Pertumbuhan ekonomi nasional diprediksi makin tertekan akibat penyebaran wabah virus corona atau COVID-19. World Bank bahkan memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 hanya mencapai 2,1% (year-on-year/yoy). Dalam laporan berjudul World Bank East Asia and Pacific Economic Update: April 2020 yang dirilis awal pekan ini, lembaga tersebut menuliskan bahwa tekanan terjadi dari ekspor dan impor. Ekspor dan impor pada 2020 masing-masing akan terkontraksi sebesar -2% dan -7 , melanjutkan kontraksi pada 2019 yang masing-masing -0,87% dan -7,69%. Investasi juga diproyeksi jalan di tempat dan konsumsi swasta diproyeksikan tumbuh 1,5% (yoy) karena adanya pembatasan pergerakan masyarakat oleh pemerintah. Satu-satunya komponen PDB yang akan tumbuh lebih tinggi hanyalah konsumsi pemerintah. Bank Dunia memproyeksi konsumsi pemerintah tumbuh 5% (yoy) pada 2020 karena banyaknya stimulus fiskal. COVID-19 telah menyebabkan krisis di banyak negara, hingga resesi global. Bencana ini berdampak pada sejumlah sektor, di antaranya perdagangan dan investasi. Ekonomi di Tanah Air pun terdampak. Hal itu terlihat dari mulai berhentinya sendi-sendi bisnis, terutama di pusat kota, baik bisnis sektor formal maupun informal.

Pandemi Covid-19 yang diikuti kebijakan pembatasan sosial telah melambatkan roda perdagangan. Namun, sejumlah pelaku usaha bersiasat agar usahanya tetap berjalan. PT Darta Pangan Maju Bersama (Sembago) misalnya menjajal peluang penyediaan dan pengantaran produk sayur dan buah untuk kebutuhan rumah tangga. Mitigasi penyebaran virus yang kian masif membuat permintaan turun hingga 70%. 

Dalam kedaruratan akibat pandemi, teknologi menjadi jalan keluar bagi para pedagang jaringan perbelanjaan, Hypermart misalnya membuka layanan pesan antar barang kebutuhan sehari-hari dengan memanfaatkan media sosial (aplikasi whatsapp). Adapun peritel yang tergabung dalam Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan  Indonesia (Hippindo) berupaya menggarap pasar melalui jejaring media sosial, mengoptimalkan aplikasi e-dagang serta melayani pesan antar barang kebutuhan sehari-hari.

Menurut Head of RegoPantes Wilda Romadona, transaksi melalui aplikasi ponsel naik 3-4 kali lipat dari masa normal. CEO dan Founder Etanee Cecep Muhammad menyatakan transaksi naik 10 kli lipat dibandingkan kondisi normal. Secara harian tumbuh 5-10%.

Badan Usaha memberi potongan harga untuk pelayanan barang dan jasa di tengah merosotnya harga minyak dunia. Badan usaha tersebut adalah PT Pertamina (persero), PT Citilink Indonesia, PT Surveyor Indonesia (persero), dan PT Superintending Company of Indonesia (persero). Kerjasama ini diharapkan dapat menjaga investasi hulu minyak dan gas bumi (migas) tetap bergairah ditengah kelesuan harga minyak mentah. SKK migas mengoordinasi kerjasama antar badan usaha itu. Kerjasama berlangsung 5 tahun hingga tahun 2025 dengan nilai penghematan mencapai Rp 3,5 triliun. Kerjasama serupa pernah dilakukan pada 2014-2019 dengan nilai penghematan Rp 1,6 triliun.

Pertamina berkomitmen memasok BBM, minyak pelumas dan produk petrokimia lainnya bagi kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) hulu migas Indonesia. Kepada Pertamina mereka memberi potongan harga bervariasi tergantung jumlah pembelian. Adapun kerjasama dengan Citilink berupa pemberian potongan harga tiket pesawat sebesar 20% dan pemberian bagasi sebesar 20 kg secara cuma-cuma, diskon itu diberikan kepada calon penumpang SKK migas atau KKKS di Indonesia. Untuk realisasi kontrak barang dan jasa oleh KKKS terkait pengguaan tingkat komponen dasar dalam negeri (TKDN), Surveyor Indonesia dan Sucofindo memberikan diskon sedikitnya 5%.

