 2,6 % pada 2025 dan 2,7 % pada 2026, turun tajam dari pertumbuhan ekonomi pada 2024, di 3,6 %. Pasar keuangan global juga telah bereaksi terhadap ketidakpastian ekonomi tersebut. Indeks Volatilitas Global pada April 2025 melonjak menjadi 52 atau lebih dari tiga kali lipat rerata indeks pada 2023-2024. ”Sementara harga emas dunia melonjak hingga 3.200 per troy ons pada awal Mei 2025 karena investor beralih ke aset investasi safe haven,” katanya. (Yoga)

Pelaku industri kecil dan menengah pembuatan tahu di Desa Tropodo, Sidoarjo, Jatim, sepakat menghentikan penggunaan sampah plastik serta bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagai bahan bakar produksi, untuk mengurangi pencemaran lingkungan yang berdampak serius pada kesehatan masyarakat. Komitmen tersebut dituangkan dalam penandatanganan kesepakatan, menaati aturan tak menggunakan bahan bakar sampah plastik serta B3, seperti karet, styrofoam, sol sepatu, sandal, dan kulit sepatu, yang ditandatangani di Balai Desa Tropodo, Rabu (14/5) malam, yang dihadiri puluhan pelaku industri usaha produksi tahu dan penggorengan tahu. ”Pengusaha tahu diberi waktu seminggu untuk berubah, tidak diperbolehkan lagi menggunakan limbah berbahaya sebagai bahan bakar produksi tahu. Pelaku usaha harus menaati aturan perundangan yang berlaku,” kata Sekda Kabupaten Sidoarjo, Feny Apridawati.

Pemkab Sidoarjo telah menyusun strategi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang untuk mengatasi pembakaran sampah plastik dan B3 di Desa Tropodo. Dalam jangka pendek dan menengah akan dilakukan rekayasa teknologi untuk mengurangi bahan berbahaya yang terkandung pada asap hasil pembakaran. Teknologi itu akan diterapkan pada tungku pembakaran dan cerobong asap. Kepulan asap itulah yang mencemari lingkungan, termasuk air, udara, serta tanah. Pembakaran sampah plastik menghasilkan gas CO2, NOX, dan karbon organik yang mencemari udara. Untuk jangka panjang, pemkab berencana membangun jaringan gas ke sentra industri tahu agar pelaku industri bisa beralih ke energi ramah lingkungan. Biaya pembangunan jaringan gas itu diperkirakan lebih dari Rp 20 miliar. (Yoga)

Pemerintah perlu menambah stimulus fiskal untuk mendongkrak daya beli masyarakat sebagai mengakaselerasi pertumbuhan ekonomi 2025 hingga di atas 5%.  Ekonom dan pengusaha menilai stimulus penyaluran bantuan sosial (bansos) program keluarga harapan (PKH), pemberian kartu sembako  pada Mei-Juni, serta pencairan gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN) belum cukup mangatrol daya ebeli. Lebih dari itu, kelas menengah dan bawah butuh stimulus lain, seperti pembebasab pajak penghasilan (PPh) untuk kelompok berpendapatan rendah dan perluasan subsidi langsung tunai. Program bantuan sosial tunai yang tepat sasaran diyakini mampu meningkatkan  konsumsi rumah tangga secara cepat dalam jangka pendek. Adapun dalam jangka menengah-panjang, pemerihnya harus fokus pada penciptaan lapangan kerja  berkualitas melalui investasi infrastruktur produktif, insentif bagi industri manufkatur, serta peningkatan keahlian tenaga kerja. Dari sisi moneter, BI  dapat mengoptimalkan kebijakan makroprudensial. Sebab, saat ini, sulit berharap BI menurunkan suku bunga acuan RI Rate mengingat fokus utama  adalah menjaga rupiah. (Yetede)

Operator Telekomunikasi di Tanah Air, terus mengalami tekanan bisnis dalam beberapa tahun terakhir ini. Ini bisa dilihat dari rasio keuntungan bisnis (Total Cost Revenue/TCR) yang akan berkisar 3-4% dari total investasi tahunan. Faktor regulasi dan persaingan bisnis yang tidak seimbang disinyalir  menjadi penyebab stagnannya rasio keuntungan operator. Kondisi ini berbanding terbalik dengan platform over the top (OTT) yang terus memanen cuan dengan menunggangi jaringan operator Telko. Wakil Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Merza Fachys mengatakan, lanskap industri telekomunikasi saat ini telah berubah. Dulunya, operator telekomunikasi menguasai hampir semua produk utama telekomunikasi, kini kondisi tersebut berubah. "Artinya operator telekomunikasi yang dulunya menguasai seluruh produk dan jasa, sekarang tidak lagi. Produk-produk utama yang tadinya menjadi produk utama, sekarang sudah bukan lagi produk utama. Contoh telepon sudah tidak ada, SMS tinggal sedikit. jadi inilah perubahan yang namanya transformasi digital," kata Merza. 

