Kinerja neraca perdagangan ekspor Indonesia dinilai akan sangat bergantung pada perkembangan pemulihan perekonomian Tiongkok pascapandemi Covid-19 yang merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia. Hal ini sebagaimana pendapat yang disampaikan ekonom yang juga Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro ketika dihubungi pada Rabu (15/4). Perekonomian akan berbanding lurus dengan impor dan ekspor.  Ari Kuncoro juga bependapat perekonomian Tiongkok masih dalam tahap awal pemulihan sehingga hal ini masih akan terus terjadi (surplus) tapi tidak terlalu besar, ia menambahkan bahwa kondisi ini akan berdampak baik terhadap nilai tukar rupiah apalagi pemerintah juga sudah menerbitkan pandemic bonds.

Ditempat terpisah, Kepala BPS Kecuk Suhariyanto menyampaikan informasi yang cukup menggembirakan dalam konferensi pers data ekspor-impor Maret 2020 secara virtual, Kamis (15/4) dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat, neraca perdagangan Indonesia pada Maret 2020 mengalami surplus sebesar US$ 743 juta. Ini terjadi karena jumlah ekspor mencapai US$ 14,09 miliar, sementara impor mencapai US$ 13,35 miliar. 

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki dalam telekonferensi dengan media, Rabu (15/4) menerangkan Pemerintah akan membebaskan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari kewajiban pembayaran pajak penghasilan (PPh) selama enam bulan ke depan sebagai langkah untuk memitigasi dampak pandemi Covid-19 terhadap keberlangsungan usaha sektor UMKM. Namun, ia belum menjelaskan secara detail kebijakan pembebasan PPh bagi UMKM itu. Dikesempatan yang sama, Tetan mengatakan pihaknya juga akan menjalankan sembilan program yang meliputi stimulus daya beli produk UMKM dan koperasi, belanja di warung tetangga, serta program restrukturisasi, subsidi suku bunga kredit usaha mikro serta beberapa program lainnya yang diselaraskan dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memitigasi dampak Covid-19 bagi para pelaku koperasi dan UMKM. Implementasi sejumlah program ini sedang dibahas dengan Kementerian Keuangan.

Sementara itu, pengusaha Sandiaga Uno mengatakan, kondisi saat ini berbeda dengan kondisi krisis 1998, sebab yang paling terdampak justru UMKM dari kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSSB) yang dijalankan pemerintah. Menurutnya, Jenis usaha UMKM sebagian besar menjalankan kegiatan secara harian sehingga dalam hal ini penyaluran uang tunai melalui bantuan langsung tunai (BLT ) harus segera dijalankan. “UMKM harus beradapasti ke situasi yang kita sebut situasi new normal,” kata Sandiaga menerangkan bahwa pengusaha UMKM harus beradaptasi dengan kondisi saat ini. Sebab, dari sejumlah perkiraan, dampak dari Covid-19 masih akan terasa dalam tiga bulan ke depan.

Dana Moneter Internasional memproyeksikan, pandemi Covid-19 kini mendorong ekonomi global ke dalam resesi terdalam selama seabad ini, yakni membuat produk domestik bruto dunia tumbuh negatif 3 persen tahun ini. Namun, ekonomi global diproyeksikan kembali pulih dengan akselerasi tinggi pada 2021. Kepala Ekonom Dana Moneter Internasional (IMF) Gita Gopinath dalam presentasi World Economic Outlook, Selasa (14/4/2020) mengatakan Kerugian kumulatif terhadap produk domestic bruto (PDB) global sepanjang 2020 dan 2021 dari krisis akibat pandemi bisa sekitar 9 triliun dollar AS, lebih besar dari gabungan ekonomi Jepang dan Jerman.

