Bagi Ilyas Bhat, pria yang sudah kawakan di dunia bisnis keuangan dan industri itu berujar bahwa produk Indonesia tidak kalah bersaing dengan produk sejenis luar negeri, contohnya Mi instan, diyakininya sebagai salah satu produk terenak di dunia. Begitu juga dengan Batik dan furniture dari Jepara. Banyak produsen menginginkan produk-produk unggulan mereka tersebut menembus pasar ekspor, tetapi terhambat proses ekspor yang sulit dan aturan main di negara tujuan yang rumit.

Melihat potensi pasar ekspor yang besar, sejak akhir 2019 Ilyas meluncurkan platform digital untuk membantu para pemilik usaha memasarkan produknya di luar negeri, platform perdagangan ini bernama Made In Indonesia atau disingkat Mind. Melalui Mind, pelaku bisnis bisa mencoba peruntungan menjajal pasar global. Saat ini biaya kemitraan masih gratis, mitra hanya cukup dengan mendaftar di Mind saja. Mind memiliki keahlian dan fitur untuk membenahi skema business-to-business (B2B), dengan dibantu oleh jejaring lama Ilyas untuk menyediakan sarana promosi di luar negeri dan teknologi yang sudah dikembangkan selama lima tahun terakhir memungkinkan proses penjualan dan pembelian ke lebih dari 100 bahasa. Saat ini sudah ada ratusan mitra yang tergabung dengan Mind.

Aktivitas perdagangan ekspor perlu legitimasi dan mengandalkan kepercayaan karena adanya kompetisi, maka itu pelaku bisnis yang sudah mapan, dalam arti kata sudah memiliki struktur organisasi yang lengkap dan berkekuatan hukum, cocok untuk menggarap bisnis internasional. Tahun 2020, Mind menerapkan kurasi ketat untuk menjaga orisinalitas dan berfokus pada beberapa produk, seperti dekorasi rumah, agroindustri, apparel, dan industri kimia. Benua Afrika, Asia dan negara dengan selera yang cenderung sama menjadi fokus perhatian pasar tahun ini.

Mind nantinya akan memperoleh pendapatan dari program berbayar yang memanfaatkan semua fitur dan layanan di marketplace tersebut. Mitra akan dikenai biaya antara 15 juta hingga 35 juta per tahun. Advisor Mind, Kemal Panigoro, menjamin bahwa biaya tersebut lebih murah disbanding mengurus sendiri administrasi ekspor. Mind ditargetkan mendapatkan 2000-2500 vendor sampai akhir tahun dengan tujuh juta transaksi.

Singapura memutuskan, pada Jumat (3/4), untuk menutup sekolah dan nyaris semua tempat bekerja selama sebulan pada 7 April hingga 4 Mei. Masa penutupan ini bahkan mungkin diperpanjang jika kondisi belum kunjung membaik. Semua ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus korona penyebab Covid-19.

Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong, Jumat, dalam pidatonya yang juga disampaikan dalam 3 bahasa utama di Singapura, menyatakan memperketat aturan dalam beberapa pekan kedepan untuk mencegah peningkatan infeksi setelah sebelumnya Singapura memberlakukan kebijakan menjaga jarak atau social distancing. Langkah-langkah yang diambil saat ini di-antara-nya:

1. Sekolah akan sepenuhnya dialihkan ke proses belajar di rumah mulai 8 April.
2. Menekankan warganya untuk tinggal di rumah. Keluar rumah hanya untuk melakukan hal yang penting.
3. Penutupan tempat ibadah, himbauan tidak bersalaman, dan kegiatan ibadah seperti pengajian berkumpul serta penyesuaian kegiatan atau event keagamaan lainnya seperti bulan Ramadhan dan Syawal yang akan berjalan dalam waktu dekat.
4. Penutupan dikecualikan bagi layanan harian, seperti pasar swalayan dan layanan bank.
5. Pemerintah menjamin ketersediaan makanan, klinik, rumah sakit, kebutuhan harian, dan alat transportasi umum akan tetap buka. Warga tidak perlu panik dan memborong barang di pasar.
6. Membagikan masker yang dapat dipakai ulang sejak 5 April.
7. Himbauan penggunaan masker untuk seluruh warga yang mungkin membawa virus tanpa di ketahui untuk membantu melindungi warga lain.

