Sejumlah perusahaan pengelola jalan tol berencana meninjau ulang proyeksi bisnis seiring dengan munculnya wacana pembatasan mobilitas, khususnya di Jakarta.

Direktur Keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Haris Gunawa, mengatakan dari 16 konsesi tol milik Waskita, terdapat sembilan ruas yang sudah masuk tahap operasi. Beberapa ruas itu merupakan jalur keluar-masuk Ibu Kota. Jika skenario karantina dan pembatasan mobilitas diberlakukan, kata Harris, Waskita Karya harus merevisi target keuntungan maupun parameter bisnis lainnya. CEO Toll Road Business Astra Infra Group, Kris Ade Sudiyono, juga mengatakan akan mengevaluasi proyeksi bisnis perusahaannya.Namun dia memastikan Astra Infra tidak mengubah target bila pandemi Covid-19 tak berlangsung lama. Wakil Direktur PT Lintas Marga Sedaya, Firdaus Azis, mengatakan, sejak muncul imbauan bekerja dari rumah untuk karyawan sipil dan swasta, arus kendaraan dijalan tol Cikopo-Palimanan sepanjang 116 kilometer anjlok 30 persen. Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero), Muhammad Fauzan, memperkirakan karantina Ibu Kota akan mempengaruhi operasional jalan tol Lingkar Luar Jakarta Seksi 5 dan jalan tol akses Pelabuhan Tanjung Priok. Volume lalulintas harian ruas-ruas itu sudah merosot 25-30 persen sejak merebaknya wabah virus corona.

Pemerintah Australia akan menggelontorkan dana setara 79,85 miliar dollar AS untuk menyubsidi gaji sekitar 6 juta pekerja di negara ini selama enam bulan ke depan. Ini paket stimulus ekonomi ketiga guna mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19.Kebijakan ekonomi yang disebut dengan kebijakan Menjaga para Pekerja  ini merupakan bagian dari stimulus ekonomi yang disiapkan pemerintah Australia. Ada total 320 miliar dollar Australia dana stimulus yang dianggarkan untuk menjaga perekonomian. Total dana ini setara dengan 15% PDB negara itu.

Tidak semua pengusaha mendapatkan subsidi tersebut, pengusaha yang memperoleh subsidi gaji karyawanya adalah pengusaha dengan omset tahunan kurang dari 1 miliar dollar Australia dan mengalami penurunan pendapatan hingga 30% sejak 1 Maret 2020.

Di Korea Selatan paket bantuan bagi warga terdampak pandemi Covid-19 dengan subsidi kepada rumah tangga dalam kelompok pendapatan 70% kebawah. Untuk sementara setiap rumah tangga akan mendapatkan subsidi 1 juta won atau sekitar Rp 13,4 juta jika satu rumah tangga terdiri atas 4 orang. Pemerintah Korsel membutuhkan dana sekitar 9,1 triliun won untuk kebijakan ini karena ada sekitar 14 juta rumah tangga yang memenuhi syarat memperoleh subsidi.

Selain memberikan BLT pemerintah juga tengah menyiapkan paket stimulus perekonomian bagi UMKM senilai 7,1 triliun won atau sekitar 5,8 miliar dollar AS. Pemerintah korsel juga membebaskan pengusaha UMKM ini dari tagihan operasional kantor seperti listrik dan air.

OJK dan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indoneia resmi mengeluarkan kebijakan pelonggaran kredit bagi nasabah perusahaan pembiayaan atau multifinance yang terdampak pandemi Covid-19. Pelonggaran itu diharapkan megurangi beban nasabah di tengah lesunya perekonomian. Selain perusahaan pembiayaan, institusi keuangan nonbank yang mendapatkan relaksasi adalah perusahaan asuransi, dana pensiun, modal ventura, pembiayaan infrastruktur, pegadaian, lembaga penjamin dan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.

Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) menawarkan relaksasi antara lain perpanjangan jangka waktu pinjaman dan penundaan sebagian pembayaran. Namun syaratnya antara lain terdampak langsung Covid-19, nilai pembiayaan dibawah Rp 10 miliar, pekerja sektor informal atau usaha kecil menengah, serta tidak memiliki tunggakan sebelum 2 Maret 2020.

