Prediksi Kuartal II/2020, Pabrik Keramik Bersiap Pangkas Produksi
Pabrikan keramik nasional bersiap untuk menurukan kapasitas produksi pada kuartal II/2020 seiring dengan menyusutnya pasar baik lokal maupun global sejak awal tahun. Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), produksi keramik nasional pada kuartal I/2020 susut 15%—20% secara tahunan, sedangkan kurs rupiah terhadap dolar AS anjlok 17,51%. Penyebaran wabah COVID-19 memperburuk pasar yang telah diserang oleh curah hujan tinggi dan tertahannya proyek-proyek infrastruktur pada awal tahun. Dampak terbesar dari penyebaran COVID-19 adalah dimulainya penerapan protokol penguncian (lockdown) lokal di beberapa daerah. Pelemahan rupiah mempersulit pabrikan untuk menjaga kapasitas produksi lantaran 50% biaya operasional pabrikan keramik menggunakan dolar AS seperti untuk pembelian suku cadang mesin, tinta keramik, dan tarif gas. Saat ini hasil produksi sudah mulai memenuhi gudang penyimpanan pabrikan, sehingga mau tak mau kapasitas produksi harus mulai ditekan sejak April. Oleh karena itu, diminta agar pemerintah tetap menepati janji penurunan tarif gas pada awal kuartal II/2020 agar pabrikan tetap bertahan. Asaki belum mempertimbangkan opsi pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk meringankan beban pabrikan. Sampai saat ini, lanjutnya, strategi yang diambil pabrikan adalah merumahkan karyawan untuk mengurangi beban produksi. Dan juga perluasan stimulus tidak hanya sektor-sektor tertentu yang terdampak langsung oleh wabah covid-19,namun harus kesemua sektor termasuk industri manufaktur produk keramik.
Mitigasi Dampak COVID-19, UMKM Butuh Kejelasan Stimulus
Pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mempertanyakan rencana pemerintah yang bakal menggelontorkan stimulus tambahan dalam menjaga performa sektor ini dari dampak COVID-19.
Alokasi anggaran senilai Rp2 triliun yang akan disalurkan untuk menggenjot daya beli konsumen produk UMKM dan bantuan langsung tunai (BLT) bagi usaha yang terdampak dinilai kontradiktif dengan kondisi saat ini.
Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Akumindo) berpendapat kebijakan untuk memacu daya beli tidaklah tepat diterapkan sekarang mengingat masyarakat cenderung mengarahkan kemampuan konsumsinya untuk membeli bahan-bahan pokok alih-alih produk UMKM.
Masyarakat saat ini sedang berorientasi untuk membeli kebutuhan pokok, bukan produk UMKM. OLeh karena itu, pentingnya jaminan bantuan untuk pengeluaran rutin yang menjadi beban pelaku usaha. Di tengah kegiatan produksi yang nyaris berhenti total, pelaku usaha masih harus melunasi tagihan listrik, air, dan juga karyawan.
Ekonom Indef menilai stimulus untuk menggenjot daya beli tersebut akan lebih tepat jika digelontorkan ketika wabah COVID-19 berhasil diatasi dengan tujuan untuk memulihkan transaksi yang nyaris terhenti dalam kondisi ini.
DI sisi lain, Kementerian Koperasi dan UKM menyebut usulan bantuan untuk pengeluaran rutin pelaku usaha telah diusulkan oleh instansinya. Dalam menyelamatkan sektor UMKM bakal diumumkan oleh pemerintah pekan ini. Di sisi lain, Kementerian Koperasi dan UKM pun disebutnya bakal memfokuskan kerja pada skema program bagi koperasi yang membantu anggotanya yang tidak mampu membayar pinjaman karena terdampak wabah COVID-19. Skema program tersebut mencakup relaksasi dari perbankan dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM); skema pinjaman khusus kepada koperasi yang mengalami kesulitan likuiditas karena kebijakan relaksasi internal atau karena mengeluarkan kebijakan baru untuk membantu anggotanya yang usahanya terganggu COVID-19; pembebasan pajak koperasi pada objek terkait; dan pencegahan keluarnya kebijakan sepihak dari pemerintah daerah yang merugikan kredibilitas dan keberlangsungan koperasi.
Kontribusi Manufaktur ke PDB, Tren Penurunan Bakal Berlanjut
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkirakan tren penurunan
kontribusi sektor manufaktur ke produksi domestik bruto (PDB) tahun ini
akan berlanjut. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tren tersebut
dimulai setidaknya pada 2015. Adapun, pada tahun lalu kontribusi sektor
manufaktur telah berada di bawah level 19,62% dari realisasi pada 2015
di posisi 20,99%. Ada beberapa industri yang menurun drastis, sementara ada beberapa
sektor manufaktur yang menggenjot kapasitas produksi hingga 200% pada
tahun ini. Penurunan kontribusi tersebut disebabkan
oleh penurunan pertumbuhan perkonomian global dan penurunan ekspor sejak
akhir 2019. Selain itu, lanjutnya pasar global dan lokal juga terdampak
dari penyebaran COVID-19.
