Kinerja sektor properti pada kuartal II/2020 diprediksi merosot 30%-40% dibandingkan dengan kuartal I/2020 terimbas sentimen negatif pandemi virus corona. Pada kuartal I, sektor properti belum terlalu terpengaruh sentimen negatif Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang mulai meluas secara global pada Januari 2020. Namun, kinerja pasar properti di kuartal I/2020 memang belum cukup memuaskan setelah lesunya industri itu sejak beberapa tahun belakangan. Situasi yang kurang kondusif ini menyebabkan para investor menahan diri sehingga menurunkan kinerja pasar properti dari sisi permintaan. Saat ini, perusahaan pengembang properti juga sulit bergerak dalam hal penjualan lantaran ada imbauan kerja dari rumah (work from home/WFH). Selain itu, adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat COVID-19 juga berpotensi menurunkan permintaan rumah. Sedangkan Indonesia Property Watch (IPW)  mengatakan bahwa perlambatan properti terjadi sejak sentimen COVID-19 mulai melanda Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh IPW, secara umum pasar perumahan sekunder telah menunjukkan pertumbuhan tipis di awal tahun ini.

Masalah ketimpangan ekonomi di Indonesia kian tak terkendali. Jomplangnya kesejahteraan antara si kaya dan si miskin makin tampak di tengah penyebaran virus corona. Kelas menengah mungkin tidak terganggu pengeluarannya akibat Coronavirus disease 2019 (COVID-19), karena mayoritas memiliki pekerjaan formal yang bias dikerjakan dari rumah dan mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan. Namun, beda kondisinya dengan masyarakat yang bekerja di sektor informal.

Credit Suisse mencatat terdapat 173 juta populasi orang dewasa di Indonesia, 82% di antaranya hidup dengan kekayaan di bawah US$10.000, jauh di atas rata-rata global yang hanya 58%. Jumlah orang kaya di Indonesia dengan kekayaan di atas US$100.000 hanya 1,1%, jauh di bawah rata-rata global yang mencapai 10,6%. Credit Suisse mengutip, meskipun jumlah orang dewasa dengan pendapatan tinggi cenderung rendah, ketimpangan kekayaan di Indonesia jauh di atas rata-rata. Indonesia mengkombinasikan rata-rata kekayaan yang rendah dengan konsentrasi kekayaan yang tinggi. 

Peneliti Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Sudirman Nasir menjelaskan, ketimpangan memengaruhi kemampuan dan konsistensi masyarakat dalam melakukan upaya pencegahan COVID-19 dan perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Saat ini, hanya 76,07% masyarakat Indonesia yang memiliki akses terhadap air bersih. Penelitian Amtra Institute menunjukkan rumah tangga miskin di Jakarta yang menjadi episentrum COVID-19, mengeluarkan biaya sebesar Rp360.000 per bulan untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Hasanuddin menjelaskan, pelajaran dari pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa kebijakan, investasi, dan program penyediaan dan peningkatan akses masyarakat pada air bersih dan pendidikan atau promosi kesehatan mengenai pentingnya tindakan pencegahan primer, seperti mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sangat strategis.

Dari sisi lapangan kerja, 57% penduduk Indonesia masih bekerja di sektor informal tanpa kepastian perlindungan dan pendapatan, mereka tidak mampu melakukan pembatasan jarak karena pekerjaan mereka menuntut adanya kontak langsung dengan pelanggan. Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengatakan bahwa sejak awal Indonesia belum memiliki program jaminan sosial yang siap untuk menghadapi situasi pandemi seperti ini. Tambahan program keluarga harapan dan kartu sembako, menurut Bhima, masih belum cukup. Perlu ada universal basic income, di mana jaminan sosial tidak hanya melindungi masyarakat miskin, tapi juga rentan miskin.

Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan mendapatkan sejumlah stimulus tambahan untuk pengajuan maupun pembayaran kredit yang diakses melalui kredit usaha rakyat (KUR), kredit ultra mikro (UMi), maupun koperasi. Stimulus ini diberikan dalam rangka menanggulangi dampak penyebaran virus corona terhadap kegiatan usaha UMKM. Stimulus KUR untuk calon debitur adalah relaksasi syarat administrasi. Pelaku UMKM juga mendapatkan kemudahan dalam mengakses KUR secara online dengan penangguhan sementara berkas-berkas dokumen administrasi pengajuan kredit. Sementara itu, stimulus nasabah yang sudah menjadi debitur KUR (existing) adalah penundaan pembayaran angsuran pokok dan bunga selama 6 bulan, terdiri dari Rp64,69 triliun pokok dan Rp3,88 triliun bunga. Total jumlah debitur dari 2015 sampai dengan 29 Februari 2020 sebanyak 19,5 juta debitur. Adapun jumlah debitur aktif per 29 Februari 2020 sebanyak 11,9 juta debitur. Sementara itu, stimulus kredit UMi untuk calon debitur yakni relaksasi terkait dengan syarat administrasi dan kecepatan dalam pemberian kredit UMi, serta kemudahan dan perluasan penyaluran UMi. Debitur UMi existing juga mendapatkan kebijakan penundaan pembayaran angsuran pokok dan bunga selama 6 bulan untuk 1 juta debitur, terdiri dari Rp1,29 triliun pokok dan Rp323 miliar bunga. Kebijakan yang sama juga akan ditetapkan untuk 10,4 juta debitur ultra mikro non-Pusat Investasi Pemerintah (Mekar, koperasi, online), yakni terdiri dari Rp3,90 triliun pokok dan Rp976 miliar bunga.

Bantuan kepada nasabah UMKM ini masih perlu pengetatan dengan melihat rekam jejaknya, misalnya dari sisi ketaatan nasabah membayar pajak. Selain itu, nasabah UMKM yang dibantu juga mempertimbangkan sektor dan area terdampak COVID-19, sektor strategis, dan sektor penggerak pemulihan ekonomi. Pemerintah juga memastikan untuk mencegah moral hazard dan memastikan penyaluran fasilitas pembiayaan tetap berdasarkan regulasi yang ada dan prinsip risk sharing. Selain stimulus ini, Pemerintah sebelumnya juga telah memberikan relaksasi restrukturisasi kredit bagi UMKM.

Pemerintah berencana menanggung pendapatan pekerja informal yang terdampak pandemi COVID-19, khususnya yang berada di wilayah DKI Jakarta. Pekerja informal tersebut mencakup sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga pengemudi ojek daring atau online (ojol). Pemberian subsidi pendapatan tersebut erat kaitannya dengan imbauan pemerintah untuk tidak mudik. Para perantau yang menjadi pekerja informal harus tetap bisa hidup di Jakarta.

Presidium Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia mengatakan larangan ojol membawa penumpang jika pembatasan sosial skala besar diterapkan akan memangkas pendapatan para pengemudi. Ada tiga hal yang dapat dilakukan pemerintah. Pertama, memberikan kompensasi penghasilan kepada para pengemudi berupa bantuan langsung tunai yang besarannya 50% dari penghasilan normal atau Rp100.000 per hari. Kedua, meminta kepada aplikator untuk menonaktifkan fitur penumpang dan terus melakukan sosialisasi aplikasi layanan order makanan dan barang. Ketiga, pihak aplikator menerapkan potongan penghasilan maksimal 10% atau kalau perlu tanpa ada potongan pendapatan. Saat ini, pendapatannya masih dipotong 20%.

Virus corona terus menyengat bisnis industri keuangan, tak terkecuali bisnis financial technology (fintech). Ancaman yang paling terlihat adalah risiko pinjaman macet akibat bisnis debitur sedang terganggu tersengat virus corona. Co-Founder & CEO Modalku Reynold Wijaya mengaku sudah memantau perkembangan virus corona sejak Januari lalu. Hasilnya menunjukkan dinamika perekonomian yang sedang terjadi turut mempengaruhi kondisi bisnis usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di sektor tertentu yang menjadi peminjam di Modalku.

Ia telah menerapkan langkah-langkah untuk memantau juga mengelola resiko pada portofolio dalam beberapa waktu ke depan. Modalku menerapkan prinsip responsible lending sebagai langkah mitigasi resiko untuk antisipasi dampak dari virus corona.

