Endy Kurniawan, praktisi digital di Open Parliament Institute, pada keterangannya di Jakarta pada Sabtu (4/4), mengingatkan operator telekomunikasi Tanah Air perlu mengantisipasi kendala terkait dengan masalah laten konektivitas di Indonesia, yaitu reliabilitas untuk transmisi konten yang sifatnya interaktif.

Meningkatnya layanan data/internet yang tinggi (high data internet) terutama dari pemanfaatan aplikasi remote working dan distance learning yang menjadi kebanjiran pengguna, hal ini seiring dengan imbauan agar masyarakat bekerja dan belajar dari rumah (work from home / WFH) sebagai akibat diberlakukannya aturan jaga jarak fisik (physical distancing) sampai isolasi wilayah (lockdown) di beberapa negara akibat pandemi corona (Covid-19)

Lonjakan terjadi di beberapa kategori, diantaranya :

1. Aplikasi untuk rapat virtual (Zoom, Cisco-Webex, Google Meeting & Hangout, Skype, Apple Facetime, dan juga Microsoft Team)
2. Platform penyedia pembelajaran jarak jauh (Ruang Guru, Great Edu, Coursera dan Udemy)
3. Media sosial dan komunikasi (Whatsapp, Instagram, Facebook, Game Elektronik)

Menyusul turunnya konsumsi dan harga minyak mentah dunia imbas dari pembatasan wilayah (lockdown) di berbagai negara, PT Pertamina (Persero) saat ini dalam proses pengadaan untuk menambah volume impor minyak mentah, bahan bakar minyak (BBM), dan gas minyak cair (liquefied petroleum gas/LPG). Hal ini sebagaimana dikonfirmasi oleh Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman, Pertamina melakukan langkah ini untuk mengamankan pasokan energi nasional di tengah pandemi Covid-19.

Sebagai gambaran, situasi konsumsi di masyarakat selama masa aktifitas bekerja dari rumah (work from home) ini adalah sebagai berikut:

• Konsumsi harian BBM mengalami penurunan sebesar 16% menjadi 113 juta liter dari rata rata konsumsi normal harian sebesar 134 juta liter
• LPG 3 kilogram (kg) bersubsidi untuk konsumsi rumah tangga cenderung meningkat, tercatat konsumsi naik hampir 1% menjadi 22.117 metrik ton dari normalnya 21.927 metrik ton.
• LPG non subsidi merek Bright Gas kemasan 5,5 kg dan 12,5 kg mengalami peningkatan mencapai 9% dalam tiga pekan

• Premium, Pertalite, dan Pertamax dapat memenuhi ketersediaan di atas 22 hari
• Pertamax Turbo dapat memenuhi ketersediaan sampai 42 hari
• Minyak tanah dapat memenuhi ketersediaan sampai 89 hari.
• Solar dan Dexlite dapat memenuhi ketersediaan di atas 24 hari.
• Pertamina Dex secara nasional dapat memenuhi ketersediaan sampai 53 hari
• LPG mencukupi untuk kebutuhan hingga 16 hari

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus melandai dalam sebulan terakhir, dari Rp14.113 per dolar AS pada 4 Maret 2020 menjadi Rp16.430 akhir pekan lalu. Secara year to date, rupiah melemah 18,49%. Meski demikian, pendapatan ekspor menjadi natural hedge atau lindung nilai alami bagi sejumlah emiten tekstil Tanah Air dalam menghadapi pelemahan nilai tukar rupiah.

Hal ini sebagaimana dikonfirmasi Direktur Utama PT Trisula International Tbk. (TRIS) Kris S Widjojo, Corporate Communication PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) Joy Citradewi serta Wakil Direktur Utama PT Pan Brothers Tbk. (PBRX) Anne Patricia Sutanto di tempat terpisah. Ketiganya menyampaikan pendapat senada bahwa penurunan nilai tukar rupiah ini tidak akan berdampak signifikan meski senantiasa mewaspadai pergerakan nilai tukar rupiah terhadap berbagai mata uang lainnya.