Kemenperin telah membuat dua simulasi kontribusi manufaktur terhadap PDB
pada awal 2020. Kementerian memproyeksikan sektor manufaktur akan
berkontribusi hingga 17,95% saat pasar ekspansif dan 17,80% saat pasar
kontraktif.
Lockdown Wilayah Tunggu Putusan Presiden
Desakan pemerintah melakukan lockdown untuk membatasi penyebaran virus corona (Covid-19) menggema. Namun dari Pemerintah Pusat belum menyebutkan opsi untuk melakukan lockdown total. Hanya sejumlah persiapan sejak pekan lalu nampak. Antara lain: Kementerian Perhubungan (Kemhub) serta Kepolisian yang melakukan simulasi penutupan akses dari dan menuju Ibukota Jakarta. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut, pemerintah saat ini sedang mempersiapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Karantina Kewilayahan. Kita memiliki Undang-Undang No 6/2018 tentang Karantina Kewilayahan. Beliau menyebutkan , Karantina wilayah beda dengan lockdown. Ini karena sejumlah daerah memutuskan karantina. Ini akan jadi dasar daerah jika memproteksi wilayahnya dari sebaran virus corona atau Covid-19. Pemerintah harus memiliki pertimbangan matang atas efektivitas karantina wilayah. Apalagi, efek kebijakan ini besar bagi ekonomi. Keputusan pemerintah melakukan social distancing dengan belajar, bekerja dari rumah serta penerapan physical distancing sudah berekses pahit. Utamanya ke sektor usaha. Bisnis jasa, logistik, transportasi sampai bisnis usaha kecil dan menengah terpapar. Pengusaha siap tapi minta relaksasi Pengusaha logistik, semisal. Selama 28 hari sejak kasus positif virus corona diumumkan Presiden, 2 Maret, profit anjlok 50%.
Menurut Ketua Asosiasi Logistik Indonesia, Jika pemerintah memutuskan karantina wilayah, jalur distribusi barang tetap dibuka mulai dari pelabuhan, bandara, angkutan darat, gudang sampai ke rumah konsumen. Pengusaha angkutan umum siap mengikuti aturan pemerintah bila karantina wilayah berlaku, meski efeknya omzet terpangkas. Prediksi mereka, omzet anjlok 75%-85%. Maka, Sekretaris Jenderal DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda) Ateng Haryono minta relaksasi industri angkutan darat, seperti menghapuskan pungutan pajak dan retribusi selama 6 bulan.
Ekonom Senior Faisal Basri mengatakan, kian cepat pemerintah lakukan lockdown akan membuat penyebaran Covid-19 bisa dibatasi, meski ini membuat supply dan demand shock. Menurut beliau pasca lockdown, konsumsi masyarakat bisa cepat pulih, investasi portofolio dan capital inflow naik. Selain itu lockdown bisa memulihkan kepercayaan masyarakat dan investor.
Investor Menanti Realisasi Insentif Lanjutan
Head of Equity Trading MNC Sekuritas Medan, Frankie Wijoyo Prasetio, memperkirakan pasar saham masih akan bergejolak sepekan ke depan karena dampak ekonomi akibat pandemi virus corona meningkat. Menurut dia, investor menanti realisasi kebojakan insentif fiskal dan moneter lanjutan dari pemerintah serta Bank Indonesia.
Menurut Frankie, wabah corona membuat indeks harga saham di seluruh dunia melorot, termasuk BEI. Tapi, kata dia, kepercayaan investor masih ada. Frankie merujuk pada perdagangan saham akhir pekan lalu yang akhirnya ditutup menguat 4,76 persen. Untuk pekan ini, Frankie memperkirakan level support dan resistance berada pada rentang yang jauh karena kondisi pasar masih bergejolak, yaitu pada 4.220 - 4.680. Pemerintah dan Bank Indonesia pun sudah merilis beberapa stimulus untuk mendorong aktivitas ekonomi di tengah wabah corona, seperti program bantuan langsung tunnai, pelonggaran rasio kredit usaha kecil dan menengah, hingga penerbitan surat utang Recovery Bond untuk diserap otoritas moneter dan investor. Ekonom senior Indef, Mohamad Fadhil Hasan, mengatakan strategi pemerintah memperbanyak stimulus berada di jalur yang benar. Namun kata dia perlu ada percepatan implementasinya. Fadhil memberi contoh penjualan Recovery Bond untuk mendapat dana segar harus didului dengan perubahan UU nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Jika aturan itu tidak diubah, BI hanya boleh membeli obligasi di pasar sekunder.
