Pengembang hunian bersubsidi mempertanyakan keterlambatan dana pencairan kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang berimplikasi hukum pada pihak ketiga seperti kontraktor atau supplier bangunan. Marzuki, Komisaris PT Wahyu Inulgi Mandiri Marzuki, pengembang hunian bersubsidi di luar Pulau Jawa, menyatakan bahwa proses pencairan kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (KPR FLPP) masih kerap terlambat, padahal Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR menjanjikan bahwa verifikasi pencairan maksimal 3 hari, bahkan bisa lebih cepat. Marzuki menyayangkan respons lambat dari para pihak terkait menyangkut pencairan KPR FLPP.

Ketua DPD Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) Jawa Barat Joko Suranto menilai proses penyederhanan penyaluran FLPP perlu dilakukan mengingat setiap daerah memiliki kultur yang berbeda-beda. Sementara itu, Direktur Utama PPDPP Kementerian PUPR Arief Sabarudin menyatakan pihaknya rata-rata mampu menyelesaikan penyaluran FLPP hingga 500 debitur per hari selama bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Arief menjamin penyaluran FLPP tetap berjalan maksimal kendati virus corona mewabah di Indonesia. Rencananya, PPDPP bisa menyalurkan FLPP hingga Rp11 triliun sepanjang tahun ini dengan menyasar 102.500-unit rumah.

Dunia usaha siap menyesuaikan kegiatan bisnisnya di tengah penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di DKI Jakarta yang mulai berlaku pada Jumat (10/4). Di tengah sempitnya ruang gerak tersebut, pebisnis menjamin kelancaran arus barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Gubernur menyatakan sejak dilakukan pembatasan sosial maka sejumlah aktivitas penting di Ibu Kota ditutup kecuali delapan sektor yakni kesehatan, pangan, energi, sektor komunikasi, sektor keuangan dan perbankan, logistik termasuk penjual kebutuhan keseharian, dan industri strategis. Dunia usaha menyatakan dukungan atas keputusan tegas yang diambil oleh Pemprov DKI Jakarta.Guna mempersiapkan penerapan PSBB tersebut, pengusaha sudah melakukan beberapa hal. Waketum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Hubungan Internasional Shinta W. Kamdani mengatakan, sejauh ini penerapan sistem bekerja dari rumah atau work from home cukup baik. Beberapa sektor masih menjalankan bisnisnya melalui mekanisme ini. Selain itu, koordinasi antarwilayah daerah penyangga di luar Jakarta yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi menjadi penting untuk menjaga agar distribusi bahan pangan tidak terganggu. Salah satu syarat yang perlu dipenuhi adalah perizinan agar proses distribusi dipermudah sehingga peng­usaha dapat beraktivitas dengan baik. Terkait dengan ketersediaan bahan pangan di Jabodetabek, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N. Mandey menjamin bahwa selama PSBB, sejumlah gerai ritel tetap beroperasi untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.

Pendapatan negara diproyeksikan terkontraksi cukup dalam tahun ini, yakni hingga minus 10% akibat perlambatan ekonomi dan dampak pandemi Covid-19. Kontraksi terjadi di seluruh sumber pendapatan, yakni perpajakan, bea dan cukai serta pendapatan negara bukan pajak.

Dalam proyeksi terbaru, Kementerian Keuangan memperkirakan realisasi pendapatan negara tahun 2020 mencapai Rp 1.760,9 triliun turun 10% dibandingkan dengan realisasi tahun 2019. Angka proyeksi itu 78,9% dari target APBN 2020.