Sekitar 70% penjualan TRIS ke pihak adalah penjualan ekspor dengan mengantongi penjualan bersih Rp687 miliar berdasarkan laporan keuangan kuartal III/2019, kontribusi paling besar adalah nilai ekspor kepada pihak ketiga senilai Rp423,80 miliar. Berdasarkan laporan keuangan tahunan 2019, SRIL melaporkan penjualan US$1,18 miliar, tumbuh 14,30% dari US$1,03 miliar periode 2018. Kontribusi penjualan terbesar berasal dari ekspor US$704,88 juta pada 2019. Joy mengatakan perseroan sejauh ini masih menjadi net exporter.

Begitu juga dengan PBRX yang sebagian besar pendapatannya dalam denominasi dolar AS. Di lain sisi, PBRX memiliki rencana untuk melakukan pembiayaan kembali (Refinancing) fasilitas modal kerja senilai US$138 juta yang akan jatuh tempo 2021 menjadi lebih panjang sampai dengan 2023, fasilitas ini diperkirakan akan berasal dari enam perbankan.

Moody's Investors Service baru-baru ini menurunkan outlook PBRX dari stabil menjadi negatif dikarenakan rencana Refinancing di tengah kondisi yang menantang dan meningkatnya gejolak global serta regional. Saldo kas PBRX senilai US$64 juta per kuartal III/2019 dinilai akan cukup menutupi kebutuhan kas operasional, pengeluaran modal yang direncanakan, dan pembayaran utang jangka pendek serta dividen yang diproyeksikan selama 12 bulan-18 bulan ke depan. Namun di perkirakan tidak cukup untuk menutupi fasilitas kredit bergulir senilai US$138 juta yang jatuh tempo Februari 2021. Meski demikian, Anne menyebut penjelasan Moody's hanya dipakai sebagai persyaratan karena saat ini perseroan tidak memiliki isu permasalahan arus kas.

Ekonomi sedang bergerak dalam kondisi tak normal seiring dampak pandemi COVID-19 di Tanah Air. Pelaku usaha bidang logistik juga mulai merasakan dampak serius sehingga berharap ada stimulus dan insentif dari pemerintah. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan penyedia jasa logistik setidaknya melibatkan tenaga kerja hampir 7 juta orang, mulai dari tingkatan pengemudi, operator, petugas lapangan hingga administrasi yang jenis pekerjaannya bergantung pada pemilik barang atau selaku subkontraktor dari pelaku logistik lainnya, ada yang menerima pembayaran tunai tapi sebagian besar lainnya harus menjalani pembayaran bertempo, mulai masa pembayaran 30 hari hingga 90 hari setelah terima tagihan.

Sebagai wajib pajak, penyedia jasa logistik pun harus membayar kewajiban meski belum terima pembayaran dari pengguna jasa. Yukki mengusulkan beberapa poin usulan terkait relaksasi dan stimulus bagi pelaku logistik, yaitu:

• Relaksasi sektor perpajakan, seperti PPh pasal 21, PPh pasal 25, dan pajak karyawan
• Dukungan arus kas, yang akan sangat membantu modal kerja bagi penyedia jasa logistik, seperti perusahaan forwarder, truk angkutan barang, dan jasa pergudangan bahan baku penunjang manufaktur
• Pemberian masa bebas penumpukan di pelabuhan 5-7 hari untuk barang ekspor dan bahan baku impor penunjang industri pengolahan
• Diskon tarif tol laut untuk distribusi barang antarpulau
• Mengurangi atau menghapus biaya progresif penumpukan barang di terminal

Pengembang hunian bersubsidi mempertanyakan keterlambatan dana pencairan kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang berimplikasi hukum pada pihak ketiga seperti kontraktor atau supplier bangunan. Marzuki, Komisaris PT Wahyu Inulgi Mandiri Marzuki, pengembang hunian bersubsidi di luar Pulau Jawa, menyatakan bahwa proses pencairan kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (KPR FLPP) masih kerap terlambat, padahal Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR menjanjikan bahwa verifikasi pencairan maksimal 3 hari, bahkan bisa lebih cepat. Marzuki menyayangkan respons lambat dari para pihak terkait menyangkut pencairan KPR FLPP.

