Harga batubara yang merosot tahun lalu berimbas pada penurunan kinerja produsen. Sebelas emiten pertambangan yang telah merilis laporan keuangan mengalami penurunan laba bersih. Diketahui sepanjang 2019 harga batubara dunia turun sekitar 30%. Alhasil, penurunan harga jual rata-rata yang dialami emiten tak mampu mengimbangi kenaikan beban produksi. Direktur dan Sekretaris Perusahaan PT Bumi Resources Tbk (BUMI) mengatakan, penurunan harga jual rata-rata batubara mencapai 13% sepanjang 2019. Penyebabnya adalah perang dagang antara China dengan Amerika Serikat. Ini membuat laba bersih BUMI merosot turun 97,27% dari US$ 220,14 juta pada 2018 menjadi tinggal US$ 6,84 juta pada tahun lalu.

Untuk mengatasi penurunan harga batubara, sejumlah emiten mengurangi produksi batubara untuk efisiensi. Head of Investor Relations PT Delta Dunia Makmur Tbk (DOID) menyebut, pengurangan volume produksi dan harga batubara sepanjang tahun lalu menjadi penyebab turunnya kinerja DOID.Analis MNC Sekuritas Catherina Vincentia berpendapat turunnya kinerja emiten tambang batubara tahun lalu dilatarbelakangi pelemahan harga batubara tahun lalu. Sektor batubara melemah pada 2019, seiring dengan penurunan harga batubara global sebesar 33,66% secara year on year, yang semakin menekan kinerja perusahaan-perusahaan batubara.

Presiden Joko Widodo telah mengumumkan akan memberikan keringanan berupa subsidi listrik bagi masyarakat miskin. Pemerintah akan menggratiskan pemakaian listrik golongan pelanggan 450 volt ampere (VA) selama tiga bulan ke depan, terhitung mulai April hingga Juni 2020. Golongan pelanggan 900 VA juga akan mendapatkan diskon tagihan 50% di periode yang sama.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjamin kebijakan tagihan listrik bagi golongan pelanggan 450 VA dan 900 VA tidak akan merugikan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana dalam video conference tak menampik kebijakan ini akan memberikan dampak pada perusahaan setrum pelat merah tersebut. Rida menjelaskan, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 3,5 triliun untuk menambah subsidi pada dua kelompok pelanggan tersebut. Dana itu sudah tersedia, sehingga PLN hanya perlu menunggu pengalokasian. Berdasarkan data per 2019, penerima subsidi golongan 450 VA sebanyak 23,89 juta pelanggan. Sementara golongan 900 VA sebanyak 7,25 juta pelanggan.

Direktur Utama PT PLN Zulkifli Zaini mengungkapkan kesiapannya untuk menjalankan kebijakan pemerintah tersebut. PLN mendukung penuh kebijakan pemerintah untuk memberikan keringanan biaya listrik. Adanya kebijakan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat terdampak akibat pandemi global Covid-19 yang mengakibatkan lesunya perekonomian. Program pembebasan tagihan dan keringanan pembayaran listrik dimaksudkan untuk melindungi masyakarat yang paling terdampak pandemi.

Dalam hasil riset terbarunya, The Economist merevisi perkiraan pertumbuhan untuk semua negara di seluruh dunia seiring menyebarnya wabah virus corona. Di antara seluruh negara G20, semua kecuali tiga negara akan mengalami resesi ekonomi pada tahun ini. Sementara itu, ekonomi global akan mengalami kontraksi sebesar 2,2%. Berdasarkan revisi prediksi pertumbuhan untuk negara-negara G20 pada tahun 2020, ada tiga negara yang diramal masih akan mencatatkan pertumbuhan. Indonesia merupakan salah satunya dengan revisi pertumbuhan 1% dari sebelumnya 5,1%. Dua negara lainnya adalah China dan India. Revisi pertumbuhan ekonomi China tahun ini adalah 1% dari sebelumnya 5,9%. Sementara India diramal akan mencatatkan pertumbuhan 2,1% (revisi) dari sebelumnya 6%.

