Kementerian PUPR mulai hari ini memberlakukan stimulus fiskal perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) guna mengantisipasi pelemahan ekonomi akibat wabah Covid-19. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Eko Djoeli Heripoerwanto, mengatakan bentuk stimulus tersebut berupa Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) untuk kredit pemilikan rumah.

Anggaran yang disiapkan untuk 175 ribu rumah tagga MBR ini mencapai Rp 1,5 triliun. Heri menjelaskan, dengan skema saat ini, konsumen bisa membayar angsuran KPR dengan suku bunga sebesar 5 persen per tahun selama 10 tahun. Pemerintah akan membayar subsdi sebesar selisih angsuran denga suku bunga pasar dariyang harus dibayar nasabah. Khusus untuk pembelian rumah tapak, MBR akan mendapatkan manfaat tambahan, yaitu pemberian sebagian uang muka KPR melalui SBUM sebesar Rp 4 juta. Khusus untuk Proinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. SBUM yang diberikan sebesar Rp 10 juta. Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI), Paulus Totok Lusida, mengatakan stimulus yang mulai berlaku hari ini juga harus didukung oleh layanan perbankan. Totok berharap pemerintah juga memberikan pelonggaran PPh pasal 21 terhadap sektor properti. Sebab, sektor properti merupan penggerak perekonomian karena memiliki lebih dari 150 industri turunan.

Pemerintah memberi pembebasan dan diskon tagihan listrik kepada pelanggan listrik keluarga miskin. Kebijakan ini tergabung dalam paket stimulus ekonomi ketiga dalam upaya penanggulangan wabah corona (Covid-19).

Dalam kebijakan tersebut, pemerintah memberi pembebasan tagihan atau gratis penggunaan listrik kepada 24 juta pelanggan listrik 450 volt Ampere (VA) selama tiga bulan. Adapun untuk tujuh juta pelanggan listrik 900 VA, pemerintah memberi diskon tarif sebesar 50 persen. Manajemen PT PLN (Persero) menyatakan akan menjalankan kebijakan pemerintah tersebut. Vice President Public Relations PT PLN Persero) Dwi Suryo Abdullah mengatakan perhitungan biaya yang akan ditanggung akan diatur Kementerian energi dan Sumber Daya Mineral. Manajemen berharap pembebasan biaya dan diskon tagihan listrik dapat mendukung masyarakat beraktivitas di rumah masing-masing, sehingga penyebaran virus corona dapat dihambat. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Rida Mulyana, mengatakan pilihan akan segera mengeluarkan regulasi untuk mendukung kebijakan pemerintah. Alokasi dana sebesar Rp 110 triliun merupakan kompensasi pembebasan tarif listrik kepada pelanggan yang masuk dalam paket stimulus ketiga.

Pandemi virus corona alias Covid-19 tak hanya menyeret ke bawah prospek pertumbuhan ekonomi global sepanjang tahun ini, tetapi juga pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Dalam laporan ekonomi regional edisi April, Asia Timur dan Pasifik di Masa Covid-19, Selasa (31/3) World Bank memproyeksi, ekonomi Indonesia hanya tumbuh 2,1% di 2020. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia, akan turun tajam tahun ini, yaitu hanya 1,5% dibandingkan dengan 2019 yakni 5,2%. Dalam laporannya Bank Dunia menyebut perubahan ini seiring dengan implementasi restriksi pergerakan manusia untuk menekan penyebaran virus corona. Begitu juga dengan investasi alias Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) diperkirakan tidak tumbuh sepanjang 2020 atau 0%. Tahun lalu, investasi masih tumbuh 4,4%. Sebaliknya, konsumsi pemerintah diperkirakan menjadi komponen memperkuat ekonomi Indonesia sejalan berbagai paket kebijakan stimulus fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah. World Bank memproyeksi pertumbuhan konsumsi pemerintah naik dari 3,2% pada tahun lalu menjadi 5% pada tahun ini.