Penerimaan pajak diproyeksikan turun 5,9%, bea dan cukai turun 2,2% sementara penerimaan negara bukan pajak turun 26,5%. Dengan pendapatan turun 10% disisi belanja juga mengalami tekanan. Kementerian Keuangan bersaa presiden meminta kajian untuk pembayaran THR dan gaji ke-13. Anggota Komisi XI Fraksi Golkar Misbakhun mengatakan di tengah tekanan pendapatan dan peningkatan belanja, pemerintah harus mempertimbangkan skema pembiayaan yang tidak membebani APBN. Bunga kredit dari lembaga internasional dan donor akan tinggi seiring dengan risiko yang meningkat. Bank Indonesia perlu mempertimbangkan opsi pencetakan uang baru. Disisi lain Direktur CITA Yustinus Prastowo berpendapat bahwa pemerintah perlu segera merevisi target penerimaan perpajakan dalam APBN perubahan. DAlam situasi seperti ini, realisasi penerimaan paling moderat sekitar 75% dari target penerimaan tahun lalu.

Perhitungan dan setoran angsuran PPh Pasal 25 untuk 2020 akan menggunakan tarif 22% dan mulai berlaku untuk masa pajak April 2020. Bagi wajib pajak (WP) yang belum menyampaikan SPT Tahunan 2019 hingga Maret 2020, angsuran PPh Pasal 25 masa pajak Maret 2020 masih menggunakan tarif 25% dan disetorkan paling lambat 15 April 2020. Angsuran PPh Pasal 25 untuk masa pajak April 2020 dihitung berdasarkan laba fiskal yang dilaporkan pada SPT Tahunan 2019 dan disetorkan paling lambat 15 Mei 2020.

Penurunan tarif merupakan konsekuensi dari Perpu No. 1/2020 yang menurunkan tarif PPh Pasal 25 menjadi 22% pada 2020 dan 2021, serta menjadi 20% pada 2022. Kebijakan ini satu tahun lebih cepat dari yang direncanakan dalam Omnibus Law Perpajakan.

Para pengelola hotel berupaya memperbarui layanan untuk memikat konsumen di tengah pembatasan kegiatan sosial akibat pandemi Covid-19. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta, Krishnadi, mengatakan sejumlah anggota Perhimpunan mulai menawarkan layanan khusus.

Salah satu bentuk inovasi pelayanan itu adalah promosi kamar murah dengan durasi inap yang panjang (long stay). Konsep ini, menurut Krishnadi, cocok untuk individu yang bosan berdiam di rumah akibat kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), termasuk untuk karantina individu. Ada juga pengelola yang menawarkan paket bekerja dari hotel (work from hotel). Sejumlah hotel bintang lima di Bali menerapkan layanan ini dengan pilihan harga berbeda. Ayana Resort, misalnya, mematok harga kamar Rp 24,9 juta untuk masa tinggal 14 hari. Ada juga Lv8 Resort Canggu yang menyodorkan paket menginap per bulan dengan harga minimum Rp 8juta. Di Ibu Kota, promosi ini bisa ditemui di beberapa lokasi, seperti Swissbel Hotel cabang Jakarta dan Hotel Aryaduta di Jakarta Pusat. Hotel yang berdekatan dengan rumah sakit rujukan penanganan virus corona juga menyediakan layanan kamar dan ruang lainnya untuk keperluan medis. Harga yang ditawarkan lebih rendah dari rata-rata karena dipakai untuk kegiatan sosial.

Pemerintah Indonesia harus menghitung secara akurat stok pangan impor untuk 3-4 bulan ke depan, seiring dengan makin maraknya aksi restriksi ekspor bahan pangan yang dilakukan banyak negara untuk mengamankan kebutuhan domestik masing-masing. Tren restriksi ini mulai diperlihatkan oleh sejumlah negara Eropa Timur yang menjadi pemasok gandum utama global. Mengutip Bloomberg, Kazakhstan bakal menerapkan batas ekspor gandum pada April di angka 200.000 ton dan 70.000 ton untuk tepung terigu. Hal serupa dilakukan Rusia yang membatasi ekspor gandum sepanjang April sampai Juni di angka 7 juta ton. Ukraina pun berencana membatasi ekspor selama periode 2019-2020 di angka 20,2 juta ton, meski perkiraan awal Departemen Pertanian Amerika Serikat menyebutkan ekspor gandum Ukraina pada rentang tersebut bakal mencapai 20,5 juta ton.