Operator Angkutan Pangkas Jumlah Perjalanan
Operator layanan transportasi melakukan berbagai cara untuk bertahan di tengah wabah corona atau Covid-19. Strateginya bermacam-macam, dari pengurangan keberangkatan hingga penghentian layanan sementara.
Direktur Utama Maskapai garuda Indonesia Irfan Setiaputra Mengupayakan penjadwalan ulang penerbangan karena jumlah penumpang kian merosot. Irfan mengatakan Garuda muai mengajukan perubahan jadwal penerbangan maupun pengubahan rute, termasuk dengan mempertimbangkan konsumen. Namun, layanannya hanya terbatas untuk tiket yang terbit hingga 15 Maret lalu, serta khusus untuk periode penerbangan hingga 31 Mei 2020. Di luar kebijakan terkait konsumen, manajemen Garuda pun tengah mengajukan penjadwalan ulang pembayaran utang kepada lessor atau penyedia sewa pesawat. Head Corporate Communication Air Asia Indonesia Baskoro Adiwiyono berencana menghentikan sementara seluruh layanan sejak awal bulan depan, baik untuk rute internasional maupun dalam negeri. Penghentian rute domestik berlangsung hingga 21 April 2020, sedangkan rute internasional hingga 17 Mei 2020. Air Asia menawarkan perubahan jadwal tanpa biaya tambahan serta pemberian kredit saldo untuk modal pembelian tiket berikutnya. Juru bicara PT KAI Daop I Jakarta,Eva Chairunisa, mengakui perusahaannya harus membatalkan 28 perjalanan kereta jarak jauh serta 21 perjalanan kereta lokal mulai 1 April. Direktur Operasional PT Metro Multi Transportasi Tjahjo Wibowo berupaya menjadwal ulang keberangkatan. Pembataan order karena penutupan lokasi wisata membuat omset perusahaan bus wisata ini anjlok hingga 36 persen bulan ini.
Pemerintah Siapkan Aturan Karantina WIlayah
Pemerintah menyiapkan aturan hukum terkait penerapan karantina wilayah untuk memutus rantai penularan Covid-19. Sementara itu beberapa daerah mulai menerapkan karantina secara terbatas. Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD sudah ada beberapa pemerintah daerah yang mengajukan usulan karantina wilayah antara lain Pemprov DKI. Karantina wilayah berarti membatasi pergerakan warga secara lokal. Kebijakan pengaturan karantina wilayah ini ada ditangan pemda.
Rencana pengaturan karantina wilayah ini selaras dengan desakan berbagai pihak agar pemerintah serius menerapkan karantina wilayah. Keterlambatan mengarantina pusat wabah di Jabodetabek telah menyebarkan covid-19 ke sejumlah daerah di Jawa. Tanpa segera membatasai mobilisasi penduduk dengan ketat, diperkirakan pada pertengahan Mei 2020 sekitar 2,5 juta warga diperkirakan membutuhkan perawatan intensif. Ahli Epidemi FKM UI Iwan Ariawan memperkirakan angka riil orang terinfeksi di Indonesia minimal 10 kali lipat dari angka resmi.
Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub menerbitkan prosedur operasional standar untuk mencegah peyebaran Covid-19 dibidang sarana prasarana transportasi darat. Namun, hingga akhir pekan lalu sebagian warga masih pulang kampung.Sejumlah pemerintah daerah telah menerapkan karantina dengan cara masing-masing. Kebijakan lokal itu antara lain diberlakukan di Kabupaten Gayo Lues (Provinsi Aceh), Kabupaten Toli-Toli (Sulawesi Tengah), Kabupaten Purwakarta (Jawa Barat), Kota Tegal (Jawa Tengah) dan Kota Mataram (NTB).
Sentimen COVID–19 Pabrik TOYOTA Bersiap Shutdown
Setelah memangkas produksi, Toyota berencana menghentikan sementara alias shutdown aktivitas pabriknya untuk mencegah penyebaran virus corona. Adapun, pabrikan lain masih beroperasi normal dengan menerapkan protokol keamanan bagi pekerjanya.