Singapura mendapat pujian dunia internasional karena penanganannya yang efektif dalam memotong penyebaran virus korona. Namun, angka kasus infeksi menunjukkan peningkatan tajam dalam beberapa pekan terakhir. Dengan bertambahnya 65 kasus baru, pada Jumat tercatat ada 1.114 kasus dan lima orang meninggal. Kebijakan penutupan mungkin akan diperpanjang jika kondisi belum membaik.

Petugas kesehatan yang ada di garda terdepan penanganan coronavirus disease atau Covid-19 tak perlu lagi khawatir kekurangan alat pelindung diri atau APD. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bersama berbagai lembaga kini dapat memproduksi alat pelindung diri terstandar dengan bahan baku lokal. Dilansir dari Kompas, Wiku Adisasmito (Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19) pada Sabtu (4/4/2020), menyampaikan beberapa poin dalam penyediaan APD standard, diantaranya:

• Bahan baku APD gaun medis selama ini tergantung dari impor dengan jumlah terbatas dan hanya dapat digunakan sekali pakai
• Saat ini Indonesia memiliki inovasi bahan baku alternatif untuk memproduksi APD, yakni poliuretan (polyurethane) dan polyester (polyester)
• Bahan ini dapat digunakan berulang dengan proses pencucian secara benar, sehingga tidak menimbulkan banyak sampah yang bisa mencemari lingkungan
• Bahan ini dapat digunakan untuk pembuatan berbagai tipe baju gaun medis, baik jenis gaun terusan maupun jenis jumpsuit coverall
• Untuk kapasitas produksi APD nasional, diperkirakan mampu mencapai 17 juta gaun medis per bulan (melebihi kebutuhan nasional sekitar 5 juta gaun medis per bulan) dengan melibatkan setidaknya 31 perusahaan tekstil dan 2.900 industri garmen nasional
• Dengan kemampuan dan kapasitas produksi APD, Indonesia tidak perlu lagi mengimpor bahan baku APD, diperkirakan Indonesia bisa mengekspor untuk membantu negara lain

Informasi mengenai bahan baku yang sesuai standard WHO ini turut dikonfirmasi oleh Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang menyatakan bahwa ketersediaannya cukup melimpah di Indonesia dan diproduksi oleh industri tekstil dalam negeri. Untuk menentukan standar dan pemenuhan produksi APD ini juga telah melibatkan kerja sama dengan berbagai lembaga, antara lain WHO di Indonesia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Asosiasi Pertekstilan, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia, Perhimpunan Pengendalian Infeksi Indonesia, serta ahli teknik kimia Institut Teknologi Bandung. Aturan perizinan produksi pun telah disepakati Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Berdasarkan data Ikatan Dokter Indonesia, hingga hari ini, tercatat ada setidaknya 16 dokter yang meninggal, baik yang terkonfirmasi positif Covid-19 maupun yang dirawat dengan status pasien dalam pengawasan. Sementara itu, kasus Covid-19 di Indonesia pun terus meningkat dengan data terakhir pada Jumat (3/4/2020) mencapai 1.986 kasus. Setidaknya ada tiga kategori APD standard berdasarkan pada tingkat perlindungan:

1. APD tingkatan perlindungan pertama digunakan pada lokasi atau kondisi yang relatif kurang berisiko dengan jenis APD antara lain masker, sarung tangan kerja, atau pun berbahan karet sekali pakai serta gaun. Salah satu petugas yang juga diwajibkan memakai APD ini adalah sopir ambulans.
2. APD tingkatan perlindungan kedua digunakan oleh dokter, perawat, petugas laboran, radiografer, farmasi, dan petugas kebersihan ruang pasien Covid-19. APD pada tingkatan ini digunakan saat tenaga medis, dokter, dan perawat di ruang poliklinik memeriksa pasien dengan gejala infeksi pernapasanan. APD yang digunakan berupa masker bedah tiga lapis, gaun, sarung tangan karet sekali pakai dan pelindung mata. APD untuk analis, radiografer, farmasi, dan petugas kebersihan di ruangan itu pun berbeda.
3. APD tingkat perlindungan ketiga diperuntukan untuk dokter, perawat, dan petugas laboran di ruang prosedur dan tindakan operasi pada pasien dengan kecurigaan atau sudah terkonfirmasi Covid-19. Dokter dan perawat yang menangani pasien Covid-19 secara langsung diharuskan menggunakan masker N95 atau ekuivalen, gaun khusus, sepatu boot, pelindung mata atau face shield, sarung tangan bedah karet steril sekali pakai, penutup kepala, dan apron.

