Ketua Umum Apjatel Muhammad Arif menyampaikan, Apjatel dan anggotanya berharap sangat besar kepada Pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan Republik Indonesia, untuk dapat memberikan kebijakan keringanan, atau insentif kepada industri telekomunikasi sampai melewati  keadaan darurat kesehatan Covid-19.

Arif menjelaskan penundaan dan keringanan pembayaran seiring merebaknya wabah virus corona (Covid-19) industri telekomunikasi mendapatkan peningkatan pendapatan signifikan di sektor ritel seiring dengan pemberlakuan work from home (WFH). Namun, kenaikan pendapatan ini tidak sebanding dengan penurunan yang diperoleh dari penggunaan jasa telekomunikasi di sektor korporasi sebagai dampak perkantoran /korporasi berhenti beroperasi.

Sejumlah bank nasional mulai memberikan fasilitas restrukturisasi atau keringanan pembayaran kredit untuk debitor yang terkena dampak wabah virus Covid-19.

Salah satunya adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, yang telah restrukturisasi kredit 17.481 debitor dengan nilai Rp 2,8 triliun. Direktur Finance, Planning, and Treasury BTN, Nixon L.P. Napitupulu mengatakan, BTN menerima permohonan restrukturisasi kredit melalui sistem dan platform online, melalui seleksi ketat.

Bank BUMN dengan nilai restrukturisasi kredit terbesar adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, yaitu Rp 14,9 triliun untuk 134 ribu debitor. Sekretaris Perusahaan BRI, Amam Sukriyanto, mengatakan skema restrukturisasi untuk masing masing debitor berbeda, disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi, dan dengan catatan usahanya masih memiliki prospek yang baik.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso, mengklaim tidak ada bank atau lembaga keuangan yang berkeberatan atau menolak kebijakan restrukturisasi kredit yang menjadi bagian dari stimulus ekonomi untuk meminimalkan dampak Covid-19, karena kebijakan ini juga memberikan insentif bagi mereka. Jika bank atau lembaga pembiayaan tidak menjalankan kebijakan ini, pinjaman debitor yang gagal bayar akan menjadi kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL), dan bank yang harus menanggungnya.

Berdasarkan catatan OJK, sebanyak 140 bank, yang terdiri atas 56 bank umum konvensional, 13 bank umum syariah, 7 bank pembangunan daerah (BPD), dan 64 bank perkreditan rakyat (BPR), telah menyediakan fasilitas restrukturisasi kredit.

Dampak pandemi corona (Covid-19) ke sektor otomotif tak main-main. Sejumlah agen pemegang merek (APM) menghentikan operasional dan mengurangi jam produksi.
Bukan hanya demi mengikuti anjuran pencegahan virus oleh pemerintah, langkah para APM mengacu pada proyeksi permintaan pasar yang bakal gembos di sepanjang tahun ini. Beberapa pihak menyampaikan pendapat tentang situasi saat ini:

1. PT Astra Daihatsu Motor (ADM) mengalami penyusutan penjualan 20% pada Maret 2020 ketimbang Februari 2020 dan diperkirakan bulan April akan lebih turun lebih dalam lagi sebagaimana disampaikan Amelia Tjandra, Direktur Marketing Astra Daihatsu Motor
2. PT Isuzu Astra Motor IndonesiaI (AMI) berencana merevisi target penjualan pada 2020 dan memperkirakan puncak penurunan akan terjadi pada April – Mei 2020 seperti dilansir Ernando Demily, Presiden Direktur IAMI
3. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) merevisi proyeksi volume penjualan mobil nasional menjadi 600.000 unit dari sebelumnya sebanyak 1,05 juta unit melalui Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto
4. PT Toyota Astra Motor (TAM) pun siap menurunkan target penjualan dengan mengacu pada target revisi (Gaikindo), hal ini berdasarkan keterangan Henry Tanoto, Vice President TAM.
5. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), melalui Direktur Administrasi, Korporasi dan Hubungan Eksternal, Bob Azam, mengatakan arus kas berpeluang menipis. Dia lebih lanjut mengusulkan, pemerintah dapat memberikan stimulus berupa diskon pajak.

Adapun langkah maupun rencana yang di ambil beberapa APM antara lain:

1. PT Honda Prospect Motor (HPM) akan menutup operasional pabrik di Karawang, Jawa Barat, berkapasitas produksi 200.000 unit per tahun selama dua minggu mulai 13 April 2020, dilansir dari Yusak Billy, Marketing Director HPM
2. Wuling Motors sudah menyetop pabrik di Cikarang, Jawa Barat, berkapasitas produksi 120.000 unit per tahun. sejak 6 April hingga 19 April. Dilansir dari Brian Gomgom, Media Relations Supervisor Wuling Motors
3. PT Astra Daihatsu Motor (ADM) memangkas jam operasional pabrik Astra Daihatsu yang menyebabkan pabrik berkapasitas produksi 530.000 unit per tahun ini diproyeksi turun produksinya lebih dari 40%
4. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), berkapasitas produksi 320.000 unit per tahun. kini hanya bekerja 35% dari waktu kerja secara umum dan tak menutup kemungkinan ke depan mereka menutup sementara operasional pabrik

Serangan pandemi corona (Covid-19) mengharuskan pemerintah merealokasikan prioritas dan fokus anggaran tahun ini untuk penanganan wabah.
Ekonom Institute for Development on Economics dan Finance (Indef) Enny Sri Hartati menyarankan pemerintah menunda proyek kebutuhan skala menengah- panjang. Misal, pembangunan Ibukota baru, pelabuhan, dan pembangunan ruas jalan tol.