Bila fasilitas produksi dihentikan sementara, semua pekerja bekerja dari rumah. Menurutnya, soal upah pegawai yang bekerja di rumah sudah diatur oleh perusahan. Sementara itu, Hino Motors memastikan akan menurunkan produksi sebagai bagian dari manajemen risiko dan respons terhadap pasar yang tertekan dampak COVID-19. Hino
belum dapat memprediksi kemungkinan Hino melakukan langkah ekstrem seperti menangguhkan produksi sementara waktu. Di sisi lain, Honda menyatakan aktivitas produksi di pabriknya masih berjalan normal, kendati rencana aksi untuk menghadapi dampak COVID-19 telah disiapkan. Dari Honda, ada penurunan permintaan akibat pandemi COVID-19. Sedangkan Suzuki, sampai saat ini produksi di pabrik masih berjalan. Namun, Suzuki memberlakukan protokol ketat untuk semua aktivitas karyawan guna meminimalkan penyebaran virus corona karena kesehatan dan keselamatan karyawan menjadi prioritas.
Pandemi Covid-19 : Negara-Negara Perkeras Pembatasan
Laju penularan dan kematian yang terus meningkat akibat Covid-19 membuat sejumlah negara semakin mengeraska kebijakan untuk menanggulangi wabah itu. HIngga minggu (29/03/2020) malam, wabah tersebut telah menulari hampir 700.000 orang dan merenggut 32.144 jiwa disejumlah negara.
Kanada melarang siapapun yang terindikasi sesak napas untuk naik pesawat domestik dan kereta. Di sejumlah wilayah polisi membuat pos-pos pemeriksaan untuk memastikan orang tidak keluar rumah tanpa alasan kuat. Adapun di Irlandia Utara memastikan siapapun dilarang keluar rumah tanpa izin. Semua perusahaan dan pelaku usaha diminta mengoptimalkan kerja dari rumah. Pelanggar dapat dikenakan denda 5.000 poundsterling atau sekitar Rp 101 juta. India mempertahankan kebijakan isolasi total di negaranya. Namun Perdana Menteri India Narendra Modi meminta maaf karena kebijakan tersebut menimbulkan kekacauan. Di Amerika Serikat menerapkan anjuran bagi siapapun untuk tidak pergi ke tiga negara bagian (New York, New Jersey dan Connecticut) selama dua pekan ke depan. Sedangkan Italia dan Spanyol menuntut Uni Eropa (UE) bertindak lebih besar membantu kedua negara itu menghadapi Covid-19. Italia bolak balik kecewa dengan UE yang dinilai tidak cukup membantu negara dengan kasus Covid-19 tertinggi di Eropa itu. Roma membandingkan UE dengan China dan Rusia yang sigap mengirimkan tenaga medis, aneka peralatan kesehatan hingga obat.
Larangan Ekspor Etil Alkohol, Serapan Etanol Harus Dijamin
Para produsen etil alkohol berharap ada jaminan serapan etanol di dalam negeri pascaditerbitkannya aturan larangan sementara ekspor produk tersebut demi menjaga pasokan di tengah pandemi COVID-19. Asosiasi Produsen Spiritus dan Etanol Indonesia (Asendo) mengemukakan rerata produksi etanol per tahun Indonesia sangat besar dengan tingkat serapan domestik yang tidak terlalu tinggi. Itu sebabnya, selama ini produsen etanol Tanah Air mengandalkan pasar ekspor untuk serapan produksinya. Berdasarkan catatan Asendo, kapasitas maksimal produksi etanol nasional mencapai 240 juta liter. Adapun, 6 pabrik anggota Asendo yang aktif beroperasi saat ini memiliki kapasitas produksi 185 juta liter dengan serapan dalam negeri hanya 50% dari total volume tersebut.
Namun demikian, seiring dengan dilarangnya ekspor etanol hingga 30 Juni 2020, Asendo pun mempertanyakan jaminan serapan stok etil alkohol lokal yang surplus. Meski terdapat lonjakan permintaan produk yang menjadi bahan baku cairan sanitasi tangan tersebut, stok etanol di luar kontrak dengan pembeli masih berlebih.
Mengingat belum adanya jaminan serapan etanol di dalam negeri, berharap pemerintah mempertimbangkan pelarangan sementara impor produk sejenis demi mencegah banjir pasokan. Pemerintah juga harus mengawasi ekspor tetes tebu (molasses), yang merupakan bahan baku utama etanol. Pengawasan perlu dilakukan mengingat makin berkurangnya pasokan tetes tebu, yang saat ini mencapai 800.000 ton. Hal ini berefek pada kenaikan harga molasses. Berdasarkan catatan Asendo, harga lelang untuk tetes tebu tahun lalu berkisar antara Rp1,8 juta—Rp1,9 juta per ton. Saat ini, harga lelang bisa menyentuh Rp2,3 juta per ton.