Menurut Achmad Yurianto (Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19), APD ter-standard menjadi bagian penting agar tenaga kesehatan bisa menangani pasien dengan baik, namun menekankan juga peran kita semua mencegah jangan sampai terjadi penularan. Hingga Jumat ini gugus tugas sudah mendistribusikan lebih dari 300.000 APD ke berbagai provinsi yang terdampak Covid-19 dengan data pendistribusian APD sebagai berikut:

• DKI Jakarta sebanyak 85.000 unit APD
• Jawa Barat sebanyak 55.000 unit APD
• Jawa Timur sebanyak 25.000 unit APD
• Jawa Tengah sebanyak 20.000 unit APD
• Bali sebanyak 12.500 unit APD
• DI Yogyakarta sebanyak 10.000 unit APD
• Banten sebanyak 10.000 unit APD
• Untuk daerah di luar Jawa dan Bali sebanyak 5.000 lebih unit APD

Presiden Joko Widodo menginstruksikan kementerian memastikan ketersediaan 11 bahan pangan pokok untuk masyarakat. Komoditas yang wajib dipastikan ketersediaannya yakni beras, daging dan telur ayam ras, daging sapi, minyak goreng, gula pasir, cabai merah keriting, cabai rawit, bawang merah, serta bawang putih. Ia pun meminta agar seluruh kepala dinas di setiap daerah bisa mengikuti kebijakan dan langkah pemerintah pusat dalam mengamankan distribusi pangan.

Untuk menjalankan instruksi ini sekaligus mendukung kebijakan social distancing selama penanganan wabah Covid-19, diadakan pembahasan yang turut menghadirkan beberapa tokoh dan instansi terkait antara lain Syahrul Yasin Limpo (Menteri Pertanian), Agung Hendriadi (Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan), Dyan Shinto Ekopuri (Direktur Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik PT Aplikasi Karya Anak Bangsa) serta pihak Gojek di Kantor Pusat Kementan, Jakarta Selatan, pada Jumat kemarin (4/3).

Pembahasan tersebut menyiapkan kerja sama Kementerian Pertanian (Kementan) dengan Gojek untuk distribusi pangan secara gratis sekaligus menekankan perlunya menyikapi tantangan sekarang dengan cara-cara baru. Beberapa poin mengenai yang disampaikan oleh Agung Hendriadi (Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan) terkait kerjasama ini antara lain:

1. Masyarakat yang membeli kebutuhan pangan di Toko Mitra Tani milik Kementerian Pertanian via aplikasi Gojek akan digratiskan biaya pengirimannya.
2. Biayanya akan dibebankan kepada Kementerian Pertanian
3. Sistemnya akan disediakan Gojek
4. Layanan ini tidak akan mempengaruhi harga pangan yang dibeli konsumen
5. Para pengemudi ojek online bisa memperoleh penghasilan tambahan
6. Diberlakukan secara bertahap di 3.500 Toko Mitra Tani yang tersebar di seluruh Indonesia
7. Diharapkan, masyarakat memanfaatkan fasilitas ini guna menjalankan arahan social distancing
8. Fasilitas ini diyakini bisa meminimalisasi rush buying karena masyarakat akan merasa tenang

Menurut Gojek, dengan ini pihak mereka menjadi on demand platform pertama yang diberi kesempatan untuk mendukung keamanan logistik Indonesia dalam penanganan Covid-19 seraya berkomitmen memastikan pendistribusian pangan via aplikasi Gojek akan berjalan lancar dan siap diterapkan di seluruh Indonesia.

