Perlu kebijakan kolektif dan komprehensif berskala besar dalam aras multilateral. Tujuanya agar ekonomi dunia pulih dari guncangan besar yang ditimbulkan pandemi Covid-19 saat ini. Pemerintah-pemerintah di dunia tengah merencanakan atau sudah meluncurkan paket-paket stimulus besar. Tujuanya adalah mencegah penurunan tajam ekonomi yang berpotensi menjerumuskan ekonomi global pada resesi yang dalam. Sejauh ini kontraksi ekonomi global tahun 2020 diperkirakan 0,9%.

Bank Pembangunan Asia (ADB) memperkirakan pertumbuhan ekonomi regional di negara-negara berkembang di Asia akan tertekan cukup tajam tahun 2020. Ekonomi Asia diperkirakan akan pulih pada tahun 2021. Ekonomi Asia diperkirakan hanya akan tumbuh sekitar 2,2% tahun ini. Pertumbuhan diperkirakan akan meningkat menjadi 6,2% pada 2021 dengan asumsi wabah Covid-19 berakhir dan kativitas perekonomian kembali normal.

Gaji Presiden Malawi Peter Mutharika dan para Menteri serta wakil menteri di kabinet pemerintahan negara itu akan dipotong 10% selama 3 bulan. Uang dari gaji itu disisihkan dipakai membantu penanganan pandemi Covid-19. Langkah ini diambil sebagai uapaya melindungi lapangan pekerjaan dan pendapatan rakyat, dunia usaha serta roda perekonomian.

Selain memotong gaji pejabat, Mutharika juga akan membantu UMKM termasuk memberikan keringanan pajak, menurunkan harga BBM dan menambah tunjangan risiko bagi tenaga medis. Pihaknya juga meminta pasar tembakau tetap buka untuk melindungi petani kecil dan meningkatkan penerimaan pendapatan negara. 

Bank Sentral Malawi diminta berbicara kepada semua bank agar memberikan moratorium pembayaran bunga bagi UMKM selama tiga bulan. Negara juga meminta Komisi perdagangan dan persaingan untuk mengawasi harga barang dan menghukum siapapun yang sengaja menaikan harga dan memberatkan rakyat. Selain itu Bank Sentral diminta meredam pasar valas. Pemrintah juga akan menambah pinjaman yang dikelola Dana Pengembangan Usaha Malawi untuk membantu UMKM.

Penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok diprediksi tidak akan capai target akhir tahun. Ini disebabkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), alhasil produksi rokok turun sehingga berdampak ke pembelian pita cukai. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan penerimaan cukai bakal meleset 4,3% dari target penerimaan cukai rokok akhir 2020 sebanyak Rp 173,15 triliun. Artinya akhir tahun ini cukai rokok berkurang Rp 7,5 triliun atau hanya membukukan penerimaan senilai Rp 165,65 triliun. Meski demikian, angka tersebut relatif tumbuh tipis dibanding pendapatan cukai akhir 2019 sebesar Rp 164,8 triliun. Sejauh ini, catatan Bea Cukai, realisasi penerimaan cukai sepanjang Januari-Februari 2020 senilai Rp 18,22 triliun atau setara 10,5% dari target akhir 2020.

Pedoman PSBB dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah tidak seragam. Bahkan ada beberapa daerah yang membatasi semua pergerakan misalnya Probolinggo, Sirdoarjo, dan Malang. Dus roda perekonomian di sana cenderung stagnan. Keterbatasan tersebut akhirnya berpengaruh kepada supply bahan baku rokok yang berujung pada konsumsi. Belum lagi masalah distribusi yang tersendat. Akibatnya, pada pekan lalu terjadi buffer stock pita cukai khususnya di DKI Jakarta karena kekhawatiran akan berlangsung lockdown.  Apalagi produksi rokok bisa kemungkinan turun akibat konsumsi yang lebih rendah. Bea Cukai menyiapkan protokol bila DKI Jakarta lockdown maka stock pita cukai akan ditaruh di Kerawang, ini kerjasama dengan PT Peruri.