Ekonomi global diperkirakan kembali tumbuh hingga 5,8 persen pada 2021, dengan syarat pandemi berakhir pada paruh kedua 2020. Namun, IMF kesulitan dalam membuat perkiraan akurat di tengah situasi yang berubah begitu cepat saat ini. Kemungkinan penurunan ekonomi global tahun ini adalah yang terburuk sejak Depresi Besar tahun 1930-an, IMF mengatakan hal ini lewat laporannya yang berjudul “Penutupan Besar (The Great Lockdown)” yang dirilis menjelang pertemuan semi virtual IMF dan Bank Dunia

Tahun ini, negara-negara maju diperkirakan tertekan sekitar 6 persen. Perlambatan parah itu, menurut IMF, tidak dapat dihindari, tetapi langkah-langkah fiskal, moneter, dan finansial dapat mengurangi tekanan negara-negara. Banyak pemerintah bersama bank sentral telah menerapkan belanja besar-besaran yang memompa likuiditas ke dalam sistem keuangan guna mencegah gangguan. Gopinath mengatakan, akan lebih banyak lagi yang dibutuhkan setelah krisis kesehatan ini berakhir. Dikatakan, pengeluaran besar-besaran akan menyebabkan peningkatan tajam utang pemerintah dan tingkat defisit. Total utang secara global kini sudah lebih dari 80 persen dari PDB global. Jika pemulihan dimulai pada 2021 dan dengan suku bunga rendah, maka perlahan-lahan tingkat utang akan turun. Namun, beberapa negara akan membutuhkan pembebasan dari kewajiban utang mereka. 

Dana Moneter Internasional (IMF) dalam Laporan Proyeksi Ekonomi Global yang dirilis pada Selasa (14/4/2020) pagi waktu Washington DC, Amerika Serikat, atau Selasa malam waktu Indonesia, memperkirakan pertumbuhan ekonomi global minus 3 persen pada 2020. Khusus di Asia, pertumbuhan diproyeksikan diangka 1 persen yang ditopang pertumbuhan ekonomi China 1,2 persen dan India 1,9 persen. Sedangkan untuk Indonesia tahun diproyeksikan tumbuh 0,5 persen. 

Kepala Ekonom UOB Indonesia Enrico Tanuwidjaja menuturkan, kondisi dunia saat ini adalah perpaduan krisis keuangan global 2008-2009, depresi besar 1929, dan pandemi flu Spanyol 1918. Mitigasinya jauh lebih sulit karena belum ada yang bisa menghitung dampak kerugian ekonomi secara global, regional, dan nasional. Ia menambahkan Indonesia harus menitikberatkan pada sektor domestik yang menopang perekonomian saat krisis, diantaranya agrikultur, perikanan dan kehutanan, serta perdagangan. Menurutnya pemerintah perlu memberikan stimulus khusus berupa insentif, relaksasi fiskal, atau fasilitas agar sektor-sektor itu dapat terus berproduksi saat pandemic Covid-19. Sebagai contoh, sektor - sektor ini harus bekerja sama dengan sektor perdagangan karena kontribusi keduanya terhadap pertumbuhan ekonomi cukup signifikan,

Konselor Ekonomi IMF Gita Gopinath dalam Pertemuan Musim Semi IMF-Bank Dunia yang digelar virtual, Selasa, menekankan, pengambil kebijakan diharapkan menyokong rumah tangga, perusahaan, dan pasar keuangan. Dampak pandemic Covid-19 bagi sebagian besar negara di dunia bisa berlanjut pada semester II tahun ini.

Senada dengan pendapat ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menambahkan skenario terberat pertumbuhan ekonomi dapat mendekati nol persen pada triwulan II-2020 dan minus 2 persen pada triwulan III-2020. Sedangkan Bank Indonesia dalam siaran pers Rapat Dewan Gubernur, memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 dapat 2,3 persen.

Head of Research Analyst FAC Sekuritas Wisnu Prambudi Wibowo mengatakan penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dipengaruhi sentimen negatif laporan IMF tentang proyeksi perekonomian global. Ditempat terpisah, Analis Panin Sekuritas, William Hartanto, memandang surplus neraca perdagangan gagal membangun sentimen positif di pasar saham.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hingga 13 April 2020, sebanyak 300.000-an debitor disetujui mendapatkan keringanan kredit. Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot, Rabu (15/4/2020), menyampaikan, jumlah itu masih belum akan berhenti dan berpotensi bertambah. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana menyatakan, OJK membebaskan perbankan menentukan opsi restrukturisasi kredit. Ini mulai dari penurunan suku bunga kredit, pembebasan bunga atau biaya pokok, hingga memperpanjang jangka waktu pemberian kredit.