Menurut Co-founder and Vice-CEO Jouska Indonesia, Farah Dini Novita, transaksi belanja daring meningkat selama pandemi virus corona dalam acara “Bijak Finansial dengan #BelanjaDariRumah bersama Shopee Indonesia”. Peningkatan ini turut ditunjang dengan kemudahan dan dinilai sesuai anjuran physical distancing yang diserukan pemerintah dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Beberapa hal yang disarankan dalam berbelanja daring yaitu:

1. Tetap dengan perhitungan matang untuk mengindari pemborosan dan panic buying
2. Prioritaskan barang-barang kebutuhan selama beraktivitas di rumah, tapi jangan sampai menimbun dan belanja sewajarnya
3. Kenali mana kebutuhan primer, sekunder, dan tersier

Menurut Direktur Shopee Indonesia Handhika Jahja, sebagai salah satu e-commerce di Indonesia, Shopee mewujudkan dukungan social distancing melalui kampanye #BelanjaDariRumah yang juga bertujuan agar perekonomian di Indonesia tetap bergerak meski sedang menghadapi pandemi Covid-19. Hal ini dengan membantu pengguna memenuhi kebutuhan dasar dengan meminimalisasi kontak langsung antara pembeli dan penjual atau pelaku UMKM.

Dijelaskan juga oleh Public Relations Lead Shopee Indonesia Aditya Maulana Noverdi, bahwa selama pandemi Covid-19 berlangsung, beberapa kategori mengalami peningkatan dari segi pencarian yaitu kategori kesehatan dan kebutuhan sehari-hari. Saat ini, beragam kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, dan bahkan gula yang sempat sulit dicari dipasaran tersedia di Shopee.

Sedangkan e-commerce Blibli melalui konfrimasi resmi Senior Vice President of Trade Partnership Blibli, Fransisca Krisantia Nugraha, menyatakan sejak Rabu (18/3) e-commerce ini membatasi pembelian bahan pangan dan produk-produk sanitasi. Dengan pembatasan apabila kuantitas produk yang dimasukkan ke keranjang belanja melebihi batas maka secara otomatis via sistem tidak dapat melanjutkan proses check out dan pembayaran. Penerapan turut berlaku untuk produk yang dijual langsung oleh mitra merchant.

Tokopedia di sisi lain, menerapkan konsep solusi dari hulu ke hilir dengan menambahkan platform khusus bernama Tokopedia Salam. Beberapa keunggulan platform ini antara lain:

• Menyertakan sertifikasi dari lembaga resmi pemerintah dan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)
• Fitur Alquran digital yang terintegrasi dengan ekosistem Tokopedia yang diharapkan dapat memudahkan masyarakat beribadah di rumah

Berdasarkan keterangan dari Head of Tokopedia Salam Garri Juanda dalam siaran pers yang diterima Republika, di Tokopedia, lebih dari 80 persen responden menyatakan memiliki kebutuhan untuk membeli produk makanan bersertifikat halal. Informasi sertifikat halal kini tertera pada kolom keterangan dan filtrasi produk yang meliputi makanan, minuman, fesyen, kecantikan, hingga perlengkapan ibadah.

Ini merupakan salah satu upaya Tokopedia untuk menekan laju penyebaran Covid-19 sesuai dengan imbauan pemerintah dan bentuk komitmen dalam mendorong perkembangan produk halal di Indonesia. Kedepan, Tokopedia akan terus mengekplor kerjasama dengan LPH lainnya.

Direktur LPPOM MUI Lukmanul Hakim juga turut mengkonfirmasi dan mengapresiasi kerjasama ini, menurutnya melalui integrasi ini, masyarakat dapat menemukan berbagai produk yang sudah terjamin halal, secara online melalui Tokopedia Salam

Pada Jumat (3/4), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 2,02% ke level 4.623,42. Namun, sepanjang tahun berjalan 2020, IHSG masih terpuruk dengan koreksi 26,61%. Sejak awal tahun, investor asing sudah net sell Rp 10,81 triliun, dan jual bersih sebesar Rp 842,86 miliar dalam sepekan ini. Berdasarkan data Bloomberg pada perdagangan Jumat (3/4), saham-saham emiten minyak dan gas mengalami apresiasi harga sejalan dengan harga minyak yang menanjak menuju level US$30 per barel. Penguatan harga minyak mentah dunia disokong oleh komentar Presiden AS Donald Trump yang mengaku telah memfasilitasi Arab Saudi dan Rusia untuk berdiskusi guna memangkas produksinya sekitar 10 juta -15 juta barel per hari. Sentimen Trump tersebut ikut mendongkrak saham PT Elnusa Tbk. (ELSA), PT Medco Energi Intemasional Tbk. (MEDC), dan PT Surya Esa Perkasa Tbk. (ESSA).