Oleh karena itu, dengan adanya perbatasan distribusi, dikeluarkanlah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Dalam PMK tersebut menyebutkan dana bagi hasil (DBH) cukai hasil tembakau akan digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasaan barang kena cukai ilegal.

Pandemi virus corona atau Covid-19 akhirnya memakan korban dari kalangan pekerja. Berdasarkan data laman Instagram resmi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, hingga data penutupan 4 April 2020, sebanyak 30.137 pekerja dari 3.348 perusahaan mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sementara 132.279 pekerja dari 14.697 perusahaan dirumahkan tanpa menerima upah (unpaid leave). Banyak perusahaan tidak bisa beroperasi lantaran terdampak corona.

Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjornga mengakui bahwa untuk sektor industri tertentu memang sudah terjadi PHK. Misalnya sektor usaha pariwisata dan turunannya, termasuk perhotelan, restoran, kafe, katering, travel yang sejak 1,5 bulan lalu sudah mengalami keterpurukan. Bahkan berbagai pusat hiburan tutup sampai 19 April 2020 dan berlanjut selama bulan puasa. Praktis selama bulan ini, industri hiburan tidak ada pemasukan. Pekerja sektor perdagangan juga terdampak akibat tak beroperasinya sejumlah pusat perbelanjaan. Dia menyatakan, sejauh ini pengusaha mencoba sekuat tenaga tidak melakukan PHK.

Sarman menambahkan, kalangan pengusaha sudah berusaha supaya roda bisnis tetap berjalan. Salah satu terobosan yang dilakukan misalnya dengan menggencarkan penjualan secara daring (online). Pemanfaatan penjualan daring ini utamanya ditempuh oleh peritel pakaian dan peralatan rumah tangga, serta pebisnis sembako. Konveksi rumah tangga yang selama ini memproduksi pakaian juga berbenah. Mereka memproduksi masker, hingga beralih haluan terjun ke bisnis penjualan bahan pangan pokok via online. Untuk itu ia meminta agar pemerintah bisa memperluas insentif bagi pengusaha untuk mengurangi beban operasional pengusaha. Salah satu permintaannya adalah meminta pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaaan, BPJS Kesehatan dan lainnya bisa digratiskan selama tiga bulan sampai empat bulan. Insentif ini melengkapi sejumlah insentif dan pengurangan pajak yang sudah dirancang oleh pemerintah.

Bagi Ilyas Bhat, pria yang sudah kawakan di dunia bisnis keuangan dan industri itu berujar bahwa produk Indonesia tidak kalah bersaing dengan produk sejenis luar negeri, contohnya Mi instan, diyakininya sebagai salah satu produk terenak di dunia. Begitu juga dengan Batik dan furniture dari Jepara. Banyak produsen menginginkan produk-produk unggulan mereka tersebut menembus pasar ekspor, tetapi terhambat proses ekspor yang sulit dan aturan main di negara tujuan yang rumit.

Melihat potensi pasar ekspor yang besar, sejak akhir 2019 Ilyas meluncurkan platform digital untuk membantu para pemilik usaha memasarkan produknya di luar negeri, platform perdagangan ini bernama Made In Indonesia atau disingkat Mind. Melalui Mind, pelaku bisnis bisa mencoba peruntungan menjajal pasar global. Saat ini biaya kemitraan masih gratis, mitra hanya cukup dengan mendaftar di Mind saja. Mind memiliki keahlian dan fitur untuk membenahi skema business-to-business (B2B), dengan dibantu oleh jejaring lama Ilyas untuk menyediakan sarana promosi di luar negeri dan teknologi yang sudah dikembangkan selama lima tahun terakhir memungkinkan proses penjualan dan pembelian ke lebih dari 100 bahasa. Saat ini sudah ada ratusan mitra yang tergabung dengan Mind.

Aktivitas perdagangan ekspor perlu legitimasi dan mengandalkan kepercayaan karena adanya kompetisi, maka itu pelaku bisnis yang sudah mapan, dalam arti kata sudah memiliki struktur organisasi yang lengkap dan berkekuatan hukum, cocok untuk menggarap bisnis internasional. Tahun 2020, Mind menerapkan kurasi ketat untuk menjaga orisinalitas dan berfokus pada beberapa produk, seperti dekorasi rumah, agroindustri, apparel, dan industri kimia. Benua Afrika, Asia dan negara dengan selera yang cenderung sama menjadi fokus perhatian pasar tahun ini.

