Kementerian ESDM terbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Harga Gas Khusus Industri sebesar enam dolar AS per million British thermal unit (MMBTU). Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama menjelaskan, perseroan akan melakukan penyesuaian harga jual gas bumi kepada pelanggan industri yang telah ditetapkan oleh Kementerian ESDM. PGN siap untuk mengemban tugas sebagai mitra pemerintah ke depan dalam mengembangkan infrastruktur dan pemanfaatan gas bumi nasional.

Direktur Komersial PGN Dilo Seno Widagdo mengatakan, penerapan lockdown sejumlah negara turut memengaruhi keberlanjutan sektor industri sebagai salah satu pelanggan PGN. Masa puncak penurunan konsumsi gas hampir menyentuh 10% karena Covid-19 bakal terjadi pada Juni-Juli 2020. Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim mengaku penurunan harga gas akan mendorong penghematan biaya produksi perusahaan sampai 10 persen dan meningkatkan daya saing ekspor. Head of Corporate Communication Pupuk Indonesia Wijaya Laksana mengatakan penurunan harga gas berpengaruh pada biaya produksi perusahaan dalam memproduksi pupuk urea dan mengurangi beban subsidi pemerintah. Wijaya berharap perbaikan kurs juga bisa membantu perusahaan lebih efisien.

Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang cukup optimistis pada tahun depan, yakni sekitar 4,5%–5,5%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan penetapan angka pertumbuhan itu sejalan dengan optimisme pemulihan ekonomi nasional pada pengujung tahun ini. Sri Mulyani mengakui tekanan pertumbuhan ekonomi akan terjadi pada kuartal II dan III/2020. Sementara itu, akselerasi akan terjadi pada akhir 2020 atau kuartal IV/2020 dan pada 2021 dengan catatan masih banyak tekanan ekonomi.

Pemerintah berusaha mendisiplinkan anggaran dengan memfokuskan belanja pada sektor yang menjadi prioritas pada tahun depan, yakni sektor kesehatan, bantuan sosial, pendidikan, transfer ke daerah dan dana desa, serta transformasi ekonomi.

Gubernur BI Perry Warjiyo memperkirakan ekonomi Indonesia sepanjang 2020 hanya akan tumbuh 2,3% karena penurunan ekonomi global akibat pandemi. Namun Perry optimistis pertumbuhan ekonomi nasional akan kembali meningkat pada 2021.

Menurut ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah untuk tahun depan cukup realistis. Keputusan pemerintah yang berfokus pada penanganan sektor kesehatan dan bantuan sosial cukup tepat, dan yang tak kalah penting adalah mendorong penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat terdampak.

Yusuf menilai target defisit yang ditetapkan sebesar 3% - 4% pada tahun depan cukup ambisius. Pasalnya, kebutuhan belanja masih sangat besar untuk proses recovery ekonomi. Di sisi lain, pemerintah juga masih belum memaksimalkan penerimaan pajak karena dunia usaha masih melakukan konsolidasi setelah pandemi.

Tersangka kasus dugaan korupsi penempatan dana investasi milik PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Benny Tjokrosaputro mengajukan gugatan perdata terhadap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), I Nyoman Wara auditor di BPK, dan Ali Mukartono dari Kejaksaan Agung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terkait dengan hasil audit BPK yang menyebut ada kerugian negara yang nilainya mencapai lebih dari Rp10 triliun atas perkara pembobolan PT Asuransi Jiwasraya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono mengatakan pihak Kejagung belum menerima jadwal sidang dan materi yang digugat oleh tersangka, namun pihaknya sudah siap melawan gugatan perdata yang dilayangkan tersangka Benny Tjokro. Benny meminta agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan hasil audit BPK tersebut.

Dalam kasus korupsi ini, Kejagung telah menetapkan enam orang tersangka, dan menargetkan dapat melimpahkan tahap pertama berkas tiga orang tersangka, salah satunya Benny Tjokro untuk segera diadili pada April 2020.

Ruang pelonggaran kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) masih ada, meskipun terbatas. BI bisa memanfaatkan ini pada masa memulihkan ekonomi domestik setelah tertekan pandemi Cowd-19, hal ini disampaikan Perry Warjiyo, Gubernur BI, Selasa (14/4). Selain meningkatkan tripple intervention, Bl juga akan meningkatkan quantitative easing dan menaikkan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) yang berlaku 1 Mei 2020.

"Keputusan ini mempertimbangkan perlunya menjaga stabilitas eksternal di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih relatif tinggi, meskipun Bl tetap melihat adanya ruang penurunan suku bunga karena inflasi rendah dan perlu mendorong pertumbuhan ekonomi," tambahnya.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan quantitative easing akan lebih cepat bekerja dan mempengaruhi perekonomian Indonesia, khususnya ke sektor nil Tanah Air. Namun Josua melihat bahwa setelah pandemi. Covid-19 berakhir, BI berpeluang untuk memangkas suku bunga kebijakan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan tekanan perekonomian akibat Covid-19 menimbulkan persoalan sosial, utamanya kemiskinan dan pengangguran. Ia menambahkan dalam skenario terberat jumlah penduduk miskin akan bertambah 378 juta orang dan pengangguran bakal naik 52 juta orang.

