Penanganan Pandemi COVID-19, Pemerintah harus tegas!

;

Penanganan Pandemi COVID-19, Pemerintah harus tegas!

Politik dan Birokrasi B. Wiyono 03 Apr 2020 Bisnis Indonesia, 3 April 2020

Upaya pemerintah menangani penyebaran pandemi Covid-19 harus disertai dengan sikap dan kebijakan yang tegas. Konsistensi juga diperlukan agar tidak semakin membingungkan masyarakat. Indikasi ketidaktegasan pemerintah terlihat dari sejumlah hal. Pertama, pemerintah ingin memutus mata rantai penyebaran Covid-19 melalui pembatasan sosial berskala besar (PSBB), ketimbang karantina wilayah utamanya di Jakarta. Namun, hal ini tidak diikuti dengan pelarangan aktivitas masyarakat Ibu Kota ke daerah lain apalagi menjelang momentum Ramadan. Hal ini terlihat dari maraknya gelombang mudik ke sejumlah daerah. Kedua, kurang selarasnya koordinasi antara pusat dan daerah yang terlihat dari polemik Surat Edaran (SE) No. 1588/-1.819.611 tentang Penghentian Layanan Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Antar Jemput Antar Provinsi , dan Pariwisata dari dan ke Jakarta. Dinas Perhubungan DKI Jakarta pada 30 Maret mengeluarkan SE tersebut. Namun, pada hari yang sama, Kementerian Perhubungan membatalkan surat itu dengan alasan belum ada kajian dampak ekonomi. Ketiga, kurang koordinasi antara lembaga terkait dalam merespons kebijakan. Hal tersebut terlihat dari ‘polemik’ Surat Edaran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) No. 5/2020.

Peneliti Senior Indef Enny Sri Hartati menilai berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sejauh ini tidak tepat sasaran. Saat ini yang dibutuhkan adalah upaya tanggap darurat pengendalian penyebaran Covid-19 yang serentak dan efektif. Jika pemerintah memilih strategi herd immunity, ini justru menyebabkan pandemi corona berkepanjangan dan tidak ada kepastian waktu. Jika ketidakpastian itu berlangsung cukup lama, ekonomi pasti tidak akan mampu bertahan. Stimulus ekonomi apapun yang disuntikkan akan majal.