Sementara PT Investree Radhika Jaya (Investree) juga sudah melakukan stress test guna melihat kondisi ketahanan portofolio pada masing-masing produk. Hasilnya, menurut Co-Founder & CEO Investree Adrian Gunadi, hingga saat ini, bisnis Investree masih terkendali dan dapat diatur. Ia belum melihat ada kredit macet, sehingga pada akhir Maret 2020 tercatat Tingkat Keberhasilan Pengembalian Pada hari ke-90 (TKB90) Investree tercatat 99,03%.

Pemerintah lewat Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemkeu) membebaskan pengenaan cukai etil alkohol senilai Rp 805 miliar. Etil alkohol banyak digunakan sebagai bahan baku pembuatan cairan pembersih tangan atau hand sanitizer hingga antiseptik. Pembebasan cukai ini juga diberikan bagi penggunaan etil alkohol untuk keperluan non pabrikan.

Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Ditjen Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto menjelaskan, pembebasan cukai etil alkohol selama ini hanya berlaku untuk pabrikan, yakni keperluan pabrik obat-obatan. Fasilitas ini juga berdampak terhadap harga barang. Terlebih, belakangan harga hand sanitizer melonjak. Fasilitas pembebasan cukai tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor SE-04/BC/2020 tentang Pembebasan Cukai Etil Alkohol dalam Rangka Tindak Lanjut Pencegahan Penyebaran Covid-19, yang berlaku sejak 17 Maret 2020.

Adapun nilai cukai yang dibebaskan tersebut, terdiri dari 40,23 juta liter etil alkohol sejak 1 Januari sampai 31 Maret 2020. Sebanyak 40,1 juta liter di antaranya digunakan untuk kebutuhan komersial dan 171 liter untuk non-komersial.

Dunia membutuhkan solidaritas global untuk keluar dari jerat pandemi virus corona (COVID-19). Itulah yang kini diupayakan negara-negara anggota G-20 dalam merumuskan respons ekonomi terpadu. Lima hari setelah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) digelar secara virtual pada 26 Maret, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral anggota G-20 secara khusus membahas krisis karena pandemi, yang menekankan pentingnya kerja sama antara bank sentral dan kekuatan fiskal global. Para menkeu dan gubernur bank sentral sepakat menyusun peta jalan atau roadmap berdasarkan empat komitmen yang mereka sepakati, yaitu:

1. Merumuskan rencana aksi terpadu respons pandemic COVID-19 untuk menyelamatkan ekonomi global
2. Mengatasi risiko kerentanan utang di negara-negara berpenghasilan rendah
3. Bekerja sama dengan Lembaga keuangan internasional dalam memberi bantuan kepada negara berkembang
4. Bersama Financial Stability Board (FSB) mengkoordinasikan pengawasan terhadap langkah yang diambil negara-negara anggota.

Bloomberg melansir, para menteri perdagangan G-20 juga mengadakan pertemuan guna menjaga ekosistem perdagangan dan investasi yang bebas, adil, tidak diskriminatif, transparan, dapat diprediksi dan stabil, serta menjaga pasar tetap terbuka. Direktur Pelaksana Kebijakan Pembangunan dan Kemitraan Bank Dunia Mari Elka Pangestu meminta negara-negara menurunkan, bahkan menghapus tarif pada produk yang terkait dengan Covid-19, termasuk makanan dan barang-barang pokok lain.

Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva dalam pidatonya mengatakan pemulihan ekonomi tahun depan akan bergantung pada bagaimana dunia mengelola risiko dan level kepastian karena pandemi, dan mendukung rencana aksi G-20 untuk memperkuat kapasitas system keuangan, menstabilkan ekonomi dunia, dan membuka jalan menuju pemulihan. Georgieva menyampaikan penguatan sumber daya IMF untuk mendukung pemulihan global juga telah mendapat dukungan dari Lembaga Keuangan Internasional, yaitu:

1. Adanya fasilitas kredit US$160 miliar dari Bank Dunia untuk negara anggota G-20 selama 15 bulan mendatang
2. Dana Moneter Internasional (IMF) baru saja menggandakan kapasitas pinjaman menjadi US$ 1 triliun untuk beberapa tahun ke depan.