Untuk itu dirinya dan Menko Perekonomian sudah memutuskan untuk menambah 11 sektor usaha yang bisa menerima insentif pajak. Sektor usaha ini berbeda dengan yang telah mendapatkan fasilitas pada paket insentif sebelumnya. Tujuan insentif pajak untuk memperkuat tingkat ketahanan korporasi di tengah tekanan pandemi Covid-19, demikian disampaikan Menkeu usai sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Selasa (14/4)

Ia menambahkan, selain itu para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) juga akan mendapatkan manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan dan bantuan lain juga disiapkan berupa dana desa hingga dana dari kementerian dan lembaga (K/L) yang akan disalurkan dalam bentuk proyek-proyek padat karya.

JAKARTA, Wabah virus corona (Covid-19) berimbas pada sejumlah sektor usaha di dalam negeri termasuk badan usaha milik negara (BUMN) yang mengakibatkan, setoran dividen BUMN ke APBN tahun ini diperkirakan meleset. Outlook dividen BUMN Sepanjang 2020 diperkirakan hanya mencapai Rp 43,8 triliun susut Rp 5.2 triliun dari target awal Rp 49 triliun sebagaimana dipaparkan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR, Senin (6/4) lalu. 

Sebelumnya dalam raker antara Menteri BUMN Erick Thohir dengan Komisi VI DPR Jumat (3/4) juga memproyeksikan dividen BUMN baru akan kembali stabil pada tahun 2022 mendatang. Erick menyebut, situasi yang terjadi dampak dari Covid-19 diantaranya: 1 ). Peningkatan Non Performing Loan (NPL) pada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), terutama pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM); 2) Cash flow Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Pertamina juga terganggu akibat melemahnya nilai tukar rupiah; 3) Pendapatan BUMN sektor pariwisata dan transportasi mengalami penurunan imbas penurunan permintaan (demand), misalnya, PT Angkasa Pura Nasional Indonesia, PT Garuda indonesia Tbk, PT KAI, PT Pelabuhan Indonesia, sampai PT Pelayaran

Di sisi lain, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manlet mengatakan, apabila melihat dari setoran dividen BUMN tahun lalu, BUMN yang menyumbang dividen terbesar adalah PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) dan menurutnya kinerjanya tidak akan terganggu, bahkan dengan adanya kebijakan work from home (WFH) traffic data pengguna Telkom akan meningkat dan berdampak pada nalknya laba perusahaan, Ia menambahkan menurutnya beberapa kinerja Bank BUMN juga relatif masih baik sehingga seharusnya masih bisa menopang laba contohnya BUMN sektor kesehatan. 

Pandemi virus korona Covid-19 tak hanya menekan perekonomian, tetapi juga stabilitas sektor keuangan. Peneliti Ekonomi Senior institut Kajlan Strategis (IKS) Universitas Kebangsaan RI Eric Sugandi memandang, dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI sebaiknya menahan suku bunga acuan dan fokus ke nilai tukar rupiah yang masih rentan akibat tekanan capital outlaws akibat pandemi Covid-19

Hal serupa disampaikan Ekonom Bank Permata Josua Pardede dan Ekonom Bank Danamon Wisnu Wardhana ditempat terpisah, mereka melihat pada rapat bulan ini Gubernur BI bakal menahan bunga acuannya, hal ini perlu dilakukan untuk menjaga confidence pelaku pasar di tengah masih tingginya ketidakpastian global akibat Covid-19

Sementara Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef] Bhima Yudhistira menganggap BI justru perlu menurunkan bunga acuan, diharapkan dengan kebijakan suku bunga yang lebih longgar, daya beli masyarakat akan terbantu. Sebab, tidak semua lapisan masyarakat mampu mendapatkan fasilitas keringanan kredit perbankan.

Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik Kementerian ESDM Agung Pribadi menjelaskan, beleid Kebijakan Peraturan Menteri ESDM Nomor 8/2020 tentang Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri telah menetapkan tujuh sektor industri yang berhak menikmati harga gas US$ 6 per mmbtu, dari sebelumnya kisaran US$ 8-US$ 12 per mmbtu.

Meski Konsekuensinya penurunan harga gas industri berpotensi memangkas penerimaan negara. Ketetapan ini sudah berdasarkan hasil koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian.

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto mengapresiasi kebijakan pemerintah di saat kondisi pasar yang lemah akibat wabah Cond-19 dan pelemahan rupiah sejak awal tahun

Namun, Rachmat Hutama, Sekretaris Perusahaan PGAS mengatakan penurunan harga gas tak langsung terwujud. Sebab penyalur gas bumi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) masih menunggu kebijakan tambahan seperti penugasan ke BUMN, penetapan harga gas di hulu, insentif bank BUMN penyalur gas bumi

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis Indonesia, di tengah gejolak pasar akibat pandemi COVID-19, sembilan saham emiten farmasi kompak melaju di teritori hijau dalam 1 bulan. Penguatan dipimpin oleh saham KAEF dan INAF. Di sisi profitabilitas, mayoritas emiten mengantongi pertumbuhan laba bersih pada 2019.

Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno Putro kepada Bisnis mengatakan Perseroan terus ber upaya men dukung pemerintah da lam penanggu langan penyebaran COVID-19 di Indonesia meski dibayangi terhambatnya pasokan bahan baku obat. Ganti menambahkan PT Kimia Farma Tbk (KAEF) telah menyiapkan mitigasi risiko, seperti mencari sumber bahan baku alternatif ke India, Korea Selatan dan Eropa.

Senada, Sekretaris Perusahaan Phapros (PEHA) Zahmila Akbar mengatakan saat ini perseroan memiliki persediaan beberapa kategori obat untuk peng adaan di pasar reguler bagi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia. Untuk bahan baku obat, PEHA memiliki 2-3 sumber alternatif. 

Hingga Februari 2020, lanjutnya, penjualan Phapros tercatat naik 10% secara tahunan, hal ini juga dialami oleh Kalbe Farma (KLBF) sebagaimana dilansir Direktur Keuangan Kalbe Farma Bernadus Karmin Winata yang mengutarakan sampai saat ini wabah COVID-19 tidak berdampak signi?kan terhadap kegiatan operasi grup dan perseroan telah menargetkan pertumbuhan penjualan bersih pada 2020 sebesar 6%-8% dengan proyeksi pertumbuhan laba bersih sekitar 5%-6%

Kepala Riset Praus Capital Alfred Nainggolan mengatakan saham sektor farmasi terbilang defensif di tengah pandemi corona dan sahamnya berpotensi naik lebih tinggi apabila market recovery. Hal serupa disampaikan Kepala Riset Samuel Sekuritas Suria Dharma yang menyebutkan emiten farmasi berpeluang bertumbuh karena banyak orang yang memerlukan obat, vitamin, dan alat kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Tantangan yang ada adalah bahan baku yang mayoritas diimpor dari China serta tingginya permintaan obat generik yang membuat margin laba tipis.

Secara teknikal, analis Sucor Sekuritas Hendriko Gani mengungkapkan saham PT Indofarma Tbk (INAF) yang dalam sebulan terakhir melonjak 90 % juga masih berada pada tren menguat dengan support terdekat Rp1.070. Ia menambahkan, selama masih berada di level kisaran Rp1.070, INAF masih berpeluang untuk bergerak positif

Gita Gopinath, kepala ekonom IMF mengatakan “Ekonomi global tahun ini sangat mungkin akan mengalami resesi terburuk sejak Depresi Besar, melampaui apa yang terjadi pada masa krisis finansial global satu dekade lalu”. Dalam skenario terbaik, IMF memperkirakan ekonomi dunia mencatatkan produk domestik bruto (PDB) sebesar US$ 9 triliun dalam dua tahun ke depan. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan PDB Jerman dan Jepang saat ini.

Proyeksi tersebut berdasarkan asumsi bahwa infeksi Covid-19 akan memuncak di sebagian besar negara pada kuartal II 2020. Lalu kemudian menurun sepanjang paruh kedua tahun ini. Kemudian secara bertahap kegiatan bisnis dan langkah-langkah pembatasan lainnya dilonggarkan atau dicabut.

Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva pekan lalu mengatakan, stimulus fiskal sebesar US$ 8 triliun yang dikucurkan pemerintah di seluruh dunia ini kemungkinan tidak cukup. IMF dan Bank Dunia berharap ada lebih banyak keringanan utang bagi negara-negara miskin.

IMF memperkirakan beberapa negara di Asia kemungkinan terhindar dari resesi tahun ini dan bakal bangkit pada 2021, jika pandemi Covid-19 dapat diatasi. IMF memprediksi Tiongkok yang memimpin pemulihan ekonomi tersebut.

“Negara-negara berkembang di Asia diproyeksikan menjadi satu-satunya wilayah dengan tingkat pertumbuhan positif pada 2020, yakni 1,0%. Meski-pun angka itu lebih dari 5 poin persentase di bawah rata-rata pada dekade sebelumnya. Sedangkan wilayah lain diproyeksikan mengalami perlambatan parah atau kontraksi langsung dalam kegiatan ekonomi,” demikian pernyataan IMF.

IMF juga memprediksi Tiongkok bakal bangkit kembali tahun depan dengan pertumbuhan 9,2%. Sedangkan India, negara dengan kekuatan ekonomi terbesar ketiga di Asia diperkirakan tumbuh 1,9% pada 2020 sebelum melonjak 7,4% pada tahun depan. Pertumbuhan Indonesia sendiri diperkirakan hanya akan ada di kisaran kenaikkan 0,5%, tahun ini sebelum naik 8,2% pada 2021.