Mind nantinya akan memperoleh pendapatan dari program berbayar yang memanfaatkan semua fitur dan layanan di marketplace tersebut. Mitra akan dikenai biaya antara 15 juta hingga 35 juta per tahun. Advisor Mind, Kemal Panigoro, menjamin bahwa biaya tersebut lebih murah disbanding mengurus sendiri administrasi ekspor. Mind ditargetkan mendapatkan 2000-2500 vendor sampai akhir tahun dengan tujuh juta transaksi.

Singapura memutuskan, pada Jumat (3/4), untuk menutup sekolah dan nyaris semua tempat bekerja selama sebulan pada 7 April hingga 4 Mei. Masa penutupan ini bahkan mungkin diperpanjang jika kondisi belum kunjung membaik. Semua ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus korona penyebab Covid-19.

Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong, Jumat, dalam pidatonya yang juga disampaikan dalam 3 bahasa utama di Singapura, menyatakan memperketat aturan dalam beberapa pekan kedepan untuk mencegah peningkatan infeksi setelah sebelumnya Singapura memberlakukan kebijakan menjaga jarak atau social distancing. Langkah-langkah yang diambil saat ini di-antara-nya:

1. Sekolah akan sepenuhnya dialihkan ke proses belajar di rumah mulai 8 April.
2. Menekankan warganya untuk tinggal di rumah. Keluar rumah hanya untuk melakukan hal yang penting.
3. Penutupan tempat ibadah, himbauan tidak bersalaman, dan kegiatan ibadah seperti pengajian berkumpul serta penyesuaian kegiatan atau event keagamaan lainnya seperti bulan Ramadhan dan Syawal yang akan berjalan dalam waktu dekat.
4. Penutupan dikecualikan bagi layanan harian, seperti pasar swalayan dan layanan bank.
5. Pemerintah menjamin ketersediaan makanan, klinik, rumah sakit, kebutuhan harian, dan alat transportasi umum akan tetap buka. Warga tidak perlu panik dan memborong barang di pasar.
6. Membagikan masker yang dapat dipakai ulang sejak 5 April.
7. Himbauan penggunaan masker untuk seluruh warga yang mungkin membawa virus tanpa di ketahui untuk membantu melindungi warga lain.

Singapura mendapat pujian dunia internasional karena penanganannya yang efektif dalam memotong penyebaran virus korona. Namun, angka kasus infeksi menunjukkan peningkatan tajam dalam beberapa pekan terakhir. Dengan bertambahnya 65 kasus baru, pada Jumat tercatat ada 1.114 kasus dan lima orang meninggal. Kebijakan penutupan mungkin akan diperpanjang jika kondisi belum membaik.

Petugas kesehatan yang ada di garda terdepan penanganan coronavirus disease atau Covid-19 tak perlu lagi khawatir kekurangan alat pelindung diri atau APD. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bersama berbagai lembaga kini dapat memproduksi alat pelindung diri terstandar dengan bahan baku lokal. Dilansir dari Kompas, Wiku Adisasmito (Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19) pada Sabtu (4/4/2020), menyampaikan beberapa poin dalam penyediaan APD standard, diantaranya:

• Bahan baku APD gaun medis selama ini tergantung dari impor dengan jumlah terbatas dan hanya dapat digunakan sekali pakai
• Saat ini Indonesia memiliki inovasi bahan baku alternatif untuk memproduksi APD, yakni poliuretan (polyurethane) dan polyester (polyester)
• Bahan ini dapat digunakan berulang dengan proses pencucian secara benar, sehingga tidak menimbulkan banyak sampah yang bisa mencemari lingkungan
• Bahan ini dapat digunakan untuk pembuatan berbagai tipe baju gaun medis, baik jenis gaun terusan maupun jenis jumpsuit coverall
• Untuk kapasitas produksi APD nasional, diperkirakan mampu mencapai 17 juta gaun medis per bulan (melebihi kebutuhan nasional sekitar 5 juta gaun medis per bulan) dengan melibatkan setidaknya 31 perusahaan tekstil dan 2.900 industri garmen nasional
• Dengan kemampuan dan kapasitas produksi APD, Indonesia tidak perlu lagi mengimpor bahan baku APD, diperkirakan Indonesia bisa mengekspor untuk membantu negara lain