Ekonomi AS akan mengalami kontraksi sebesar 2,8% tahun ini. Selain itu, ketika risiko ekonomi yang terkait dengan Covid-19 mulai meningkat, perjanjian antara Arab Saudi dan Rusia untuk memangkas produksi minyak gagal total, yang pada akhirnya membuat harga minyak jatuh. Kombinasi epidemi virus corona dan penurunan harga minyak global, berarti bahwa investasi akan mengalami kontraksi tajam tahun ini, terutama di sektor energi, dan pertumbuhan ekspor akan menurun. Zona Eropa akan menjadi salah satu wilayah yang paling terpukul, yang diprediksi akan mencatatkan resesi setahun penuh sebesar 5,9%. Perinciannya, Jerman akan terkontraksi -6,8%, Prancis -5%, dan Italia -7% di 2020. Di Jerman, sektor manufaktur besar sangat berorientasi ekspor, yang berarti bahwa negara tersebut secara khusus terkena gangguan rantai pasokan dan permintaan global yang lemah. Prospek pertumbuhan sangat buruk di Amerika Latin. Perinciannya adalah Argentina terkontraksi -6,7%, Brasil -5,5%, dan Meksiko -5,4% di tahun ini. Ekonomi Meksiko sangat bergantung pada tren di AS, dan ekspektasi kami bahwa pertumbuhan PDB AS akan turun memberi tekanan pada prospek ekonomi Meksiko.

Kinerja sektor manufaktur diperkirakan tertekan lebih dalam pada periode April hingga Mei 2020 selama pandemi COVID-19 belum teratasi. Purchasing Managers’ Index (PMI) sektor manufaktur yang dirilis oleh IHS Markit pada Maret 2020 anjlok ke angka 45,3, terendah sejak 2011. Adapun, level 50 ke atas mencatatkan adanya ekspansi. Saat ini posisi konsumsi sedang turun karena adanya pembatasan dan protokol kesehatan, artinya penjualan pun menurun. Di sisi produksi, bahan baku juga mulai habis. Kuartal II/2020 ini nantinya akan menjadi puncak tekanan pada industri.

 Apindomenghimbau agar seluruh pabrikan menggunakan semua opsi untuk mempertahankan eksistensi dalam kondisi krisis seperti saat ini. Apindo meminta pada pabrikan yang masih memiliki permintaan untuk menggenjot kapasitas produksinya. Sementara itu, pabrikan yang pasarnya menyusut disarankan agar melakukan restrukturisasi utang, memanfaatkan stimulus, renegosiasi kontrak dengan klien, menurunkan kapasitas produksi, atau mengalihkan produksi. 

Penurunan tajam PMI pada akhir kuartal I/2020 dipengaruhi oleh banyaknya daerah yang terjangkit COVID-19. Alhasil, penurunan utilitas pabrikan di berbagai sektor manufaktur tidak dapat dihindari. Kemenperin akan mengusahakan pemberian berbagai stimulus fiskal dan non-fiskal. Hal tersebut merupakan antisipasi banyaknya negara yang melakukan protokol penguncian (lockdown) yang memberikan dampak negatif bagi pasar lokal maupun global.

Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Indef Andry Satrio Nugroho mengatakan jika merujuk pada proyeksi pemerintah maka, ekonomi Tanah Air akan masuk gelombang resesi jika sampai akhir kuartal II/2020 belum ada perbaikan dari tekanan COVID-19. Diprediksi jika level PMI di Indonesia menyentuh 40 dan memasuki gelombang resesi, kemungkinan industri juga bukan berada pada posisi sepenuhnya berhenti produksi. Ekonom PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Myrdal Gunarto sepakat kejadian perlambatan aktivitas ekonomi maupun manufaktur ini merupakan kejadian luar biasa pertama sejak Indonesia merdeka. Alhasil, belum ada proxy yang tepat untuk melihat arah tren bagi laju perekonomian dari kondisi ini.