Wabah virus corona atauCovid-19 menyebabkan penjualan mobil anjlok. Pelaku industri otomotif punbersiap mengurangi produksi. Sales Director PT Honda Prospect Motor (HPM), Yusak Billy,mengatakan saat ini perusahaan terus menyesuaikan produksi dengan mengikuti permintaan pasar. Menurutt Yusak, HPM telah menyiapkan berbagai skenario, termasuk penghentian produksi sementara jika diperlukan.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat penjualan mobil pada Januari sebanyak 80.424 unit dan Februari 79.573 unit. Volume penjualan lebih rendah ketimbang periode sama tahun lalu, yaitu 82.155 unit dan 81.809 unit. Direktur Administrasi, Korporasi, dan Hubungan Eksternal PT Toyota Manufacturing Indonesia (TMMIN), Bob Azzam, mengatakan pengurangan produksi dilakukan sesuai dengan kondisi pasar. Sejak pemerintah memberlakukan pembatasan interaksi sosial, kata Bob, TMMIN sudah meminta 75 persen karyawan untuk bekerja dari rumah. General Manager Sales PT Isuzu Astra Motor Indonesia, Andi Dwizatmoko, mengatakan penjualan kendaraan periode Januari-Februari menurun 4,1 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Penurunan ini, kata dia, terjadi akibat wabah COVID-19. Deputy Marketing Director PT Hyundai Mobil Indonesia, Hendrik Wiradjaja, mengatakan produksi Hyundai H-1 di pabrik perakitan di Bekasi masih berjalan. Namun pandemi COVID-19 membuat perusahaan harus membatasi jumlah tenaga kerjanya. Adapun penurunan penjualan terjadi karena terhambatnya pengiriman CBU dari Korea.

Sejumlah perusahaan pengelola jalan tol berencana meninjau ulang proyeksi bisnis seiring dengan munculnya wacana pembatasan mobilitas, khususnya di Jakarta.

Direktur Keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Haris Gunawa, mengatakan dari 16 konsesi tol milik Waskita, terdapat sembilan ruas yang sudah masuk tahap operasi. Beberapa ruas itu merupakan jalur keluar-masuk Ibu Kota. Jika skenario karantina dan pembatasan mobilitas diberlakukan, kata Harris, Waskita Karya harus merevisi target keuntungan maupun parameter bisnis lainnya. CEO Toll Road Business Astra Infra Group, Kris Ade Sudiyono, juga mengatakan akan mengevaluasi proyeksi bisnis perusahaannya.Namun dia memastikan Astra Infra tidak mengubah target bila pandemi Covid-19 tak berlangsung lama. Wakil Direktur PT Lintas Marga Sedaya, Firdaus Azis, mengatakan, sejak muncul imbauan bekerja dari rumah untuk karyawan sipil dan swasta, arus kendaraan dijalan tol Cikopo-Palimanan sepanjang 116 kilometer anjlok 30 persen. Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero), Muhammad Fauzan, memperkirakan karantina Ibu Kota akan mempengaruhi operasional jalan tol Lingkar Luar Jakarta Seksi 5 dan jalan tol akses Pelabuhan Tanjung Priok. Volume lalulintas harian ruas-ruas itu sudah merosot 25-30 persen sejak merebaknya wabah virus corona.

Pemerintah Australia akan menggelontorkan dana setara 79,85 miliar dollar AS untuk menyubsidi gaji sekitar 6 juta pekerja di negara ini selama enam bulan ke depan. Ini paket stimulus ekonomi ketiga guna mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19.Kebijakan ekonomi yang disebut dengan kebijakan Menjaga para Pekerja  ini merupakan bagian dari stimulus ekonomi yang disiapkan pemerintah Australia. Ada total 320 miliar dollar Australia dana stimulus yang dianggarkan untuk menjaga perekonomian. Total dana ini setara dengan 15% PDB negara itu.

Tidak semua pengusaha mendapatkan subsidi tersebut, pengusaha yang memperoleh subsidi gaji karyawanya adalah pengusaha dengan omset tahunan kurang dari 1 miliar dollar Australia dan mengalami penurunan pendapatan hingga 30% sejak 1 Maret 2020.

Di Korea Selatan paket bantuan bagi warga terdampak pandemi Covid-19 dengan subsidi kepada rumah tangga dalam kelompok pendapatan 70% kebawah. Untuk sementara setiap rumah tangga akan mendapatkan subsidi 1 juta won atau sekitar Rp 13,4 juta jika satu rumah tangga terdiri atas 4 orang. Pemerintah Korsel membutuhkan dana sekitar 9,1 triliun won untuk kebijakan ini karena ada sekitar 14 juta rumah tangga yang memenuhi syarat memperoleh subsidi.

Selain memberikan BLT pemerintah juga tengah menyiapkan paket stimulus perekonomian bagi UMKM senilai 7,1 triliun won atau sekitar 5,8 miliar dollar AS. Pemerintah korsel juga membebaskan pengusaha UMKM ini dari tagihan operasional kantor seperti listrik dan air.

OJK dan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indoneia resmi mengeluarkan kebijakan pelonggaran kredit bagi nasabah perusahaan pembiayaan atau multifinance yang terdampak pandemi Covid-19. Pelonggaran itu diharapkan megurangi beban nasabah di tengah lesunya perekonomian. Selain perusahaan pembiayaan, institusi keuangan nonbank yang mendapatkan relaksasi adalah perusahaan asuransi, dana pensiun, modal ventura, pembiayaan infrastruktur, pegadaian, lembaga penjamin dan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.

Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) menawarkan relaksasi antara lain perpanjangan jangka waktu pinjaman dan penundaan sebagian pembayaran. Namun syaratnya antara lain terdampak langsung Covid-19, nilai pembiayaan dibawah Rp 10 miliar, pekerja sektor informal atau usaha kecil menengah, serta tidak memiliki tunggakan sebelum 2 Maret 2020.

Pemerintah dinilai perlu mempertimbangkan tambahan insentif pajak untuk mendukung kebijakan karantina wilayah. Tambahan insentif diberikan bagi usaha dibidang kesehatan, kebutuhan pokok dan jasa penunjang. Direktur CITA Yustinus Prastowo berpendapat tambahan insentif tersebut untuk menjamin ketersediaan pasokan dan distribusi logistik ke wilayah-wilayah karantina. Insentif diberikan untuk mendorong kontribusi pelaku usaha dan dapat berupa pembebasan sementara tarif PPN, pengurangan pajak ataupun pemberian subsidi.

Tanpa karantina wilayah atau lockdown, Pemerintah Indonesia memutuskan status darurat sipil dalam penanganan virus corona atau Covid-19. Diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo, status darurat sipil diikuti dengan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSSB) atau phsycal distancing, tanpa harus menetapkan karantina wilayah. PSSB diatur di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pasal 59 dalam beleid itu menyebutkan; pertama, PSSB merupakan bagian dari respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Kedua, PSSB bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu. Ketiga, PSSB meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Presiden menegaskan: pemerintah akan gencar mengawasi physical distancing dalam upaya memutus rantai penularan Covid-19.

Pemerintah tak mengambil opsi karantina wilayah karena melihat kebijakan lockdown di beberapa negara justru menimbulkan masalah baru dan gagal mencegah penyebaran corona. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyebut, masalah yang muncul saat lockdown adalah pengumpulan masyarakat. Doni memberikan contoh di India. Pasca diumumkan, warga berbondong-bondong pulang kampung. Tanpa persiapan matang seperti ketersediaan pasokan pangan, rumah sakit dan alat kesehatan yang mencukupi, dan pengawasan ketat, karantina wilayah bisa menimbulkan masalah sosial baru. Keputusan pemerintah saat ini menimbang banyak aspek. Tak hanya soal sosial dan ekonomi, tapi juga kesehatan masyarakat.

Karantina wilayah demi memutus rantai penyebaran severe acute respiratoty syndrome coronavirus2 atau SARS-CoV-2 tentu saja memukul dunia ekonomi. Namun, jika kesehatan masyarakat tidak kunjung pulih ekonomi pun semakin terpuruk. Apalagi bila wabah ini terjadi dalam waktu yang tidak dapat diprediksi.

Direktur Indef Tauhid Ahmad menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan turun 3,66% dalam 6 bulan selama penanganan Covid-19, artinya kalau tahun 2019 pertumbuhan ekonomi 5,02% maka pertumbuhan ekonomi tahun 2020 hanya 1,36%. Menurut Tauhid prasayarat penetapan karantina wilayah tidak mudah, harus ada pemerintah yang kuat dengan 1 komando, transparan dengan data, kesadaran masyarakat yang tinggi serta kesiapan fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit dan tenaga medis. 

Direktur CORE Indonesia Mohammad Faisal mengemukakan bahwa karantina wilayah menjadi krusial bagi Indonesia karena kapasitas pemantauan institusi berwenang sulit untuk mencapai infrastruktur jalan terkecil sehingga pergerakan orang sulit terawasi. Pemerintah mesti mempersiapkan kebutuhan pokok dan alur distribusinya. 

Sejumlah langkah antisipasi disiapkan oleh platform dagang elektronik dalam menghadapi potensi karantina wilayah. Industri ini diharapkan dapat bekerja secara optimal seiring berkurangnya aktivitas fisik masyarakat. Tokopedia memastikan bahwa masyarakat dapat terus menggunakan layanan platform tersebut secara normal. Dari sisi logistik, perusahaan pun menjalin kerja sama dengan mitra logistik guna memastikan masyarakat dapat mengirim dan menerima produk yang dibutuhkan. Bukalapak sudah bersinergi dengan beberapa kementerian dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menyalurkan bantuan dan kebutuhan masyarakat ke jaringan kepada Sahabat Sehat Bukalapak, termasuk 3,3 juta mitra warung dan agen Bukalapak yang beroperasi di tengah pandemi COVID-19. Pelaku usaha dagang elektronik menyatakan kesiapannya dalam menghadapi situasi tersebut karena bakal menjadi tulang punggung bagi masyarakat untuk memperoleh kebutuhannya. Dari sisi pengiriman logistik, Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) juga memastikan bahwa jasa mereka akan tetap berjalan.