Sejak ditetapkan sebagai salah satu Negara episentrum wabah COVID-19 pada 2 Maret lalu oleh Presiden Joko Widodo, pemerintah segera melakukan upaya mitigasi melalui pembatasan sosial, tes massal, penutupan sekolah, universitas, dan fasilitas umum serta pengurangan kegiatan perkantoran. Namun langkah tersebut mengakibatkan perekonomian nasional “tersungkur”, Menteri Keuangan mengestimasi perekonomian nasional hanya akan tumbuh sampai dengan 2,5% jika wabah COVID-19 tidak dapat tertangani dalam waktu 6 bulan dan terjadi total lockdown. Namun, apabila lebih cepat, perekonomian masih dapat tumbuh sebesar 4%.

Pierre-Olivier Gourinchas (2020), profesor ekonomi dari Princeton University, dalam studinya menghadapi wabah COVID-19, memberikan rekomendasi beberapa tujuan kebijakan ekonomi makro untuk mencegah krisis kesehatan berkembang menjadi krisis Ekonomi melalui beberapa metode antara lain :

1. kebijakan fiscal dan moneter harus mendukung program kesehatan dalam menangain covid-19;
2. Menjaga daya beli masyarakat;
3. Mencegah kebangkruta usaha;
4. menjaga fungsi intermediasi lembaga keuangan, terutama dalam mengantisipasi melonjaknya non-performing loans akibat turunnya kinerja dunia usaha.

Paket stimulus yang dikeluarkan pemerintah telah sesuai dengan rekomendasi Gourinchas (2020), tetapi ruang lingkupnya masih terbatas pada mencegah kebangkrutan usaha serta menjaga likuiditas dan fungsi intermediasi lembaga keuangan.dengan menyesuaikan kondisi yang dapat dipenuhi terlebih dahulu.

Di sisil lain, pemerintah nampaknya memanfaatkan sense of crisis penanganan pandemi untuk melakukan reformasi yang fundamental antara lain:

1. Pengenaan pajak atas kegiatan PMSE atau anti tax-avoidance rule yang telah diimplementasikan oleh banyak negara demi menjaga basis pemajakannya dari ‘erosi’ ekonomi digital.
2. Penggunaan akad syariah dalam penerbitan recovery bonds dan skema pinjaman likuiditas merupakan momentum bagi sistem keuangan syariah untuk, sekali lagi, menjadi penyelamat perekonomian dari resesi

Sejumlah kementrian dan Lembaga melakukan realokasi anggaran untuk kebutuhan penanggulangan wabah virus Corona. Ada proyek yang disisir ulang, ada yang dihapus atau ditunda ke tahun depan. Anggaran perjalanan dinas pun dipangkas.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, mengatakan terdapat tiga prioritas belanja pemerintah di tengah pandemi saat ini, yaitu kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), dan pemulihan perekonomian. Presiden Joko Widodo pekan ini telah meneken Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020, yang memuat perubahan perkiraan anggaran pendapatan negara menjadi Rp 1.760,8 triliun. Sedangkan anggaran belanja negara naik menjadi Rp 2.613,81 triliun.

Direktur Jenderal Perimbangan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, mengatakan pergeseran prioritas juga terjadi pada dana desa, penggunaannya difokuskan untuk menambah kebutuhan bantuan sosial dan penanganan kesehatan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyampaikan, terdapat Rp 62,3 triliun dana yang berasal dari realokasi APBN. 

Sejumlah kementrian dan Lembaga yang melakukan realokasi anggaran diantaranya, yaitu:

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebanyak Rp 24,53 triliun. Realokasi bersumber dari penghematan alokasi perjalanan dinas dan pembatalan paket-paket kontraktual yang belum lelang
2. Kementrian Perdagangan sebanyak Rp 731 Miliar
3. Kementrian Kelautan dan Perikanan sebanyak Rp 660 Miliar
4. Kementrian Komunikasi dan Informatika sebanyak Rp 478,4 Miliar
5. Kementrian Pemuda dan Olahraga sebanyak Rp 270 Miliar
6. Kementrian Perindustrian sebanyak Rp 113,15 Miliar

Kementerian Perindustrian berencana memberikan sejumlah stimulus tambahan kepada industri otomotif untuk meredam dampak lesunya pasar akibat penyebaran Covid-19. Kemudian pemerintah berencana memberikan pelonggaran tarif dasar listrik, air, hingga gas. Aturan pembayaran tarif sertifikat registrasi uji tipe (SRUT) sedang dipertimbangkan untuk dilonggarkan.