Pemerintah mengkaji sejumlah stimulus berupa keringanan tarif listrik untuk sektor industri, usaha mikro, kecil dan menengah, dan pelanggan lainnya di tengah meluasnya pandemi virus corona (COVID-19). Pemerintah masih menginventarisasi dampak di lapangan termasuk skenario yang dapat dilakukan dalam rangka membantu dari bidang ketenagalistrikan. Sebelumnya, pemerintah memberikan stimulus berupa keringanan listrik melalui pembebasan biaya listrik selama tiga bulan untuk pelanggan 450 VA dan diskon 50% untuk pelanggan 900 VA bersubsidi dalam Perppu No. 1/2020.

PT PLN (Persero) langsung menjalankan langkah taktis untuk melaksanakan kebijakan Presiden Joko Widodo dalam kaitannya untuk membebaskan pembayaran listrik bagi pelanggan bersubsidi. Untuk yang pascabayar, tidak ada masalah, karena pembebasan tagihan akan diterima pelanggan pada setiap periode pembayaran. Untuk pelanggan prabayar, akan diberikan token gratis sebesar pemakaian bulanan tertinggi dari pemakaian tiga bulan terakhir yakni dari Januari hingga Maret ini.

Kepolisian tidak main-main dalam menindak para penimbun pangan dan bahan kebutuhan pokok, khususnya selama pandemi virus corona. Sejak 1 Januari—27 Maret 2020, menurut Ketua Satuan Tugas Pangan Brigjen Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga, satgas menangani 15 perkara tindak pidana penimbunan pangan. Polda Jawa Tengah kini tengah menangani dua kasus penimbunan pangan, lalu Polda Kalimantan Tengah 2 perkara, Polda Kalimantan Selatan 7 perkara, dan Polda Sulawesi Barat 4 perkara. Dari 15 perkara tindak pidana penimbunan pangan tersebut, tidak ada satupun tersangka yang ditahan. Sebab, masih menunggu keputusan tim penyidik.

Pemerintah tengah menyiapkan stimulus jilid ketiga dengan fokus sektor logistik untuk mengurangi dampak penyebaran virus corona terhadap perekonomian. Secara prinsip stimulus ini mencakup fiskal, pembiayaan, dan perizinan. Stimulus itu penting diberikan karena sektor logistik menjadi salah satu sektor penopang industri yang ke depan pasti sangat terdampak berbagai antisipasi penyebaran virus corona. Stimulus itu diberikan agar nantinya para pengusaha logistik tetap beroperasi di tengah upaya pembatasan sosial skala besar (PSSB). Terkait rencana karantina wilayah di Jabodetabek, angkutan logistik akan menjadi salah satu kendaraan yang dikecualikan dan dapat tetap beroperasi.

Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) mengemukakan permintaan untuk jasa truk telah anjlok 60%. Bila pandemi semakin berkepanjangan, tingkat permintaan jasa angkutan barang bisa hanya 10% saja. Bila dampak pandemi corona berlangsung selama 6 bulan, diprediksi masa pemulihan bagi sektor logistik memakan waktu 1 tahun sampai dengan 2 tahun. Oleh karena itu, Aptrindo bersama pemerintah telah melakukan rapat koordinasi secara online dan mengusullan sejumlah insentif yang dibutuhkan oleh pelaku jasa logistik. Aptrindo mengusulkan agar perbankan merelaksasi pengembalian pinjaman pokok selama 12 bulan. Selain itu, sejumlah stimulus yang telah diusulkan oleh asosiasi adalah pemotongan suku bunga pinjaman hingga 50%. Diharapkan pula PPh 21 supaya ditiadakan selama 12 bulan. Selanjutnya relaksasi ketentuan PPh pasal 23 selama 12 bulan dan PPh pasal 25 dihilangkan. Selain kelonggaran untuk PPh, Aptrindo juga mengharapkan bantuan percepatan modal kerja dari pemerintah.