William Hartanto, Technical Analyst Panin Sekuritas, mengatakan bahwa kembalinya saham - saham emiten minyak ke zona hijau masih hanya akan terjadi sesaat karena pasar sesungguhnya menanti realisasi pemangkasan produksi tersebut. Direktur PT Anugrah Mega Investama, Hans Kwee mengatakan pergerakan IHSG pada perdagangan hari ini di luar perkiraan. Awalnya, indeks diprediksi akan kembali tertekan karena banyak data ekonomi AS yang tak sesuai harapan, dan ditambah penyebaran corona di Amerika juga semakin tinggi. Terkait dengan saham emiten migas, Hans menilai terlalu dini untuk mengatakan saham emiten minyak berbalik bullish karena sentimen permintaan masih dalam tekanan dan harga minyak bisa kembali anjlok.

Analis PT Kresna Securities, Etta Rusdiana Putra menilai stimulus fiskal dan moneter yang dilakukan pemerintah Indonesia serta koordinasi kebijakan secara global menjadi katalis positif untuk pergerakan IHSG pada pekan ini. Selain itu, langkah pemerintah untuk menahan laju penyebaran virus COVID-19 diapresiasi pasar, menyebabkan volatilitas mulai menurun, tapi pasar masih dalam tahap awal recovery, tambah Etta.

Rabu (1/4), Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam video conference Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menjelaskan bahwa OJK memberikan stimulus bagi debitur besar dengan plafon lebih dari Rp 10 miliar yang terdampak Virus Korona (Covid-19) seperti sektor perhotelan dan transportasi. Restrukturisasi dilakukan dengan kesepakatan antara nasabah dan bank. Sebelumnya, stimulus restrukturisasi hanya diberikan bagi debitur terdampak Covid-19 dengan plafon di bawah Rp 10 miliar, yaitu seperti pekerja informal kemudian OJK menghimbau agar sementara waktu para penagih jangan menggunakan jasa debt collector. Sebab, proses restrukturisasi antarbank atau perusahaan pembiayaan dan peminjam bisa menggunakan teknologi komunikasi tidak perlu didatangi langsung. Wimboh mengungkap, hal tersebut untuk memberikan ruang bagi peminjam dan bagi bank dan multifinance supaya lebih leluasa. Dengan menerapkan restrukturisasi, bank tidak perlu membentuk cadangan dan provisi yang terlalu besar. Sehingga tidak memberatkan perbankan, karena kualitas kreditnya juga menjadi lancar.

Melalui Perppu Nomor 1/2020, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Halim Alamsyah mengusulkan adanya langkah antisipasi, ada kewajiban bank di luar simpanan yang bisa dijamin (LPS), supaya mencegah krisis lebih dalam dan menjamin kegiatan bank, sehingga kegiatan bisa lancar. Halim juga mengusulkan untuk menaikkan nilai simpanan dana di perbankan yang dijaminkan oleh LPS dari Rp 2 miliar ke nilai lebih tinggi, dan juga memperluas jenis
simpanan yang bisa dijamin, jadi dana individu namun dikelola oleh lembaga, misalnya dana pensiun. Langkah-langkah tersebut juga sudah dilakukan di beberapa negara, dan LPS pun sudah siap dengan tetap melihat kondisi ekonomi.

Sementara ekonom senior, Fauzi Ichsan menyebut, terdapat sejumlah kewajiban lain dari perbankan selain simpanan nasabah yang cakupannya Rp 2 Miliar saja, yang dapat diperluas untuk dijaminkan LPS, misalnya dana interbank, obligasi juga bisa dijamin. Jaminan asuransi juga dapat dijamin tapi harus berdasarkan UU LPS dan PPKSK. Menurut Fauzi, adanya usulan wacana LPS meningkatkan cakupan penjaminan, blanket guarantee, diharapkan masyarakat akan lebih percaya
kepada perbankan, karena dana simpanan yang dijamin. Begitu pula juga dengan korporasi juga merasa aman dan percaya karena dijamin oleh LPS, sehingga mereka tidak akan menarik dananya di bank.

Perusahaan diminta tetap membayar THR para pekerja di tengah pandemi Covid-19. Hingga 1 April 2020 sudah ribuan pekerja dirumahkan dan mengalami pemutusan hubungan kerja. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan bahwa persoalan pembayaran THR ini juga sudah dibahas dengan presien Joko Widodo. 