Anggaran proyek bisa direalokasikan untuk menambah belanja perlindungan sosial dan dukungan ke industri. Anggaran infrastruktur dan belanja modal yang ada di postur anggaran harus mendukung pemulihan ekonomi pasca Covid-19. Sesuai Perintah Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden (Perpres) No 54/2020, fokus utama saat ini adalah kesehatan dan keselamatan warga, oleh karena itu Kementerian Keuangan memangkas sejumlah anggaran antara lain:

1. Anggaran Belanja pemerintah pusat Rp 87,5 triliun menjadi Rp 1.596 triliun
2. Anggaran belanja modal kementerian dan lembaga sebanyak Rp 62,2 triliun, atau turun 30% dari sebelumnya Rp 209,5 triliun
3. Anggaran proyek infrastruktur, misalnya, anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dipangkas 20,4% dari semula Rp 120,22 triliun menjadi Rp 95,68 triliun.
4. Anggaran Kementerian Perhubungan digunting 14,2% dari Rp 43,11 triliun menjadi Rp 36,98 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani pada Rabu lalu (8/4) menjelaskan, kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mengharuskan warga mengurangi aktivitas di luar rumah, belajar dan bekerja di rumah guna mengurangi penyebaran virus corona, hal ini berdampak pada aktivitas proyek terganggu bahkan tidak bisa berjalan sehingga pemangkasan dapat dilakukan, begitu juga dengan proyek yang sifatnya tak prioritas diusulkan dikurangi volume pengerjaannya untuk dilanjutkan ke tahun berikutnya.

Hal ini senada dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang mengatakan belanja infrastruktur Kementerian PUPR akan dipilih yang berkualitas dengan tujuan bisa menggerakkan sektor riil di tengah di tengah ketidakpastian ekonomi akibat Covid-19. Pada Senin (6/4) juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi mengatakan, pemerintah hingga kini terus menjaga komunikasi dengan investor meski tak menutup kemungkinan beberapa proyek, temasuk Ibukota Negara baru ditunda sampai situasi berjalan normal kembali.
Meski demikian, Kepala Ekonom Center of Reform on Economics Piter Abdullah mengingatkan Penundaan proyek harus selektif karena anggaran infrastruktur penting untuk mempercepat mendorong pemulihan ekonomi akibat krisis.

Bank Indonesia (BI) mencatat, total nilai transaksi empat marketplace terbesar di Indonesia sepanjang Februari 2020 mencapai Rp 19,33 triliun. Nilai tersebut naik tipis hanya 0,94% dibanding dengan bulan Januari 2020. Sementara total nilai transaksi 14 marketplace terbesar di Indonesia pada Februari 2020 lalu, tercatat sebesar Rp 23,31 triliun, hanya naik sebesar 0.17%.

Menurut Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy, kenaikan nilai transaksi marketplace Januari yang tidak signifikan jika dibandingkan dengan Februari tahun ini lantaran masyarakat cenderung mengalihkan dana konsumsinya untuk menabung. Masyarakat berjaga-jaga menghadapi situasi kondisi ekonomi yang dilihat sedang melambat di tengah wabah virus korona (Covid-19) ini.

Potensi peningkatan penjualan marketplace, akan mencapai puncaknya pada April dan Mei 2020, sejalan dengan dimulainya bulan Ramadan dan adanya pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Hal ini juga dipengaruhi oleh sentimen daya beli masyarakat, apalagi masyarakat pendapatan menengah ke bawah yang cukup berpengaruh pendapatannya dengan adanya PSBB tersebut.

Pemerintah merevisi target penerimaan pajak hingga 23,6% terhadap target di APBN 2020 didasari oleh dampak virus korona (Covid-19) terhadap perekonomian. 

Perhitungan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Pemerintah hanya mematok penerimaan pajak sekitar Rp 1.255,05 triliun, setelah dikurangi target penerimaan cukai dan kepabeanan.

Prediksi terbaru pemerintah ini lebih rendah 5,7% dari realisasi penerimaan pajak tahun lalu yakni Rp 1.332,1 triliun.