Sementara dalam rapat terbatas di IstanaMerdeka, Jakarta, Rabu, Presiden Joko Widodo meminta relaksasi kredit bagi UMKM dipercepat. Presiden juga meminta kepada menteri dan kepala lembaga negara untuk menyiapkan pembiayaan dengan skema baru, terutama yang berkaitan dengan investasi dan modal kerja Pengajuannya agar dibuat lebih mudah terutama untuk UMKM di daerah terdampak Covid-19. Sementara itu, pedagang bolu susu khas Bandung, Khairiri (46), yang berjualan di Jakarta Selatan, menjadi salah satu debitor mikro BRI yang mendapatkan relaksasi pinjaman karena omzetnya turun 70 persen dari biasanya sebesar Rp 8 juta per bulan. Sedangkan Dedi (42), hal nasabah kredit usaha rakyat (KUR) di Yogyakarta, menyatakan hal ini sangat meringkanan dimasa sekarang, ia ditawari skema pelonggaran pembayaran kredit dimana nasabah hanya diwajibkan membayar bunga selama enam bulan ke depan. 

Neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus US$ 743,3 juta pada Maret 2020 jauh lebih baik dibandingkan dengan neraca perdagangan kuartal I-2019 yang tercatat defisit sebesar US$ 62,8 juta. Menurut Suhariyanto, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Rabu (15/4) pihaknya mencatat, nilai impor Indonesia pada Maret 2020 turun 0,75% dibanding Maret 2019 (yoy). Tapi naik 15,6% dibandingkan impor Februari 2020 dikarenakan meningkatnya impor nonmigas sebesar 19,83% (43,80% diantaranya barang konsumsi senilai US$ 1,27 miliar). 

Dari sisi ekspor, sepanjang Maret 2020, ekspor Indonesia tercatat naik tipis 0,23% ketimbang Februari 2020, namun turun 0,2% bila dibandingkan Februari 2019. Suhariyanto menambahkan, berbagai harga komoditas migas maupun nonmigas masih dalam tren menurun sehingga mempengaruhi ekspor. Ekonom Senior Institut Kajian Strategis (IKS) Universitas Kebangsaan Eric Sugandi memperkirakan, ekonomi Indonesia akan menghadapi tekanan berat di kuartal kedua tahun ini. Alhasil, aktivitas perdagangan Indonesia juga bakal melambat. Namun, jika pandemi Covid-19 bisa berhenti atau penyebarannya melambat pada kuartal III-2020, aktivitas ekspor dan impor Indonesia juga akan membaik. Ekonomi Indonesia pun bisa meningkat lagi. Pulihnya ekonomi China juga berpeluang mengangkat perdagangan Indonesia dikarenakan pasar ekspor produk Indonesia maupun impor dari China juga bisa terbuka. Pemulihan ini mulai terlihat pada Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur China yang naik ke level ekspansi, yaitu 50,3 Meski begitu, Eric menyatakan masih terlalu dini untuk menyimpulkan ekonomi China sudah pulih. Ia memproyeksikan neraca dagang Indonesia sepanjang tahun ini bisa mencatat surplus sekitar US$ 5 miliar hingga US$ 6 miliar. 

Pandemi Covid-19 semakin menekan perekonomian dalam negeri. Bahkan, ekonomi Indonesia berpotensi besar memasuki resesi mulai periode kuartal II-2020 berdasarkan proyeksi Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri dalam dialog daringnya, Rabu (15/4). Tanda-tanda resesi terlihat dari gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), efisiensi tenaga kerja maupun ketidak mampuan banyak perusahaan membayar utang bank maupun bunganya. Menurutnya Produk Domestik Bruto (PDB) akan jatuh ke level negative disebabkan aktivitas konsumsi yang menjadi penyumbang terbesar dalam tren melemah. Begitu pula dengan investasi, tengah turun dalam meski periode April-Juni merupakan momentum high season, Ramadan dan Idul Fitri yang biasanya membuat konsumsi rumah tangga paling tinggi.