Dewan Eksekutif IMF juga menyepakati reformasi Catastrophe Containment and Relief Trust (CCRT) yang membebaskan utang negara-negara miskin untuk memfokuskan anggaran tersebut pada penanganan krisis. Sementara itu, Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman menyarankan IMF untuk memperluas jaringan swap line atau pengaturan mata uang timbal balik sementara antarbank sentral, dan menekankan perlunya fleksibilitas bagi negara-negara anggota untuk terlibat dalam pengaturan pertukaran bilateral. Menurutnya, lembaga keuangan internasional harus mengembangan metode yang inovatif untuk memenuhi persyaratan pembiayaan terkait COVID-19 mengingat ruang kebijakan sangat terbatas di sebagian besar negara.

Presiden Jokowi menginstruksikan pemeriksaan spesimen terkait Covid-19 dilakukan lebih cepat dan massal. Kecepatan pemeriksaan secara massal jadi kunci memutus rantai penularan penyakit itu dan mempercepat perawatan pasien agar korban jiwa tidak terus bertambah.Sejauh ini rencana tes massal dengan alat tes cepat belum bisa direalisasikan pemerintah. Sebanyak 500.000 unit alat tes telah didistribusikan tetapi validitasnya tak sama.

 Hari ini, usulan penetapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk Jakarta akan diserahkan ke Menteri Kesehatan. Sejumlah wilayah lain juga tengah berproses untuk penetapan PSBB. Daerah yang mengajukan usulan itu antara lain Kota Tegal, Kabupaten Fakfak, dan Kota Timika.

Pandemi Covid-19 bagai peperangan di dua lini sekaligus, yakni bidang kesehatan dan perekonomian. Memastikan alur komunikasi dan koordinasi antar lembaga menjadi prioritas dalam penanganan pandemi ini. 

Presiden Joko Widodo mengumumkan paket stimulus Rp 401,5 triliun (setara 5,07% PDB). Disisi ain pandemi Covid-19 yang telah menyebar ke lebih dari 200 negara menginfeksi lebih dari 1 juta orang dan menewaskan lebih dari 60.000 jiwa di seluruh dunia adalah kejadian luar biasa yang memerlukan respon kebijakan luar biasa.  Situasi sekarang ini mirip suasana perang, upaya pemulihan ekonomi hanya bisa dilakukan saat situasi telah aman. 

Formulasi kebijakan memiliki tiga komponen krusial :

1. fokus pada penanganan korban dengan memberi dukungan amunisi yang memadai pada tenaga medis
2. melindungi melindungi masyarakat yang terkena dampak langsung akibat aktivitas ekonomi yang terhenti
3. merancang rekonstruksi dunia usaha yang porak poranda akibat perang dengan musuh yang tidak kelihatan

Aksi ambil untung besar di tengah pandemi Covid-19 kembali marak. Ini menunjukan lemahnya pengawasan dan penindakan. Kementerian Perdagangan, selaku pengawas tata niaga mengaku kesulitan menindak pedagang perorangan yang mengambil untung besar di tengah pendemi Covid-19. Vice President of Corporate Communication Tokopedia Nuraini Razak menuturkan apabila terdapat mitra yang menjual produk dengan harga, judul dan deskripsi tak wajar dikategori kesehatan (termasuk masker dan bahan pokok); Tokopedia akan menutup akun toko itu secara permanen dan melarang penanyangan produk terkait. Hingga kini ribuan toko sudah ditutup dan puluhan ribu produk dilarang tayang. Public Relation Lead Shopee Aditya Maulana Noverdi mengatakan Shopee memiliki tim internal yang khusus memantau aplikasi pada harga, judul dan deskripsi. Apabila ada penjual yang menyalahi aturan akan diambil langkah tegas. Hingga saat ini, Shopee telah menutup lebih dari 3.000 toko yang melambungkan harga jauh diatas pasaran.

Pemerintah dan kalangan industri berupaya untuk memenuhi kebutuhan APD dan Ventilator. Ketua Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengatakan bahwa Kadin terus mendorong produksi APD dalam negeri. Terkait impor bahan baku APD, industri terbantu dengan mulai berproduksinya pabrik di China. Namun untuk ventilator masih ada kendala. Namun sejumlah pemain besar industri otomotif bersiap merespon permintaan pemerintah untuk memproduksi ventilator.