Pemerintah dinilai perlu mempertimbangkan tambahan insentif pajak untuk mendukung kebijakan karantina wilayah. Tambahan insentif diberikan bagi usaha dibidang kesehatan, kebutuhan pokok dan jasa penunjang. Direktur CITA Yustinus Prastowo berpendapat tambahan insentif tersebut untuk menjamin ketersediaan pasokan dan distribusi logistik ke wilayah-wilayah karantina. Insentif diberikan untuk mendorong kontribusi pelaku usaha dan dapat berupa pembebasan sementara tarif PPN, pengurangan pajak ataupun pemberian subsidi.

Tanpa karantina wilayah atau lockdown, Pemerintah Indonesia memutuskan status darurat sipil dalam penanganan virus corona atau Covid-19. Diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo, status darurat sipil diikuti dengan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSSB) atau phsycal distancing, tanpa harus menetapkan karantina wilayah. PSSB diatur di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pasal 59 dalam beleid itu menyebutkan; pertama, PSSB merupakan bagian dari respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Kedua, PSSB bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu. Ketiga, PSSB meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Presiden menegaskan: pemerintah akan gencar mengawasi physical distancing dalam upaya memutus rantai penularan Covid-19.

Pemerintah tak mengambil opsi karantina wilayah karena melihat kebijakan lockdown di beberapa negara justru menimbulkan masalah baru dan gagal mencegah penyebaran corona. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyebut, masalah yang muncul saat lockdown adalah pengumpulan masyarakat. Doni memberikan contoh di India. Pasca diumumkan, warga berbondong-bondong pulang kampung. Tanpa persiapan matang seperti ketersediaan pasokan pangan, rumah sakit dan alat kesehatan yang mencukupi, dan pengawasan ketat, karantina wilayah bisa menimbulkan masalah sosial baru. Keputusan pemerintah saat ini menimbang banyak aspek. Tak hanya soal sosial dan ekonomi, tapi juga kesehatan masyarakat.

Karantina wilayah demi memutus rantai penyebaran severe acute respiratoty syndrome coronavirus2 atau SARS-CoV-2 tentu saja memukul dunia ekonomi. Namun, jika kesehatan masyarakat tidak kunjung pulih ekonomi pun semakin terpuruk. Apalagi bila wabah ini terjadi dalam waktu yang tidak dapat diprediksi.

Direktur Indef Tauhid Ahmad menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan turun 3,66% dalam 6 bulan selama penanganan Covid-19, artinya kalau tahun 2019 pertumbuhan ekonomi 5,02% maka pertumbuhan ekonomi tahun 2020 hanya 1,36%. Menurut Tauhid prasayarat penetapan karantina wilayah tidak mudah, harus ada pemerintah yang kuat dengan 1 komando, transparan dengan data, kesadaran masyarakat yang tinggi serta kesiapan fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit dan tenaga medis. 

Direktur CORE Indonesia Mohammad Faisal mengemukakan bahwa karantina wilayah menjadi krusial bagi Indonesia karena kapasitas pemantauan institusi berwenang sulit untuk mencapai infrastruktur jalan terkecil sehingga pergerakan orang sulit terawasi. Pemerintah mesti mempersiapkan kebutuhan pokok dan alur distribusinya. 

Sejumlah langkah antisipasi disiapkan oleh platform dagang elektronik dalam menghadapi potensi karantina wilayah. Industri ini diharapkan dapat bekerja secara optimal seiring berkurangnya aktivitas fisik masyarakat. Tokopedia memastikan bahwa masyarakat dapat terus menggunakan layanan platform tersebut secara normal. Dari sisi logistik, perusahaan pun menjalin kerja sama dengan mitra logistik guna memastikan masyarakat dapat mengirim dan menerima produk yang dibutuhkan. Bukalapak sudah bersinergi dengan beberapa kementerian dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menyalurkan bantuan dan kebutuhan masyarakat ke jaringan kepada Sahabat Sehat Bukalapak, termasuk 3,3 juta mitra warung dan agen Bukalapak yang beroperasi di tengah pandemi COVID-19. Pelaku usaha dagang elektronik menyatakan kesiapannya dalam menghadapi situasi tersebut karena bakal menjadi tulang punggung bagi masyarakat untuk memperoleh kebutuhannya. Dari sisi pengiriman logistik, Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) juga memastikan bahwa jasa mereka akan tetap berjalan.