Ketua DPD Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) Jawa Barat Joko Suranto menilai proses penyederhanan penyaluran FLPP perlu dilakukan mengingat setiap daerah memiliki kultur yang berbeda-beda. Sementara itu, Direktur Utama PPDPP Kementerian PUPR Arief Sabarudin menyatakan pihaknya rata-rata mampu menyelesaikan penyaluran FLPP hingga 500 debitur per hari selama bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Arief menjamin penyaluran FLPP tetap berjalan maksimal kendati virus corona mewabah di Indonesia. Rencananya, PPDPP bisa menyalurkan FLPP hingga Rp11 triliun sepanjang tahun ini dengan menyasar 102.500-unit rumah.

Dunia usaha siap menyesuaikan kegiatan bisnisnya di tengah penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di DKI Jakarta yang mulai berlaku pada Jumat (10/4). Di tengah sempitnya ruang gerak tersebut, pebisnis menjamin kelancaran arus barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Gubernur menyatakan sejak dilakukan pembatasan sosial maka sejumlah aktivitas penting di Ibu Kota ditutup kecuali delapan sektor yakni kesehatan, pangan, energi, sektor komunikasi, sektor keuangan dan perbankan, logistik termasuk penjual kebutuhan keseharian, dan industri strategis. Dunia usaha menyatakan dukungan atas keputusan tegas yang diambil oleh Pemprov DKI Jakarta.Guna mempersiapkan penerapan PSBB tersebut, pengusaha sudah melakukan beberapa hal. Waketum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Hubungan Internasional Shinta W. Kamdani mengatakan, sejauh ini penerapan sistem bekerja dari rumah atau work from home cukup baik. Beberapa sektor masih menjalankan bisnisnya melalui mekanisme ini. Selain itu, koordinasi antarwilayah daerah penyangga di luar Jakarta yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi menjadi penting untuk menjaga agar distribusi bahan pangan tidak terganggu. Salah satu syarat yang perlu dipenuhi adalah perizinan agar proses distribusi dipermudah sehingga peng­usaha dapat beraktivitas dengan baik. Terkait dengan ketersediaan bahan pangan di Jabodetabek, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N. Mandey menjamin bahwa selama PSBB, sejumlah gerai ritel tetap beroperasi untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.

Pendapatan negara diproyeksikan terkontraksi cukup dalam tahun ini, yakni hingga minus 10% akibat perlambatan ekonomi dan dampak pandemi Covid-19. Kontraksi terjadi di seluruh sumber pendapatan, yakni perpajakan, bea dan cukai serta pendapatan negara bukan pajak.

Dalam proyeksi terbaru, Kementerian Keuangan memperkirakan realisasi pendapatan negara tahun 2020 mencapai Rp 1.760,9 triliun turun 10% dibandingkan dengan realisasi tahun 2019. Angka proyeksi itu 78,9% dari target APBN 2020.

Penerimaan pajak diproyeksikan turun 5,9%, bea dan cukai turun 2,2% sementara penerimaan negara bukan pajak turun 26,5%. Dengan pendapatan turun 10% disisi belanja juga mengalami tekanan. Kementerian Keuangan bersaa presiden meminta kajian untuk pembayaran THR dan gaji ke-13. Anggota Komisi XI Fraksi Golkar Misbakhun mengatakan di tengah tekanan pendapatan dan peningkatan belanja, pemerintah harus mempertimbangkan skema pembiayaan yang tidak membebani APBN. Bunga kredit dari lembaga internasional dan donor akan tinggi seiring dengan risiko yang meningkat. Bank Indonesia perlu mempertimbangkan opsi pencetakan uang baru. Disisi lain Direktur CITA Yustinus Prastowo berpendapat bahwa pemerintah perlu segera merevisi target penerimaan perpajakan dalam APBN perubahan. DAlam situasi seperti ini, realisasi penerimaan paling moderat sekitar 75% dari target penerimaan tahun lalu.