Perekonomian global terus berada dalam situasi sulit selama vaksin Covid-19 belum ditemukan. Lalu saat anti virus sudah ada, aktivitas bisnis butuh waktu untuk recovery dari dampak pandemi. "Butuh enam bulan sampai satu tahun untuk konsolidasi dari tahap normal ketika vaksinnya ketemu," tambah dia. Meskipun demikian, Chatib melihat situasi ekonomi saat ini berbeda dengan krisis ekonomi 1998 yang diakibatkan situasi ekonomi domestik yang rapuh serta korupsi yang merajalela. Sementara saat ini, resesi dialami secara global akibat adanya pandemi Covid-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengamini adanya potensi resesi Indonesia tahun ini. Perkiraannya, tekanan ekonomi paking berat terjadi di kuartal kedua, "Kalau kondisi berat cukup panjang atau bahkan resesi dua kuartal berturut-turut, GDP (gross domestic product) Indonesia bisa negatif. Tapi kami upayakan tidak terjadi," tandas Menkeu. Di kuartal ketiga nanti ekonomi diperkirakan tumbuh lebih baik di kisaran 1,5%-2,8% dalam skenario berat.

Pandemi virus corona (Covid-19) terus mengalami peningkatan di Indonesia. Kondisi ini berpotensi mengakibatkan bertambahnya jumlah pengangguran skala besar, hal ini sebagaimana disampaikan Center of Reform on Economics (Core) Indonesia dalam pernyataan tertulis yang diterima KONTAN, Rabu (15/4), tambahan jumlah pengangguran terbuka terjadi diproyeksi terutama di Jawa mencapai 6,94 juta orang dengan skenario berat. Disisi lain, pemerintah memperkirakan, jumlah pengangguran 2020 bisa bertambah 2,9 juta orang untuk skenario berat. Dan bisa bertambah 5,2 juta orang untuk skenario sangat berat.

Pemerintah telah menerbitkan tiga seri Surat Utang Negara (SUN) atau obligasi global berdenominasi dolar Amerika Serikat (US$ bonds) dengan total nominal US$ 4,3 miliar. Obligasi global itu terdiri atas US$ 1,65 miliar untuk tenor 10,5 tahun (seri RI1030), US$ 1,65 miliar untuk tenor 30,5 tahun (RI1050), dan US$ 1 miliar untuk tenor 50 tahun (RI0470). Dari semua tenor atau seri, investor atau pembeli dari Amerika Serikat (AS) muncul sebagai yang terbanyak. Untuk seri RI1030 investor dari AS mencapai 45%, sedangkan untuk seri RI1030 dan RI0470 masing-masing 52% dan 44%. Hal ini dilansir pada laman resmi Direktorat Jenderal  Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Kamis (16/4). Total nominal penerbitan global bonds tersebut merupakan yang terbesar sepanjang sejarah penerbitan global bonds Indonesia. 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan menetapkan delapan sektor usaha sebagai pengecualian untuk tetap beroperasi. Menteri Perindustrian (Menperin) , Agus Gumiwang Kartasasmita, dalam konfrensi pers secara virtual di Jakarta, Kamis (16/4) meminta industri yang masih beroperasi wajib menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat sesuai Surat Edaran Nomor 4 Kemenperin. Jika tidak, pihaknya tidak ragu akan mencabut izin Operasi.

Agus menerangkan, mengacu Peraturan Menkes Nomor 9 tahun 2020 lampiran 3A disebutkan, industri-industri yang produk-produknya esensial dikecualikan dari PSBB. Artinya, bisa melakukan kegiatan proses produksi tanpa izin dari siapapun. Kemudian, pada lampiran 3B, industri lainnya bisa melakukan proses produksi dengan izin Menperin. Untuk itu, lanjut Menperin, pihaknya segera membangun satu sistem yang disebut dengan Izin Operasi Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) yang ada di dalam Sistem Industri Nasional (Siinas). Semua industry yang berniat tetap melakukan kegiatan perlu mendapatkan izin dari Menperin yang dilakukan melalui proses online melalui. Menperin juga menjamin izin itu keluar kurang dari satu jam.