Informasi mengenai bahan baku yang sesuai standard WHO ini turut dikonfirmasi oleh Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang menyatakan bahwa ketersediaannya cukup melimpah di Indonesia dan diproduksi oleh industri tekstil dalam negeri. Untuk menentukan standar dan pemenuhan produksi APD ini juga telah melibatkan kerja sama dengan berbagai lembaga, antara lain WHO di Indonesia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Asosiasi Pertekstilan, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia, Perhimpunan Pengendalian Infeksi Indonesia, serta ahli teknik kimia Institut Teknologi Bandung. Aturan perizinan produksi pun telah disepakati Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Berdasarkan data Ikatan Dokter Indonesia, hingga hari ini, tercatat ada setidaknya 16 dokter yang meninggal, baik yang terkonfirmasi positif Covid-19 maupun yang dirawat dengan status pasien dalam pengawasan. Sementara itu, kasus Covid-19 di Indonesia pun terus meningkat dengan data terakhir pada Jumat (3/4/2020) mencapai 1.986 kasus. Setidaknya ada tiga kategori APD standard berdasarkan pada tingkat perlindungan:

1. APD tingkatan perlindungan pertama digunakan pada lokasi atau kondisi yang relatif kurang berisiko dengan jenis APD antara lain masker, sarung tangan kerja, atau pun berbahan karet sekali pakai serta gaun. Salah satu petugas yang juga diwajibkan memakai APD ini adalah sopir ambulans.
2. APD tingkatan perlindungan kedua digunakan oleh dokter, perawat, petugas laboran, radiografer, farmasi, dan petugas kebersihan ruang pasien Covid-19. APD pada tingkatan ini digunakan saat tenaga medis, dokter, dan perawat di ruang poliklinik memeriksa pasien dengan gejala infeksi pernapasanan. APD yang digunakan berupa masker bedah tiga lapis, gaun, sarung tangan karet sekali pakai dan pelindung mata. APD untuk analis, radiografer, farmasi, dan petugas kebersihan di ruangan itu pun berbeda.
3. APD tingkat perlindungan ketiga diperuntukan untuk dokter, perawat, dan petugas laboran di ruang prosedur dan tindakan operasi pada pasien dengan kecurigaan atau sudah terkonfirmasi Covid-19. Dokter dan perawat yang menangani pasien Covid-19 secara langsung diharuskan menggunakan masker N95 atau ekuivalen, gaun khusus, sepatu boot, pelindung mata atau face shield, sarung tangan bedah karet steril sekali pakai, penutup kepala, dan apron.

Menurut Achmad Yurianto (Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19), APD ter-standard menjadi bagian penting agar tenaga kesehatan bisa menangani pasien dengan baik, namun menekankan juga peran kita semua mencegah jangan sampai terjadi penularan. Hingga Jumat ini gugus tugas sudah mendistribusikan lebih dari 300.000 APD ke berbagai provinsi yang terdampak Covid-19 dengan data pendistribusian APD sebagai berikut:

• DKI Jakarta sebanyak 85.000 unit APD
• Jawa Barat sebanyak 55.000 unit APD
• Jawa Timur sebanyak 25.000 unit APD
• Jawa Tengah sebanyak 20.000 unit APD
• Bali sebanyak 12.500 unit APD
• DI Yogyakarta sebanyak 10.000 unit APD
• Banten sebanyak 10.000 unit APD
• Untuk daerah di luar Jawa dan Bali sebanyak 5.000 lebih unit APD

Presiden Joko Widodo menginstruksikan kementerian memastikan ketersediaan 11 bahan pangan pokok untuk masyarakat. Komoditas yang wajib dipastikan ketersediaannya yakni beras, daging dan telur ayam ras, daging sapi, minyak goreng, gula pasir, cabai merah keriting, cabai rawit, bawang merah, serta bawang putih. Ia pun meminta agar seluruh kepala dinas di setiap daerah bisa mengikuti kebijakan dan langkah pemerintah pusat dalam mengamankan distribusi pangan.