Direktur Marketing ADM, Amelia Tjandra, Marketing Communication Department Head PT Isuzu Astra Motor Indonesia, Puti Annisa, dan Direktur Eksekutif Core Indonesia, Mohammad Faisal bersamaan menyatakan bahwa adanya penurunan angka penjualan dan tengah mengkaji pemangkasan target penjualan 2020.

Menurut Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, penjualan kendaraan bermotor diperkirakan mengalami kontraksi hingga 50 persen akibat menurunnya permintaan dari dalam dan luar negeri. Target penjualan yang dipatok 1,05 juta unit dikurangi menjadi 600 ribu saja. Pemerintah memberikan sejumlah stimulus untuk membantu kinerja perusahaan, diantaranya:

• Insentif Fiskal
• Pelonggaran PPh Pasal 21, 22, dan 25 selama enam bulan.
• Percepatan restitusi PPh selama enam bulan.
• Pengurangan bea masuk impor.
• Pembebasan bea masuk impor untuk 539 pos tarif dalam 27 kelompok sektor.
• Insentif Non-Fiskal
• Penyederhanaan atau pengurangan larangan terbatas ekspor dan impor untuk bahan baku.
• Percepatan proses ekspor-impor untuk reputable trader
• Penyederhanaan proses ekspor-impor melalui National Logistic Ecosystem.
• Insentif Moneter

Industri Pariwisata menjadi yang paling terdampak di antara 12 sektor lainnya. Dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI belum lama ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio memperkirakan industri pariwisata Tanah Air baru dapat pulih pada 2022.
Mohammad Faisal (Ekonom Center of Reform on Economics), turut meng-amini bahwa ada faktor sentimen dan psikologi yang memengaruhi sektor pariwisata dan dalam skenario positif ketika perkembangan kasus COVID-19 melambat di kuartal II/2020, jumlah perjalanan wisata disebutnya bisa mulai terjadi pada 2021.

Pandemi ini berdampak pada 40 juta pekerja informal dan 13 juta pekerja formal di sektor pariwisata. Kerugian diproyeksi mencapai US$15 miliar dihitung dari potensi hilangnya devisa pariwisata. Ketika ditanyai perihal strategi yang dirancang untuk memulihkan sektor ini,  Sekretaris Jenderal Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Pauline Suharno mengatakan salah satu upaya penyelamatan sektor pariwisata adalah perluasan kartu prakerja bagi program PHK maupun pekerja yang terpaksa dirumahkan tanpa gaji.

Namun saat ini pemerintah masih berfokus pada upaya tanggap darurat seperti dikatakan Asisten Deputi Investasi Pariwisata Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Kemenparekraf Hengky Manurung.

Meski sudah mengalokasikan dana khusus untuk rencana pembelian kembali saham atau buyback di tengah pandemi COVID-19, sejumlah emiten berkomitmen tetap menebar dividen kepada para pemegang saham.

Seperti diketahui, otoritas Bursa memberikan relaksasi periode penyelenggaraan rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) yang agendanya mencakup pembahasan dividen tahun buku 2019. Sedikitnya ada 61 emiten yang berencana buyback dalam kondisi pasar berfluktuasi signifkan dengan total pagu dana Rp 47,7 triliun, diantaranya WSKT ( PT Waskita Karya Tbk ), WIKA (PT Wijaya Karya Tbk ), PT Jasa Marga (Persero) Tbk , AKRA ( PT AKR Corporindo Tbk ) termasuk emiten yang berencana melakukan buyback, beberapa data terkait buyback ada sebagai berikut :

• WSKT Rp 300 miliar (laba bersih 2019 sebesar Rp 938,14 miliar )
• WIKA Rp 300 miliar (laba bersih 2019 sebesar Rp 2,28 triliun )
• Jasa Marga Rp 500 miliar.
• AKRA laba bersih 2019 sebesar Rp 713,62 miliar

Sedangkan rencana pembagian dividen berdasarkan laba bersih tahun 2019, diantaranya:

• WSKT sebesar Rp 938,14 miliar
• WIKA sebesar Rp 2,28 triliun (dividen 20 % dari laba bersih)
• AKRA sebesar Rp 713,62 miliar

Direktur Keuangan dari masing – masing perusahaan menegaskan komitmen dan keyakinan serupa, menurut mereka komitmen ini dapat terjaga karena dana sudah dialokasikan sebelumnya. kalau pun nanti berkurang bukan karna buyback melainkan karena cash perusahaan tertekan akibat turunnya pendapatan semenjak COVID-19.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa dalam kondisi seperti saat ini, target dividen 2020 senilai Rp 49 triliun dapat dipastikan meleset dan diharapkan 2022 bisa kembali stabil.