Perhitungan dan setoran angsuran PPh Pasal 25 untuk 2020 akan menggunakan tarif 22% dan mulai berlaku untuk masa pajak April 2020. Bagi wajib pajak (WP) yang belum menyampaikan SPT Tahunan 2019 hingga Maret 2020, angsuran PPh Pasal 25 masa pajak Maret 2020 masih menggunakan tarif 25% dan disetorkan paling lambat 15 April 2020. Angsuran PPh Pasal 25 untuk masa pajak April 2020 dihitung berdasarkan laba fiskal yang dilaporkan pada SPT Tahunan 2019 dan disetorkan paling lambat 15 Mei 2020.

Penurunan tarif merupakan konsekuensi dari Perpu No. 1/2020 yang menurunkan tarif PPh Pasal 25 menjadi 22% pada 2020 dan 2021, serta menjadi 20% pada 2022. Kebijakan ini satu tahun lebih cepat dari yang direncanakan dalam Omnibus Law Perpajakan.

Para pengelola hotel berupaya memperbarui layanan untuk memikat konsumen di tengah pembatasan kegiatan sosial akibat pandemi Covid-19. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta, Krishnadi, mengatakan sejumlah anggota Perhimpunan mulai menawarkan layanan khusus.

Salah satu bentuk inovasi pelayanan itu adalah promosi kamar murah dengan durasi inap yang panjang (long stay). Konsep ini, menurut Krishnadi, cocok untuk individu yang bosan berdiam di rumah akibat kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), termasuk untuk karantina individu. Ada juga pengelola yang menawarkan paket bekerja dari hotel (work from hotel). Sejumlah hotel bintang lima di Bali menerapkan layanan ini dengan pilihan harga berbeda. Ayana Resort, misalnya, mematok harga kamar Rp 24,9 juta untuk masa tinggal 14 hari. Ada juga Lv8 Resort Canggu yang menyodorkan paket menginap per bulan dengan harga minimum Rp 8juta. Di Ibu Kota, promosi ini bisa ditemui di beberapa lokasi, seperti Swissbel Hotel cabang Jakarta dan Hotel Aryaduta di Jakarta Pusat. Hotel yang berdekatan dengan rumah sakit rujukan penanganan virus corona juga menyediakan layanan kamar dan ruang lainnya untuk keperluan medis. Harga yang ditawarkan lebih rendah dari rata-rata karena dipakai untuk kegiatan sosial.

Pemerintah Indonesia harus menghitung secara akurat stok pangan impor untuk 3-4 bulan ke depan, seiring dengan makin maraknya aksi restriksi ekspor bahan pangan yang dilakukan banyak negara untuk mengamankan kebutuhan domestik masing-masing. Tren restriksi ini mulai diperlihatkan oleh sejumlah negara Eropa Timur yang menjadi pemasok gandum utama global. Mengutip Bloomberg, Kazakhstan bakal menerapkan batas ekspor gandum pada April di angka 200.000 ton dan 70.000 ton untuk tepung terigu. Hal serupa dilakukan Rusia yang membatasi ekspor gandum sepanjang April sampai Juni di angka 7 juta ton. Ukraina pun berencana membatasi ekspor selama periode 2019-2020 di angka 20,2 juta ton, meski perkiraan awal Departemen Pertanian Amerika Serikat menyebutkan ekspor gandum Ukraina pada rentang tersebut bakal mencapai 20,5 juta ton.

Laporan analis pasar Fitch Solutions menyebutkan pasokan pangan global sejatinya aman untuk periode 2020—2021. Namun, jika pandemi COVID-19 makin meluas, sehingga kian banyak negara produsen pangan yang memberlakukan pembatasan dan penimbunan secara agresif, pasokan global dipastikan terganggu. Food and Agriculture Organization (FAO) pun memperkirakan pasokan global berpotensi terganggu pada April atau Mei. Hal ini akan dipengaruhi oleh terbatasnya jumlah pekerja di sektor pertanian yang bekerja akibat kebijakan karantina, penurunan produksi ternak pun berpotensi terjadi akibat gangguan pada logistik pakan.