Laporan analis pasar Fitch Solutions menyebutkan pasokan pangan global sejatinya aman untuk periode 2020—2021. Namun, jika pandemi COVID-19 makin meluas, sehingga kian banyak negara produsen pangan yang memberlakukan pembatasan dan penimbunan secara agresif, pasokan global dipastikan terganggu. Food and Agriculture Organization (FAO) pun memperkirakan pasokan global berpotensi terganggu pada April atau Mei. Hal ini akan dipengaruhi oleh terbatasnya jumlah pekerja di sektor pertanian yang bekerja akibat kebijakan karantina, penurunan produksi ternak pun berpotensi terjadi akibat gangguan pada logistik pakan.

Kinerja sektor properti pada kuartal II/2020 diprediksi merosot 30%-40% dibandingkan dengan kuartal I/2020 terimbas sentimen negatif pandemi virus corona. Pada kuartal I, sektor properti belum terlalu terpengaruh sentimen negatif Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang mulai meluas secara global pada Januari 2020. Namun, kinerja pasar properti di kuartal I/2020 memang belum cukup memuaskan setelah lesunya industri itu sejak beberapa tahun belakangan. Situasi yang kurang kondusif ini menyebabkan para investor menahan diri sehingga menurunkan kinerja pasar properti dari sisi permintaan. Saat ini, perusahaan pengembang properti juga sulit bergerak dalam hal penjualan lantaran ada imbauan kerja dari rumah (work from home/WFH). Selain itu, adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat COVID-19 juga berpotensi menurunkan permintaan rumah. Sedangkan Indonesia Property Watch (IPW)  mengatakan bahwa perlambatan properti terjadi sejak sentimen COVID-19 mulai melanda Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh IPW, secara umum pasar perumahan sekunder telah menunjukkan pertumbuhan tipis di awal tahun ini.

Masalah ketimpangan ekonomi di Indonesia kian tak terkendali. Jomplangnya kesejahteraan antara si kaya dan si miskin makin tampak di tengah penyebaran virus corona. Kelas menengah mungkin tidak terganggu pengeluarannya akibat Coronavirus disease 2019 (COVID-19), karena mayoritas memiliki pekerjaan formal yang bias dikerjakan dari rumah dan mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan. Namun, beda kondisinya dengan masyarakat yang bekerja di sektor informal.

Credit Suisse mencatat terdapat 173 juta populasi orang dewasa di Indonesia, 82% di antaranya hidup dengan kekayaan di bawah US$10.000, jauh di atas rata-rata global yang hanya 58%. Jumlah orang kaya di Indonesia dengan kekayaan di atas US$100.000 hanya 1,1%, jauh di bawah rata-rata global yang mencapai 10,6%. Credit Suisse mengutip, meskipun jumlah orang dewasa dengan pendapatan tinggi cenderung rendah, ketimpangan kekayaan di Indonesia jauh di atas rata-rata. Indonesia mengkombinasikan rata-rata kekayaan yang rendah dengan konsentrasi kekayaan yang tinggi. 

Peneliti Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Sudirman Nasir menjelaskan, ketimpangan memengaruhi kemampuan dan konsistensi masyarakat dalam melakukan upaya pencegahan COVID-19 dan perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Saat ini, hanya 76,07% masyarakat Indonesia yang memiliki akses terhadap air bersih. Penelitian Amtra Institute menunjukkan rumah tangga miskin di Jakarta yang menjadi episentrum COVID-19, mengeluarkan biaya sebesar Rp360.000 per bulan untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Hasanuddin menjelaskan, pelajaran dari pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa kebijakan, investasi, dan program penyediaan dan peningkatan akses masyarakat pada air bersih dan pendidikan atau promosi kesehatan mengenai pentingnya tindakan pencegahan primer, seperti mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sangat strategis.