Di tengah tajamnya penurunan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global, pertumbuhan ekspor dan impor Indonesia akan tetap kontraksi untuk dua tahun berturut-turut di 2020. Ekspor dan impor barang maupun jasa diprediksi mengalami tekanan masing-masing sebesar -2% dan -7%, dibandingkan tahun lalu -0,9% dan -7,7%. Akibatnya, defisit neraca transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) diproyeksi melebar dari 2,7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2019 menjadi 2,8% terhadap PDB pada 2020. Ini sejalan dengan lumpuhnya sektor pariwisata dan jatuhnya harga komoditas. Namun, World Bank menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami rebound dengan rata-rata pertumbuhan 5,4% pada tahun 2021-2022 mendatang. Perbaikan pertumbuhan ekonomi diharapkan terjadi seiring dengan pulihnya agregat permintaan global dan domestik. Proyeksi World Bank ini jauh di bawah proyeksi Bank Indonesia (BI), yaitu ekonomi Indonesia pada tahun ini tumbuh di kisaran 4,2%-4,6%. Namun, proyeksi pertumbuhan Indonesia untuk tahun depan, sejalan dengan proyeksi BI, yang sebesar 5,2%-5,6%.

Perbaikan ini seiring dengan membaiknya ekonomi global dan harga komoditas, serta kembali berjalannya aktivitas produksi dan investasi global pasca Covid-19. BI menilai, kebijakan domestik berupa berlanjutnya peningkatan kuota ekspor tembaga, hilirisasi, dan pembangunan kawasan industri akan berdampak positif terhadap perbaikan kinerja ekspor. Hal ini akan berdampak pada perbaikan kinerja investasi, terutama non-bangunan. Perbaikan investasi juga dipengaruhi oleh upaya pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi melalui omnibus law Rancangan Undang- undang (UU) Cipta Kerja dan UU Ketentuan Umum dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian.

Pandemi Covid-19 akan berdampak serius terhadap kemiskinan. Disisi lain, pemerintah telah menyiapkan anggran kesehatan, perlindungan sosial dan insentif usaha. Dalam laporan Asia Timur dan Pasifik, jumlah penduduk miskin di kawasan Asia Timur dan Pasifik akan bertambah sekitar 11 juta orang. Bank Dunia menyebutkan resesi global berpotensi membayangi perekonomian negara-negara Asia Timur dan Pasifik, termasuk Indonesia diproyeksikan melambat cukup dalam menjadi 2,1 % pada 2020.

Presiden Joko Widodo mengumumkan Indonesia menerapkan pembatasan sosial berskala besar untuk menghadapi Covid-19. Presiden juga menerbitkan Peraturan Pemerintah pengganti UU tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dengan regulasi itu, pemerintah menetapkan realokasi anggaran di APBN perubahan 2020 sebesar Rp 405,1 triliun. Alokasi ini terdiri dari belanja bidang kesehatan Rp 75 triliun, perlindungan sosial Rp 110 triliun, insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat Rp 70,1 triliun dan pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha khususnya UMKM Rp 150 triliun. Pemerintah juga memperkirakan defisit APBN bisa mencapai 5,07% dari PDB.

Anggota DPR menengarai ada keterlibatan aparat negara dalam penyelundupan 27 kontainer tekstil premium. Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mengatakan mulusnya penyelundupan-penyelundupan tersebut memunculkan dugaan adanya persekongkolan jahat antara pelaku dengan oknum aparat penegak hukum yang mengawasi lalu lintas barang. Ada indikasi kapal sempat membongkar muatan dan mengganti kontainer dalam pelabuhan serta mendapatkan dokumen yang berbeda. Biaya pengiriman akan lebih murah apabila barang langsung dikirim dari negara penghasil tekstil ke Jakarta, dibandingkan harus singgah di Port Kelang, Malaysia dan melakukan bongkar muat dan berganti kapal angkut ke Jakarta. Kasus penyelundupan 27 kontainer tekstil premium itu dilakukan secara terstruktur, sistematis, dengan menggunakan perencanaan yang matang dan masif, dengan jumlah yang besar dan dilakukan secara berulang-ulang. Salah satu perusahaan, hanya membayar Rp730 juta untuk bea dan pajak 10 Kontainer. Sementara, perusahaan lainnya, hanya membayar Rp1,09 miliar untuk 17 Kontainer. Padahal, dengan menghitung akumulasi biaya tambahan bea safeguard, kesesuaian jenis, jumlah atau kuantitas barang, bea masuk dan pajak, kedua perusahaan tersebut seharusnya membayar Rp1 miliar tiap kontainer. Jajaran Bea dan Cukai berhasil membongkar aksi penyelundupan 27 kontainer tekstil premium, yang disinyalir milik seorang pengusahaa berinisial DR.