Untuk menjalankan instruksi ini sekaligus mendukung kebijakan social distancing selama penanganan wabah Covid-19, diadakan pembahasan yang turut menghadirkan beberapa tokoh dan instansi terkait antara lain Syahrul Yasin Limpo (Menteri Pertanian), Agung Hendriadi (Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan), Dyan Shinto Ekopuri (Direktur Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik PT Aplikasi Karya Anak Bangsa) serta pihak Gojek di Kantor Pusat Kementan, Jakarta Selatan, pada Jumat kemarin (4/3).

Pembahasan tersebut menyiapkan kerja sama Kementerian Pertanian (Kementan) dengan Gojek untuk distribusi pangan secara gratis sekaligus menekankan perlunya menyikapi tantangan sekarang dengan cara-cara baru. Beberapa poin mengenai yang disampaikan oleh Agung Hendriadi (Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan) terkait kerjasama ini antara lain:

1. Masyarakat yang membeli kebutuhan pangan di Toko Mitra Tani milik Kementerian Pertanian via aplikasi Gojek akan digratiskan biaya pengirimannya.
2. Biayanya akan dibebankan kepada Kementerian Pertanian
3. Sistemnya akan disediakan Gojek
4. Layanan ini tidak akan mempengaruhi harga pangan yang dibeli konsumen
5. Para pengemudi ojek online bisa memperoleh penghasilan tambahan
6. Diberlakukan secara bertahap di 3.500 Toko Mitra Tani yang tersebar di seluruh Indonesia
7. Diharapkan, masyarakat memanfaatkan fasilitas ini guna menjalankan arahan social distancing
8. Fasilitas ini diyakini bisa meminimalisasi rush buying karena masyarakat akan merasa tenang

Menurut Gojek, dengan ini pihak mereka menjadi on demand platform pertama yang diberi kesempatan untuk mendukung keamanan logistik Indonesia dalam penanganan Covid-19 seraya berkomitmen memastikan pendistribusian pangan via aplikasi Gojek akan berjalan lancar dan siap diterapkan di seluruh Indonesia.

Menurut Co-founder and Vice-CEO Jouska Indonesia, Farah Dini Novita, transaksi belanja daring meningkat selama pandemi virus corona dalam acara “Bijak Finansial dengan #BelanjaDariRumah bersama Shopee Indonesia”. Peningkatan ini turut ditunjang dengan kemudahan dan dinilai sesuai anjuran physical distancing yang diserukan pemerintah dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Beberapa hal yang disarankan dalam berbelanja daring yaitu:

1. Tetap dengan perhitungan matang untuk mengindari pemborosan dan panic buying
2. Prioritaskan barang-barang kebutuhan selama beraktivitas di rumah, tapi jangan sampai menimbun dan belanja sewajarnya
3. Kenali mana kebutuhan primer, sekunder, dan tersier

Menurut Direktur Shopee Indonesia Handhika Jahja, sebagai salah satu e-commerce di Indonesia, Shopee mewujudkan dukungan social distancing melalui kampanye #BelanjaDariRumah yang juga bertujuan agar perekonomian di Indonesia tetap bergerak meski sedang menghadapi pandemi Covid-19. Hal ini dengan membantu pengguna memenuhi kebutuhan dasar dengan meminimalisasi kontak langsung antara pembeli dan penjual atau pelaku UMKM.

Dijelaskan juga oleh Public Relations Lead Shopee Indonesia Aditya Maulana Noverdi, bahwa selama pandemi Covid-19 berlangsung, beberapa kategori mengalami peningkatan dari segi pencarian yaitu kategori kesehatan dan kebutuhan sehari-hari. Saat ini, beragam kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, dan bahkan gula yang sempat sulit dicari dipasaran tersedia di Shopee.