Dari sisi lapangan kerja, 57% penduduk Indonesia masih bekerja di sektor informal tanpa kepastian perlindungan dan pendapatan, mereka tidak mampu melakukan pembatasan jarak karena pekerjaan mereka menuntut adanya kontak langsung dengan pelanggan. Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengatakan bahwa sejak awal Indonesia belum memiliki program jaminan sosial yang siap untuk menghadapi situasi pandemi seperti ini. Tambahan program keluarga harapan dan kartu sembako, menurut Bhima, masih belum cukup. Perlu ada universal basic income, di mana jaminan sosial tidak hanya melindungi masyarakat miskin, tapi juga rentan miskin.

Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan mendapatkan sejumlah stimulus tambahan untuk pengajuan maupun pembayaran kredit yang diakses melalui kredit usaha rakyat (KUR), kredit ultra mikro (UMi), maupun koperasi. Stimulus ini diberikan dalam rangka menanggulangi dampak penyebaran virus corona terhadap kegiatan usaha UMKM. Stimulus KUR untuk calon debitur adalah relaksasi syarat administrasi. Pelaku UMKM juga mendapatkan kemudahan dalam mengakses KUR secara online dengan penangguhan sementara berkas-berkas dokumen administrasi pengajuan kredit. Sementara itu, stimulus nasabah yang sudah menjadi debitur KUR (existing) adalah penundaan pembayaran angsuran pokok dan bunga selama 6 bulan, terdiri dari Rp64,69 triliun pokok dan Rp3,88 triliun bunga. Total jumlah debitur dari 2015 sampai dengan 29 Februari 2020 sebanyak 19,5 juta debitur. Adapun jumlah debitur aktif per 29 Februari 2020 sebanyak 11,9 juta debitur. Sementara itu, stimulus kredit UMi untuk calon debitur yakni relaksasi terkait dengan syarat administrasi dan kecepatan dalam pemberian kredit UMi, serta kemudahan dan perluasan penyaluran UMi. Debitur UMi existing juga mendapatkan kebijakan penundaan pembayaran angsuran pokok dan bunga selama 6 bulan untuk 1 juta debitur, terdiri dari Rp1,29 triliun pokok dan Rp323 miliar bunga. Kebijakan yang sama juga akan ditetapkan untuk 10,4 juta debitur ultra mikro non-Pusat Investasi Pemerintah (Mekar, koperasi, online), yakni terdiri dari Rp3,90 triliun pokok dan Rp976 miliar bunga.

Bantuan kepada nasabah UMKM ini masih perlu pengetatan dengan melihat rekam jejaknya, misalnya dari sisi ketaatan nasabah membayar pajak. Selain itu, nasabah UMKM yang dibantu juga mempertimbangkan sektor dan area terdampak COVID-19, sektor strategis, dan sektor penggerak pemulihan ekonomi. Pemerintah juga memastikan untuk mencegah moral hazard dan memastikan penyaluran fasilitas pembiayaan tetap berdasarkan regulasi yang ada dan prinsip risk sharing. Selain stimulus ini, Pemerintah sebelumnya juga telah memberikan relaksasi restrukturisasi kredit bagi UMKM.

Pemerintah berencana menanggung pendapatan pekerja informal yang terdampak pandemi COVID-19, khususnya yang berada di wilayah DKI Jakarta. Pekerja informal tersebut mencakup sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga pengemudi ojek daring atau online (ojol). Pemberian subsidi pendapatan tersebut erat kaitannya dengan imbauan pemerintah untuk tidak mudik. Para perantau yang menjadi pekerja informal harus tetap bisa hidup di Jakarta.

Presidium Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia mengatakan larangan ojol membawa penumpang jika pembatasan sosial skala besar diterapkan akan memangkas pendapatan para pengemudi. Ada tiga hal yang dapat dilakukan pemerintah. Pertama, memberikan kompensasi penghasilan kepada para pengemudi berupa bantuan langsung tunai yang besarannya 50% dari penghasilan normal atau Rp100.000 per hari. Kedua, meminta kepada aplikator untuk menonaktifkan fitur penumpang dan terus melakukan sosialisasi aplikasi layanan order makanan dan barang. Ketiga, pihak aplikator menerapkan potongan penghasilan maksimal 10% atau kalau perlu tanpa ada potongan pendapatan. Saat ini, pendapatannya masih dipotong 20%.