Pabrikan keramik nasional bersiap untuk menurukan kapasitas produksi pada kuartal II/2020 seiring dengan menyusutnya pasar baik lokal maupun global sejak awal tahun. Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), produksi keramik nasional pada kuartal I/2020 susut 15%—20% secara tahunan, sedangkan kurs rupiah terhadap dolar AS anjlok 17,51%. Penyebaran wabah COVID-19 memperburuk pasar yang telah diserang oleh curah hujan tinggi dan tertahannya proyek-proyek infrastruktur pada awal tahun. Dampak terbesar dari penyebaran COVID-19 adalah dimulainya penerapan protokol penguncian (lockdown) lokal di beberapa daerah. Pelemahan rupiah mempersulit pabrikan untuk menjaga kapasitas produksi lantaran 50% biaya operasional pabrikan keramik menggunakan dolar AS seperti untuk pembelian suku cadang mesin, tinta keramik, dan tarif gas. Saat ini hasil produksi sudah mulai memenuhi gudang penyimpanan pabrikan, sehingga mau tak mau kapasitas produksi harus mulai ditekan sejak April. Oleh karena itu, diminta agar pemerintah tetap menepati janji penurunan tarif gas pada awal kuartal II/2020 agar pabrikan tetap bertahan. Asaki belum mempertimbangkan opsi pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk meringankan beban pabrikan. Sampai saat ini, lanjutnya, strategi yang diambil pabrikan adalah merumahkan karyawan untuk mengurangi beban produksi. Dan juga perluasan stimulus tidak hanya sektor-sektor tertentu yang terdampak langsung oleh wabah covid-19,namun harus kesemua sektor termasuk industri manufaktur produk keramik.

Pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mempertanyakan rencana pemerintah yang bakal menggelontorkan stimulus tambahan dalam menjaga performa sektor ini dari dampak COVID-19. Alokasi anggaran senilai Rp2 triliun yang akan disalurkan untuk menggenjot daya beli konsumen produk UMKM dan bantuan langsung tunai (BLT) bagi usaha yang terdampak dinilai kontradiktif dengan kondisi saat ini. Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Akumindo)  berpendapat kebijakan untuk memacu daya beli tidaklah tepat diterapkan sekarang mengingat masyarakat cenderung mengarahkan kemampuan konsumsinya untuk membeli bahan-bahan pokok alih-alih produk UMKM. Masyarakat saat ini sedang berorientasi untuk membeli kebutuhan pokok, bukan produk UMKM. OLeh karena itu, pentingnya jaminan bantuan untuk pengeluaran rutin yang menjadi beban pelaku usaha. Di tengah kegiatan produksi yang nyaris berhenti total, pelaku usaha masih harus melunasi tagihan listrik, air, dan juga karyawan. Ekonom Indef menilai stimulus untuk menggenjot daya beli tersebut akan lebih tepat jika digelontorkan ketika wabah COVID-19 berhasil diatasi dengan tujuan untuk memulihkan transaksi yang nyaris terhenti dalam kondisi ini.

