Lockdown Wilayah Tunggu Putusan Presiden
Desakan pemerintah melakukan lockdown untuk membatasi penyebaran virus corona (Covid-19) menggema. Namun dari Pemerintah Pusat belum menyebutkan opsi untuk melakukan lockdown total. Hanya sejumlah persiapan sejak pekan lalu nampak. Antara lain: Kementerian Perhubungan (Kemhub) serta Kepolisian yang melakukan simulasi penutupan akses dari dan menuju Ibukota Jakarta. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut, pemerintah saat ini sedang mempersiapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Karantina Kewilayahan. Kita memiliki Undang-Undang No 6/2018 tentang Karantina Kewilayahan. Beliau menyebutkan , Karantina wilayah beda dengan lockdown. Ini karena sejumlah daerah memutuskan karantina. Ini akan jadi dasar daerah jika memproteksi wilayahnya dari sebaran virus corona atau Covid-19. Pemerintah harus memiliki pertimbangan matang atas efektivitas karantina wilayah. Apalagi, efek kebijakan ini besar bagi ekonomi. Keputusan pemerintah melakukan social distancing dengan belajar, bekerja dari rumah serta penerapan physical distancing sudah berekses pahit. Utamanya ke sektor usaha. Bisnis jasa, logistik, transportasi sampai bisnis usaha kecil dan menengah terpapar. Pengusaha siap tapi minta relaksasi Pengusaha logistik, semisal. Selama 28 hari sejak kasus positif virus corona diumumkan Presiden, 2 Maret, profit anjlok 50%.
Menurut Ketua Asosiasi Logistik Indonesia, Jika pemerintah memutuskan karantina wilayah, jalur distribusi barang tetap dibuka mulai dari pelabuhan, bandara, angkutan darat, gudang sampai ke rumah konsumen. Pengusaha angkutan umum siap mengikuti aturan pemerintah bila karantina wilayah berlaku, meski efeknya omzet terpangkas. Prediksi mereka, omzet anjlok 75%-85%. Maka, Sekretaris Jenderal DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda) Ateng Haryono minta relaksasi industri angkutan darat, seperti menghapuskan pungutan pajak dan retribusi selama 6 bulan.
Ekonom Senior Faisal Basri mengatakan, kian cepat pemerintah lakukan lockdown akan membuat penyebaran Covid-19 bisa dibatasi, meski ini membuat supply dan demand shock. Menurut beliau pasca lockdown, konsumsi masyarakat bisa cepat pulih, investasi portofolio dan capital inflow naik. Selain itu lockdown bisa memulihkan kepercayaan masyarakat dan investor.
Tags :
#Kebijakan PemerintahPostingan Terkait
Meningkatkan Pendapatan dari Pajak Digital
Pemerintah akan Menjaga Laju Invetasi Asing
Arus Modal Asing Bersiap Masuk
Artikel Populer
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023