Saat virus corona mulai menyebar awal tahun, maskapai Indonesia telah lebih dahulu mengalami kesulitan. Kini, operator penerbangan nasional terancam bangkrut setelah tak mendapatkan peran berarti dalam penanganan wabah COVID-19. Keputusan maskapai penerbangan AirAsia Indonesia menghentikan operasi sementara di Tanah Air seperti terdengar berita biasa di tengah ingar bingar berita korban meninggal akibat terjangkit virus corona. Dalam skala lebih kecil maskapai berjadwal TransNusa juga menghentikan sementara operasi penerbangan ke seluruh Indonesia. Sebagian maskapai lainnya seperti Garuda Indonesia, Lion Air Group, Sriwijaya Air juga telah memangkas layanan penerbangan, baik domestik maupun internasional. Semua langkah itu diterapkan untuk mencegah kerugian setelah permintaan penerbangan anjlok hingga tersisa di bawah 50%. Bila penuntasan pandemi Coronavirus disease 2019 (COVID-19) makin tidak pasti, dia meramalkan industri aviasi bakal kian terpuruk bahkan sebagian operator penerbangan memilih tidak beroperasi karena bangkrut. Untuk mengurangi kerugian yang diderita, Indonesia National Air Carriers Association (INACA) tak menampik jika sejumlah maskapai penerbangan telah melakukan langkah antisipasi di antaranya memilih opsi tutup operasi serta melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawannya. Opsi PHK dilakukan kepada pilot, awak kabin, teknisi dan karyawan pendukung lainnya. Dampak kebangkrutan maskapai nasional bukan hanya di industri penerbangan, tetapi juga industri pendukungnya baik hilir maupun hulu seperti bengkel pesawat, ground handling, dan agen perjalanan. 

Sejumlah usulan insentif dari asosiasi penerbangan, segera dikoordinasikan dalam rapat di level kementerian koordinator. Insentif bagi sektor penerbangan harus dirumuskan dengan tepat setelah insentif sebelumnya soal diskon tiket pesawat udara menuju 10 destinasi wisata yang dikeluarkan pemerintah tak lagi berlaku. Pandangan berbeda datang dari pemerhati penerbangan dari Jaringan Penerbangan Indonesia (Japri) Gerry Soejatman. Dia menyarankan pemerintah mulai memberikan peran penting kepada maskapai nasional terlibat dalam penanganan pandemi virus corona sebagai salah satu upaya mengurangi beban maskapai yang kini terjerambab dalam krisis. Kementerian Perhubungan sebaiknya memberikan keringanan perizinan bagi pesawat penumpang untuk bisa membawa kargo alat kesehatan selama masa tanggap darurat nasional. Perlu ada insentif fiskal seperti pembebasan untuk bea masuk komponen suku cadang hingga penundaan PPh. Sebaiknya, lanjutnya, maskapai diberikan penurunan long term parking charges untuk penyimpanan pesawat di bandara. Makin cepat pemerintah melewati puncak wabah, semakin cepat industri penerbangan dan pariwisata bisa pulih lagi.

Pertumbuhan ekonomi nasional diprediksi makin tertekan akibat penyebaran wabah virus corona atau COVID-19. World Bank bahkan memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 hanya mencapai 2,1% (year-on-year/yoy). Dalam laporan berjudul World Bank East Asia and Pacific Economic Update: April 2020 yang dirilis awal pekan ini, lembaga tersebut menuliskan bahwa tekanan terjadi dari ekspor dan impor. Ekspor dan impor pada 2020 masing-masing akan terkontraksi sebesar -2% dan -7 , melanjutkan kontraksi pada 2019 yang masing-masing -0,87% dan -7,69%. Investasi juga diproyeksi jalan di tempat dan konsumsi swasta diproyeksikan tumbuh 1,5% (yoy) karena adanya pembatasan pergerakan masyarakat oleh pemerintah. Satu-satunya komponen PDB yang akan tumbuh lebih tinggi hanyalah konsumsi pemerintah. Bank Dunia memproyeksi konsumsi pemerintah tumbuh 5% (yoy) pada 2020 karena banyaknya stimulus fiskal. COVID-19 telah menyebabkan krisis di banyak negara, hingga resesi global. Bencana ini berdampak pada sejumlah sektor, di antaranya perdagangan dan investasi. Ekonomi di Tanah Air pun terdampak. Hal itu terlihat dari mulai berhentinya sendi-sendi bisnis, terutama di pusat kota, baik bisnis sektor formal maupun informal.