Kementerian Perindustrian (KemenPerin) memacu pembuatan alat bantu pernapasan atau ventilator di dalam negeri untuk membantu penanganan Covid-19. Sejumlah stimulus dipersiapkan untuk mempercepat produksi.

DirJen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil KemenPerin, Muhammad Khayam, pihaknya akan berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan sekaligus menyiapkan beberapa kemudahan diantaranya:

1. Pembiayaan untuk pengembangan purwarupa ventilator standar medis
2. Memberikan kemudahan ketentuan larangan terbatas impor bahan baku atau komponen ventilator
3. Pelonggaran uji performa ventilator produk lokal

Endy Kurniawan, praktisi digital di Open Parliament Institute, pada keterangannya di Jakarta pada Sabtu (4/4), mengingatkan operator telekomunikasi Tanah Air perlu mengantisipasi kendala terkait dengan masalah laten konektivitas di Indonesia, yaitu reliabilitas untuk transmisi konten yang sifatnya interaktif.

Meningkatnya layanan data/internet yang tinggi (high data internet) terutama dari pemanfaatan aplikasi remote working dan distance learning yang menjadi kebanjiran pengguna, hal ini seiring dengan imbauan agar masyarakat bekerja dan belajar dari rumah (work from home / WFH) sebagai akibat diberlakukannya aturan jaga jarak fisik (physical distancing) sampai isolasi wilayah (lockdown) di beberapa negara akibat pandemi corona (Covid-19)

Lonjakan terjadi di beberapa kategori, diantaranya :

1. Aplikasi untuk rapat virtual (Zoom, Cisco-Webex, Google Meeting & Hangout, Skype, Apple Facetime, dan juga Microsoft Team)
2. Platform penyedia pembelajaran jarak jauh (Ruang Guru, Great Edu, Coursera dan Udemy)
3. Media sosial dan komunikasi (Whatsapp, Instagram, Facebook, Game Elektronik)

Menyusul turunnya konsumsi dan harga minyak mentah dunia imbas dari pembatasan wilayah (lockdown) di berbagai negara, PT Pertamina (Persero) saat ini dalam proses pengadaan untuk menambah volume impor minyak mentah, bahan bakar minyak (BBM), dan gas minyak cair (liquefied petroleum gas/LPG). Hal ini sebagaimana dikonfirmasi oleh Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman, Pertamina melakukan langkah ini untuk mengamankan pasokan energi nasional di tengah pandemi Covid-19.

Sebagai gambaran, situasi konsumsi di masyarakat selama masa aktifitas bekerja dari rumah (work from home) ini adalah sebagai berikut:

• Konsumsi harian BBM mengalami penurunan sebesar 16% menjadi 113 juta liter dari rata rata konsumsi normal harian sebesar 134 juta liter
• LPG 3 kilogram (kg) bersubsidi untuk konsumsi rumah tangga cenderung meningkat, tercatat konsumsi naik hampir 1% menjadi 22.117 metrik ton dari normalnya 21.927 metrik ton.
• LPG non subsidi merek Bright Gas kemasan 5,5 kg dan 12,5 kg mengalami peningkatan mencapai 9% dalam tiga pekan

• Premium, Pertalite, dan Pertamax dapat memenuhi ketersediaan di atas 22 hari
• Pertamax Turbo dapat memenuhi ketersediaan sampai 42 hari
• Minyak tanah dapat memenuhi ketersediaan sampai 89 hari.
• Solar dan Dexlite dapat memenuhi ketersediaan di atas 24 hari.
• Pertamina Dex secara nasional dapat memenuhi ketersediaan sampai 53 hari
• LPG mencukupi untuk kebutuhan hingga 16 hari

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus melandai dalam sebulan terakhir, dari Rp14.113 per dolar AS pada 4 Maret 2020 menjadi Rp16.430 akhir pekan lalu. Secara year to date, rupiah melemah 18,49%. Meski demikian, pendapatan ekspor menjadi natural hedge atau lindung nilai alami bagi sejumlah emiten tekstil Tanah Air dalam menghadapi pelemahan nilai tukar rupiah.