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengemukakan bahwa pengusaha yang kesulitan membayar THR harus berdialog dengan pekerja atau serikat pekerja untuk menyepakati pembayaran THR. Ada 2 opsi yang bisa ditempuh : pertama, pembayaran bisa dilakukan bertahap jika perusahaan tidak mampu membayar THR sekaligus. Kedua, pembayaran THR bisa ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu jika perusahaan tidak mampu membayar THR tepat waktu.

Hingga 1 April 2020, Kemenaker mencatat 9.183 pekerja telah dirumahkan dari 153 perusahaan. SEbanyak 2.311 pekerja mengalami PHK dari 56 perusahaan. PHK harus dihindari dengan segala daya upaya meskipun kondisi perusahaan sedang meradang karena Covid-19.

Pembatasan akses disejumlah daerah akibat penyebaran virus corona (Covid-19) menimbulkan keterlembatan pengiriman barang. Keterlambatan yang paling terasa adalah pengiriman ke wilayah Indonesia timur lantaran adanya pembatasan angkutan udara.

Manager Sales SiCepat Ekspres, Imam Sedayu, mengatakan perusahaan telah mengeluarkan pemberitahuan soal adanya keterlambatan pengiriman barang dari dan menuju Sukoharjo, Jawa Tengah; Kepulauan Riau, serta sebagian basar wilayah Indonesia Timur. Meski begitu, Imam mengatakan permintaan jasa pengiriman ekspres justru meningkat sekitar 20 persen. Hal itu terjadi, kata dia, karena masyarakat mulai mengubah pola belanja dari offline ke online. Senior Marketing and Sales Manager PT Citra Van Titipan Kilat, Ahmad Kurtubi, mengatakan potensi keterlambatan terjadi karena berkurangnya frekuensi transportasi udara. Vice President of Corporate Communications Tokopedia, Nuraini Razak, mengatakan telah memberikan informasi tentang adanya kemungkinan perubahan operasional layanan pengiriman untuk beberapa daerah yang menerapkan pembatasan wilayah. Adapun Head of Corporate Communications Bukalapak, Intan Wibosono, mengatakan akan mejaga transaksi online antara masyarakat dan produsen atau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus berjalan meski ada karantina di sejumlah wilayah di Indonesia.

Upaya pemerintah memberikan keringanan cicilan bagi debitur akibat terdampak virus corona bisa menjadi bumerang bagi industri keuangan. Tanpa ada batasan yang jelas dan pengawasan ketat, debitur bisa berbondong-bondong mengajukan keringanan padahal belum tentu terpapar virus corona. Salah satu yang khawatir dengan kebijakan relaksasi adalah industri multifinance. Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Suwandi Wiratno khawatir pemberian keringanan ke peminjam yang nilainya besar bisa mengganggu pengembalian pendanaan multifinance ke bank. Belum lagi, kondisi saat ini bank juga akan semakin selektif memberi pendanaan ke multifinance. Padahal pendanaan dari bank selama ini menjadi andalan multifinance untuk menjalani roda bisnis pembiayaan. Rasio pembiayaan bermasalah alias non performing finance (NPF) multifinance pun juga akan menanjak dengan wabah korona ini. BCA Finance memprediksi risiko kenaikan kredit bermasalah bisa tembus di atas 2% ke depan. Direktur Utama BCA Finance Roni Haslim menyebut, risiko tersebut hanya bersifat sementara dan bisa normal pasca pandemi corona usai.

Pembiayaan multifinance diprediksi hanya tumbuh 1% atau bahkan minus. Oleh karena itu relaksasi ini mesti selektif hanya untuk debitur produktif, bukan untuk semua debitur. Empat bank pelat merah yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sudah menyusun ketentuan umum untuk menilai kelaikan debitur menerima relaksasi ini. Direktur BNI Osbal Saragi mengatakan, ada beberapa indikator tambahan untuk menilai debitur sebelum diberikan relaksasi. Misalnya terkait penurunan pendapatan debitur, sektor industrinya, serta daerah usaha debitur.

Ancaman NPL juga menyebabkan bank menyiapkan tambahan permodalan. Direktur Kepatuhan Bank Woori Saudara I Made Mudiastra mengatakan, dalam kondisi terburuk, rasio permodalan bisa turun maksimal 3% untuk menyerap potensi kenaikan NPL yang bisa naik 0,2%-0,4% di tahun ini.