Direktorat Jenderal Pajak segera menyiapkan peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Keuangan terkait dengan pengenaan pajak atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Dua klausul terkait PMSE yakni pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud serta jasa kena pajak dari luar daerah pabean serta pengenaan pajak penghasilan (PPh) atau pajak transaksi elektronik (PTE) bagi subjek pajak luar negeri yang memenuhi significant economic presence. DJP sudah memiliki rancangan aturan teknis dari klausul pengenaan pajak atas PMSE tersebut karena norma dasarnya sudah tertuang dalam Omnibus Law Perpajakan. Langkah tersebut merupakan perluasan kebijakan perpajakan guna menghadapi dampak virus corona (COVID-19). Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga basis pajak, sehingga Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat memungut PPN dan pajak transaksi elektronik. Di sisi lain DJP menyatakan siap dengan dinamika yang muncul apabila ada pihak dari negara mitra yang keberatan dengan pengenaan pajak atas PMSE. Menteri Komunikasi dan Informatika mengatakan aturan tersebut relevan dengan kondisi perpajakan di dalam situasi apapun, di mana penyerapan pajak baru tidak lagi mengacu kepada kehadiran kantor secara fisik tetapi juga kehadiran manfaat ekonomi atau yang lazim disebut new nexus system.

Namun pemerintah dinilai harus tetap berhati-hati dalam menerapkan aturan perpajakan tersebut. Menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo, pemerintah perlu menerapkan pajak yang moderat terhadap SPLN. Pasalnya, penerapan pajak yang agresif justru bisa menjadi kontraproduktif bagi perekonomian atau bertentangan dengan upaya pemerintah dalam mendatangkan investasi. Di sisi lain, pakar teknologi informasi Abimanyu Wahyu Hidayat menilai pengenaan pajak terhadap SPLN merupakan hal yang wajar. Pasalnya, segala bentuk transaksi yang terjadi di Indonesia harus dikenakan pajak sesuai dengan masing-masing kategori transaksi.

Di tengah penyebaran Covid-19 di China, ritel jadi sektor yang turut berperan penting. Mereka berada digarda terdepan penyedia kebutuhan harian. Gerakan itu tidak hanya dari peritel yang digandeng Pemerintah China tetapi juga asosiasi ritel besar, pedagang pasar dan toko-toko kelontong yang diorkestrasi oleh Pemerintah Provinsi Hubei. 

Ritel di China memang memiliki kekuatan suplai kebutuhan hidup harian masyarakat, baik konvensional maupun daring. Adopsi pemesanan daring telah tinggi dan berkembang di China tak lepas dari kesuksesan Alibaba dan JD.com dalam mengintegrasikan pengalaman belanja daring dan luring dengan sistem operasi logistik.

Di Indonesia para peritel, pelaku logistik, e-dagang bahkan pedagang kecil telah bergerak mandiri menyelamatkan usaha dan memasok kebutuhan warga. Yang dilakukan Pemerintah China belum terlihat di Indonesia. Belum ada langkah strategis yang diambil yang dapat menjadikan logistik sebagai ujung tombak pencegahan penularan Covid-19.

Penyebahan wabah Covid-19 berpotensi menghambat realisasi produksi sejumlah proyek pengembangan hulu minyak dan gas. Target produksi minyak dan gas siap jual (lifting) tahun ini terancam tak tercapai.

Direktur Operasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Julius Wiratno, menyatakan terdapat 12 proyek hulu yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ini-tiga diantaranya telah beroperasi. Namun salah satu proyek, yakni Merakes di Kalimantan Timur yang dikelola Eni East Sepinggan Ltd, mundur dari jadwal. Semula, proyek Merakes diproyeksikan mulai beroperasi pada September tahun ini. Lapangan gas ini mampu memproduksi 360 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) dengan total kapasitas fasilitas mencapai 400 MMSCFD. Keterlambatan proyek akan berdampak pada realisasi lifting minyak dan gas. Semua, total kapasitas produksi dari 12 proyek hulu itu mencapai 7.200 barelminyak perhari dan 152 MMSCFD. Setelah beroperasi, proyek itu diharapkan mampu membantu realisasi lifting yang ditargetkan mencapai 1,9 juta barel setara minyak per hari. Di sisi lain, Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, menyatakan tantangan hulu migas saat ini juga diperparah oleh penurunan harga minyak mentah yang kini berada di kisaran US$ 30 per barel. Sedangkan asumsi harga minyak mentah dalam APBN 2020 berada di kisaran US$ 60per barel. Wakil KetuaKomisi Energi DPR, Gus Irawan Pasaribu, mengatakan akan mendorong revisi asumsi harga minyak mentah serta lifting migas dalam APBN-P 2020.