Hal ini sebagaimana dikonfirmasi Direktur Utama PT Trisula International Tbk. (TRIS) Kris S Widjojo, Corporate Communication PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) Joy Citradewi serta Wakil Direktur Utama PT Pan Brothers Tbk. (PBRX) Anne Patricia Sutanto di tempat terpisah. Ketiganya menyampaikan pendapat senada bahwa penurunan nilai tukar rupiah ini tidak akan berdampak signifikan meski senantiasa mewaspadai pergerakan nilai tukar rupiah terhadap berbagai mata uang lainnya.

Sekitar 70% penjualan TRIS ke pihak adalah penjualan ekspor dengan mengantongi penjualan bersih Rp687 miliar berdasarkan laporan keuangan kuartal III/2019, kontribusi paling besar adalah nilai ekspor kepada pihak ketiga senilai Rp423,80 miliar. Berdasarkan laporan keuangan tahunan 2019, SRIL melaporkan penjualan US$1,18 miliar, tumbuh 14,30% dari US$1,03 miliar periode 2018. Kontribusi penjualan terbesar berasal dari ekspor US$704,88 juta pada 2019. Joy mengatakan perseroan sejauh ini masih menjadi net exporter.

Begitu juga dengan PBRX yang sebagian besar pendapatannya dalam denominasi dolar AS. Di lain sisi, PBRX memiliki rencana untuk melakukan pembiayaan kembali (Refinancing) fasilitas modal kerja senilai US$138 juta yang akan jatuh tempo 2021 menjadi lebih panjang sampai dengan 2023, fasilitas ini diperkirakan akan berasal dari enam perbankan.

Moody's Investors Service baru-baru ini menurunkan outlook PBRX dari stabil menjadi negatif dikarenakan rencana Refinancing di tengah kondisi yang menantang dan meningkatnya gejolak global serta regional. Saldo kas PBRX senilai US$64 juta per kuartal III/2019 dinilai akan cukup menutupi kebutuhan kas operasional, pengeluaran modal yang direncanakan, dan pembayaran utang jangka pendek serta dividen yang diproyeksikan selama 12 bulan-18 bulan ke depan. Namun di perkirakan tidak cukup untuk menutupi fasilitas kredit bergulir senilai US$138 juta yang jatuh tempo Februari 2021. Meski demikian, Anne menyebut penjelasan Moody's hanya dipakai sebagai persyaratan karena saat ini perseroan tidak memiliki isu permasalahan arus kas.

Ekonomi sedang bergerak dalam kondisi tak normal seiring dampak pandemi COVID-19 di Tanah Air. Pelaku usaha bidang logistik juga mulai merasakan dampak serius sehingga berharap ada stimulus dan insentif dari pemerintah. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan penyedia jasa logistik setidaknya melibatkan tenaga kerja hampir 7 juta orang, mulai dari tingkatan pengemudi, operator, petugas lapangan hingga administrasi yang jenis pekerjaannya bergantung pada pemilik barang atau selaku subkontraktor dari pelaku logistik lainnya, ada yang menerima pembayaran tunai tapi sebagian besar lainnya harus menjalani pembayaran bertempo, mulai masa pembayaran 30 hari hingga 90 hari setelah terima tagihan.

Sebagai wajib pajak, penyedia jasa logistik pun harus membayar kewajiban meski belum terima pembayaran dari pengguna jasa. Yukki mengusulkan beberapa poin usulan terkait relaksasi dan stimulus bagi pelaku logistik, yaitu:

• Relaksasi sektor perpajakan, seperti PPh pasal 21, PPh pasal 25, dan pajak karyawan
• Dukungan arus kas, yang akan sangat membantu modal kerja bagi penyedia jasa logistik, seperti perusahaan forwarder, truk angkutan barang, dan jasa pergudangan bahan baku penunjang manufaktur
• Pemberian masa bebas penumpukan di pelabuhan 5-7 hari untuk barang ekspor dan bahan baku impor penunjang industri pengolahan
• Diskon tarif tol laut untuk distribusi barang antarpulau
• Mengurangi atau menghapus biaya progresif penumpukan barang di terminal