Penjualan industri kimia dasar anorganik turun 20% kuartal I-2020, seiring pandemi virus korona (Covid-19). Adapun kuartal II tahun ini, penjualan industri ini ditaksir anjlok hingga 30%. Ketua Umum Asosiasi Kimia Dasar Anorganik (Akida) Michael Susanto Pardi menuturkan, selain penurunan penjualan, industri ini juga terpukul pelemahan rupiah terhadap dolar AS yang menyebabkan naiknya biaya produksi karena 50-70% bahan baku masih diimpor.
Michael berharap produksi jangan sampai turun lagi hingga 50%, jika itu terjadi, industri manufaktur tidak akan bertahan ketika rupiah berada di level berapapun. 

Michael menyetujui langkah Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang mendorong industri manufaktur tetap berjalan dan tidak ada pembatasan logistik. Terkait dengan stimulus ekonomi untuk meredam dampak pandemi korona, Michael menilai, hal itu belum menjangkau industri kimia. Namun, insentif yang bisa dimanfaatkan industri saat ini adalah PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah selama enam bulan, pembebasan PPh pasal 22 impor, dan pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 30%.

Michael mengatakan, dengan kondisi pandemi seperti saat ini, industri menghadapi tantangan pengaturan arus kas. Kuartal I tahun ini saja, pendapatan sudah turun 10-30% dan hingga akhir 2020 diprediksi turun 20-50%. Sementara itu, biaya operasional tidak bisa diturunkan sesuai penurunan pendapatan perusahaan. Karyawan belum dirumahkan, tetapi beberapa perusahaan sudah menurunkan kapasitas hingga 50%.

Saat ini, sejumlah rumah sakit rujukan Covid-19 mem butuhkan tambahan alat bantu pernapasan (ventilator) seiring dengan bertambahnya jumlah penderita. Ventilator ini dibutuhkan pasien untuk menghindari terjadinya gagal napas. Dalam keterangan pers yang diterima Republika, Ahad (5/4). Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan (IMATAP) Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Putu Juli Ardika, menyampaikan pihaknya sedang mendorong industri otomotif di dalam negeri untuk memproduksi ventilator yang dibutuhkan dalam penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Air.

Ditengah penurunan penjualan ritel kendaraan, produsen otomotif sedang menindak lanjuti kerjasama dengan industri komponen dan lembaga pendidikan dan penelitian dalam melakukan reverse engineering dalam pengembangan prototipe ventilator. Berdasarkan data Gaikindo, penjualan periode Januari hingga Februari 2020 hanya mencapai 158 ribu unit (turun 6,2%) dibandingkan periode yang sama tahun lalu yakni 169 ribu unit. Hal ini sebagaimana disampaikan Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi dan Ketua Bidang Komersial Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) Sigit Kumala ditempat terpisah, melalui asosiasi, masing – masing pihak menyatakan berupaya mendorong anggotanya serta meminta dukungan dari pemerintah untuk menyediakan mitra usaha yang kompeten dalam proses produksi ini kedepannya. Mitra usaha diharapkan dapat menentukan standar bahan baku, menjabarkan blueprint teknis pembuatan ventilator, alih teknologi, sampai memodifikasi fasilitas perakitan otomotif yang ada saat ini agar industri dapat membantu merakit alat-alat yang dibutuhkan.

Sejumlah pihak menyayangkan sikap DPR yang tetap merencanakan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang (RUU), seperti RUU KUHP dan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Dalam pembuatan undang – undang, DPR dan pemerintah diharapkan tidak hanya berperan sebagai instrumen untuk menjalankan pemerintahan saja melainkan juga membuka dialog dan partisipasi publik yang lebih luas.

Ketua Konstitusi Demokrasi (Kode) Inisiatif Very Junaidi dan peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Charles Simabura termasuk pihak yang menyayangkan sikap DPR yang tetap mengotot membahas RUU KUHP dan Omnibus Law Cipta Kerja di tengah pandemi korona, keduanya menyarankan agar Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Pemerintahan mengambil sikap tegas untuk menarik diri sementara dari pembahasan di tengah pandemi agar para menteri bisa lebih fokus dalam penanganan Covid-19.

Konsumsi listrik menurun seiring dengan kebijakan Work From Home di beberapa negara. Kebijakan itu menekan penggunaan listrik di beberapa ibukota dan pusat bisnis. Lantaran kebutuhan listrik berkurang maka serapan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) pun menurun sehingga membuat over suplai kondisi pasar batu bara internasional.

Di Jakarta, pada Senin (6/4), Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan harga batu bara pada April ini lebih rendah US$1,31/ton dibandingkan Maret kemarin menjadi US$65,77/ton. Berdasarkan catatan Investor Daily; tren HBA dalam 4 bulan terakhir adalah sebagai berikut:

• Desember 2019 US$ 66,30/ton.
• Awal 2020 US$ 65,93/ton.
• Februari 2020 US$ 66,89/ton.
• Maret 2020 US$ 67,08/ton.
• April 2020  US$ 65,77/ton.