Pandemi Covid-19 yang diikuti kebijakan pembatasan sosial telah melambatkan roda perdagangan. Namun, sejumlah pelaku usaha bersiasat agar usahanya tetap berjalan. PT Darta Pangan Maju Bersama (Sembago) misalnya menjajal peluang penyediaan dan pengantaran produk sayur dan buah untuk kebutuhan rumah tangga. Mitigasi penyebaran virus yang kian masif membuat permintaan turun hingga 70%. 

Dalam kedaruratan akibat pandemi, teknologi menjadi jalan keluar bagi para pedagang jaringan perbelanjaan, Hypermart misalnya membuka layanan pesan antar barang kebutuhan sehari-hari dengan memanfaatkan media sosial (aplikasi whatsapp). Adapun peritel yang tergabung dalam Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan  Indonesia (Hippindo) berupaya menggarap pasar melalui jejaring media sosial, mengoptimalkan aplikasi e-dagang serta melayani pesan antar barang kebutuhan sehari-hari.

Menurut Head of RegoPantes Wilda Romadona, transaksi melalui aplikasi ponsel naik 3-4 kali lipat dari masa normal. CEO dan Founder Etanee Cecep Muhammad menyatakan transaksi naik 10 kli lipat dibandingkan kondisi normal. Secara harian tumbuh 5-10%.

Badan Usaha memberi potongan harga untuk pelayanan barang dan jasa di tengah merosotnya harga minyak dunia. Badan usaha tersebut adalah PT Pertamina (persero), PT Citilink Indonesia, PT Surveyor Indonesia (persero), dan PT Superintending Company of Indonesia (persero). Kerjasama ini diharapkan dapat menjaga investasi hulu minyak dan gas bumi (migas) tetap bergairah ditengah kelesuan harga minyak mentah. SKK migas mengoordinasi kerjasama antar badan usaha itu. Kerjasama berlangsung 5 tahun hingga tahun 2025 dengan nilai penghematan mencapai Rp 3,5 triliun. Kerjasama serupa pernah dilakukan pada 2014-2019 dengan nilai penghematan Rp 1,6 triliun.

Pertamina berkomitmen memasok BBM, minyak pelumas dan produk petrokimia lainnya bagi kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) hulu migas Indonesia. Kepada Pertamina mereka memberi potongan harga bervariasi tergantung jumlah pembelian. Adapun kerjasama dengan Citilink berupa pemberian potongan harga tiket pesawat sebesar 20% dan pemberian bagasi sebesar 20 kg secara cuma-cuma, diskon itu diberikan kepada calon penumpang SKK migas atau KKKS di Indonesia. Untuk realisasi kontrak barang dan jasa oleh KKKS terkait pengguaan tingkat komponen dasar dalam negeri (TKDN), Surveyor Indonesia dan Sucofindo memberikan diskon sedikitnya 5%.

Wabah virus corona atauCovid-19 menyebabkan penjualan mobil anjlok. Pelaku industri otomotif punbersiap mengurangi produksi. Sales Director PT Honda Prospect Motor (HPM), Yusak Billy,mengatakan saat ini perusahaan terus menyesuaikan produksi dengan mengikuti permintaan pasar. Menurutt Yusak, HPM telah menyiapkan berbagai skenario, termasuk penghentian produksi sementara jika diperlukan.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat penjualan mobil pada Januari sebanyak 80.424 unit dan Februari 79.573 unit. Volume penjualan lebih rendah ketimbang periode sama tahun lalu, yaitu 82.155 unit dan 81.809 unit. Direktur Administrasi, Korporasi, dan Hubungan Eksternal PT Toyota Manufacturing Indonesia (TMMIN), Bob Azzam, mengatakan pengurangan produksi dilakukan sesuai dengan kondisi pasar. Sejak pemerintah memberlakukan pembatasan interaksi sosial, kata Bob, TMMIN sudah meminta 75 persen karyawan untuk bekerja dari rumah. General Manager Sales PT Isuzu Astra Motor Indonesia, Andi Dwizatmoko, mengatakan penjualan kendaraan periode Januari-Februari menurun 4,1 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Penurunan ini, kata dia, terjadi akibat wabah COVID-19. Deputy Marketing Director PT Hyundai Mobil Indonesia, Hendrik Wiradjaja, mengatakan produksi Hyundai H-1 di pabrik perakitan di Bekasi masih berjalan. Namun pandemi COVID-19 membuat perusahaan harus membatasi jumlah tenaga kerjanya. Adapun penurunan penjualan terjadi karena terhambatnya pengiriman CBU dari Korea.