Industri perbankan masih mencatatkan kinerja bisnis kartu kredit yan tumbuh positif pada tiga bulan pertama tahun ini,  ditengah daya beli  masyarakat yang melemah. Meski demikian, perbankan tetao mewaspadai kondisi perekonomian ke depannya. Seperti PT Bank Central Asia Tbk (BCA) yang hingga Maret 2025, kartu kredit  masih menjadi salah satu alat pembayaran andalan bagi nasabah BCA. Jumlah kartu kredit yang beredar mencapai 4,91 juta. Nilai transaksi kartu kredit tumbuh 9% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp 32 triliun, didukung ativitas masyarakat di berbagai sektor. Totak outstanding pinjaman konsumer lainnya (mayoritas berasak dari kartu kredit) meningkat 13,9% (yoy) menjadi Rpp 23,3 triliun.

"Di di sisi kualitas portfolio, NPL (non performing loan) kartu kredit BCA pada kuartalk pertama 2025 tetap terjaga, sejalan dengan penerapan prinsip kehati-hatian dan menejmen resiko yang disiplin. Kami berharap kualitas portfolio kartu kredit BCA tetap terjaga di level yang mana di level yang manageable hingga akhir tahun," tutur Vice President Corporate Communication and Social Responsbility BCA Hera F Haryn kepada Investor Daily. Dari sisi transaksi, penggunaan kartu kredit BCA di merchant semakin mudah dengan hadirnya fitur contactless, sehingga nasabah cukup unutk menyelesaikan transaksi. BCA juga secara konsisten berupaya memperkuat  kerja sama dengan berbagai mitra bisnis serta menghadirkan beragam promo menarik di berbagai segmen, untuk mendukung nasabah yang semakin beragam. (Yetede)

Indeks Bursa Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali memasuki trend bullish  setelah berhasil menembus level 7.000 pada penutupan perdagangan Kamis (15/5/2025). Penguatan IHSG pun diyakini  bakal terus berlanjut menuju 7.195, dengan posisi asing yang mulai mencatatkan aksi beli bersih (ney buy)) di pasar saham Indonesia. Meski, dalam perjalananya, IHSG akan diwarnai aksi ambil untung (profit taking) di akhir pekan ini. Pada perdagangan Kamis (15/5/2025), IHSG tutup menguat 0,86% ke level 7.040,16. Sebanyak 345 saham terpantau naik 257 saham turun, dan 208 saham stagnan. Adapun total nilai transaksi di bursa mencapai Rp16,94 triliun, volume perdagangan sebanyak 36,5 miliar saham, jumlah saham berpindah tangan 1,5 juta kali, dan net buy asing sebesar Rp 1,68 triliun. "Secara teknikal, posisi IHSG sedang berada di fase uptrend-nya, dan masih didominasi oleh volume pembelian," kata Head of Research Retail MNC Sekuritas Herditya Wicksana  kepada Investor Daily. Didit menjelaskan, IHSG sudah mampu break dari MA200 pada timeframe weekly. "Kami perkirakan, IHSG masih berpeluang untuk melanjutkan penguatannya, paling tidak untuk menguji 7.107-7.195. Meski, perlu dicermati akan potensi pullback dalam jangka pendek di rentang 7.013-7.037," tutur dia. (Yetede)

Pemerintah berjanji melakukan langkah proaktif untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif dan menarik bagi investor. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Totodua Pasaribu menjelaskan, pemerintah berkomitmen untuk memastikan kelancaran investasi PT Chandra Asri Alkali (CAA) sebagai salah satu pilar penting dalam upaya hilirisasi industri nasional. "Negara harus memberikan jaminan, baik ke dalam maupun ke luar terhadap investasi yang ada di negara kita, agar investasi kondusif dan berkelanjut," ujar dia. Totodua menegaskan bahwa apa yang saat ini terjadi di Banten harus  menjadi perhatian semua pihak dan perlu diantisipasi dengan baik. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Investasi, beserta jajarannya pemerintah dan aparat terkait akan melakukan langkah cepat dan konkret untuk menjamin kelancaran implementasi proyek investasi. "Kami menyesali terhadap kejadian yang di Cilegon dan itu nanti diserahkan kepada aparat hukum. Dalam hal ini, Polda Provinsi Banten yang akan turun melakukan proses pemeriksaan dan hasilnya seperti apa itu ranah penegak hukum. Namun nanti ke depannya kami ingin memberikan konteks efek jera terhadap aksi yang tidak benar untuk menjaga iklim investasi di negara kita," kata dia. (Yetede)