Sedangkan e-commerce Blibli melalui konfrimasi resmi Senior Vice President of Trade Partnership Blibli, Fransisca Krisantia Nugraha, menyatakan sejak Rabu (18/3) e-commerce ini membatasi pembelian bahan pangan dan produk-produk sanitasi. Dengan pembatasan apabila kuantitas produk yang dimasukkan ke keranjang belanja melebihi batas maka secara otomatis via sistem tidak dapat melanjutkan proses check out dan pembayaran. Penerapan turut berlaku untuk produk yang dijual langsung oleh mitra merchant.

Tokopedia di sisi lain, menerapkan konsep solusi dari hulu ke hilir dengan menambahkan platform khusus bernama Tokopedia Salam. Beberapa keunggulan platform ini antara lain:

• Menyertakan sertifikasi dari lembaga resmi pemerintah dan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)
• Fitur Alquran digital yang terintegrasi dengan ekosistem Tokopedia yang diharapkan dapat memudahkan masyarakat beribadah di rumah

Berdasarkan keterangan dari Head of Tokopedia Salam Garri Juanda dalam siaran pers yang diterima Republika, di Tokopedia, lebih dari 80 persen responden menyatakan memiliki kebutuhan untuk membeli produk makanan bersertifikat halal. Informasi sertifikat halal kini tertera pada kolom keterangan dan filtrasi produk yang meliputi makanan, minuman, fesyen, kecantikan, hingga perlengkapan ibadah.

Ini merupakan salah satu upaya Tokopedia untuk menekan laju penyebaran Covid-19 sesuai dengan imbauan pemerintah dan bentuk komitmen dalam mendorong perkembangan produk halal di Indonesia. Kedepan, Tokopedia akan terus mengekplor kerjasama dengan LPH lainnya.

Direktur LPPOM MUI Lukmanul Hakim juga turut mengkonfirmasi dan mengapresiasi kerjasama ini, menurutnya melalui integrasi ini, masyarakat dapat menemukan berbagai produk yang sudah terjamin halal, secara online melalui Tokopedia Salam

Pada Jumat (3/4), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 2,02% ke level 4.623,42. Namun, sepanjang tahun berjalan 2020, IHSG masih terpuruk dengan koreksi 26,61%. Sejak awal tahun, investor asing sudah net sell Rp 10,81 triliun, dan jual bersih sebesar Rp 842,86 miliar dalam sepekan ini. Berdasarkan data Bloomberg pada perdagangan Jumat (3/4), saham-saham emiten minyak dan gas mengalami apresiasi harga sejalan dengan harga minyak yang menanjak menuju level US$30 per barel. Penguatan harga minyak mentah dunia disokong oleh komentar Presiden AS Donald Trump yang mengaku telah memfasilitasi Arab Saudi dan Rusia untuk berdiskusi guna memangkas produksinya sekitar 10 juta -15 juta barel per hari. Sentimen Trump tersebut ikut mendongkrak saham PT Elnusa Tbk. (ELSA), PT Medco Energi Intemasional Tbk. (MEDC), dan PT Surya Esa Perkasa Tbk. (ESSA).

William Hartanto, Technical Analyst Panin Sekuritas, mengatakan bahwa kembalinya saham - saham emiten minyak ke zona hijau masih hanya akan terjadi sesaat karena pasar sesungguhnya menanti realisasi pemangkasan produksi tersebut. Direktur PT Anugrah Mega Investama, Hans Kwee mengatakan pergerakan IHSG pada perdagangan hari ini di luar perkiraan. Awalnya, indeks diprediksi akan kembali tertekan karena banyak data ekonomi AS yang tak sesuai harapan, dan ditambah penyebaran corona di Amerika juga semakin tinggi. Terkait dengan saham emiten migas, Hans menilai terlalu dini untuk mengatakan saham emiten minyak berbalik bullish karena sentimen permintaan masih dalam tekanan dan harga minyak bisa kembali anjlok.

Analis PT Kresna Securities, Etta Rusdiana Putra menilai stimulus fiskal dan moneter yang dilakukan pemerintah Indonesia serta koordinasi kebijakan secara global menjadi katalis positif untuk pergerakan IHSG pada pekan ini. Selain itu, langkah pemerintah untuk menahan laju penyebaran virus COVID-19 diapresiasi pasar, menyebabkan volatilitas mulai menurun, tapi pasar masih dalam tahap awal recovery, tambah Etta.