DI sisi lain, Kementerian Koperasi dan UKM menyebut usulan bantuan untuk pengeluaran rutin pelaku usaha telah diusulkan oleh instansinya. Dalam menyelamatkan sektor UMKM bakal diumumkan oleh pemerintah pekan ini. Di sisi lain, Kementerian Koperasi dan UKM pun disebutnya bakal memfokuskan kerja pada skema program bagi koperasi yang membantu anggotanya yang tidak mampu membayar pinjaman karena terdampak wabah COVID-19. Skema program tersebut mencakup relaksasi dari perbankan dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM); skema pinjaman khusus kepada koperasi yang mengalami kesulitan likuiditas karena kebijakan relaksasi internal atau karena mengeluarkan kebijakan baru untuk membantu anggotanya yang usahanya terganggu COVID-19; pembebasan pajak koperasi pada objek terkait; dan pencegahan keluarnya kebijakan sepihak dari pemerintah daerah yang merugikan kredibilitas dan keberlangsungan koperasi.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkirakan tren penurunan kontribusi sektor manufaktur ke produksi domestik bruto (PDB) tahun ini akan berlanjut. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tren tersebut dimulai setidaknya pada 2015. Adapun, pada tahun lalu kontribusi sektor manufaktur telah berada di bawah level 19,62% dari realisasi pada 2015 di posisi 20,99%. Ada beberapa industri yang menurun drastis, sementara ada beberapa sektor manufaktur yang menggenjot kapasitas produksi hingga 200% pada tahun ini. Penurunan kontribusi tersebut disebabkan oleh penurunan pertumbuhan perkonomian global dan penurunan ekspor sejak akhir 2019. Selain itu, lanjutnya pasar global dan lokal juga terdampak dari penyebaran COVID-19. Kemenperin telah membuat dua simulasi kontribusi manufaktur terhadap PDB pada awal 2020. Kementerian memproyeksikan sektor manufaktur akan berkontribusi hingga 17,95% saat pasar ekspansif dan 17,80% saat pasar kontraktif.

Desakan pemerintah melakukan lockdown untuk membatasi penyebaran virus corona (Covid-19) menggema. Namun dari Pemerintah Pusat belum menyebutkan opsi untuk melakukan lockdown total. Hanya sejumlah persiapan sejak pekan lalu nampak. Antara lain: Kementerian Perhubungan (Kemhub) serta Kepolisian yang melakukan simulasi penutupan akses dari dan menuju Ibukota Jakarta. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut, pemerintah saat ini sedang mempersiapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Karantina Kewilayahan. Kita memiliki Undang-Undang No 6/2018 tentang Karantina Kewilayahan. Beliau menyebutkan , Karantina wilayah beda dengan lockdown. Ini karena sejumlah daerah memutuskan karantina. Ini akan jadi dasar daerah jika memproteksi wilayahnya dari sebaran virus corona atau Covid-19.  Pemerintah harus memiliki pertimbangan matang atas efektivitas karantina wilayah. Apalagi, efek kebijakan ini besar bagi ekonomi. Keputusan pemerintah melakukan social distancing dengan belajar, bekerja dari rumah serta penerapan physical distancing sudah berekses pahit. Utamanya ke sektor usaha. Bisnis jasa, logistik, transportasi sampai bisnis usaha kecil dan menengah terpapar. Pengusaha siap tapi minta relaksasi Pengusaha logistik, semisal. Selama 28 hari sejak kasus positif virus corona diumumkan Presiden, 2 Maret, profit anjlok 50%.

Menurut Ketua Asosiasi Logistik Indonesia, Jika pemerintah memutuskan karantina wilayah, jalur distribusi barang tetap dibuka mulai dari pelabuhan, bandara, angkutan darat, gudang sampai ke rumah konsumen.  Pengusaha angkutan umum siap mengikuti aturan pemerintah bila karantina wilayah berlaku, meski efeknya omzet terpangkas. Prediksi mereka, omzet anjlok 75%-85%. Maka, Sekretaris Jenderal DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda) Ateng Haryono minta relaksasi industri angkutan darat, seperti menghapuskan pungutan pajak dan retribusi selama 6 bulan.

Ekonom Senior Faisal Basri mengatakan, kian cepat pemerintah lakukan lockdown akan membuat penyebaran Covid-19 bisa dibatasi, meski ini membuat supply dan demand shock. Menurut beliau pasca lockdown, konsumsi masyarakat bisa cepat pulih, investasi portofolio dan capital inflow naik. Selain itu lockdown bisa memulihkan kepercayaan masyarakat dan investor.